Ringkasan dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut membahas tentang motivasi dan faktor-faktor yang mendorong dilakukannya perencanaan pajak, termasuk jenis-jenis pajak yang dikenakan. (2) Prinsip-prinsip dasar perhitungan pajak penghasilan dan cara mengurangi beban pajak melalui pemecahan usaha dan penyediaan penghasilan serta biaya. (3) Dokumen tersebut juga membahas mengen

1. Universitas Mercu Buana 2017
Carmelia Ayu W.
15051366
R3-Manajemen 2015
MOTIVASI
PERENCANAAN
PAJAK

2. TAX PLANNING
TAX
PLANNING
TAX
POLICY
TAX LAW TAX ADM.

3. Merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan
Faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak, yaitu:
• PAJAK YANG AKAN DIPUNGUT
 Pajak Penghasilan Badan dan Orang Pribadi
 PAJAK CAPITAL GAINS (Pajak atas keuntungan modal)
 WITHOLDING TAX (GAJI, DIVIDEN, SEWA, BUNGA, dst)
 PAJAK IMPOR, EKSPOR DAN BEA MASUK
 PAJAK UNDIAN / HADIAH
 CAPITAL TRANSFER / TRANSFER DUTIES
 BUSINESS LICENCE DAN TRADE TAXES (Lisensi usaha dan
pajak perdagangan lainnya)
Kebijaksanaan Perpajakan
(Tax Policy) (1)
• SUBJECT PAJAK
 Perbedaan perlakuan perpajakan atas pembayaran deviden
badan usaha kepada pemegang saham perorangan dan kep
ada pemegang saham berbentuk badan usaha menyebabka
n timbulnya usaha untuk merencanakan pajak dengan baik
agar beban pajak rendah sehingga sumber daya perusahaan
perusahaan bisa dimanfaatkan untuk tujuan yang lain.
 BADAN USAHA VS PEMEGANG SAHAM
 OBJECT PAJAK
 Perlakuan perpajakan yang berbeda atas objek pajak yang
secara ekonomis hakikatnya sama,akan menimbulkan usaha
perencanaan pajak agar beban pajaknya rendah.

4.  TARIF PAJAK
 Penerapan scheduler taxation tariff yang diterapkan di Indonesia
mengakibatkan seorang perencana pajak berusaha sedapat
mungkin agar dikenakan tariff yang paling rendah
 PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK
 Sistem pemungutan withholding tax di Indonesia makin
ditingkatkan penerapannya
Kebijaksanaan Perpajakan
(Tax Policy) (2)
• SELF ASSESMENT SYSTEM
• Pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan,
tanggung jawab kpn WP untuk menghitung ,
memperhitungkan, membayar dan melaporkan
sendiribesarnya pajak yag harus dibayar (Waluyo dan
Wirawan B Ilyas 2003:18)
 Wewenang untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang
ada pada WP sendiri
 Wajib Pajak Aktif mulai dari menghitung, memperhitungkan,
menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
 Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

5. Undang-Undang Perpajakan (Tax Law)
• UNDANG - UNDANG PERPAJAKAN
 Tidak mengatur semua permasalahan pajak
 Tidak mengatur secara teknis
• PERATURAN PEMERINTAH, KEPMENKEU, SE DIRJEN PAJAK
 Ketentuan bertentangan dengan uu
 Penyesuaian kebijakan tertentu
• ANALISIS CELAH (LOOPHOLES)
 Perbedaan Tarif Pajak (Tax Rates)
 Perbedaan Perlakuan Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak (Tax Base)
 Kesempatan Penghematan Pajak

6. Administrasi Perpajakan (Tax
Administration)
• Menurut Ensiklopedia Perpajakan yang ditulis oleh Sophar Lumbanturuan (2005;19) yaitu cara
-cara atau prosedur pengenaan atau pemungutan pajak
• PERSYARATAN ADMINISTRASI PAJAK
 Menghindari sanksi administrasi & pidana
 Pengisian spt dan pembayaran pajak
 Pengawasan implementasi tax planning

7. KESIMPULAN
 PRINSIP FORMULA PAJAK PENGHASILAN
 Unsur perhitungan pajak penghasilan
 PRINSIP DEDUCTIBLE MENJADI TAXABLE
 Biaya dapat dikurangkan
 Penghasilan tidak objek pajak
 PEMECAHAN USAHA
 Pembentukan entitas baru--Holding Company
 PENYEBARAN PENGHASILAN DAN BIAYA
 Alternatif Kebijakan Manajemen & Akuntansi
 FAKTOR PAJAK
 Peningkatan biaya yang dapat dikurangkan
 Perubahan pengertian penghasilan yang tidak kena pajak

8. DAFTAR PUSTAKA
Waluyo dan Wirawan B Ilyas, 2013, Perpajakan Indonesia
Chairil Anwar Pohan, 2013, Manajemen Perpajakan,Penerbit Gramedia Pustaka
Utama, Jakarta.
Erly Suandi, 2011, Perencanaan Pajak, Penerbit Salemba Empat (ES)
Muhammad Zain, 2007, Penerbit Salemba Empat (MZ).
Primandita F, dkk, 2009, Kompilasi UU pajak, Penerbit Salemba Empat (PF)