Dokumen tersebut membahas perdebatan mengenai dasar negara Indonesia antara para tokoh sejarah seperti Soekarno, Mohammad Natsir, dan anggota panitia sembilan BPUPKI. Berbagai usulan mengenai lima prinsip dasar negara diajukan, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan, dan lainnya. Akhirnya, panitia sembilan BPUPKI sepakat bahwa hasil kerja mereka tanggal 22 Juni 1945 yang
1. NAMA : IMAM ROFI'I
NIM : 17060484168
KELAS : 2017D
2. Ir. Soekarno :
Pemisah Agama dari Negara
Soekarno berpendapat bahwa pelaksanaan
ajaran agama haruslah hanya menjadi tanggung
jawab pribadi kaum Muslim, dan tidaklah
menjadi tanggungan pemerintahan atau negara.
Menurutnya negara tidaklah mempunyai
yudikasi apapun untuk turut campur mengatur
serta memeksakan ajaran agama kepada para
warga negara dan penduduk dalam negara itu.
3. Mohammad Natsir :
Persatuan Agama dan Negara
Pendapat Ir. Soekarno yang ingin memisahkan agama dari negara
seperti dijelaskan di atas mendapat reaksi keras atau anggapan dari
Moh. Natsir. Ia adalah seorang pemimpin Islam yang sangat
konsekuen dalam memegang prinsip dan ideologi Islam.
Menurutnya Islam tidak terdapat pemisahan agama dan negara,
sebagaimana yang dikenal dalam ajaran agama Kristen di Barat.
Yang terdapat justru sebaliknya, yaitu adanya hubungan timbal
balik yang intim antara agama dan politik yang merupakan ciri
khas agama Islam sepanjang sejarah uamat Islam.
4. BPUPKI dan Dasar Indonesia Merdeka
Akhir tahun 1943 sebenarnya perang Jepang
sudah mulai mengendor. Hal ini terbukti di
sebagian front, serdadu Jepang mulai mendapat
serangan balik dari tentara Sekutu. Semakin
gencar serangan balasan pihak Sekutu
menghantam pertahanan tentara Jepang,
semakin besar pula kesempatan pemimpin-
pemimpin Indonesia untuk memperoleh jabatan
dalam pemerimtahan.
5. Tugas utama BPUPKI adalah untuk menyelidiki dan mengumpulkan
bahan-bahan mengenai segi politik, ekonomi, tata pemerintah, dan
sebagsinya, yang diperlukan dalam usaha pembentukan Indonesia
Merdeka, seperti yang sudah dijanjikan oleh pemerintah Jepang 7
September 1944. Anggota badan ini terdiri atas 60 orang (di luar 3 ketua)
yang merupakan pemimpin-pemimpin bangsa yang terkemuka,
kemudian ada 6 orang anggota tambahan.
6. Pendapatnya tentang dasar negara
Indonesia, yaitu lima peri atau lima prinsip,
yaitu (Anshari, 1997:1970):
Kebangsaan
Peri Kemanusiaan
Peri Ketuhanan
Peri Peri Kerakyatan, Dan
Peri Keadialan/Kesejahteraan Rakyat
7. M . Yamin menuliasan rumusan dasar negara yang
berbunyi :
Ketuhanan Yang Maha Esa
Kebangssan Persatuan Indonesia
Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
8. Mr. Soepomo
Usulan Mr. Soepomo tanggal 31 Mei 1945 tentang dasar negara berisi
lima asas, yaitu(Anshari, 1997:190) :
Persatuan
Kekeluargaan
Keseimbangan Lahir Batin
Musyawarah
Keadilan Rakyat
9. Ir. Soekarno
5
Mengenai isi pidatonya tidak banyak berbeda dengan pembicara sebelumnya, di sini Ir.
Soekarno juga menyampaikan lima asas untuk dasar negara itu. Kelima asas itu adalah
(Anshari,1997,190) :
Kebangsaan Indonesia
Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan
Mufakat atau Demokrasi
Kesejahteraan Sosial
Ketuhana yang Berkebudayaan
Dalam pidatonya juga mengusulkan nama Pancasila (di samping Trisila dan Ekasila yang
tidak terpilih). Yang pada itu tanggal 1 Juni 1945, jadi pada tanggal ini hanya muncul nama
dari dasar negara itu sendiri.
10. Panitia Sembilan
Dengan tujuan dapat merumuskan pendapat-pendapat
yang sudah diajukan oleh para anggota BPUPKI selama emat
hari itu. Mereka bersepakat untuk membentuk satu panitia
yang terdiri dari atas 38 orang. Kemudian dari jumlah itu
membentuk Panitia kecil lagi yang berjumlah 9 orang,
sehingga tekrenal dengan panitia sembilan,mereka adalah
Ir. Sowkarno,Drs. Moh. Hatta, Mr. A.A. Maramis. , Abikoesno
Tjokrosoejoso, Abdoel Kahar Muzakir, Hadji Agus Salim,
Ahcmad Soebardjo, H. Abdul Wahid Hasjim, dan Mr.
Muhammad Yamin
11. Banyak orang yang mengakui bahwa perdebatan
tentang dasar negara yang terjadi di dalam sidang-
sidang Konstituante itu adalah kelanjutan
perdebatan yang berlangsung di dalam sidang
BPUPKI yang belum tuntas. Pada waktu itu,
sebenarnya masalah dasar negara sudah selesai,
karena peserta sidang kedua BPUPKI telah
memyepakati bahwa hasil kerja Panitia Sembilan
tanggal 22 Juni 1945 berupa Piagam Jakarta, akan
menjadi Pembukaan UUD yang akan disusun.
