3. The Window Tax Example (1)
Window tax based on area
of glass windows in house
England, Scotland, France
3
4. The Window Tax Example (2)
Block off windows
- fewer windows
- smaller windows
Less light!
Lower tax!
(Probably) No argument
►Acceptable tax planning
4
5. The Window Tax Example (3)
Replace glass windows
with transparent plastic
windows
Same Light! No Tax!
►Tax avoidance?
(if government feels this is unacceptable)
(no evasion since law refers to “glass” and
taxpayer’s position is at least arguable)
5
6. The Window Tax Example (4)
Glass windows, but one-
way screen
Looks like brick from the
outside
- Windows are hidden/concealed
- That suggests that owner knew that these are
glass windows under the law and he would have
to pay tax
►Tax evasion
6
7. EMOTIONAL PERPAJAKAN
WAJIB PAJAK BERUSAHA MEMBAYAR
PAJAK SEKECIL MUNGKIN
TAX DISCRIMINATION
PRAKTIK TAX EVASION
TAX COMPLIENCE TIDAK TEGAS
8. Definisi Manajemen Pajak
• Upaya-upaya manajemen dalam memenuhi kewajiban
perpajakan yang benar, tetapi jumlah pajak dapat ditekan
serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang
diharapkan.
• SARANA MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN
DENGAN BENAR, TETAPI JUMLAH PAJAK YANG
DIBAYAR DAPAT DITEKAN SERENDAH MUNGKIN
UNTUK MEMPEROLEH LABA DAN LIKUIDITAS
YANG DIHARAPKAN (Lumbantoruan,1994)
9. Tujuan Manajemen Pajak
• Umum:
• Menerapkan peraturan perpajakan secara benar
• Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang
seharusnya.
• Manfaat Manajemen Pajak
– Menghilangkan/menghapus pajak sama sekali
– Menghilangkan/menghapus pajak dalam tahun berjalan
– Menunda pengakuan penghasilan
– Mengubah penghasilan rutin berbentuk capital gain
10. Strategi Manajemen Pajak
• Memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha
dalam bentuk badan usaha baru
• Menghindari pengenaan pajak berganda
• Menghindari bentuk penghasilan yang bersifat rutin atau
teratur atau membentuk, memperbanyak atau
mempercepat pengurangan pajak.
• manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi
manajemen yang terdiri dari:
– Perencanaan Pajak (Tax Planning)
– Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (Tax
Implemetation)
– Pengendalian Pajak (Tax Control)
11. TAX AVOIDANCE
MANIPULASI PENGHASILAN SECARA LEGAL
YANG MASIH SESUAI DENGAN KETENTUAN
PERUNDANG – UNDANGAN PERPAJAKAN
UNTUK MEMPERKECIL JUMLAH PAJAK
TERUTANG (Barr NA, 1977)
PENGATURAN SUATU PERISTIWA UNTUK
MEMINIMUMKAN PAJAK SESUAI DENGAN
KETENTUAN PERPAJAKAN
12. TAX SAVING
USAHA MEMINIMALISASI JUMLAH UTANG PAJAK YANG
TIDAK TERMASUK DALAM LINGKUP PERPAJAKAN
(Zain, 2003)
MENGHINDARI UTANG PAJAK DENGAN TIDAK MEMBELI
ATAU MENJUAL YANG ADA PPN ATAU MENGURANGI
JAM KERJA
13. TAX HEAVENS
FASILITAS PAJAK YANG DAPAT DINIKMATI DENGAN
ADANYA KETENTUAN PERPAJAKAN YANG BERLAKU
JUSTIFIKASI :
DOMISILI TIDAK ADA PAJAK YANG HARUS DIPUNGUT
PAJAK HANYA DIPUNGUT UNTUK INTERNATIONAL
TAXABLE EVENT
PERLAKUAN KHUSUS, MIS TAX HOLIDAYS
EKSPANSI PASAR MELALUI PENDIRIAN KANTOR
14. TAX EVASION
MANIPULASI SECARA ILEGAL ATAS PENGHASILANNYA
UNTUK MEMPERKECIL JUMLAH PAJAK TERUTANG
(Barr NA, 1997)
PENYELUNDUPAN PAJAK YANG MELANGGAR
UNDANG-UNDANG PAJAK (Anderson, dalam Zain, 2003)
Termasuk……………..
15. TAX PLANNING
TINDAKAN LEGAL PENGENDALIAN TRANSAKSI
TERKAIT DENGAN KONSEKUENSI POTENSI PAJAK
PAJAK YANG DAPAT MENGEFISIENSIKAN JUMLAH
PAJAK YANG DITRANSFER KE PEMERINTAH.
TRANSAKSI TERKENA PAJAK DIUPAYAKAN DIKURANGI
JUMLAH PAJAK ATAU DITUNDA SECARA LEGAL
ASPEK FORMAL DAN ADMININISTRATIF
HUKUM PAJAK FORMIL
NPWP DAN NPKP, PEMBUKUAN, MEMBAYAR PAJAK
SELF ASSESMENT SYSTEM
PAYMENT SYSTEM
ASPEK MATERIIL : OPTIMALISASI ALOKASI SUMBER DANA
MANAJEMEN AGAR PEMBAYARAN PAJAK EFEKTIF
16. HAL YANG PENTING :
DOING THING RIGHT, DOING THE RIGHT THING AND
WORK SMART
TIDAK MELANGGAR KETENTUAN PERPAJAKAN
SECARA BISNIS MASUK AKAL
BUKTI PENDUKUNG MEMADAI
(MIS. PERJANJIAN; FAKTUR; KEBIJAKAN AKUNTANSI)
PENGENDALIAN PAJAK (TAX CONTROL)
PERSYARATAN FORMAL DAN MATERIIL
PENGENDALIAN PEMBAYARAN PAJAK
TAX PLANNING
17. Perencanaan Pajak
• Perencanaan Pajak adalah langkah awal dalam manajemen
pajak dimana pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan
penelitian terhadap peraturan perpajakan, dengan maksud
dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan
dilakukan.
• Tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban
pajak (Tax Burden) serendah mungkin dengan memanfaatkan
peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuatan
Undang-undang maka tax planning disini sama dengan tax
avoidance karena secara hakikat ekonomis kedua-duanya
berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak
(after tax return) karena pajak merupakan unsur pengurang
laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang
saham maupun diinvestasikan kembali.
19. Kebijaksanaan Perpajakan (Tax Policy)
Kebijaksanaan perpajakan merupakan alternatif dari
berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem
perpajakan.
Faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak, yaitu:
• Pajak yang akan dipungut
• Siapa yang akan dijadikan subjek pajak
• Apa saja yang merupakan objek pajak
• Berapa besarnya tarif pajak
• Bagaimana prosedurnya
20. Undang-undang Perpajakan (Tax Law)
Undang-undang Perpajakan (Tax Law) mengatur setiap
permasalahan secara sempurna, maka dalam pelaksanaannya
selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan pelaksana. Tidak jarang
ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan
Undang-undang itu karena disesuaikan dengan kepentingan
pembuat kebijaksanaan dalam mencapai tujuan lain yang ingin
dicapainya.
21. Administrasi Perpajakan (Tax Administration)
Administrasi Perpajakan (Tax Administration)
Motivasi perencanaan pajak adalah memaksimalkan laba
setelah pajak karena pajak itu ikut mempengaruhi dalam
pengembalian keputusan atas suatu tindakan dalam operasi
perusahaan untuk melakukan investasi dengan cara
menganalisis secara cermat dan memanfaatkan peluang atau
kesempatan yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja
dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlakuan yang
berbeda atas objek yang secara ekonomi hakikatnya sama
(karena pemerintah mempunyai tujuan lain tertentu) dengan
memanfaatkan:
− Perbedaan tarif pajak (Tax Rates)
− Perbedaan perlakuan atas objek pajak sebagai dasar
pengenaan pajak (Tax Base)
− Loopholes, dan Havens
22. Tahap-tahap Perencanaan Pajak
Agar Tax Planning berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka
perencanaan itu seharusnya dilakukan melalui berbagai urutan
tahap-tahap berikut:
– Analisis informasi yang ada
– Buat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya
pajak
– Evaluasi pelaksanaan rencana pajak
– Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali
rencana pajak
– Mutakhirkan rencana pajak
22
23. KARAKTERISTIK PERENCANAAN PAJAK
• Legal, tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan yang
berlaku
• Integral, merupakan bagian integral dari perencanaan
menyeluruh perusahaan
• Valid, didukung dengan bukti-bukti yang memadai, misalnya:
agreement. invoice dan accounting treatment.
• Cash flow, berhubungan dengan kegiatan mengendalikan
cash flow.
• Net Present Value, memaksimalkan net present value.
24. TAHAP-TAHAP PERENCANAAN PAJAK
1. Tahap Pemahaman
a. Memahami Peraturan Perpajakan.
b. Memahami Kondisi Internal.
c. Memahami Kondisi Eksternal.
d. Memahami Variabel-variabel Perencanaan Pajak.
- Variabel Entitas
1) Memindahkan Penghasilan
2) Memindahkan Biaya
3) Melakukan Transfer Pricing
- Variabel Waktu
- Variabel Peraturan Perpajakan
- Variabel Karakteristik (Kekhususan) Peraturan Pajak
2. Tahap Penentuan Tujuan
3. Tahap Pemilihan Strategi
4. TahapPenentuanTeknik
5. Tahap Implementasi
6. Tahap Evaluasi
25. ASPEK STRATEGIS PERENCANAAN PAJAK
1. Aspek Strategis Berkaitan Dengan Bentuk Entitas Usaha Wajib Pajak
2. Aspek Strategis Berkaitan Dengan Tujuan Wajib Pajak
a. Mengoptimalkan Beban Pengeluaran
b. Menghindari Sanksi Perpajakan
c. Menunda atau Mengangsur Pembayaran Pajak
d. Memaksimalkan Sumber Pendanaan Perusahaan
f. Memaksimalkan Transaksi Dalam Satu Group Perusahaan
g. Memaksimalkan Pembayaran Pajak-Pajak, dan Zakat, Sebagai Pengurang
Penghasilan
3. Aspek Strategis Berkaitan Dengan Kondisi Internal Wajib Pajak
a. Memaksimalkan Kompensasi Kerugian
b. Melakukan Merger
c. Penentuan Metode Penyusutan Aktiva Tetap
4. Aspek Strategis Berkaitan Dengan Kondisi Eksternal Wajib Pajak
26. SISTIM PERPAJAKAN
• GLOBAL INCOME TAXATION
• TERITORIAL INCOME TAXES
KEHIDUPAN SOSIAL, EKONOMI
DAN KEBIJAKAN PUBLIK
SISTIM
PERPAJAKAN
EQUITY
CERTAINTY
CONVENIENCE
ECONOMY
HORIZONTAL
DAN
VERTICAL
27. INCOME TAXATION
UU PAJAK PENGHASILAN MENGENAKAN PAJAK ATAS
SELURUH PENGHASILAN DARI SETIAP NEGARA DI
SELURUH DUNIA (WORLD-WIDE INCOME)--ZAIN
(2003)
GLOBAL INCOME TAXATION
TERITORIAL INCOME TAXATION
UU PAJAK PENGHASILAN MENGENAKAN PAJAK ATAS
PENGHASILAN YANG DIPEROLEH DALAM DAERAH
YURISDIKSINYA (REGIONAL INCOME)--ZAIN (2003)
29. PAJAK DAERAH
Pemerintah Propinsi
Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di
Atas Air
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah
dan Air Permukaan
Pemerintah Kotamadya / Kabupaten
Pajak Hotel dan Restoran
Pajak Hiburan dan Reklame
Pajak Penerangan Jalan
Pajak Penggalian Bahan Galian Golongan C
Pajak Parkir
30. RETRIBUSI DAERAH
Jasa Umum
Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil
Pelayanan Pemakaman & Pengabuan Mayat
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
Pelayanan Pasar
Pengujian Kendaraan Bermotor
Pemisahan Alat Pemadam Kebakaran
Penggantian Biaya Cetak Peta
Pengujian kapal Perikanan
31. RETRIBUSI DAERAH…..
Jasa Usaha
Pemakaian Kekayaan Daerah
Pasar Grosir dan atau Pertokoan
Tempat Pelelangan
Terminal
Tempat Khusus Parkir
Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
Penyedotan Kakus
Rumah Potong Hewan
Pelayanan Pelabuhan Kapal
Tempat Rekreasi dan Olah Raga
Penyebaran di Atas Air
Pengolahan Limbah Air
Penjualan Produksi Usaha Daerah
32. RETRIBUSI DAERAH
Perijinan Tertentu
Izin Mendirikan Bangunan
Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol
Ijin Gangguan
Ijin Trayek
35. TAX POLICY
PAJAK YANG DIPUNGUT
PAJAK PENGHASILAN BADAN DAN PERORANGAN
PAJAK CAPITAL GAINS
WITHOLDING TAX (GAJI, DIVIDEN, SEWA, BUNGA, dst)
PAJAK IMPOR, EKSPOR DAN BEA MASUK
PAJAK UNDIAN / HADIAH
CAPITAL TRANSFER / TRANSFER DUTIES
BUSINESS LICENCE DAN TRADE TAXES
SIAPA SUBJEK PAJAK
BADAN USAHA VS PEMEGANG SAHAM
OBJEK PAJAK DAN TARIF PAJAK
SELF ASSESMENT SYSTEM & PAYMENT SYSTEM
36. TAX LAW
UNDANG - UNDANG PERPAJAKAN
TIDAK MENGATUR SEMUA PERMASALAHAN PAJAK
KETENTUAN BERTENTANGAN DENGAN UU
PENYESUAIAN KEBIJAKAN TERTENTU
PERATURAN PEMERINTAH, KEPMENKEU, SE DIRJEN PAJAK
TIDAK MENGATUR SECARA TEKNIS
ANALISIS CELAH (LOOPHOLES)
PERBEDAAN TARIF PAJAK (TAX RATES)
KESEMPATAN PENGHEMATAN PAJAK
PERBEDAAN PERLAKUAN OBJEK PAJAK SEBAGAI
DASAR PENGENAAN PAJAK (TAX BASE)
38. PELAKSANAAN TAX PLANNING
PRINSIP DEDUCTIBLE MENJADI TAXABLE
PEMECAHAN USAHA
BIAYA DAPAT DIKURANGKAN
PENGHASILAN TIDAK OBJEK PAJAK
PEMBENTUKAN ENTITAS BARU--HOLDING COMPANY
PENYEBARAN PENGHASILAN DAN BIAYA
ALTERNATIF KEBIJAKAN MANAJEMEN & AKUNTANSI
FAKTOR PAJAK
PENINGKATAN BIAYA YANG DAPAT DIKURANGKAN
PERUBAHAN PENGERTIAN PENGHASILAN YANG TIDAK
KENA PAJAK
PRINSIP FORMULA PAJAK PENGHASILAN
UNSUR PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
39. FORMULA PAJAK PENGHASILAN
NO KOMPONEN PERHITUNGAN KETENTUAN
1 Jumlah seluruh penghasilan Pasal 4 ayat 1
2 Penghasilan tidak objek pajak penghasilan ( - ) Pasal 4 ayat 3
3 Penghasilan bruto ( = ) ( 1 - 2 )
4 Biaya fiskal boleh dikurangkan ( - ) Pasal 6 ayat 1
Koreksi : Pasal 11
Biaya yang tidak boleh dikurangkan ( - ) Pasal 11A
Pasal 9 ayat 1 dan 2
5 Penghasilan neto ( = ) ( 3 - 4 )
6 Kompensasi kerugian ( - ) Pasal 6 ayat 2
7 Penghasilan Tidak Kena Pajak ( Wajib Pajak ( - ) Pasal 7 ayat 1
Orang Pribadi )
8 Penghasilan Kena Pajak ( = ) ( 5 - 6 - 7 )
9 Tarip pajak ( x ) Pasal 17
10 Pajak Penghasilan Terutang ( = ) ( 8 - 9 )
11 Kredit pajak ( - ) Pasal 21; 22, 23, 24
dan pasal 25
12 Pajak Penghasilan Kurang Bayar / Lebih Bayar / ( 10 - 11 )
Nihil Bayar Pasal 28, 28 A dan 29
40. BIAYA DAPAT DIKURANGKAN
BIAYA UNTUK MENDAPATKAN PENGHASILAN
PENYUSUTAN DAN AMORTISASI
IURAN DANA PENSIUN YANG DISAHKAN MENKEU
KERUGIAN PENJUALAN HARTA
KERUGIAN SELISIH KURS
BIAYA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BIAYA BEA SISWA, MAGANG DAN PELATIHAN
PIUTANG YANG TIDAK TERTAGIH, syarat :
a. TELAH DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA
b. DISERAHKAN BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG
NEGARA (BUPLN)
c. DIPUBLIKASIKAN DALAM PENERBITAN
d. MENYERAHKAN DAFTAR PIUTANG TIDAK TERTAGIH
KEPADA DIRJEN PAJAK
41. PENGHASILAN TIDAK OBJEK PAJAK
BANTUAN ATAU SUMBANGAN
WARISAN
SETORAN TUNAI PENYERTAAN SAHAM DITERIMA BADAN
IMBALAN DALAM BENTUK NATURA
PENERIMAAN ASURANSI KEPADA ORANG PRIBADI
DEVIDEN YANG DITERIMA BADAN, syarat :
a. BERASAL DARI LABA DITAHAN
b. BAGI PT, BUMN DAN BUMD PENERIMA DEVIDEN PALING
RENDAH 25% DAN MEMPUNYAI USAHAAKTIF DILUAR
KEPEMILIKAN SAHAM
IURAN PENSIUN
PENGHASILAN MODAL YANG DITANAMKAN
BAGIAN LABA YANG TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM
BUNGA OBIGASI DITERIMA PERUSAHAAN REKSADANA
PENGHASILAN YANG DITERIMA PERUSAHAAN VENTURA
42. PRINSIP TAXABLE & DEDUCTIBLE
MERUBAH DEDUCTIBLE MENJADI TAXABLE
BEBAN YANG TIDAK DAPAT DIKURANGKAN MENJADI
DAPAT DIKURANGKAN
PENGHASILAN SEBAGAI OBJEK PAJAK MENJADI BUKAN
OBJEK PAJAK
ILUSTRASI !!
PT. DHANA MEMPEROLEH PENGHASILAN Rp10,000,000 RIBU
DAN BEBAN KOMERSIAL Rp7,500,000 RIBU, TERMASUK
KEBIJAKAN MENYEDIAAN DOKTER DAN OBAT-OBATAN
SEJUMLAH RP180,000,000 RIBU
43. PERHITUNGAN FISKAL
KETERANGAN TANPA PERENCANAAN TAX PLANNING
Penghasilan 10,000,000,000.00 10,000,000,000.00
Beban komersial (7,500,000,000.00) (7,500,000,000.00)
Laba sebelum pajak 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00
Koreksi :
Biaya tidak boleh
dikurangkan 180,000,000.00
Laba Fiskal 2,680,000,000.00 2,500,000,000.00
Pajak penghasilan (786,500,000.00) (732,500,000.00)
Laba setelah pajak 1,893,500,000.00 1,767,500,000.00
PENGHEMATAN PAJAK Rp54,000,000.00
44. Pemecahan usaha
PEMANFAATAN TARIF PAJAK
PERGESERAN PENGHASILAN AGAR TIDAK TERMASUK
TARIF PAJAK TERTINGI (TOP RATE BRACKETS)
PENGHEMATAN TARIF PAJAK RATA-RATA
ILLUSTRASI !!
LABA SEBELUM KENA PAJAK Rp450,000,000.00
10% X Rp 50,000,000.00 = 5,000,000.00
15% X Rp 50,000,000.00 = 7,500,000.00
30% X Rp 350,000,000.00 = 105,000,000.00
Pajak pajak terutang 117,500,000.00
ENTITAS DIPECAH MENJADI 2 BADAN HUKUM DENGAN
MASING-MASING Rp225,000,000.00
45. ENTITAS “ A “
10% X Rp 50,000,000.00 = 5,000,000.00
15% X Rp 50,000,000.00 = 7,500,000.00
30% X Rp 125,000,000.00 = 37,500,000.00
Pajak pajak terutang 50,000,000.00
10% X Rp 50,000,000.00 = 5,000,000.00
15% X Rp 50,000,000.00 = 7,500,000.00
30% X Rp 125,000,000.00 = 37,500,000.00
Pajak pajak terutang 50,000,000.00
ENTITAS “ B “
46. Penyebaran penghasilan & biaya
PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENGENAAN PAJAK
PENJUALAN SECARAANGSURAN / KREDIT
PERPENDEK JANGKA WAKTU BIAYA YANG DAPAT
DIKURANGKAN
PEMBELIAN TUNAI MENJADI LEASING
BIAYA LEASING LEBIH BESAR PENYUSUTAN
FISKAL
DIVERSIFIKASI USAHA PENUNJANG
PEMBENTUKAN ENTITAS BISNIS BARU
MIS. PERUSAHAAN LEASING ATAU SEWA (RENTAL)
47. MANAJEMEN PAJAK
PENJUALAN SECARAANGSURAN / KREDIT
PERPENDEK JANGKA WAKTU BIAYA YANG DAPAT
DIKURANGKAN
PEMBELIAN TUNAI MENJADI LEASING
BIAYA LEASING LEBIH BESAR PENYUSUTAN
FISKAL
DIVERSIFIKASI USAHA PENUNJANG
PEMBENTUKAN ENTITAS BISNIS BARU
MIS. PERUSAHAAN LEASING ATAU SEWA (RENTAL)
48. Pemilihan sumber Dana – Aset tetap
48
1. Dampak dari menahan laba (pendanaan internal).
2. Dampak dari pendanaan melalui modal (equity
financing) dan distribusi laba (distributing
dividend).
3. Dampak dari pendanaan melalui utang (debt
financing) terutama oleh pemegang sahamnya.
4. Factoring and leasing.
5. Hybrid financial instruments.
49. Penghasilan
49
1. Foreign exchange loss.
2. Capital expenditure versus revenue expenditure.
3. Pemilihan metode persediaan.
4. Pemilihan metode penyusutan.
5. Menyiasati SE-46/PJ.4/1995
6. Cadangan kerugian piutang tak tertagih.
7. Biaya entertainment.
8. Persyaratan-persyaratan beban promosi sesuai
peraturan perpajakan.
9. Berbagai pengujian untuk menguji kebenaran beban
pokok penjualan.
10. Ekualisasi beban pokok penjualan dan beban
operasional dengan DPP PPN Masukan.
50. Unsur Beban
50
1. Tax planning pengelompokkan jenis penghasilan untuk
menghitung angsuran masa PPh Pasal 25.
2. Foreign exchange revenue.
3. Rekonsiliasi peredaran usaha dan penghasilan lainnya
dengan DPP PPN Keluaran dan DPP PPh yang
dipotong/dipungut.
4. Berbagai pengujian untuk menguji kebenaran
perhitungan peredaran usaha.
5. Pengendalian atas bea keluar (pajak ekspor) atas
penjualan ekspor yang terutang bea keluar.
Beda waktu.
Beda tetap.
51. PPh 21 & withholding lain
51
1. Kompensasi karyawan: tunai versus natura.
2. Gross method, net method, dan gross-up method.
3. Konsep taxable dan deductible terkait dengan unsur-
unsur biaya karyawan.
4. Rekonsiliasi objek pph pasal 21 dengan unsur-unsur
biaya karyawan:
5. Identifikasi atas objek-objek withholding tax.
6. Rekonsiliasi SPT masing-masing withholding tax
dengan biaya-biaya yang terkait dengan objek
withholding tax.
52. PPN
52
1. Kapan seharusnya mendaftar sebagai PKP?
2. Pengendalian atas faktur pajak keluaran maupun
faktur pajak masukan agar memenuhi syarat formil
dan materil.
3. Tax planning pemilihan tempat pajak terutang.
4. Strategi menghadapi temuan pemeriksa tentang
konfirmasi PPN yang dinyatakan ”tidak ada”.
5. Rekonsiliasi DPP PPN dengan peredaran usaha dalam
SPT PPh Badan.
53. Pajak Internasional
53
1. Konsep dasar perpajakan internasional.
2. Konsep juridical versus economic double taxation.
3. Konsep anti-tax avoidance.
4. Pengertian dan tujuan penghindaran pajak berganda
(P3B).
5. Transfer pricing.
54. Soal 1
Makan siang bagi seluruh pegawai yang diterima oleh karyawan
akan bersifat...
a. Menambah penghasilan karyawan dan dapat dibebankan pemberi kerja.
b. Tidak menambah penghasilan karyawan dan dapat dibebankan pemberi
kerja.
c. Menambah penghasilan karyawan dan tidak dapat dibebankan pemberi
kerja.
d. Tidak menambah penghasilan karyawan dan tidak dapat dibebankan
pemberi kerja.
B. Makan siang bagi seluruh pegawai bersifat
non taxable bagi karyawan dan deductible bagi
pemberi kerja.
55. Soal 2
Dalam melakukan tax planning perlu memperhatikan keberadaan hubungan
istimewa. Hubungan istimewa dianggap ada apabila OP saling memiliki
hubungan keluarga...
a. Sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus.
b. Sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat.
c. Sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus atau ke samping.
d. Sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus atau ke samping satu
derajat.
D. Hubungan istimewa meliputi hubungan keluarga
sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus atau
ke samping satu derajat.
56. Soal 3
WP dapat melakukan penghematan pajak dengan mempercepat pemeriksaan
dengan memperoleh pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran
pajak. WP dengan kriteria tertentu berhak diberikan pengembalian
pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, atas pertimbangan...
a. Skala usaha WP yang masih kecil, guna menstimulasi penambahan PKP
berstatus UMKM.
b. Kekhususan akibat sifat usaha WP yang menyebabkan pengembalian
kelebihan lama dipulihkan melalui kompensasi pengkreditan.
c. Pemberian insentif bagi WP yang berkegiatan usaha di daerah tertinggal.
d. Kepatuhan WP dalam melaporkan SPT Masa.
D. WP dengan kriteria tertentu merupakan WP yang
memiliki kepatuhan pelaporan SPT Masa dan berbagai
ketentuan formal lain.
57. Soal 4
Dalam melakukan perencanaan pajak, perlu memperhatikan
sanksi pidana akibat dari pelanggaran ketentuan perpajakan.
Berikut merupakan tindakan yang dapat dikenai sanksi pidana,
kecuali…
A. Terlambat menyampaikan SPT.
B. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan.
C. Menyampaikan SPT yang isinya tidak lengkap.
D. Menyampaikan SPT yang isinya tidak benar.
A. Terlambat menyampaikan SPT bukan merupakan
tindak pidana.
58. Soal 5
Perencanaan pajak dilakukan dengan mengupayakan agar beban
yang dapat dikurangkan optimal. Sumbangan yang tidak dapat
dikurangkan dari penghasilan adalah yang diberikan terhadap…
A. Bencana nasional.
B. Kegiatan sosial.
C. Fasilitas pendidikan.
D. Pembinaan olahraga.
B. Sumbangan bencana nasional, fasilitas pendidikan,
dan pembinaan olahraga besifat deductible.
59. Soal 6
Natura berupa pakaian keselamatan kerja yang diharuskan akibat
sifat pekerjaan merupakan natura yang...
A. Dapat dibebankan oleh perusahaan.
B. Tidak dapat dibebankan oleh perusahaan.
C. Menambah penghasilan karyawan.
D. Menambah penghasilan karyawan, apabila diberikan oleh
Wajib Pajak (WP) yang dikenai deemed profit.
A. Pakaian keselamatan kerja yang diharuskan akibat
sifat pekerjaan bersifat deductible bagi pemberi dan
non taxable bagi penerima.
60. Soal 7
Biaya berikut dapat dikurangkan dari penghasilan Bentuk Usaha
Tetap (BUT), kecuali...
A. Biaya terkait penjualan kantor pusat yang serupa penjualan
BUT.
B. Biaya terkait penghasilan kantor pusat sepanjang ada
hubungan efektif antara BUT dengan penghasilan.
C. Biaya administrasi kantor pusat berkaitan dengan usaha atau
kegiatan BUT.
D. Biaya sewa BUT kepada kantor pusat.
D. Biaya sewa BUT kepada kantor pusat bersifat non
deductible.
61. Soal 8
Perolehan aset akibat pemecahan usaha bagi entitas yang baru
dibentuk diukur berdasarkan...
A. Nilai sisa buku.
B. Nilai wajar.
C. Nilai yang ditetapkan Dirjen Pajak.
D. Nilai sisa yang telah disusutkan sesuai penyusutan fiskal
B. Aset diperoleh akibat pemecahan usaha diukur
berdasarkan nilai wajar bagi penerima.
62. Soal 9
Menkeu atau Dirjen Pajak memiliki kewenangan menetapkan perihal berikut,
kecuali...
A. Besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan.
B. Saat diperolehnya dividen oleh WPDN atas semua penyertaan modal
pada badan usaha di luar negeri yang tidak diperdagangkan di bursa efek.
C. Besarnya penghasilan bagi WP yang terlibat transaksi dengan WP lain
dengan hubungan istimewa.
D. Subjek yang dianggap melaksanakan pengalihan saham special purpose
company di tax haven country.
B. Menkeu berwenang menetapkan saat
diperolehnya dividen oleh WPDN atas penyertaan
modal pada badan usaha di luar negeri yang tidak
diperdagangkan di bursa efek apabila memiliki
kepemilikan minimal 50%.
63. Soal 10
Syarat agar WP Badan memperoleh penurunan tarif 5% adalah...
A. Minimal 40% dari modal disetor, diperdagangkan di bursa
efek di Indonesia.
B. Dimiliki oleh minimal 300 pemegang saham dengan
kepemilikan masing – masing maksimal 5%, selama periode 6
bulan dalam satu tahun.
C. Salah satu syarat (a) atau (b) dipenuhi.
D. Kedua syarat (a) dan (b) dipenuhi.
C. WP Badan memperoleh penurunan tarif 5% apabila
minimal 40% dari modal disetor, diperdagangkan di
bursa efek di Indonesia, atau dimiliki minimal 300
pemegang saham dengan kepemilikan maksimal 5%,
selama periode 6 bulan.
64. Contoh Soal
64
NO. URAIAN HARGA JUAL
(MILYAR)
NILAI BUKU
(MILYAR)
1. Aktiva lancar 500 500
2. Aktiva tetap (bersih) 2.000 1.750
3. Aktiva lain 100 50
4. Harga beli kotor (1 | 2 | 3) 2.600 2.300
Dikurangi :
5. Kewajiban yang diambil alih 600 600
6. Harga beli bersih (4-5) 2.000 1.700
PT. ABC merencanakan akan melakukan penggabungan dengan PT. XYZ, dimana pada
tanggal efektif penggabungan tersebut, PT. ABC akan mengambil alih seluruh harta dan
menanggung semua kewajiban dari PT. XYZ. Adapun perhitungan dari transaksi
tersebut adalah sebagai berikut :
Pertanyaan :
Bagaimana aspek PPh dilihat dari sisi PT. ABC dan PT. XYZ apabila :
1. Transaksi pengambilan harta tersebut dilakukan dengan pembayaran tunai (cash for assets)
2. Transaksi pengambil alihan harta tersebut dilakukan dengan pembayaran saham (stock for
assets)
