Modul ini membahas tentang bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia, termasuk perseroan terbatas. Modul ini menjelaskan jenis-jenis badan usaha milik swasta dan negara/daerah beserta definisi dan contohnya. Modul ini juga menjelaskan mengenai perseroan terbatas secara khusus, termasuk struktur kepemilikan dan tanggung jawab hukum perseroan terbatas.

1. MODUL PERKULIAHAN
bentuk badan hukum perseroan terbatas
Pendahuluan
Modul Standar untuk digunakan dalam Perkuliahan
di Universitas Mercu Buana
Fakultas Program Studi
Tatap
Muka
Kode MK Disusun Oleh Dosen pengampu
Ekonomi & Bisnis Akuntansi
03 F041700009 Chives radin Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA
Abstract : Kompetensi
Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha,
Perseroan terbatas
Mahasiswa harus dapat menjelaskan definisi
dan bentuk Badan Usaha sebagaimana
diatur dalam Kode Komersial Indonesia baik
Entitas Perorangan maupun Sekutu dan
dapat menjelaskan definisi Perseroan
Terbatas sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang N0. 40 tahun 2007 dan
tanggung jawab hokum kepada 2 perseoran
Terbatas

2. BENTUK BADAN USAHA
Definisi Badan Usaha
Badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan untuk
mencari laba atau keuntungan (Hapzi Ali, Modul perkuliahan)1 . Badan usaha terbagi atas dua
(2), yaitu Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Badan Usaha Milik Negara atau Daerah (BUMN
atau BUMD).
• Bentuk Usaha Milik Swasta (BUMS) BUMS merupakan bentuk badan usaha yang
kepemilikanya ditangan swasta, seperti perusahaan perseorangan (PO), firma (Fa), koperasi,
persekutuan komanditer (CV), dan perseroan terbatas.
• Bentuk Usaha Milik Negara atau Daerah (BUMN atau BUMD) Badan Usaha Milik Negara,
yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar
modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari
kekayaan negara yang dipisahkan (Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003
Pasal 1)2 . BUMN atau BUMD merupakan bentuk badan usaha yang sebagian besar
kepemilikan sahamnya dimiliki atau dikuasi oleh Negara atau Daerah, seperti perusahaan
perseroan terbatas negara (Persero), perusahaan umum (Perum), perusahaan daerah, dan
perusahaan jawatan (Perjan).
Bentuk Badan Usaha Milik Swasta
1. Perusahaan Perseorangan (PO)
PO merupakan suatu bentuk usaha yang dimiliki oleh seseorang dan modal
perusahaan hanya berasal dari modal pribadi pemilik perusahaan tersebut. Dalam PO
keberhasilan atau kegagalan perusahaan sepenuhnya berda di tangan pemilik, karena
pemimpin perusahaan dan yang menjalankan perusahaan ialah pemilik.
2. Firma (Fa)
Firma adalah suatu badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih pemilik modal, yang
sepakat secara bersama–sama menjalankan usaha dalam satu nama organisasi perusahaan
(Hapzi Ali, Modul perkuliahan)1 . Persekutua firma ini dapat didirikan dengan akta perjanjian
yang disetujui oleh para anggota sekutu. Dengan menggunakan firma, resiko akan ditanggung
bersama dengan anggota sekutu. Nemun, dalam firma sering kali timbul perselisihan akibat
pengambilan keputusan.
3. Koperasi
Jenis badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum perkoperasian.
Koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang
berdasarkan asas kekeluargaan (Hapzi Ali, Modul perkuliahan)1 . Terdapat lima (5) jenis
koperasi, yaitu:
2 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id

3. • Koperasi Simpan Pinjam
• Koperasi Konsumen
• Koperasi Produsen
• Koperasi Pemasaran
• Koperasi Jasa
4. Persekutuan Komanditer (CV)
Perseroan Komanditer adalah suatu bentuk badan usaha bisnis yang didirikan dan
dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan
yang berbeda–beda di antara anggotanya. Satu pihak dalam CV mengelola usaha secra aktif
yang melibatkan harta pribadi dan pihak lainnya hanya menyertakan modal saja tanpa harus
melibatkan harta pribadi ketika krisis financial (Hapzi Ali, Modul perkuliahan)1 . Di dalam
CV, modal yang telah diberikan untuk keikutsertaan dalam persekutuan tidak dapat ditarik
kembali, namun terdapat pemisahan dalam pembagian resiko antara persero yang aktif
dengan yang pasif.
5. Perseroan Terbatas
Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang
merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha
dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhipersyaratan yang
ditetapkan dalam Undang- Undang ini serta peraturan pelaksanaannya (Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1)3 . Selain berasal dari saham, modal PT
dapat pula berasal dari obligasi. Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi adalah
mereka mendapatkan bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau ruginya perseroan terbatas
tersebut (Hapzi Ali, Modul perkuliahan)1 . Dengan kata lain, perseroan terbatas merupakan
perseroan berbadan hukum yang didirikan dengan perjanjian antara dua (2) orang atau lebih
dengan modal yang besar dan didirikan dengan maksud untuk mencari laba sehingga laba
tersebut dapat dibagikan dalam bentuk deviden kepada para pemegang saham. Perseroan
Terbatas terbagi atas:
1. Perseroan Terbuka - Menjual sahamnya di pasar modal kepada masyarakat (Go Public)
2. Perseoran Tertutup - Sahamnya tidak diperjual belikan
3. Perseroan Kosong - Perseroan yang sudah tidak menjalankan aktifitas
Untuk mendirikan PT, harus dengan menggunakan akta resmi (akta yang dibuat oleh notaris)
yang di dalamnya dicantumkan nama lain dari perseroan terbatas, modal, bidang usaha,
alamat perusahaan, dan lain-lain. Akta ini harus disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia (dahulu Menteri Kehakiman). Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi
berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik
bagi Perseroan sendiri, komunitas 3 setempat, maupun masyarakat pada umumnya (Hapzi
Ali, Modul perkuliahan)1 .
3 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id

4. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah (BUMN atau BUMD)
o Perseroan Terbatas Negara (Persero) Perseroan terbatas Negara merupakan badan usaha
milik Negara (BUMN) berbentuk PT yang modalnya sebagian besar dimiliki oleh Pemerintah
atau Negara (saham atau modal Pemerintah minimal 51%) dengan tujuan mencari laba, dan
laporan tahunan diserahkan ke RUPS yang mana RUPS sebagai kekuasaan tertinggi
perusahaan. Contohnya PT BNI.
o Perusahaan Umum (Perum) Perum adalah salah satu perusahaan milik Negara yang
berbadan hukum dan seluruh modal adalah milik Negara yang berasal dari kekayaan Negara
yang telah dipisahkan. Perum didirikan bukan hanya untuk memperoleh laba, melainkan
untuk melakukan pelayanan kepentingan umum. Contohnya Perum DAMRI, dan Perum
peruri.
o Perusahaan Daerah Perusahaan daerah merupakan bentuk usaha milik Negara yang
modalnya berasal dari Negara yang dapat berupa saham atau obligasi go public, yang
dibentuk oleh pemerintah daerah untuk menambah penghasilan daerah agar dapat melakukan
pembangunan daerah.
o Perusahaan Jawatan (Perjan) Perusahaan Jawatan adalah Perusahaan Negara yang didirikan
dengan tujuan utama untuk melayani kepentingan masyarakat tanpa melepaskan syarat
efisiensi efektifitas dan segi ekonomis. Perusahaan Jawatan berada di bawah pembinaan dan
Pengawasan Departemen tertentu yang mendirikan dan membawahinya (Hapzi Ali, Modul
perkuliahan)1
Implementasi
PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk.
Architecten-Ingenicure-en Annemersbedrijf Associatie Selle en de Bruyn, Reyerse en de Vries N.V.
(Assosiate N.V.) merupakan Perusahaan milik Belanda yang menjadi cikal bakal pendirian ADHI
hingga akhirnya dinasionalisasikan dan kemudian ditetapkan sebagai PN Adhi Karya pada tanggal 11
Maret 1960. Nasionalisasi ini menjadi pemacu pembangunan infrastruktur di Indonesia. Berdasarkan
pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, pada tanggal 1 Juni 1974, ADHI berubah status
menjadi Perseroan Terbatas. Hingga pada tahun 2004 ADHI telah menjadi perusahaan konstruksi
pertama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Status Perseroan ADHI sebagai Perseroan Terbatas
mendorong ADHI untuk terus memberikan yang terbaik bagi setiap pemangku kepentingan pada
masa perkembangan ADHI maupun industri konstruksi di Indonesia yang semakin melaju. Adanya
intensitas persaingan dan perang harga antarindustri konstruksi menjadikan Perseroan melakukan
redefinisi visi dan misi: Menjadi Perusahaan Konstruksi terkemuka di Asia Tenggara. Visi tersebut
4 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id

5. menggambarkan motivasi Perseroan untuk bergerak ke bisnis lain yang terkait dengan inti bisnis
Perseroan melalui sebuah tagline yang menjadi penguat yaitu “Beyond Construction”. Pertumbuhan
yang bernilai dan berkesinambungan dalam Perseroan menjadi salah satu aspek penting yang
senantiasa dikelola ADHI untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat luas.
ADHI telah mampu menunjukkan kemampuannya sebagai perusahaan konstruksi terkemuka
di Asia Tenggara melalui daya saing dan pengalaman yang dibuktikan pada keberhasilan proyek
konstruksi yang sudah dijalankan. Keberhasilan usaha yang sudah diraih ADHI bukan berarti tanpa
dukungan dan peran serta masyarakat, untuk itu ADHI berperan aktif dalam mengembangkan
program CSR serta Program Kemitraan & Bina Lingkungan Perseroan.
TUJUAN
ADHI menyadari pentingnya menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara efektif dan efisien
untuk meningkatkan kinerja bisnis yang berkelanjutan, dan juga sebagai bentuk
pertanggungjawaban Perseroan kepada para Pemangku Kepentingan.
TATA KELOLA
PERKEMBANGAN GCG
Good Corporate Governance (GCG) merupakan perangkat prinsip dan peraturan yang menjadi
pedoman dalam pengelolaan dan pengendalian perusahaan agar sesuai dengan harapan pemangku
kepentingan. Melalui Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU.2011 tanggal 1 Agustus
2011 dan No PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012, Pemerintah Indonesia berupaya
mengimplementasikan GCG pada seluruh jajaran BUMN dan sebagai perusahaan terbuka, ADHI
dalam mengimplemetasikan GCG juga mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan
Terbuka.
Peraturan ini diharapkan akan berdampak pada penetapan target Perusahaan, memberikan
penilaian yang lebih tepat atas risiko-risiko usaha, memaksimalkan peningkatan kinerja serta
membantu mengembangkan budaya kerja yang lebih responsif di lingkungan BUMN. Implementasi
dan internalisasi prinsip-prinsip GCG merupakan bagian penting dalam penerapan strategi
Perusahaan guna mencapai tujuan dan target secara keseluruhan. ADHI percaya penerapan GCG
dapat menciptakan kepercayaan para pemangku kepentingan dan meningkatkan citra perusahaan
yang baik. Selain itu, ADHI juga percaya bahwa GCG merupakan sebuah sistem nilai dimana
penerapan sistem nilai tersebut bersamaan dengan standar praktik terbaik internasional akan
meningkatkan kinerja Perusahaan secara keseluruhan.
Penerapan GCG di lingkungan Perusahaan akan mendorong untuk:
5 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id

6. • Memberikan perlindungan yang memadai dan perlakuan yang adil bagi para pemangku
kepentingan.
• Memberikan kontribusi optimal pada peningkatan kinerja Perusahaan.
• Meningkatkan serta menjaga citra Perusahaan melalui pelayanan prima.
• Menjaga serta memelihara aset dan sumber daya Perusahaan.
Penerapan GCG di lingkungan BUMN akan menjamin pelaksanaan manajemen dijalankan dengan
baik sehingga perusahaan mampu mencapai kinerja yang maksimal. Bagi ADHI, implementasi GCG
dapat memotivasi seluruh jajaran manajemen untuk meningkatkan kinerja sehingga kesuksesan
keuangan dapat terwujud.
ADHI merupakan salah satu BUMN yang menerapkan GCG selaras dengan dinamika bisnis
konstruksi. ADHI melaksanakan kebijakan-kebijakan GCG yang terintegrasi dan dirancang untuk
memastikan terlaksananya pengelolaan kepatuhan, manajemen risiko dan pengendalian internal.
Berbagai upaya telah ditempuh guna melengkapi Perusahaan dengan pengetahuan dan kapabilitas
yang diperlukan untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang sejalan dengan kinerja bisnisnya
serta mampu mengantarkan Perusahaan mencapai kinerja jangka panjang yang berkesinambungan.
ADHI meyakini bahwa penerapan GCG tidak hanya akan memperkuat kinerja bisnis secara
berkelanjutan, namun lebih penting lagi, penerapan GCG akan berimplikasi pada terbentuknya
struktur organisasi yang kuat dan rapi dalam Perusahaan. Aspek positif lainnya dari penerapan GCG
di lingkungan Perusahaan antara lain adalah terciptanya efisiensi, daya saing, pertumbuhan, nilai
bisnis yang tinggi dan hasil usaha yang tinggi.
Dalam rangka penerapan GCG secara efektif, ADHI telah memiliki perangkat GCG yang jelas, yaitu
struktur GCG, peraturan dan prosedur internal, pedoman GCG, dan Board Manual yang mengatur
hubungan antar Dewan Komisaris, antar Direktur, antara Dewan Komisaris dan Direksi; antara
Direksi dengan Direksi/Dewan Komisaris anak perusahaan; antara anggota Komite-komite Dewan
Komisaris dan Corporate Secretary.
GCG juga memegang peranan penting dalam manajemen risiko. Untuk dapat mengelola risiko secara
efektif, Perusahaan harus memiliki kompetensi, serta mampu mengidentifikasi risiko industri dan
risiko organisasi secara akurat dan cermat. Hal ini termasuk kemampuan Perusahaan dalam
membangun budaya sadar risiko yang kuat di seluruh Perusahaan. Manajemen risiko berperan
6 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id

7. penting dalam tata kelola ADHI, meliputi proses perencanaan, pengambilan keputusan, serta
organisasi, pelaksanaan dan pemantauan risiko.
Kepatuhan pada GCG juga tercermin pada Code of Conduct (Kode Etik) yang secara detil
memberikan panduan dan pedoman tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seluruh
jajaran manajemen dan karyawan. Kode Etik tersebut juga berperan dalam menciptakan budaya
perusahaan berdasarkan prestasi dan pencapaian, yang tercakup dalam apa yang disebut sebagai
inisiatif 3B yaitu Bekerja Cerdas, Berintegritas, dan Bersahaja.
ASESMEN GCG
Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah melakukan asesmen atas implementasi
GCG di ADHI pada tahun 2015, dengan perolehan skor 77,15 (dengan kualifikasi Cukup Baik). ADHI
berkomitmen untuk terus berupaya menegakkan & memperkuat implementasi kebijakan dengan
menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas,
tanggung jawab, kemandirian dan kewajaran di seluruh lini bisnis ADHI.
Asesmen GCG tersebut menitikberatkan pada penilaian atas tingkat efektivitas Perusahaan dalam
beberapa aspek tata kelola dan pengendalian, termasuk etika bisnis, pengendalian internal,
pengelolaan risiko, kecurangan dan pelaporan keuangan.
7 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id

8. Daftar Pustaka
1. Modul perkuliahan Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA :
https://elearning.mercubuana.ac.id/pluginfile.php?file=%2F1154472%2Fmod_resource
%2Fcontent%2F1%2F3.%20Hapzi%20Ali%2C%20Modul%20HBL%2C%20Bentuk%20Badan
%20Usaha%2C%20Perseroan%20terbatas.pdf (Diakses pada Minggu, 18 maret 2018, 14.30)
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003
https://www.google.co.id/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmzOugnPXZAh
VDULwKHcORACAQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.komisiinformasi.go.id%2Fregulasi
%2Fdownload%2Fid%2F100&usg=AOvVaw34-z0p57tLGViB703gygVL (Diakses pada Minggu,
18 maret 2018, 14.30)
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007
https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi-
purylvXZAhWMnJQKHYHoBHYQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Feodb.ekon.go.id
%2Fdownload%2Fperaturan%2Fundangundang
%2FUU_40_2007.PDF&usg=AOvVaw0_qBgIeEH4gsbPAAOMoZd9 (Diakses pada Jumat, 23
maret 2018, 22.23)
4. PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk.
http://www.adhi.co.id/about-adhi/company-profile
http://www.adhi.co.id/governance/purpose
(Diakses pada Jumat, 23 maret 2018, 22.23)
8 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id

9. Refrensi Kasus
Kompas.com
https://nasional.kompas.com/read/2010/12/03/15002945/tuntutan.buruh.sara.lee.gagal.terpenuhi
( Di akses pada 03/12/2010, 15:00 WIB)
https://nasional.kompas.com/read/2010/12/03/15002945/tuntutan.buruh.sara.lee.gagal.terpenuhi
.
handikosuharso
http://handikosuharso.blogspot.co.id/2011/04/penyelesaian-sengketa-ekonomi.html
( Di akses pada 04/11/2011, 9.17 wib )
9 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id

10. Refrensi Kasus
Kompas.com
https://nasional.kompas.com/read/2010/12/03/15002945/tuntutan.buruh.sara.lee.gagal.terpenuhi
( Di akses pada 03/12/2010, 15:00 WIB)
https://nasional.kompas.com/read/2010/12/03/15002945/tuntutan.buruh.sara.lee.gagal.terpenuhi
.
handikosuharso
http://handikosuharso.blogspot.co.id/2011/04/penyelesaian-sengketa-ekonomi.html
( Di akses pada 04/11/2011, 9.17 wib )
9 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id