Dokumen tersebut membahas mengenai pengendalian pajak yang meliputi pengertian, tujuan, dan tahapan pelaksanaannya. Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan pelaksanaan perencanaan pajak sesuai ketentuan dan dilakukan dengan menetapkan standar, mengukur kinerja, membandingkan hasil, dan melakukan koreksi.

1. PENGENDALIAN PAJAK
(TAX CONTROL)

2. KELOMPOK 3
Aura Aulia
Meisya Zulfa Anggianasfi
Silka Puspa Audina
Firda Oktafiana
Diah Permata Dewi
Atikah Hayati
Tiffany Wahidah Prameswari
1962401001
1962401008
1962401012
1962401015
1962401022
1962401024
1962401026

3. Latar Belakang
 Perusahaan merupakan salah satu subjek pajak penghasilan,yaitu subjek pajak badan.
Perusahaan dapat melakukan manajemen pajak yang tujuannya untuk menekan serendah
mungkin kewajiban pajaknya.
 Manajemen pajak secara umum dapat didefinisikan sebagai usaha menyeluruh yang diupayakan
oleh wajib pajak agar segala hal yang berkaitan dengan perpajakan dapat dikelola dengan
efektif, efisien, dan ekonomis, dimana metode ini merupakan proses untuk meminimalisir beban
pajak namun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang
berlaku.
 Dimana tujuan manajemen pajak dapat tercapai dengan cara menerapkan secara efektif fungsi-
fingsi manajemen pajak, yang meliputi tax planning, tax implementation, dan tax control.

4. Latar Belakang
 Dimana perencanaan pajak (tax planning) merupakan langkah awal dalam manajemen pajak,
langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation) dan
pengendalian pajak (tax control). Pengendalian Pajak (tax control) adalah kegiatan pengawasan dan
perorganisasian atas pelaksanaan Perencanaan Pajak (tax planning) untuk memastikan bahwa
peraturan perpajakan telah dilaksanakan. Sehingga pengendalian pajak ini penting untuk dilakukan,
agar manajemen mempunyai kepastian bahwa implementasi kewajiban perpajakan telah berjalan
sesuai dengan perencanaan pajak (tax planning) yang telah disusun semula.

5. MANAJEMEN PAJAK
 Manajemen pajak secara umum dapat didefinisikan sebagai usaha menyeluruh yang diupayakan
oleh wajib pajak agar segala hal yang berkaitan dengan perpajakan dapat dikelola dengan
efektif, efisien, dan ekonomis, dimana metode ini merupakan proses untuk meminimalisir beban
pajak namun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang
berlaku.
 Menurut Permatasari (2004), manajemen pajak merupakan suatu pengelolaan kewajiban
perpajakan perusahaan agar kewajiban perpajakan perusahaan dapat dilakukan dengan benar
sesuai perundang-undangan perpajakan yang berlaku, agar jumlah pajak yang terutang dapat
diminimalkan seefisien mungkin untuk bisa mendapatkan keuntungan yang diharapkan dengan
tidak melakukan upaya-upaya pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang dapat
menimbulkan sanksi perpajakan
 Dengan demikian manajemen pajak merupakan upaya yang ditempuh Wajib Pajak dalam
mengefisienkan beban pajak dengan cara yang tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Manajemen pajak ini ditempuh dengan
melakukan perencanaan pajak, melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar
serta melakukan pengendalian pajak.

6. TUJUAN MANAJEMEN PAJAK
 Suandy (2011: 6) menyatakan, tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu
menerapkan dengan benar segala ketentuan perpajakan dan upaya efisiensi pajak
penghasilan untuk dapat mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya. Tujuan manajemen
pajak dapat tercapai dengan cara menerapkan secara efektif fungsi-fingsi manajemen pajak,
yang meliputi perencanaan pajak (tax planning), pelaksanaan pajak(tax implementation), dan
pengendalian pajak (tax control). Tujuan yang diharapkan dengan adanya manajemen pajak
ini adalah meminimalkan pajak terutang untuk memperbesar laba tanpa melanggar aturan
perpajakan

7. KRITERIA MANAJEMEN PAJAK
 Menurut Hutagaol (2006:209), manajemen perpajakan yang baik harus memenuhi kriteria
sebagai berikut:
(a) manajemen didesain sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku;
(b) komitmen dari seluruh lapisan manajemen dan;
(c) menyelenggarakan administrasi dan pembukuan yang memenuhi persyaratan fiskal
sebagaimana diatur dalam pasal 28 Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan
ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan.
 Dengan demikian manajemen pajak merupakan upaya yang ditempuh Wajib Pajak dalam
mengefisienkan beban pajak dengan cara yang tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Manajemen pajak ini ditempuh dengan
melakukan perencanaan pajak, melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar
serta melakukan pengendalian pajak.

8. MOTIVASI MANAJEMEN PAJAK
 Suandy (2008) menjelaskan bahwa motivasi adanya manajemen pajak tidak hanya berasal dari
perusahaan yang ingin menekan beban pajaknya, tetapi juga ada motivasi yang berasal dari tiga
unsur perpajakan itu sendiri.
1. Kebijakan Perpajakan
Dalam hal ini perusahaan harus dapat menganalisis transaksi yang dilakukan dan
kewajiban yang melekat yang transaksi tersebut agar kewajiban yang melekat dalam
transaksi tersebut tidak memberatkan perusahaan. Perusahaan juga harus dapat
melindungi sumberdaya perusahaan dari pajak yang ada agar sumberdaya perusahaan
tersebut bisa digunakan untuk tujuan lain. Objek pajak juga harus diperhatikan dalam
manajemen pajak, hal ini dikarenakan objek pajak merupakan dasar dari penghitungan
pajak yang tarifnya berbeda-beda untuk tiap objek pajaknya. Karenanya, perusahaan harus
lebih teliti dalam menentukan objek pajak yang berhubungan dengan perusahaan agar
pajak yang dibayarkan perusahaan tidak lebih (yang berarti pemborosan dana karena
membayar lebih tinggi) dan tidak kurang (agar terhindar dari sanksi yang akan
menimbulkan pemborosan dana).

9. 2. Undang-Undang Perpajakan
Perusahaan harus dapat menganalisis peraturan yang berlaku tentang perpajakan, karena adanya
kemungkinan kesempatan untuk memanfaatkan celah yang ada dalam peraturan pajak yang ada. Ini
dikarenakan adanya peraturan-peratuan lain yang sengaja dibuat untuk membantu pelaksanaan
peraturan dasar perpajakan tetapi dalam praktiknya peraturan bantuan yang dibuat bertentangan
dengan peraturan dasar perpajakan. Adanya celah dari berbagai peraturan perpajakan yang ada harus
dapat dimaksimalkan perusahaan agar tercapai manajemen pajak yang baik.
3. Administrasi Perpajakan
Perusahaan dalam melakukan manajemen pajak juga harus memperhatikan sisi administrasi dalam
bidang perpajakan, agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan terhindar dari
sanksi yang akan memberatkan perusahaan akibat dari pelanggaran peraturan perpajakan.

10. CARA MENELITI MANAJEMEN PAJAK
 Yang dilakukan oleh perusahaan dalam meneliti manajemen pajak adalah dengan menggunakan
tarif pajak efektif. Tarif pajak efektif didefinisikan oleh Richardson dan Lanis dalam Haryadi (2012)
merupakan perbandingan antara pajak rill yang dibayar oleh perusahaan dengan laba komersial
sebelum pajak. Dengan adanya tarif pajak efektif, maka perusahaan akan mendapatkan
gambaran secara riil bagaimana usaha manajemen pajak perusahaan dalam menekan kewajiban
pajak perusahaan. Karena apabila perusahaan memiliki persentase tarif pajak efektif yang lebih
tinggi dari tarif yang ditetapkan maka perusahaan kurang maksimal dalam memaksimalkan
insentif-insentif perpajakan yang ada, karena dengan perusahaan memanfaatkan insentif
perpajakan yang ada maka dapat memperkecil persentase pembayaran pajak dari laba komersial
(Haryadi, 2012).

11. Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen
Pajak Terhadap Tarif Pajak Efektif
 Pengaruh Ukuran Perusahaan
 Pengaruh Tingkat Hutang Perusahaan
 Pengaruh Profitabilitas Perusahaan
 Pengaruh Intensitas Aset Tetap Perusahaan
 Pengaruh Intensitas Persediaan perusahaan
 Pengaruh Pemberian Fasilitas Perpajakan

12. PENGENDALIAN PAJAK (TAX CONTROL)
 Dapat diketahui bahwa pada dasarnya pengendalian dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan
ketebukaan. Pengendalian dilakukan untuk memperbarui rencana, untuk melindungi aset organisasi
dari inefisiensi dan pemborosan serta untuk menghargai kinerja karyawan. Langkah-langkah yang
harus dilakukan dalam proses pengendalian yaitu menetapkan standar kinerja dengan jelas dalam
bentuk bilagan atau jumlah, mengukur kinerja dengan memperhatikan faktor kecukupan dan
ketepatan waktu informasi, membandingkan hasil aktual dengan standar yang telah ditetapkan untuk
kinerja tersebut dan melakukan aksi korektif ketika dibutuhkan pendapat Wukir (2013: 35).
 Perencanaan pajak (tax planning) merupakan langkah awal dalam manajemen pajak, langkah
selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation) dan pengendalian pajak
(tax control). Pengendalian Pajak (tax control) adalah kegiatan pengawasan dan perorganisasian atas
pelaksanaan Perencanaan Pajak (tax planning) untuk memastikan bahwa peraturan perpajakan telah
dilaksanakan. Sehingga pengendalian pajak ini penting untuk dilakukan, agar manajemen mempunyai
kepastian bahwa implementasi kewajiban perpajakan telah berjalan sesuai dengan perencanaan pajak
(tax planning) yang telah disusun semula.

13. TUJUAN PENGENDALIAN PAJAK (TAX CONTROL)
 Tujuan dilakukannya pengendalian pajak adalah untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakan
dilaksanakan oleh perusahaan sudah sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya dan
telah memenuhi syarat formal dan material dalam manajemen pajak separti cara pengisian SPT
yang benar, lampiran yang dibutuhkan (laporan keuangan). Pemeriksaan pembayaran pajak
merupakan hal yang terpenting dalam pengendalian pajak, oleh sebab itu pengendalian dan
pengaturan arus kas sangat penting dalam strategi penghematan pajak (Suandy, 2011:10).

14. TAHAP PENGENDALIAN PAJAK (TAX
CONTROL) DALAM MANAJEMEN PAJAK
1. Berbagai pengendalian di luar WP
, di atas WP
,
seperti:
a) Tax Treaty antarnegara tertentu untuk kemudian
pengendalian antarnegara, penerapan asas
world wide income.
b) Pengendalian melalui identifikasi Nomor NPWP
dan Nomor PKP
.
c) Pengendalian nasional Dirjen Pajak melalui Big
Data Auditing.
d) Pengendalian data minimum dalam SPT.
e) Pengendalian istimewa Dirjen Pajak memasuki
akun rekening Koran WP di bank.
f) Hubungan antarkepolisian untuk pengendalian
WP lintas yurisdiksi dan Interpol.
g) Tax amnesty.
2. Pengendalian dalam WP sendiri:
a) Jadwal administrasi tiap jenis pajak, misalnya PPN masukan dan
keluaran dalam administrasi PPN, administrasi PP 22, 23, 24, 25,
dan seterusnya terkait PPh, jadwal pelaporan sertifikat
perkawinan/perceraian, kelahiran/kematian anak karyawan
dalam manajemen pajak PPh 21.
b) Kompensasi kelebihan bayar suatu jenis pajak untuk periode
selanjutnya atau jenis pajak lain.
c) Pengendalian pelaporan perpajakan dan pembayaran kewajiban
pajak, manajemen utang pajak.
d) Pengendalian manajemen kerahasiaan perpajakan.
e) Pengendalian mutasi dan promosi SDM manajemen pajak.
f) Pengendalian PPL SDM perpajakan dan peningkatan
kemampuan professional berkelanjutan.
g) Pemeriksaan kepatuhan (compliance audit) terhadap pedoman
administrasi pajak oleh departemen internal audit.

15. Purwanto (2006: 73) menyatakan bahwa pengendalian dilakukan melalui tahap-tahap sebagai
berikut.
1. Menentukan standar-standar atau dasar untuk kontrol.
2. Mengukur pelaksanaan.
3. Membandingkan pelaksanaan dengan standar dan menentukan deviasi-deviasi bila ada.
4. Melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan
sesuai dengan rencana.

16. Perbedaan Laporan Keuangan Komersial
Dengan Laporan Keuangan Fiskal
 Laporan keuangan komersial adalah disusun berdasarkan standar-standar yang telah ditetapkan
sesuai dengan prinsip akuntansi yang bersifat netral atau tidak memihak.
 Laporan keuangan fiskal adalah informasi akuntansi yang dibuat untuk kepentingan perpajakan,
penyajiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku
beserta aturan pelaksanaannya.
 Secara umum perbedaan laporan keuangan komersial, dan fiskal berdasarkan standar yang
digunakan yaitu akuntansi dan perpajakan. Namun untuk laporan keuangan komersial nantinya
perlu melakukan rekonsiliasi fiskal atau yang biasa disebut sebagai koreksi fiskal.

17. Berdasarkan referensi dari
DDTC, berikut contoh
rekonsiliasi fiskal beserta
jawabannya:
Penjualan (termasuk penjualan kepada instansi pemerintah sebesar 200.000 dengan harga belum
PPN)
1.250.000,00
Persediaan, 01-01-2019 200.000,00
Pembelian 1.000.000,00
Persediaan, 31-12-2019 720.000,00
Beban Operasional
Gaji 55.000,00
Beban tunjangan transportasi karyawan 45.000,00
Beban tunjangan makan 6.000,00
Beban pengobatan ditanggung perusahaan 20.000,00
Beban pelatihan karyawan 15.000,00
Beban seragam resepsionis 12.000,00
Beban sanksi administrasi pajak 10.000,00
Cadangan penghapusan piutang 5.000,00
Beban bunga pinjaman 7.000,00
Beban perjamuan tamu tanpa daftar nominatif 10.000,00
Beban listrik dan telepon 24.000,00
PBB dan Bea Materai 3.000,00
Penyusutan aset tetap 40.000,00
Premi asuransi 10.000,00
Bantuan kepanitiaan acara HR 5.000,00
Sumbangan ke yayasan 8.000,00
Pendapatan Lain-lain
Sewa kendaraan pada PT Mobil Nyaman (sudah dipotong PPN) 9.800,00
Keuntungan selisih kurs 5.000,00
Penerimaan kembali PBB yang dibebankan 5.000,00
Jasa giro Bank Bumi (sebelum dipotong PPN) 1.250.000,00
Pendapatan bunga deposito (sebelum dipotong PPN) 200.000,00
1. XYZ bergerak dalam bisnis
perdagangan kain tenun dan merupakan
wajib pajak badan yang berdomisili di
Solo, Jawa Tengah. Informasi dan data
laporan keuangan komersial PT XYZ pada
2019 yakni sebagai berikut (dalam ribuan
rupiah):

18. Keterangan lainnya:
a. Penyusutan fiskal dengan metode garis lurus.
b. Persediaan akhir dinilai dengan metode LIFO, sedangkan apabila dinilai dengan metode FIFO
sebesar Rp700.000.000.
c. Membayar PPh pasal 22 sebesar (1,5% x Rp200.000.000) = Rp3.000.000
d. Membayar PPh pasal 23 sebesar (2% x Rp10.000.000) = Rp200.000
e. Membayar PPh pasal 25 selama 12 bulan untuk setiap masa pajak Rp5.000.000 selama tahun
2019.
Jenis Aset Tahun Pembelian
Harga pembelian
(dalam rupiah)
Gedung permanen 07-06-2015 400.000,00
Divisi IT 12-10-2016 60.000,00

19. 2. Rekonsiliasi Fiskal
untuk PT XYZ pada
Tahun 2019

20. PT XYZ
Rekonsiliasi Fiskal Tahun Pajak 2019 (dalam satuan rupiah)
Keterangan Menurut Komersial
Koreksi Fiskal
Menurut Fiskal Keterangan
Positif Negatif
Penjualan 1.250.000,00 1.250.000,00
Harga Pokok Produksi (HPP):
Persediaan Awal 200.000,00 200.000,00
Pembelian 1.000.000,00 1.000.000,00
Persediaan Akhir 720.000,00 20.000,00 700.000,00 UU PPh Pasal 10 ayat 6
480.000,00 500.000,00
Penghasilan Bruto Usaha 770.000,00 750.000,00
Beban Operasional
Gaji 55.000,00 55.000,00
Beban Tunjangan transportasi karyawan
45.000,00 45.000,00
Beban tunjangan makan 45.000,00 45.000,00
Beban pengobatan ditanggung perusahaan
22.000,00 20.000,00 UU PPh Pasal 10 Ayat 1
Beban pelatihan karyawan 15.000,00 15.000,00
Beban seragam resepsionis
12.000,00 12.000,00
Beban sanksi administrasi pajak 10.000,00 10.000,00 UU PPh Pasal 9 Ayat 1
Cadangan penghapusan piutang
5.000,00 5.000,00 UU PPh Pasal 9 Ayat 1
Beban bunga pinjaman 7.000,00 7.000,00
Beban perjamuan tamu tanpa daftar nominatif
10.000,00 10.000,00 SE-27/PJ.22/1986
Beban listrik dan telepon 24.000,00 24.000,00
PBB dan Bea Materai 3.000,00 3.000,00
Penyusutan aset tetap 40.000,00 5.000,00 35.000,00 UU PPh Pasal 11 Ayat 6
Premi asuransi 10.000,00 10.000,00
Bantuan kepanitiaan acara HR
5.000,00 5.000,00 0,00 UU PPh Pasal 9 Ayat 1
Sumbangan ke yayasan 8.000,00 8.000,00 0,00 UU PPh Pasal 9 Ayat 1

21. Total Beban Operasional
275.000,00 212.000,00
Penghasilan Neto Usaha 495.000,00 538.000,00
Penghasilan di Luar Usaha:
Sewa kendaraan pada PT Mobil Nyaman (sudah dipotong PPN)
9.800,00 200,00 10.000,00 UU PPh Pasal 23
Keuntungan selisih kurs 5.000,00 5.000,00
Penerimaan kembali PBB yang dibebankan
5.000,00 5.000,00
Jasa giro Bank Bumi (sebelum dipotong PPN)
2.000,00 2.000,00 0,00 UU PPh Pasal 4 Ayat 2
Pendapatan bunga deposito (sebelum dipotong PPN)
1.000,00 1.000,00 UU PPh Pasal 4 Ayat 2
Total Penghasilan dari Luar Usaha
22.800,00 20.000,00
Beban dari Luar Usaha:
Laba Bersih Usaha dalam Negeri
517.800,00 558.000,00
Penghasilan dari Singapura
200.000,00 200.000,00
Penghasilan Kena Pajak 717.800,00 758.000,00

22. 3. Menghitung PPh Pasal 29
PT XYZ untuk Tahun Pajak
2019
PPh Terutang (50% x 25%) x 758.000.000,00 (a)
94.750.000,00
Kredit pajak:
PPh Pasal 22 3.000.000,00
PPh Pasal 23 200.000,00
PPh Pasal 24 Kredit pajak maksimal di Singapura
– (200 juta/758 juta) x 94.750.000,00 = 25 juta
– 20% x 200 juta = 40 juta
25.000.000,00
PPh Pasal 25 60.000,00
Jumlah kredit pajak (b)
88.200.000,00
PPh Kurang Bayar (PPh Pasal 29) (a-b) 6.550.000,00

23. Fungsi Pengendalian Pajak (Tax Control) Pada
Laporan Keuangan
1. Rekonsiliasi Objek Withholding Tax
Kewajiban wajib pajak dalam kedudukan sebagai pemotong atau pemungut (withholder) perlu mendapat perhatian serius dari perusahaan. Oleh
karena itu perlu dilakukan pengendalian perpajakan (tax control) untuk memastikan bahwa seluruh objek withholding tax sudah dilakukan
pemotongan atau pemungutannya. Caranya adalah melalui rekonsiliasi atau ekualisasi antara SPT Masa dengan objek PPh yang terdapat dalam
laporan keuangan komersial.
Dalam hal ini terdapat akun-akun yang sepenuhnya merupakan objek withholding tax dapat langsung diperbandingkan. Akan tetapi atas akun-
akun yang di dalamnya hanya terdapat sebagian saja yang merupakan objek withholding tax, maka perlu dilakukan pemisahan antara yang objek
dan yang bukan objek withholding tax. Bila diperlukan dapat dibuat buku pembantu untuk mencatat rincian objek withholding tax dikaitkan dengan
buku besarnya, mulai dari nama akun, tanggal transaksi, nomor journal voucher, jenis transaksi, jumlah objek, masa pelaporan, dan nomor serta
tanggal bukti pemotongan PPh yang dibuat.
2. Meminimalisir Kesalahan
Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak yang telah dilaksanakan sudah sesuai dengan yang telah direncanakan,
maka perusahaan dapat mengadakan penelaahan pajak (tax review) secara internal terhadap perhitungan dan laporan pajak beserta dengan
pembukuannya untuk meminimalkan kesalahan-kesalahan yang dapat menimbulkan sanksi perpajakan di kemudian hari. Kesalahan yang terjadi
akibat kekeliruan, kemudian dapat dilakukan pembetulan sendiri oleh perusahaan. Pembetulan yang dilakukan sendiri oleh Wajib pajak dapat
memperkecil sanksi yang diterima dibandingkan dengan apabila kesalahan tersebut ditemukan saat dilakukan pemeriksaan pajak oleh Dirjen Pajak.
3. Waktu Pembayaran/Pelunasan
Adapun pengendalian pajak berupa pemeriksaan pembayaran dalam hal waktu yang paling baik dalam melunasi kewajiban perpajakan dan jumlah
yang dibayar oleh perusahaan. Memeriksa waktu pembayaran penting karena dapat menguntungkan perusahaan, membayar pajak pada saat
terakhir lebih menguntungkan perusahaan dibanding dengan membayar pajak lebih awal.

24. KESIMPULAN
 Perusahaan dapat melakukan manajemen pajak yang tujuannya untuk menekan serendah mungkin
kewajiban pajaknya. Manajemen pajak secara umum dapat didefinisikan sebagai usaha menyeluruh
yang diupayakan oleh wajib pajak agar segala hal yang berkaitan dengan perpajakan dapat dikelola
dengan efektif, efisien, dan ekonomis, dimana metode ini merupakan proses untuk meminimalisir
beban pajak namun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang
berlaku. Tujuan manajemen pajak dapat tercapai dengan cara menerapkan secara efektif fungsi-fingsi
manajemen pajak, yang meliputi tax planning, tax implementation, dan tax control.
 Dimana perencanaan pajak (tax planning) merupakan langkah awal dalam manajemen pajak, langkah
selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation) dan pengendalian pajak
(tax control). Pengendalian Pajak (tax control) adalah kegiatan pengawasan dan perorganisasian atas
pelaksanaan Perencanaan Pajak (tax planning) untuk memastikan bahwa peraturan perpajakan telah
dilaksanakan. Sehingga pengendalian pajak ini penting untuk dilakukan, agar manajemen mempunyai
kepastian bahwa implementasi kewajiban perpajakan telah berjalan sesuai dengan perencanaan pajak
(tax planning) yang telah disusun semula.