3. Pendahuluan
Berdasarkan UUD’45 Pasal 23 (2) :
“Segala pajak dan pungutan lainnya
yang bersifat memaksa digunakan
untuk keperluan negara berdasarkan
undang-undang.”
Krisis Moneter (1997)
Sektor
migas
memberikan
kontribusi
signifikan
Pajak
sumber
pendapatan
tertinggi
4. Pendahuluan (lanjutan)
Naluri alamiah manusia untuk
terbebas dari beban. Asumsi Leon
Yudkin (Harnanto, 1994) :
◦ Wajib pajak selalu berusaha membayar
pajak sekecil mungkin.
◦ Wajib pajak cenderung menyelundupkan
pajak sepanjang mereka yakin tidak akan
tertangkap dan orang lain melakukan hal
yang sama.
5. Pendahuluan (lanjutan)
Tax Planning merupakan tahap awal dari
Tax Management. Sebagai Tax
Management, pasti tidak terlepas dari
konsep manajemen umum, yaitu :
perencanaan (planning), pengorganisasian
(organizing), pelaksanaan (actuating), dan
pengendalian (controlling).
Tax Management
Tax
Planning
6. Pendahuluan (lanjutan)
Dalam melaksanakan kewajiban pajak
sehari-hari secara optimal, terdapat beberapa
unsur yang perlu diketahui setiap wajib pajak:
1.Tax compliance. Mematuhi aturan perpajakan :
administrasi, pembukuan, pemotongan,
penyetoran, pelaporan, dll.
2.Tax Planning. Mengatur akuntansi & keuangan
perusahaan untuk meminimalkan kewajiban
perpajakan.
3.Tax Litigation. Usaha untuk menyelesaikan
sengketa pajak dengan Dirjen Pajak : keberatan,
banding, peninjauan kembali, dll
4.Tax Research. Proses mencari jawaban, solusi,
atau rekomendasi atas permasalahan
perpajakan.
7. Pengertian Manajemen
Perpajakan
Usaha menyeluruh yang dilakukan
manajemen/manajer agar hal-hal yang
berhubungan dengan perpajakan
dapat dikelola dengan baik, efisien,
dan ekonomis, sehingga memberikan
kontribusi maksimum bagi
perusahaan.
8. Fungsi-fungsi Manajemen
Perpajakan
1. Perencanaan Pajak (Tax Planning).
Adalah usaha yang mencakup perencanaan
perpajakan agar pajak yang dibayar
perusahaan benar-benar efisien.
Ada 3 macam cara :
Tax Avoidance (Penghindaran Pajak).
Menghindari pajak dengan cara yang
legal (sesuai peraturan perpajakan)
Tax Evasion (Penggelapan Pajak).
Menghindari pajak dengan cara ilegal.
Tax Saving (Penghematan Pajak).
Menghemat pajak dengan cara yang
legal.
9. Fungsi-fungsi Manajemen
Perpajakan
2. Administrasi Pajak (Tax Compliance).
Pembukuan, pemotongan, penyetoran,
pelaporan, dll.
3. Pemeriksaan Pajak (Tax Audit). Strategi
dalam menangani pemeriksaan pajak
maupun strategi dalam mengajukan
surat keberatan atau banding
4. Lain-lain (Others). Mengomunikasikan
ketentuan-ketentuan perpajakan kepada
pihak lain dalam perusahaan.
10. Motivasi Perencaan Pajak
1. Tingkat kerumitan suatu peraturan.
Semakin rumit peraturan perpajakan,
semakin tinggi menghindari pajak
karena biaya untuk mematuhinya
menjadi tinggi (compliance cost).
2. Besarnya pajak yang dibayar. Makin
besar jumlah pajak yang harus dibayar,
semakin tinggi kecenderungan untuk
memperkecil pajak.
3. Biaya untuk negosiasi. Makin tinggi
uang sogokan, semakin kecil wajib
pajak melakukan pelanggaran
11. Motivasi Perencaan Pajak
4. Resiko deteksi. Makin rendah resiko
terdeteksi, makin tinggi
kecenderungan melanggar.
5. Besarnya denda. Makin tinggi sanksi,
makin rendah kecenderungan untuk
melanggar (begitu pula sebaliknya).
6. Moral masyarakat.
12. Manfaat Perencanaan Pajak
1. Penghematan kas keluar, karena
beban pajak yang merupakan unsur
biaya dapat dikurangi.
2. Mengatur cash flow, karena dapat
memperkirakan kebutuhan kas untuk
pajak, dan menentukan pembayaran
sehingga perusahaan dapat
menyusun anggaran kas secara lebih
akurat.
13. Tujuan Perencaan Pajak
1. Meminimalisasi beban pajak yang
terhutang.
2. Memaksimalkan laba setelah pajak.
3. Meminimalkan terjadinya kejutan
pajak jika terjadi pemeriksaan pajak.
4. Memenuhi kewajiban perpajakan
secara benar, efisien, efektif.
14. Persyaratan Tax Planning yang
baik
1. Tidak melanggar ketentuan
perpajakan
Rekayasa pajak bukan tax evasion
2. Secara bisnis masuk akal
Harga wajar (arm’s length price)
3. Ada bukti pendukung
Kontrak, PO, invoice, faktur pajak, DO
15. Badan Usaha atau BUT
Pengakuan Penghasilan
◦ Badan Usaha : penghasilan dari luar negeri juga
menjadi objek pengenaan pajak
◦ BUT : hanya penghasilan dari dalam negeri saja yang
menjadi objek pengenaan pajak
Besarnya Tarif PPh
◦ Badan Usaha :
◦ BUT :
25%
Branch Profit Tax 20% atau sesuai P3B (Perjanjian
Pengenaan Pajak Berganda/Tax Treaty)
Batas Peredaran Usaha Tarif PPh
s/d 4,8 milyar 50% x 25%
50% x 25% (Fasilitas)
25% (Tdk dapat Fasilitas)
> 50 milyar 25%
4,8 milyar s/d 50 milyar
Badan Usaha
16. Bentuk Badan Usaha
CV atau PT
◦ Pengakuan biaya gaji bagi pemiliknya
CV : tidak dianggap sebagai biaya
PT : dianggap sebagai biaya
◦ Perlakuan Keuntungan
CV : pembagian keuntungan tidak terhutang PPh
PT : pembagian keuntungan (deviden) terhutang
PPh (bila kepemilikan < 25%)
Keterangan Bentuk PT Bentuk CV
Penghasilan 500,000,000 500,000,000
Koreksi Fiskal (Gaji) - 400,000,000
PKP 500,000,000 900,000,000
PPh terhutang 62,500,000 112,500,000
17. Bentuk Badan Usaha
PT atau Perseroan Terbuka (Tbk)
Perseroan Terbuka : PT yang telah
melakukan penawaran umum saham dan
tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).
◦ Pertimbangan PPh
PT : 25%
PT Tbk : 20% jika:
Minimal 40% saham dimiliki oleh publik dan
Dimiliki paling sedikit 300 pihak dan
Masing2 pihak hanya boleh memiliki saham < 5%
Kondisi tersebut harus dipenuhi paling singkat 183 hari
dalam 1tahun.
18. Bentuk Badan Usaha
Contoh kondisi :
◦ Dari keseluruhan saham PT Y Tbk. yang disetor, saham
yang dimiliki publik sebesar 60%. Saham yang dimiliki
publik tersebut dimiliki oleh 400 pihak. Diantara 400 pihak,
terdapat 1 pihak yang persentase kepemilikannya sebesar
7%, sisanya 399 pihak hanya memiliki persentase
kepemilikan kurang dari 5%. Kondisi tersebut terjadi
selama 234 (dua ratus tiga puluh empat) hari dalam 1
tahun pajak.
◦ Dari keseluruhan saham PT XYZ Tbk. yang disetor, saham
yang dimiliki publik sebesar 45%. Saham yang dimiliki
publik tersebut dimiliki oleh 325 pihak. Diantara 325 pihak,
terdapat 1 pihak yang persentase kepemilikannya sebesar
7%, sisanya 324 pihak hanya memiliki persentase
kepemilikan kurang dari 5%. Kondisi tersebut terjadi
selama 200 (dua ratus) hari kalender dalam 1 (satu) tahun
pajak .
19. Bentuk Badan Usaha
Koperasi
Koperasi adalah badan usaha yang
mengorganisasikan pemanfaatan dan
pendayagunaan sumber daya ekonomi
anggotanya atas dasar prinsip2 koperasi
dan kaidah usaha ekonomi untuk
meningkatkan taraf hidup anggota pada
khususnya dan masyarakat daerah kerja
pada umumnya. Dengan demikian
koperasi merupakan gerakan ekonomi
rakyat dan soko guru perekonomian
nasional. (IAI, Standar Akuntansi Keuangan)
20. Bentuk Badan Usaha
Pertimbangan PPh
◦ Penghasilan koperasi (SHU) dikenakan tarif
PPh Badan sama dengan badan usaha lain.
◦ Bunga
Koperasi
Bunga simpanan <= Rp 240.000 per bulan tidak
dikenakan PPh pasal 4 (2)
Bunga simpanan >Rp 240.000 per bulan dikenakan PPh
pasal 4 (2) sebesar 10%
Bank
Simpanan <= Rp 7.500.000 tidak dienakan PPh pasal 4
(2)
Simpanan > Rp 7.500.000 dikenakan PPh pasal 4 (2)
sebesar 20%
◦ Pembagian SHU tidak dikenakan PPh pasal
23
21. Bentuk Badan Usaha
Yayasan
Adalah badan hukum yang didirikan
oleh beberapa orang atau badan
usaha, yang lebih sering bertujuan
untuk semata-mata tidak mencari
keuntungan.
Termasuk organisasi nirlaba. Sumber
daya diperoleh dari sumbangan para
anggota dan penyumbang lain yang
tidak mengharapkan imbalan (IAI,
Standar Akuntansi Keuangan).
22. Bentuk Badan Usaha
Perlakuan perpajakan :
◦ Sisa lebih yayasan diperlakukan sebagai
laba seperti badan usaha lain
◦ Pengakuan penghasilan maupun biaya
sama dengan badan usaha lain
◦ Yayasan pendidikan diberi fasilitas untuk
dapat mengakui dana pembangunan
sebagai biaya, namun jika > 4 tahun dana
tsb tidak digunakan, maka diakui sebagai
penghasilan dan dikenakan pajak pada
tahun berikutnya
