Sistem perpajakan di Indonesia mendefinisikan pajak sebagai iuran wajib rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum tanpa imbalan langsung. Pajak memiliki fungsi anggaran dan regulasi, serta prinsip keadilan, efisiensi, dan kepastian hukum. Jenis pajak dibedakan berdasarkan lembaga pemungut, sifat, dan golongan seperti pajak langsung

1. SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA Inggar Ajeng Pradina Riyanto 105030400111070

2. DefinisiPajak Menurut Prof. Dr. RochmatSoemitro, S.H.: iuranrakyatkepadakasnegaraberdasarkanundang-undang (yang dapatdipaksakan) dengantidakmendapatjasatimbal (kontraprestasi), yang langsungdapatditunjukkandan yang digunakanuntukmembayarpengeluaranumum

3. Kontribusi, Prestasi, Iuran yang dibayarkankepadapenguasa / Negara (yang berhakmemungutpajakhanyalah Negara) BerdasarkanUndang-undangsertaaturanpelaksanaannya ( dapatdipaksakan Tanpajasatimbal ( kontraprestasi ) dari Negara yang secaralangsungdapatditunjukkan Digunakanuntukmembiayairumahtangga Negara, yaitupengeluaranumum yang bermanfaatbagimasyarakatluas Ciri-ciriPajak

4. FungsiPajak Reguler mengatur Budgeter  anggarannegara

5. Fungsi Pajak Fungsi Budgeter sebagaisumberdana yang diperuntukkanbagipembiayaanpengeluaran - pengeluaranpemerintah. Misal: dimasukkannyapajakdalam APBN sebagaipenerimaandalamnegeri FungsiReguler (mengatur) sebagaialatuntukmengaturataumelaksanakankebijakandibidangsosialdanekonomi. Misal: pajak yang tinggidikenakankepadaminumankeras, dengantujuanuntukmengurangikonsumsiminumankeras

6. Azaspajak Equity : Adil Economic : Efisien Convinience : Mudah Certainty : adakepastianhukum

7. Teori Pemungutan Pajak Teori Asuransi Teori Kepentingan Teori Gaya Pikul Teori Bakti Teori Asas Daya Beli

8. Teori Asuransi Dalamperjanjianasuransidiperlukanpembayaranpremi. Premitersebutdimaksudkansebagaipembayaranatasusahamelindungiorangdarisegalakepentingannya, misalnyakeselamatanataukeamananhartabendanya Teoriasuransiinimenyamakanpembayaranpajakdenganpembayaranpremi

9. Teori Kepentingan Memperhatikanbebanpajak yang harusdipungutdarimasyarakat. Pembebananiniharusdidasarkanpadakepentingansetiaporangpadatugaspemerintahtermasukperlindunganjiwadanhartanya Olehkarenaitu, pengeluaran Negara untukmelindunginyadibebankanpadamasyarakat

10. Teori Gaya Pikul Dasarkeadilanpemungutanpajakterletakdalamjasa-jasa yang diberikanoleh Negara kepadamasyarakatberupaperlindunganjiwadanhartabendanya Olehkarenaitu, untukkepentinganperlindungan, makamasyarakatakanmembayarpajakmenurutgayapikulseseorang

11. Teori Bakti (kewajiban mutlak) berdasarkanpadapertimbanganbahwa Negara mempunyaihakmutlakuntukmemungutpajak Di lain pihak, masyarakatmenyadaribahwapembayaranpajaksebagaisuatukewajibanuntukmembuktikantandabaktinyaterhadap Negara Dengandemikian, dasarhukumpajakterletakpadahubunganmasyarakatdengan Negara

12. Teori Asas Daya Beli Mendasarkanbahwapenyelenggaraankepentinganmasyarakat yang dianggapsebagaidasarkeadilanpemungutanpajak, sehinggalebihmenitikberatkanpadafungsimengatur

13. Sistem Pemungutan Pajak

14. Tarifsebanding / proporsional Tarifberupapersentase yang tetap, terhadapberapapunjumlah yang dikenaipajaksehinggabesarnyapajak yang terutangproporsionalterhadapbesarnyanilai yang dikenaipajak Contoh: UntukpenyerahanBarangKenaPajakdidalamdaerahpabeanakandikenakanPajakPertambahanNilaisebesar 10% TarifPajak

15. Tariftetap Tarifberupajumlah yang tetap (sama) terhadapberapapunjumlah yang dikenaipajaksehinggabesarnyapajak yang terutangtetap Contoh : Besarnyatarif Bea Materaiuntukcekdanbilyetgirodengannilai nominal berapapunadalahRp 3.000 Tarif Pajak

16. Tarifprogresif Persentasetarif yang digunakansemakinbesarbilajumlah yang dikenaipajaksemakinbesar Menurutkenaikanpersentasetarifnya, tarifprogresifdibagi: Tarifprogresifprogresif: kenaikanpersentasesemakinbesar Tarifprogresiftetap: kenaikanpersentasetetap Tarifprogresifdegresif: kenaikanpersentasesemakinkecil Tarif Pajak

17. Tarifdegresif Persentasetarif yang digunakansemakinkecilbilajumlah yang dikenaipajaksemakinbesar TarifPajak

18. Jenispajak Pemungut Pajakpusat Pajakdaerah Sifat Pajaksubyektif Pajakobyektif Golongannya Pajaklangsung Pajaktidaklangsung

19. Jenis Pajak berdasarkan Wewenang Pemungut PajakPusat pajak yang dipungutolehpemerintahpusatdandigunakanuntukmembiayairumahtangganegara Contoh: PPh, PPN Pajak Daerah pajak yang dipungutolehPemerintah Daerah dandigunakanuntukmembiayairumahtanggadaerah Pajak Daerah terdiriatas : PajakPropinsi, contoh: PajakKendaraanBermotordanKendaraandiAtas Air, PajakBahanBakarKendaraanBermotor PajakKabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, PajakRestoran, PajakHiburan, PajakReklame

20. JenisPajakBerdasarkanGolongan PajakLangsung Pajak yang harusdipikulsendiriolehWajibPajakdantidakdapatdibebankanataudilimpahkankepadaorang lain Contoh: PajakPenghasilan PajakTidakLangsung Pajak yang pembebanannyadapatdilimpahkankepadapihak lain Contoh: PajakPertambahanNilai

21. Jenis Pajak berdasarkan Sifat PajakSubjektif Yaitupajak yang berpangkalatauberdasarkanpadasubjeknya, dalamartimemperhatikankeadaandiriWajibPajak Contoh: PPh PajakObjektif Yaitupajak yang berpangkalpadaobjeknya, tanpamemperhatikankeadaandiriWajibPajakContoh: PPN danPPnBM

22. PerlawananterhadapPajak PerlawananPasif Berupahambatan yang mempersulitpemungutanpajakdanmempunyaihubunganeratdenganstrukturekonomi PerlawananAktif Secaranyataterlihatpadasemuausahadanperbuatan yang secaralangsungditujukankepadapemerintah (fiskus) dengantujuanuntukmenghindaripajak, bisadalambentuk Tax Avoidance dan Tax Evasion

23. TERIMA KASIH