SlideShare a Scribd company logo
1 of 17
Download to read offline
BAB I

                                PENDAHULUAN

A       Latar Belakang

    Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang
    bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat
    keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

    1          Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan
        sumber daya keuangan;

    2          Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode
        berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;

    3          Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi
        yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang
        telah dicapai;

    4          Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan
        mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;

    5          Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi
        entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik
        jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari
        pungutan pajak dan pinjaman;

    6          Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan
        entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai
        akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.




                                                                                 1
Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan
informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya
keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan
anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO),
aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

Pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara
lain:
1          Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
    khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
2          Undang-Undang di bidang keuangan negara;
3          Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
    dan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4          Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah
    daerah, khususnya yang mengatur keuangan daerah;
5          Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang
    perimbangan keuangan pusat dan daerah;
6          Peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan Anggaran
    Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan
7          Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang
    keuangan pusat dan daerah.



Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari
angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan
SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan
Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang
kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi
lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar
Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk
menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.




                                                                              2
B Ruang Lingkup

  Standar ini harus diterapkan pada:
  1          Laporan Keuangan untuk tujuan umum untuk entitas pelaporan;
  2          Laporan Keuangan yang diharapkan menjadi Laporan Keuangan
      untuk tujuan umum oleh entitas yang bukan merupakan entitas pelaporan.
  Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan
  untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi akuntansi keuangan
  yang lazim. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif,
  lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam
  proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah. Laporan keuangan
  meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan
  keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan
  tahunan.


  Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun
  laporan keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan laporan
  keuangan konsolidasian, tidak termasuk badan usaha milik negara/daerah.


C Tujuan

  Tujuan Pernyataan Standar Catatan atas Laporan Keuangan adalah mengatur
  penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan atas Laporan
  Keuangan.




  Tujuan penyajian Catatan atas Laporan Keuangan adalah untuk meningkatkan
  transparansi Laporan Keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik,
  atas informasi keuangan pemerintah.




                                                                               3
Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan
membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas
Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1   Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
2   Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
3   Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut
    kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
4   Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-
    kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi transaksi
    dan kejadian-kejadian penting lainnya;
5   Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar
    muka laporan keuangan;
6   Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi
    Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan
    keuangan;
7   Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak
    disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.




                                                                                 4
BAB II

                                 PEMBAHASAN



A       Definisi
    Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Standar
    dengan pengertian:
    1    Anggaran
         Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan
         pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan
         pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut
         klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.


    2    Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
         Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD,
         adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui
         oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.


    3    Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
         Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN,
         adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui
         oleh Dewan Perwakilan Rakyat.


    4    Aset
         Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
         pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana
         manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat
         diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur
         dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan




                                                                                 5
untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya
     yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.


5    Basis akrual
     Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi
     dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa
     memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.


6    Basis kas
     Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan
     peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.


7    Belanja
     Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum
     Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode
     tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya
     kembali oleh pemerintah.


8    Beban
     Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam
     periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa
     pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.


9    Ekuitas
     Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih
     antara aset dan kewajiban pemerintah.


10         Entitas
     Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau
     lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan
     peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan
     pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.



                                                                                  6
11 Kebijakan akuntansi
     Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-
     konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh
     suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan
     keuangan.


12         Kewajiban
     Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
     penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
     pemerintah.


13         Materialitas
     Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji
     suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna
     yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada
     hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari
     keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.


14         Pembiayaan
     Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar
     kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
     tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya,
     yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk
     menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.


15         Pendapatan-LRA
     Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum
     Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode
     tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan
     tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.




                                                                                  7
16        Pendapatan-LO
       Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai
       penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan.


  17        Pos
       Pos adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada lembar muka
       laporan keuangan.


  18        Saldo Anggaran Lebih
       Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan Saldo Anggaran Lebih yang
       berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya
       dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.


B Ketentuan Umum
  Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan
  Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk
  tujuan umum.


  Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat
  dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca
  tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Laporan Keuangan mungkin
  mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di
  antara pembacanya. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman,
  atas sajian laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan
  yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami
  Laporan Keuangan.


  Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang
  diterapkan akan dapat membantu pembaca menghindari kesalahpahaman
  dalam memahami laporan keuangan.




                                                                              8
C Struktur dan Isi
   Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos
   dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan
   Laporan Arus Kas dapat mempunyai referensi silang dengan informasi terkait
   dalam Catatan atas Laporan Keuangan.


   Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau
   analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi
   Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan
   Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk
   pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang
   diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
   serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian
   yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan
   komitmen-komitmen lainnya.


   Dalam rangka pengungkapan yang memadai, Catatan atas Laporan Keuangan
   mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
   1   Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
   2   Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
   3   Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut
       kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
   4   Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan-
       kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi
       dan kejadian-kejadian penting lainnya;
   5   Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar
       muka laporan keuangan;
   6   Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi
       Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan
       keuangan; dan
   7   Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang
       tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.



                                                                                 9
Untuk memudahkan pembaca dalam memahami laporan keuangan,
pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan dapat disajikan secara
narasi, bagan, grafik, daftar, dan skedul atau bentuk lain yang lazim yang
mengikhtisarkan secara ringkas dan padat kondisi dan posisi keuangan entitas
pelaporan dan hasil-hasilnya selama satu periode.


1   Penyajian Informasi Umum Tentang Entitas Pelaporan dan Entitas
    Akuntansi
    Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan informasi yang
    merupakan gambaran entitas secara umum.


    Untuk membantu pemahaman para pembaca laporan keuangan, perlu ada
    penjelasan awal mengenai baik entitas pelaporan maupun entitas akuntansi
    yang meliputi:
    a   domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta jurisdiksi tempat entitas
        tersebut berada;
    b   penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya; dan
    c   ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan
        operasionalnya.


2   Penyajian Informasi Tentang Kebijakan Fiskal/Keuangan dan
    Ekonomi Makro
    Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat membantu pembaca
    memahami realisasi dan posisi keuangan entitas pelaporan secara
    keseluruhan, termasuk kebijakan fiskal/keuangan dan kondisi ekonomi
    makro.


    Untuk membantu pembaca Laporan Keuangan, Catatan atas Laporan
    Keuangan harus menyajikan informasi yang dapat menjawab pertanyaan-
    pertanyaan seperti bagaimana perkembangan realisasi dan posisi
    keuangan/fiskal entitas pelaporan serta bagaimana hal tersebut tercapai.




                                                                               10
Ekonomi makro yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
    Keuangan adalah asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan
    dalam penyusunan APBN/APBD berikut tingkat capaiannya. Indikator
    ekonomi makro tersebut antara lain Produk Domestik Bruto/Produk
    Domestik Regional Bruto, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai
    tukar, harga minyak, tingkat suku bunga dan neraca pembayaran.


3   Penyajian Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan Selama Tahun
    Pelaporan Berikut Kendala dan Hambatan yang Dihadapi Dalam
    Pencapaian Target
    Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat menjelaskan perubahan
    anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan
    anggaran yang pertama kali disetujui oleh DPR/DPRD, hambatan dan
    kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta
    masalah lainnya yang dianggap perlu oleh manajemen entitas pelaporan
    untuk diketahui pembaca laporan keuangan.


    Dalam satu periode pelaporan, dikarenakan alasan dan kondisi tertentu,
    entitas pelaporan mungkin melakukan perubahan anggaran dengan
    persetujuan DPR/DPRD. Agar pembaca laporan keuangan dapat mengikuti
    kondisi dan perkembangan anggaran, penjelasan atas perubahan-
    perubahan yang ada, yang disetujui oleh DPR/DPRD, dibandingkan
    dengan anggaran pertama kali disahkan akan membantu pembaca dalam
    memahami kondisi anggaran dan keuangan entitas pelaporan.


    Ikhtisar pencapaian target keuangan merupakan perbandingan secara garis
    besar antara target sebagaimana yang tertuang dalam APBN/APBD
    dengan realisasinya.


    Ikhtisar ini disajikan untuk memperoleh gambaran umum tentang kinerja
    keuangan pemerintah dalam merealisasikan potensi pendapatan-LRA dan
    alokasi belanja yang telah ditetapkan dalam APBN/APBD.



                                                                             11
4   Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Pengungkapan Kebijakan
    Akuntansi Keuangan
    Entitas pelaporan mengungkapkan dasar penyajian laporan keuangan dan
    kebijakan akuntansi dalam Catatan atas Laporan Keuangan.


5   Asumsi Dasar Akuntansi
    Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu yang mendasari
    penyusunan laporan keuangan, biasanya tidak perlu diungkapkan secara
    spesifik. Pengungkapan diperlukan jika entitas pelaporan tidak mengikuti
    asumsi atau konsep tersebut dan disertai alasan dan penjelasan.


    Sesuai dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, asumsi
    dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah
    anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan
    agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:
    a   Asumsi kemandirian entitas;
    b   Asumsi kesinambungan entitas; dan
    c   Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement).


6   Pengguna Laporan Keuangan
    Pengguna/pemakai laporan keuangan pemerintah meliputi:
    a   Masyarakat;
    b   Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
    c   Pihak yang memberi atau yang berperan dalam proses donasi,
        investasi, dan pinjaman; dan
    d   Pemerintah.


    Para pemakai/pengguna laporan keuangan membutuhkan keterangan
    kebijakan akuntansi terpilih sebagai bagian dari informasi yang
    dibutuhkan, untuk membuat penilaian, dan keputusan keuangan dan
    keperluan lain. Mereka tidak dapat membuat penilaian secara andal jika



                                                                             12
laporan keuangan tidak mengungkapkan dengan jelas kebijakan akuntansi
    terpilih yang penting dalam penyusunan laporan keuangan.


7   Kebijakan Akuntansi
    Pertimbangan dan/atau pemilihan kebijakan akuntansi perlu disesuaikan
    dengan kondisi entitas pelaporan. Sasaran pilihan kebijakan yang paling
    tepat akan menggambarkan realitas ekonomi entitas pelaporan secara tepat
    dalam bentuk keadaan keuangan dan kegiatan.


    Empat pertimbangan pemilihan untuk penerapan kebijakan akuntansi yang
    paling tepat dan penyiapan laporan keuangan oleh manajemen:
    a   Pertimbangan Sehat
    b   Ketidakpastian melingkupi banyak transaksi. Hal tersebut seharusnya
        diakui dalam penyusunan laporan keuangan. Sikap hati-hati tidak
        membenarkan penciptaan cadangan rahasia atau disembunyikan
    c   Substansi Mengungguli Bentuk
        Transaksi dan kejadian lain harus dipertanggungjawabkan dan
        disajikan sesuai dengan hakekat transaksi dan realita kejadian, tidak
        semata-mata mengacu bentuk hukum transaksi atau kejadian.
    d   Materialitas
        Laporan keuangan harus mengungkapkan semua komponen yang
        cukup material yang mempengaruhi evaluasi atau keputusan-
        keputusan.




8   Penyajian Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos yang Disajikan
    Pada Lembar Muka Laporan Keuangan
    Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan rincian dan penjelasan
    atas masing-masing pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan




                                                                                13
Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan
    Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.


    Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran disajikan untuk pos
    pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan dengan struktur sebagai
    berikut:
    a   Anggaran;
    b   Realisasi;
    c   Prosentase pencapaian;
    d   Penjelasan atas perbedaan antara anggaran dan realisasi;
    e   Perbandingan dengan periode yang lalu;
    f   Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang
        lalu;
    g   Rincian lebih lanjut pendapatan-LRA menurut sumber pendapatan;
    h   Rincian lebih lanjut belanja menurut klasifikasi ekonomi, organisasi,
        dan fungsi;
    i   Rincian lebih lanjut pembiayaan; dan
    j   Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.


9   Pengungkapan Informasi yang Diharuskan Oleh Pernyataan Standar
    Akuntansi Pemerintahan yang Belum Disajikan Dalam Lembar Muka
    Laporan Keuangan
    Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang
    diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi
    Pemerintahan lainnya serta pengungkapan-pengungkapan lain yang
    diperlukan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan, seperti
    kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lain. Pengungkapan
    informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat memberikan
    informasi lain yang belum disajikan dalam bagian lain laporan keuangan.


    Pengungkapan informasi dalam catatan atas laporan keuangan harus
    menyajikan informasi yang tidak mengulang rincian (misalnya rincian



                                                                             14
persediaan, rincian aset tetap, atau rincian pengeluaran belanja) dari seperti
     yang telah ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan. Dalam
     beberapa kasus, pengungkapan kebijakan akuntansi, untuk dapat
     meningkatkan pemahaman pembaca, harus merujuk ke rincian yang
     disajikan pada tempat lain di laporan keuangan. Dalam kebijakan
     akuntansi pos aset tetap disebutkan dasar pengukuran adalah harga
     perolehan. Penelitian terhadap akun-akun yang mendukung pos aset
     tersebut menunjukkan ada salah satu akun aset dengan harga selain harga
     perolehan, karena aset dimaksud diperoleh dari donasi.


10          Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya
     Catatan atas Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan informasi
     yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca laporan.


     Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadian-kejadian
     penting selama tahun pelaporan, seperti:
     a   Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan;
     b   Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen
         baru;
     c   Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca;
     d   Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan; dan
     e   Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya
         pemogokan yang harus ditanggulangi pemerintah.


     Pengungkapan yang diwajibkan dalam tiap standar berlaku sebagai
     pelengkap standar ini.


11          Susunan
     Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan
     membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas
     Laporan Keuangan biasanya disajikan dengan susunan sebagai berikut:
     a   Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
     b   Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;


                                                                                15
c    Ikhtisar pencapaian target keuangan berikut hambatan dan
           kendalanya;
      d    Kebijakan akuntansi yang penting:
            i   Entitas pelaporan;
          ii    Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
          iii   Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan
                keuangan;
          iv    Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan
                dengan ketentuan-ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi
                Pemerintahan oleh suatu entitas pelaporan;
           v    Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk
                memahami laporan keuangan.
      e    Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan:
            i   Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan;
          ii    Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan
                Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam
                lembar muka Laporan Keuangan.
      f    Informasi tambahan lainnya yang diperlukan.


D     Tanggal Efektif
    Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini berlaku efektif untuk
    laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai
    Tahun Anggaran 2010.


    Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP ini, entitas
    pelaporan dapat menerapkan PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual paling lama
    4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010.




                                     BAB III

                                KESIMPULAN



                                                                              16
Kesimpulan
Pernyataan Standar Catatan atas Laporan Keuangan bertujuan untuk mengatur
penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan atas Laporan
Keuangan.




Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan adalah untuk meningkatkan
transparansi Laporan Keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik, atas
informasi keuangan pemerintah.




Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

   1   Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
   2   Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
   3   Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut
       kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
   4   Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-
       kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi transaksi
       dan kejadian-kejadian penting lainnya;
   5   Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar
       muka laporan keuangan;
   6   Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi
       Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan
       keuangan;
   7   Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak
       disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.




                                                                                17

More Related Content

What's hot

rmk TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
rmk TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIKrmk TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
rmk TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIKastri keu
 
Kunci jawaban bab 9 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 9 teori akuntansi suwardjonoKunci jawaban bab 9 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 9 teori akuntansi suwardjonoHerna Ferari
 
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010Tatang Suwandi
 
Ringkasan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah
Ringkasan Pernyataan Standar Akuntansi PemerintahRingkasan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah
Ringkasan Pernyataan Standar Akuntansi PemerintahEnvaPya
 
Akuntansi Dana cadangan PEMDA
Akuntansi Dana cadangan PEMDAAkuntansi Dana cadangan PEMDA
Akuntansi Dana cadangan PEMDAMahyuni Bjm
 
Sistem pengendalian manajemen sektor publik
Sistem pengendalian manajemen sektor publikSistem pengendalian manajemen sektor publik
Sistem pengendalian manajemen sektor publikOcta Libriyanti
 
Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah
Pemeriksaan Keuangan Pemerintah DaerahPemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah
Pemeriksaan Keuangan Pemerintah DaerahRusman R. Manik
 
Analisis Laporan Keuangan Daerah
Analisis Laporan Keuangan Daerah Analisis Laporan Keuangan Daerah
Analisis Laporan Keuangan Daerah Yudi Pratama
 
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual PenuhAkuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual PenuhMahyuni Bjm
 
Psak 65-laporan-keuangan-konsolidasian-ifrs-10-consolidated-fs-22012014
Psak 65-laporan-keuangan-konsolidasian-ifrs-10-consolidated-fs-22012014Psak 65-laporan-keuangan-konsolidasian-ifrs-10-consolidated-fs-22012014
Psak 65-laporan-keuangan-konsolidasian-ifrs-10-consolidated-fs-22012014Sri Apriyanti Husain
 
Perekayasaan pelaporan keuangan
Perekayasaan pelaporan keuanganPerekayasaan pelaporan keuangan
Perekayasaan pelaporan keuanganRatna Agnezious
 
Hubungan antara kantor pusat, kantor agen,
Hubungan antara kantor pusat, kantor agen,Hubungan antara kantor pusat, kantor agen,
Hubungan antara kantor pusat, kantor agen,Annisa Galih Sarasati
 
Akuntansi Pembiayaan PEMDA
Akuntansi Pembiayaan PEMDAAkuntansi Pembiayaan PEMDA
Akuntansi Pembiayaan PEMDAMahyuni Bjm
 
Makalah analisa laporan keuangan pemerintah tahun 2009-2014
Makalah analisa laporan keuangan pemerintah tahun 2009-2014Makalah analisa laporan keuangan pemerintah tahun 2009-2014
Makalah analisa laporan keuangan pemerintah tahun 2009-2014Mhd. Abdullah Hamid
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2Sujatmiko Wibowo
 
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahModul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahDeddi Nordiawan
 
Akuntansi Aset Tetap dan KDP
Akuntansi Aset Tetap dan KDPAkuntansi Aset Tetap dan KDP
Akuntansi Aset Tetap dan KDPSujatmiko Wibowo
 
Akuntansi Pendapatan PEMDA
Akuntansi Pendapatan PEMDAAkuntansi Pendapatan PEMDA
Akuntansi Pendapatan PEMDAMahyuni Bjm
 

What's hot (20)

Kerangka konseptual akuntansi sektor publik
Kerangka konseptual akuntansi sektor publikKerangka konseptual akuntansi sektor publik
Kerangka konseptual akuntansi sektor publik
 
rmk TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
rmk TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIKrmk TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
rmk TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
 
Kunci jawaban bab 9 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 9 teori akuntansi suwardjonoKunci jawaban bab 9 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 9 teori akuntansi suwardjono
 
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
 
Ringkasan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah
Ringkasan Pernyataan Standar Akuntansi PemerintahRingkasan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah
Ringkasan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah
 
Akuntansi Dana cadangan PEMDA
Akuntansi Dana cadangan PEMDAAkuntansi Dana cadangan PEMDA
Akuntansi Dana cadangan PEMDA
 
Sistem pengendalian manajemen sektor publik
Sistem pengendalian manajemen sektor publikSistem pengendalian manajemen sektor publik
Sistem pengendalian manajemen sektor publik
 
Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah
Pemeriksaan Keuangan Pemerintah DaerahPemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah
Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah
 
Analisis Laporan Keuangan Daerah
Analisis Laporan Keuangan Daerah Analisis Laporan Keuangan Daerah
Analisis Laporan Keuangan Daerah
 
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual PenuhAkuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
 
Teori Akuntansi: Pendapatan
Teori Akuntansi: PendapatanTeori Akuntansi: Pendapatan
Teori Akuntansi: Pendapatan
 
Psak 65-laporan-keuangan-konsolidasian-ifrs-10-consolidated-fs-22012014
Psak 65-laporan-keuangan-konsolidasian-ifrs-10-consolidated-fs-22012014Psak 65-laporan-keuangan-konsolidasian-ifrs-10-consolidated-fs-22012014
Psak 65-laporan-keuangan-konsolidasian-ifrs-10-consolidated-fs-22012014
 
Perekayasaan pelaporan keuangan
Perekayasaan pelaporan keuanganPerekayasaan pelaporan keuangan
Perekayasaan pelaporan keuangan
 
Hubungan antara kantor pusat, kantor agen,
Hubungan antara kantor pusat, kantor agen,Hubungan antara kantor pusat, kantor agen,
Hubungan antara kantor pusat, kantor agen,
 
Akuntansi Pembiayaan PEMDA
Akuntansi Pembiayaan PEMDAAkuntansi Pembiayaan PEMDA
Akuntansi Pembiayaan PEMDA
 
Makalah analisa laporan keuangan pemerintah tahun 2009-2014
Makalah analisa laporan keuangan pemerintah tahun 2009-2014Makalah analisa laporan keuangan pemerintah tahun 2009-2014
Makalah analisa laporan keuangan pemerintah tahun 2009-2014
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
 
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahModul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
 
Akuntansi Aset Tetap dan KDP
Akuntansi Aset Tetap dan KDPAkuntansi Aset Tetap dan KDP
Akuntansi Aset Tetap dan KDP
 
Akuntansi Pendapatan PEMDA
Akuntansi Pendapatan PEMDAAkuntansi Pendapatan PEMDA
Akuntansi Pendapatan PEMDA
 

Similar to Pendahuluan Bab I PSAK Catatan Laporan Keuangan

Makalah akuntansi pemerintahan 4
Makalah akuntansi pemerintahan 4Makalah akuntansi pemerintahan 4
Makalah akuntansi pemerintahan 4Cyrenia Dini
 
Paper definisi pengakuan pendapatan
Paper definisi pengakuan pendapatanPaper definisi pengakuan pendapatan
Paper definisi pengakuan pendapatanFajar Adhi Partomo
 
Laporan mini riset tentang perbedaan format lkpp 2013 dengan lapkeu pt. indof...
Laporan mini riset tentang perbedaan format lkpp 2013 dengan lapkeu pt. indof...Laporan mini riset tentang perbedaan format lkpp 2013 dengan lapkeu pt. indof...
Laporan mini riset tentang perbedaan format lkpp 2013 dengan lapkeu pt. indof...Eva Cahyati
 
Audit Keuangan Pemerintah.pptx
Audit Keuangan Pemerintah.pptxAudit Keuangan Pemerintah.pptx
Audit Keuangan Pemerintah.pptxWien Sotya
 
Pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah
Pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintahPengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah
Pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintahEndi Nugroho
 
akuntansi pemerintahan
akuntansi pemerintahanakuntansi pemerintahan
akuntansi pemerintahanHanna Febriani
 
Tugas standar akuntansi
Tugas standar akuntansiTugas standar akuntansi
Tugas standar akuntansiulvia nanda
 
Standar-Akuntansi-Kemhan.pptx
Standar-Akuntansi-Kemhan.pptxStandar-Akuntansi-Kemhan.pptx
Standar-Akuntansi-Kemhan.pptxsyahrini4
 
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
Kerangka Konseptual Akuntansi PemerintahanKerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
Kerangka Konseptual Akuntansi PemerintahanSujatmiko Wibowo
 
Penilaian aset-tetap-dalam-perspektif-sap-141111
Penilaian aset-tetap-dalam-perspektif-sap-141111Penilaian aset-tetap-dalam-perspektif-sap-141111
Penilaian aset-tetap-dalam-perspektif-sap-141111anhynurhayani77
 
Gambaran-Umum-Standar-Akuntansi-Kemhan (1).pptx
Gambaran-Umum-Standar-Akuntansi-Kemhan (1).pptxGambaran-Umum-Standar-Akuntansi-Kemhan (1).pptx
Gambaran-Umum-Standar-Akuntansi-Kemhan (1).pptxssuser5a82071
 
persentasi SAK terbaru.pptx
persentasi SAK terbaru.pptxpersentasi SAK terbaru.pptx
persentasi SAK terbaru.pptxronipaser
 
Psap 01 by diahandani.blogspot.com
Psap 01 by diahandani.blogspot.comPsap 01 by diahandani.blogspot.com
Psap 01 by diahandani.blogspot.comAndani Abayz
 
Gambaran Umum Standar Akuntansi Pemerintah
Gambaran Umum Standar Akuntansi PemerintahGambaran Umum Standar Akuntansi Pemerintah
Gambaran Umum Standar Akuntansi PemerintahEfraim Perjuangan
 
Bab 5 sektor publik
Bab 5 sektor publikBab 5 sektor publik
Bab 5 sektor publikVerenNatalia
 

Similar to Pendahuluan Bab I PSAK Catatan Laporan Keuangan (20)

Makalah akuntansi pemerintahan 4
Makalah akuntansi pemerintahan 4Makalah akuntansi pemerintahan 4
Makalah akuntansi pemerintahan 4
 
Paper definisi pengakuan pendapatan
Paper definisi pengakuan pendapatanPaper definisi pengakuan pendapatan
Paper definisi pengakuan pendapatan
 
Laporan mini riset tentang perbedaan format lkpp 2013 dengan lapkeu pt. indof...
Laporan mini riset tentang perbedaan format lkpp 2013 dengan lapkeu pt. indof...Laporan mini riset tentang perbedaan format lkpp 2013 dengan lapkeu pt. indof...
Laporan mini riset tentang perbedaan format lkpp 2013 dengan lapkeu pt. indof...
 
Audit Keuangan Pemerintah.pptx
Audit Keuangan Pemerintah.pptxAudit Keuangan Pemerintah.pptx
Audit Keuangan Pemerintah.pptx
 
Pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah
Pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintahPengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah
Pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah
 
Presentation3
Presentation3Presentation3
Presentation3
 
akuntansi pemerintahan
akuntansi pemerintahanakuntansi pemerintahan
akuntansi pemerintahan
 
Tugas standar akuntansi
Tugas standar akuntansiTugas standar akuntansi
Tugas standar akuntansi
 
Ppt bab 4 fix
Ppt bab 4 fixPpt bab 4 fix
Ppt bab 4 fix
 
laporan arus kas
laporan arus kaslaporan arus kas
laporan arus kas
 
Standar-Akuntansi-Kemhan.pptx
Standar-Akuntansi-Kemhan.pptxStandar-Akuntansi-Kemhan.pptx
Standar-Akuntansi-Kemhan.pptx
 
Gak bisa dibuka
Gak bisa dibukaGak bisa dibuka
Gak bisa dibuka
 
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
Kerangka Konseptual Akuntansi PemerintahanKerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
 
Makalah akpem
Makalah akpemMakalah akpem
Makalah akpem
 
Penilaian aset-tetap-dalam-perspektif-sap-141111
Penilaian aset-tetap-dalam-perspektif-sap-141111Penilaian aset-tetap-dalam-perspektif-sap-141111
Penilaian aset-tetap-dalam-perspektif-sap-141111
 
Gambaran-Umum-Standar-Akuntansi-Kemhan (1).pptx
Gambaran-Umum-Standar-Akuntansi-Kemhan (1).pptxGambaran-Umum-Standar-Akuntansi-Kemhan (1).pptx
Gambaran-Umum-Standar-Akuntansi-Kemhan (1).pptx
 
persentasi SAK terbaru.pptx
persentasi SAK terbaru.pptxpersentasi SAK terbaru.pptx
persentasi SAK terbaru.pptx
 
Psap 01 by diahandani.blogspot.com
Psap 01 by diahandani.blogspot.comPsap 01 by diahandani.blogspot.com
Psap 01 by diahandani.blogspot.com
 
Gambaran Umum Standar Akuntansi Pemerintah
Gambaran Umum Standar Akuntansi PemerintahGambaran Umum Standar Akuntansi Pemerintah
Gambaran Umum Standar Akuntansi Pemerintah
 
Bab 5 sektor publik
Bab 5 sektor publikBab 5 sektor publik
Bab 5 sektor publik
 

More from Adi Jauhari

Managemen strategi
Managemen strategiManagemen strategi
Managemen strategiAdi Jauhari
 
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...Adi Jauhari
 
Akuntansi investasi
Akuntansi investasiAkuntansi investasi
Akuntansi investasiAdi Jauhari
 
Akuntansi kewajiban
Akuntansi kewajibanAkuntansi kewajiban
Akuntansi kewajibanAdi Jauhari
 
AKL 2 Pemilikan Tidak Langsung
AKL 2 Pemilikan Tidak LangsungAKL 2 Pemilikan Tidak Langsung
AKL 2 Pemilikan Tidak LangsungAdi Jauhari
 
Akuntansi aset tetap
Akuntansi aset tetapAkuntansi aset tetap
Akuntansi aset tetapAdi Jauhari
 
Laporan arus kas
Laporan arus kasLaporan arus kas
Laporan arus kasAdi Jauhari
 
Akuntansi persediaan
Akuntansi persediaanAkuntansi persediaan
Akuntansi persediaanAdi Jauhari
 
Akuntansi investasi
Akuntansi investasiAkuntansi investasi
Akuntansi investasiAdi Jauhari
 
Sistem Biaya Taksirn
Sistem Biaya TaksirnSistem Biaya Taksirn
Sistem Biaya TaksirnAdi Jauhari
 

More from Adi Jauhari (12)

Managemen strategi
Managemen strategiManagemen strategi
Managemen strategi
 
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
 
Akuntansi investasi
Akuntansi investasiAkuntansi investasi
Akuntansi investasi
 
Akuntansi kewajiban
Akuntansi kewajibanAkuntansi kewajiban
Akuntansi kewajiban
 
AKL 2 Pemilikan Tidak Langsung
AKL 2 Pemilikan Tidak LangsungAKL 2 Pemilikan Tidak Langsung
AKL 2 Pemilikan Tidak Langsung
 
Akuntansi aset tetap
Akuntansi aset tetapAkuntansi aset tetap
Akuntansi aset tetap
 
Perpajakan
PerpajakanPerpajakan
Perpajakan
 
Laporan arus kas
Laporan arus kasLaporan arus kas
Laporan arus kas
 
Akuntansi persediaan
Akuntansi persediaanAkuntansi persediaan
Akuntansi persediaan
 
Daftar isi
Daftar isiDaftar isi
Daftar isi
 
Akuntansi investasi
Akuntansi investasiAkuntansi investasi
Akuntansi investasi
 
Sistem Biaya Taksirn
Sistem Biaya TaksirnSistem Biaya Taksirn
Sistem Biaya Taksirn
 

Pendahuluan Bab I PSAK Catatan Laporan Keuangan

  • 1. BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan: 1 Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan; 2 Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran; 3 Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai; 4 Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya; 5 Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; 6 Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. 1
  • 2. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan. Pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain: 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara; 2 Undang-Undang di bidang keuangan negara; 3 Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 4 Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah, khususnya yang mengatur keuangan daerah; 5 Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah; 6 Peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan 7 Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. 2
  • 3. B Ruang Lingkup Standar ini harus diterapkan pada: 1 Laporan Keuangan untuk tujuan umum untuk entitas pelaporan; 2 Laporan Keuangan yang diharapkan menjadi Laporan Keuangan untuk tujuan umum oleh entitas yang bukan merupakan entitas pelaporan. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi akuntansi keuangan yang lazim. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan. Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk badan usaha milik negara/daerah. C Tujuan Tujuan Pernyataan Standar Catatan atas Laporan Keuangan adalah mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Tujuan penyajian Catatan atas Laporan Keuangan adalah untuk meningkatkan transparansi Laporan Keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik, atas informasi keuangan pemerintah. 3
  • 4. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: 1 Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi; 2 Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro; 3 Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target; 4 Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan- kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya; 5 Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan; 6 Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; 7 Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. 4
  • 5. BAB II PEMBAHASAN A Definisi Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Standar dengan pengertian: 1 Anggaran Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. 2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 4 Aset Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan 5
  • 6. untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. 5 Basis akrual Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. 6 Basis kas Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. 7 Belanja Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. 8 Beban Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. 9 Ekuitas Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. 10 Entitas Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 6
  • 7. 11 Kebijakan akuntansi Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi- konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. 12 Kewajiban Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. 13 Materialitas Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi. 14 Pembiayaan Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. 15 Pendapatan-LRA Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. 7
  • 8. 16 Pendapatan-LO Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan. 17 Pos Pos adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan. 18 Saldo Anggaran Lebih Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan Saldo Anggaran Lebih yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. B Ketentuan Umum Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman, atas sajian laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan dapat membantu pembaca menghindari kesalahpahaman dalam memahami laporan keuangan. 8
  • 9. C Struktur dan Isi Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Arus Kas dapat mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya. Dalam rangka pengungkapan yang memadai, Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: 1 Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi; 2 Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro; 3 Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target; 4 Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan- kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya; 5 Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan; 6 Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan 7 Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. 9
  • 10. Untuk memudahkan pembaca dalam memahami laporan keuangan, pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan dapat disajikan secara narasi, bagan, grafik, daftar, dan skedul atau bentuk lain yang lazim yang mengikhtisarkan secara ringkas dan padat kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan dan hasil-hasilnya selama satu periode. 1 Penyajian Informasi Umum Tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan informasi yang merupakan gambaran entitas secara umum. Untuk membantu pemahaman para pembaca laporan keuangan, perlu ada penjelasan awal mengenai baik entitas pelaporan maupun entitas akuntansi yang meliputi: a domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta jurisdiksi tempat entitas tersebut berada; b penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya; dan c ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya. 2 Penyajian Informasi Tentang Kebijakan Fiskal/Keuangan dan Ekonomi Makro Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat membantu pembaca memahami realisasi dan posisi keuangan entitas pelaporan secara keseluruhan, termasuk kebijakan fiskal/keuangan dan kondisi ekonomi makro. Untuk membantu pembaca Laporan Keuangan, Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang dapat menjawab pertanyaan- pertanyaan seperti bagaimana perkembangan realisasi dan posisi keuangan/fiskal entitas pelaporan serta bagaimana hal tersebut tercapai. 10
  • 11. Ekonomi makro yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBN/APBD berikut tingkat capaiannya. Indikator ekonomi makro tersebut antara lain Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional Bruto, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar, harga minyak, tingkat suku bunga dan neraca pembayaran. 3 Penyajian Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan Selama Tahun Pelaporan Berikut Kendala dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Pencapaian Target Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat menjelaskan perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali disetujui oleh DPR/DPRD, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta masalah lainnya yang dianggap perlu oleh manajemen entitas pelaporan untuk diketahui pembaca laporan keuangan. Dalam satu periode pelaporan, dikarenakan alasan dan kondisi tertentu, entitas pelaporan mungkin melakukan perubahan anggaran dengan persetujuan DPR/DPRD. Agar pembaca laporan keuangan dapat mengikuti kondisi dan perkembangan anggaran, penjelasan atas perubahan- perubahan yang ada, yang disetujui oleh DPR/DPRD, dibandingkan dengan anggaran pertama kali disahkan akan membantu pembaca dalam memahami kondisi anggaran dan keuangan entitas pelaporan. Ikhtisar pencapaian target keuangan merupakan perbandingan secara garis besar antara target sebagaimana yang tertuang dalam APBN/APBD dengan realisasinya. Ikhtisar ini disajikan untuk memperoleh gambaran umum tentang kinerja keuangan pemerintah dalam merealisasikan potensi pendapatan-LRA dan alokasi belanja yang telah ditetapkan dalam APBN/APBD. 11
  • 12. 4 Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Pengungkapan Kebijakan Akuntansi Keuangan Entitas pelaporan mengungkapkan dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 5 Asumsi Dasar Akuntansi Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu yang mendasari penyusunan laporan keuangan, biasanya tidak perlu diungkapkan secara spesifik. Pengungkapan diperlukan jika entitas pelaporan tidak mengikuti asumsi atau konsep tersebut dan disertai alasan dan penjelasan. Sesuai dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari: a Asumsi kemandirian entitas; b Asumsi kesinambungan entitas; dan c Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement). 6 Pengguna Laporan Keuangan Pengguna/pemakai laporan keuangan pemerintah meliputi: a Masyarakat; b Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa; c Pihak yang memberi atau yang berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan d Pemerintah. Para pemakai/pengguna laporan keuangan membutuhkan keterangan kebijakan akuntansi terpilih sebagai bagian dari informasi yang dibutuhkan, untuk membuat penilaian, dan keputusan keuangan dan keperluan lain. Mereka tidak dapat membuat penilaian secara andal jika 12
  • 13. laporan keuangan tidak mengungkapkan dengan jelas kebijakan akuntansi terpilih yang penting dalam penyusunan laporan keuangan. 7 Kebijakan Akuntansi Pertimbangan dan/atau pemilihan kebijakan akuntansi perlu disesuaikan dengan kondisi entitas pelaporan. Sasaran pilihan kebijakan yang paling tepat akan menggambarkan realitas ekonomi entitas pelaporan secara tepat dalam bentuk keadaan keuangan dan kegiatan. Empat pertimbangan pemilihan untuk penerapan kebijakan akuntansi yang paling tepat dan penyiapan laporan keuangan oleh manajemen: a Pertimbangan Sehat b Ketidakpastian melingkupi banyak transaksi. Hal tersebut seharusnya diakui dalam penyusunan laporan keuangan. Sikap hati-hati tidak membenarkan penciptaan cadangan rahasia atau disembunyikan c Substansi Mengungguli Bentuk Transaksi dan kejadian lain harus dipertanggungjawabkan dan disajikan sesuai dengan hakekat transaksi dan realita kejadian, tidak semata-mata mengacu bentuk hukum transaksi atau kejadian. d Materialitas Laporan keuangan harus mengungkapkan semua komponen yang cukup material yang mempengaruhi evaluasi atau keputusan- keputusan. 8 Penyajian Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos yang Disajikan Pada Lembar Muka Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan rincian dan penjelasan atas masing-masing pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan 13
  • 14. Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran disajikan untuk pos pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan dengan struktur sebagai berikut: a Anggaran; b Realisasi; c Prosentase pencapaian; d Penjelasan atas perbedaan antara anggaran dan realisasi; e Perbandingan dengan periode yang lalu; f Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu; g Rincian lebih lanjut pendapatan-LRA menurut sumber pendapatan; h Rincian lebih lanjut belanja menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi; i Rincian lebih lanjut pembiayaan; dan j Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan. 9 Pengungkapan Informasi yang Diharuskan Oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang Belum Disajikan Dalam Lembar Muka Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan lainnya serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lain. Pengungkapan informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat memberikan informasi lain yang belum disajikan dalam bagian lain laporan keuangan. Pengungkapan informasi dalam catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi yang tidak mengulang rincian (misalnya rincian 14
  • 15. persediaan, rincian aset tetap, atau rincian pengeluaran belanja) dari seperti yang telah ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan. Dalam beberapa kasus, pengungkapan kebijakan akuntansi, untuk dapat meningkatkan pemahaman pembaca, harus merujuk ke rincian yang disajikan pada tempat lain di laporan keuangan. Dalam kebijakan akuntansi pos aset tetap disebutkan dasar pengukuran adalah harga perolehan. Penelitian terhadap akun-akun yang mendukung pos aset tersebut menunjukkan ada salah satu akun aset dengan harga selain harga perolehan, karena aset dimaksud diperoleh dari donasi. 10 Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya Catatan atas Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca laporan. Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadian-kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti: a Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan; b Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru; c Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca; d Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan; dan e Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggulangi pemerintah. Pengungkapan yang diwajibkan dalam tiap standar berlaku sebagai pelengkap standar ini. 11 Susunan Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan biasanya disajikan dengan susunan sebagai berikut: a Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi; b Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro; 15
  • 16. c Ikhtisar pencapaian target keuangan berikut hambatan dan kendalanya; d Kebijakan akuntansi yang penting: i Entitas pelaporan; ii Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan; iii Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan; iv Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan-ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan oleh suatu entitas pelaporan; v Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan. e Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan: i Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan; ii Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan. f Informasi tambahan lainnya yang diperlukan. D Tanggal Efektif Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2010. Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP ini, entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010. BAB III KESIMPULAN 16
  • 17. Kesimpulan Pernyataan Standar Catatan atas Laporan Keuangan bertujuan untuk mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan adalah untuk meningkatkan transparansi Laporan Keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik, atas informasi keuangan pemerintah. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: 1 Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi; 2 Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro; 3 Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target; 4 Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan- kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya; 5 Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan; 6 Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; 7 Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. 17