pemikiran para tokoh perumus pancasila

1. PEMIKIRAN PARA TOKOH DALAM PERUMUSAN
PANCASILA
NAMA : IMAM ROFI'I
NIM : 17060484168
KELAS : 2017D
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
JURUSAN PENDIDIKAN KESEHATAN DAN REKREASI
PRODI S-1 ILMU KEOLAHRGAAN
i

2. DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL …………………………………………………………… i
DAFTAR ISI …………………………………………………………… ii
KATA PENGANTAR …………………………………………………………… iii
BAB 1 PENDAHULUAN ........................................................................................... 1
LatarBelakang …………………………………………………………… 1
Rumusan Masalah ............................................................................................ 1
Tujuan ............................................................................................ 1
BAB II PEMBAHASAN ........... …………………………………………………….
Pemikiran para tokoh perumus Pancasila ............................................................................... 3
BAB III PENUTUP ........................................................................................................... 11
Kesimpulan …………………………………………………………….. 11
DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………………......... 11
ii

3. KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Tuhan yang telah menolong hamba-Nya menyelesaikan makalah inidengan penuh
kemudahan.Tanpa pertolongan Dia mungkin penyusun tidak akan sanggupmenyelesaikan dengan baik.
Makalah ini disusun agar pembaca dapat memperluas ilmutentang pendidikan pancasila bertema
PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN DAN MENGISIKEMERDEKAAN INDONESIA, yang kami
sajikan berdasarkan pengamatan dari berbagaisumber. Namun dengan penuh kesabaran dan terutama
pertolongan dari Tuhan akhirnya
makalah ini dapat terselesaikan. Makalah ini memuat tentang “Arti penting dalammenumbuhkan jiwa
kesadaran untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan ” yang
sudah mulai terlupakan dizaman sekarang ini. Walaupun makalah ini mungkin kurangsempurna tapi juga
memiliki detail yang cukup jelas bagi pembaca. Penyusun jugamengucapkan terima kasih kepada Dosen
mata kuliah Pendidikan Pancasila yang telahmembimbing penyusun agar dapat mengerti tentang
bagaimana cara kami menyusunmakalah ini. Semoga makalah ini dapat memberikan wawasan yang lebih
luas kepadapembaca. Walaupun makalah ini memiliki banyak kekurangan. Penyusun mohon untuksaran
dan kritiknya.
Terima kasih.
iii

4. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Topik yang dibahas dalam makalah ini mengenai perdebatan dasar negara. Perdebatan ini memang
pernah terjadi dan sejarah telah mencatat bahwa perdebatan tentang dasar negara telah menyejarah
dalam kehidupan negara Indonesia. Adanya perdebatan membuktikan bahwa beberapa pihak yang
menginginkan agar dasar negara yang di usulkan dapat diterima dan disepakati oleh pihak yang lainya.
Titik berat pembahasanya diarahkan pada polemik atau perdebatan tentang dasar negara bila Indonesia
merdeka kelak. Perdebatan itu jauh sebelum Indonesia Merdeka (masih di bawah penjajahan Belanda),
ketika polemik pemikiran Ir. Soekarno yang ingin memisahkan antara agama dan negara, dengan
Mohammad Natsir yang tidak sependapat dengan pemikiran Ir. Soekarno.
Tampaknya kelompok yang menyatukan agama dan negara (pengikut Natsir), sudah agak terpuaskan
dengan adanya rumusan penyatuan agama dan negara dalam “Piagam Jakarta”. Namun, rumusan
Piagam Jakarta yang sudah disepakati bersama oleh segenap wakil bangsa Indonesia itu dalam tempo
singkat diubah lagi oleh anggota PPKI (pada 18 Agustus 1945).
Sebagian besar sponsor perubahan rumusan Piagam Jakarta ini bukan anggota Sembilan. Perubahan ini
sedikit banyak turut membuyarkan harapan kelompok Islam. PPKI waktu itu dianggap melakukan
keteledoran dengan memenuhi kelompok minoritas (non-Islam), tetapi mengorbankan kepentingan
kalangan mayoritas (umat Islam) di negeri ini. Rasa tidak puas itu oleh berbagai kalangan, menganggap
PPKI telah memasang “bom waktu” yang sewaktu-waktu bisa meledak kembali.
B. Perumusan Masalah
Perumusan masalah pada makalah ini adalah sebagai berikut :
Bagaimana menentukan jati diri bangsa Indonesia ?
Apa hubungan antara BPUPKI dengan Indonesia merdeka ?
Apakah PPKI itu dan apakah keputusanya terhadap dasar negara ?
C. Tujuan
Adapun tujuan dari perumusan masalh di atas adalah :
Mengetahui dalam menentukan jati diri bangsa Indonesia
Mengetahui peran BPUPKI terhadap kemerdekaan Indonesia
Mengetahui peran PPKI dan keputusanya yang mengejutkan terhadap dasar negara.
1

5. BAB II
PEMBAHASAN
A. Menentukan Jati Diri Bangasa
Bangsa Indonesia cukup lama dijajah oleh bangsa-bangsa asing, baik bangsa Barat ataupun bangsa Asia.
Hampir semua penjajah mempunyai sifat yang sama, bengis, rakus, dan menebarkan ketidakadilan di
kalangan masyarakat yang dijajah. Dibawah berbagai penjajahan asing tersebut bangsa Indonesia
kehilangan harga diri, oleh karena itu langkah awal untuk membangkitkan harga diri adalah melakukan
perlawanan dalam usaha mengusir penjajah dari bumi Indonesia.
Pada masa itu, tanah air dan bangsa Indonesia yang kaya raya ini seolah-olah harta warisan yang
dihibahkan dari satu penjajah kepada penjajah lain begitu saja. Yang paling lama dalah bangsa Belanda,
lebih kurang 350 tahun atau tiga setengah abad. Suatau penderitaan yang maha panjang yang harus
dialami oleh bangsa Indonesia di bawah penjajahan bangsa Belanda.
Berkali-kali perlawanan dilakukan bangsa Indonesia untuk membela diri yang bersipat lokal atau
setempat. Organisai-organisasi politik pun ikut andil dalam perjuangan, yang dikelola secara bersama
dan memenuhi persyaratan perjuangan modern sebgaimana dilkukan oleh negara-negara demokratis
lainya di dunia.
Setelah Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun, meletuslah Perang Pasipik, dalam Perang Pasipik
itu Belanada berpihak kepada sekutu, sehingga Belanda yang sedang menjajah Indonesia diserbu
tentara Jepang, yang menybabkan bertekuk lutut pada bulan Maret 1942 kepada Jepang tanpa
perlawanan yang berarti.
Rakyat Indonesia semula menyambut balatentara Jepang yang datang dengan semboyan “satu bangsa
satu warna” dan “kemakmuran bersama di Asia Timur Raya”. Perang psikologis banyak berhasil serta
menawan hati rakyat. Akan tetapi, orang-orang Indonesia lambat laun menjadi sadar bahwa Jepang
adalah penjajah baru, yang mungkin lebih kejam dari Belanda.
Baru saja datang mendaratkan pasukanya di pulau Jawa, namun mereka sudah mulai melakukan
propoganda bahwa kedatangan adalah untuk membebaskan bangsa Indonesia dari penajajah Belanda.
Dan mulai melakukan pelarangan –pelarangan kegiatan politik, dan membubarkan semua perkumpulan.
Sebaliknya, untuk memikat hati bangsa Indonesia, Jepang membolehkan atau mempraksai berdirinya :
MIAI (Majelis Islam A’la Indonesia), Gerakan Tiga A, Poetra (Poesat Tenaga Rakyat), Djawa Hokookai,
Tjuo Sang In, PETA (Pembela Tanah Air), dan juga badan penyelidik BPUPKI.
Pembentukan badan penyelidikan BPUPKI semula dimaksudkan Jepang mungkin hanya sebagai janji
untuk membujuk hati para tokoh nasional, agar mereka lebih mengarahkan bantuanya guna
memenangkan perang Jepang yang semakin merosot di segala medan pertempuran. Pembentukan
badan ini direalisir pada 1 Maret 1945. Karena sudah berkalai-kali tokoh bangsa diberi janji yang banyak
sekedar bujukan memenagkan kepentingan perang Jepang sendiri. Maka keberadaan badan ini
digunakan oleh pemuka bangsa Indonesia untuk membicarakan nasib bangsa indonesia, serta segala
persiapan yang diperlikan untuk menyongsong Indonesia merdeka. Oleh karena itu, kesempatan baik ini
tidak disia-sikan oleh bangsa Indonesia untik mendiskusikan dan mempersiapkan kemerdekaan.
2

6. Dengan semakin terbentuknya peluang untuk mendirikan organisasi atau partai politik di masa-masa
terakhir penjajahan Belanda di Indonesia, membuka untuk mengemukakan bahan-bahan pemikiran
Dasar Negara untuk Indonesia yang akan didirikan kelak. Petarungan paling menonjol dalam dekade
tersebut adalah pemikiran politik Ir. Soekarno dan Mohammad Natsir, yang melakukan polemik atau
pergulatan pemikiran politik.
a. Ir. Soekarno : Pemisah Agama dari Negara
Soekarno berpendapat bahwa pelaksanaan ajaran agama haruslah hanya menjadi tanggung jawab
pribadi kaum Muslim, dan tidaklah menjadi tanggungan pemerintahan atau negara. Menurutnya negara
tidaklah mempunyai yudikasi apapun untuk turut campur mengatur serta memeksakan ajaran agama
kepada para warga negara dan penduduk dalam negara itu. Menurut Soekarno, tidak mungkin segala
keputusan negara yang dikeluarkan bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dianut oleh warga
negaranya, bila lembaga pembuat undang-undang itu mempunyai anggota penganut ajaran agama dan
yakin akan kebenaran agamanya itu.
Untuk itulah Ir. Soekrno berpendirian betapa pentingnya menyerahkan urusan agama kepada setiap
warga negaranya dan selalu mempejuangkan Islam di dalam parlemen. Soekarno sendiri mengaku
bahwa ia sendiri adalah seorang Muslin, dan berkainginan untuk membela Islam, perjuangan itu akan
dilakukanya dalam parlemen. (Suhelmi : 1999:60)
Apa yang dilontarkan Soekarno di atas cukup meresahkan umat Islam , karena bagaimanapun ajaran
agama tidak mungkin dianggap menjadi urusan pribadi dan merupakan masalah kehidupan pribadi.
Pendapat ini keliru, Ir. Soekarno jelas merupakan orang yang menganut paham sekuler, ingin
memisahkan agama dari kehidupan dunia dan kenegaraan. Padahal dalam jaran Islam, jelas-jelas
diucapkan dalam setiap shalat bahwa “hidupku, matiku hanya bagi Tuhan sekalian alam”. Dengan
demikian tidak mungkin membeadakan kehidupan dunia dengan kehiduipan akhirat, sebagaimana tidak
memungkinkan dapat dipisahkan antara kehidupan bermayarakat dengan kehidupan berdasarkan moral
dan bersopan santun seperti yang diajarkan oleh agama.
b. Mohammad Natsir : Persatuan Agama dan Negara
Pendapat Ir. Soekarno yang ingin memisahkan agama dari negara seperti dijelaskan di atas mendapat
reaksi keras atau anggapan dari Moh. Natsir. Ia adalah seorang pemimpin Islam yang sangat konsekuen
dalam memegang prinsip dan ideologi Islam. Menurutnya Islam tidak terdapat pemisahan agama dan
negara, sebagaimana yang dikenal dalam ajaran agama Kristen di Barat. Yang terdapat justru sebaliknya,
yaitu adanya hubungan timbal balik yang intim antara agama dan politik yang merupakan ciri khas
agama Islam sepanjang sejarah uamat Islam.
Menurut Natsir, Islam adalah sebuah ideologi yang mampu membimbing manusia ke arah pencapaian
kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dalam kehidupan politik manusia membutuhkan dasar ideologi yang
utuh seperti ini, sehingga seorang Muslim tidak mungkin melepaskan diri dari kehidupan politik dengan
melepaskanya dari konteks Islam.
3

7. Pengertian agama dalam Islam bukan hanya semata-mata ibadah ritual, melainkan juga mencakup
semua aspek sosial, ekonomi , politik dan seluru aspek kehidupan masyarakat. Karena itu menurut
Natsir, (Sentosa :2004:43) bagi kita kaum Muslim negara bukanlah badan yang berdiri sendiri yang
menjadi tujuan. Dengan persatuan Agama dan Negara kita maksudkan bukanlah bahwa agama itu
sekedar dimasuk-masukan saja di sana sini kepada negara ini. Tetapi persatuan agama dan negara
mengikat suatu pengertian bahwa negara merupakan alat dan sarana, sedangkan tujuanya adalah
mencapai berlakunya undang-undang Ilah. Pada dasarnya negara merupakan alat untuk, melaksanakan
aturan-aturan agama.
Materi polemik antar Ir. Soekarno dan Mohammad Natsir tentang hubungan agama dan negara itu,
pada saatnya nanti akan menjadi cermin bagi pengikut kedua tokoh ini dalam menggagas dasar negara
yang tepat bagi Indonesia. Gagasan kedua pemimpin itu kelak menjadi simbol dan sumber yang
mendasari lahirnya kelompok para elite Indonesia dari aspek sikap politik maupun dalam aspek
ideologis. Kedua kelompok besar ini, dikenal dengan Nasional Sekuler (mewakili pendapatan Ir.
Soekarno),dan Nasional Islami (mewakili pendapat Mohammad Natsir).
B. BPUPKI dan Dasar Indonesia Merdeka
Akhir tahun 1943 sebenarnya perang Jepang sudah mulai mengendor. Hal ini terbukti di sebagian front,
serdadu Jepang mulai mendapat serangan balik dari tentara Sekutu. Semakin gencar serangan balasan
pihak Sekutu menghantam pertahanan tentara Jepang, semakin besar pula kesempatan pemimpin-
pemimpin Indonesia untuk memperoleh jabatan dalam pemerimtahan.
Disebabkan oleh kondisi perang Jepang yang semakin mundur, mereka berusaha mengerahkan
partisipasi bangsa Indonesia melalui berbagai bujukan. Setelah janji Inonesia akan dimerdekakan ,
walaupun tidak jelas kapan janji itu akan direalisasikan, pemerintah jepang pada 7 Desember 1944
mendirikan BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan). Tetapi menurut Mr.
Achmad Subardjo pembentukan BPUPKI ini adalah pada 7 Maret 1945.
Tugas utama BPUPKI adalah untuk menyelidiki dan mengumpulkan bahan-bahan mengenai segi politik,
ekonomi, tata pemerintah, dan sebagsinya, yang diperlukan dalam usaha pembentukan Indonesia
Merdeka, seperti yang sudah dijanjikan oleh pemerintah Jepang 7 September 1944. Anggota badan ini
terdiri atas 60 orang (di luar 3 ketua) yang merupakan pemimpin-pemimpin bangsa yang terkemuka,
kemudian ada 6 orang anggota tambahan.
4

8. a. Sidang Pertama BPUPKI
Dalam sidang pertama BPUPKI para anggota ditantang oleh ketua BPUPKI Dr. Radjiman Wedyodiningrat
yang sedang memimpin sidang untuk mengemukakan pengapat tentang dasar negara bagi Indonesia
kelak. Tantangan ketua ini disambut oleh beberapa anggota BPUPKI diantaranya :
Mr. Muhammad Yamin
Pendapatnya tentang dasar negara Indonesia, yaitu lima peri atau lima prinsip, yaitu (Anshari,
1997:1970):
Kebangsaan
Peri Kemanusiaan
Peri Ketuhanan
Peri Peri Kerakyatan, Dan
Peri Keadialan/Kesejahteraan Rakyat
M . Yamin menuliasan rumusan dasar negara yang berbunyi :
Ketuhanan Yang Maha Esa
Kebangssan Persatuan Indonesia
Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Mr. Soepomo
Usulan Mr. Soepomo tanggal 31 Mei 1945 tentang dasar negara berisi lima asas, yaitu(Anshari,
1997:190) :
Persatuan
Kekeluargaan
Keseimbangan Lahir Batin
Musyawarah
Keadilan Rakyat
Ir. Soekarno
5

9. Mengenai isi pidatonya tidak banyak berbeda dengan pembicara sebelumnya, di sini Ir. Soekarno juga
menyampaikan lima asas untuk dasar negara itu. Kelima asas itu adalah (Anshari,1997,190) :
Kebangsaan Indonesia
Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan
Mufakat atau Demokrasi
Kesejahteraan Sosial
Ketuhana yang Berkebudayaan
Dalam pidatonya juga mengusulkan nama Pancasila (di samping Trisila dan Ekasila yang tidak terpilih).
Yang pada itu tanggal 1 Juni 1945, jadi pada tanggal ini hanya muncul nama dari dasar negara itu sendiri.
Panitia Sembilan
Dengan tujuan dapat merumuskan pendapat-pendapat yang sudah diajukan oleh para anggota BPUPKI
selama emat hari itu. Mereka bersepakat untuk membentuk satu panitia yang terdiri dari atas 38 orang.
Kemudian dari jumlah itu membentuk Panitia kecil lagi yang berjumlah 9 orang, sehingga tekrenal
dengan panitia sembilan,mereka adalah Ir. Sowkarno,Drs. Moh. Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abikoesno
Tjokrosoejoso, Abdoel Kahar Muzakir, Hadji Agus Salim, Ahcmad Soebardjo, H. Abdul Wahid Hasjim, dan
Mr. Muhammad Yamin.
Pada kesempatan ini terdapat kesepakatan bahwa di negara baru nanti orang-orang Islam berkewajiban
menjalankan syariat Islam. Maka persesuaian ini dituangkan dalam suatu persetujuan yang kemudian
terkenal dengan nama Piaga Jakarta, atau Jakarta Charter 22Juni 1945.(Noer,1987:35-36)
Persetujuan itu kemudian ditandatangani oleh semua anggota Panitia Sembilan, yang memuat tujuh
kata dasar negara, walaupun sidang ini terdapat banyak kesulitan. Piagam ini dimaksudkan menjadi
Mukoddimah Konstitusi Negara yang hendak didirikan. Namun, Piagam Jakarta sudah merupakan
kesepakatan (gantelmen agreement) Panitia Sembilan tanggal 22 Juni 1945 itu nantinya dibawa dalam
sidang kedua BPUPKI untuk disahkan bersama.
Dengan berhasilnya Panitia Sembilan menyepakati Preambule atau Piagam Jakarta, maka kita mengenal
rumusan usulan dasar negara kelima, yang tercantum dalam alinea keempat piagam tersebut.
Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya;
Kemanuasiaan yang Adil dan Beradab,
Persatuan Indonesia,
Kerakyatan yang dipimpim oleh hikmah kebijaksanaan, dalam permusyawaratan/ perwakilan,
Keadilan Sosial bagi seliuyruh Rakyat Indonesia.
6

10. b. Sidang Kedua BPUPKI
Pada sidang kedua ini digunakan untuk membahas lagi masukan-masukan hasil siadang pertama ini.
Acara yang paling menonjol dalam sidang kedua BPUKI ini adalah pembentukan komisi-komisi atau
panitia-panitia kecil untuk mendiskussikan hal-hal yang diperlukan untuk menopang jalanya negara
Indonesia yang akan datang. Sidang kedua ini yang berlangsung tanggal 10 sampai 17 Juli 1945,
diarahkan untuk membentuk komisi-komisi atau panitia-panitia, yang anatara lain adalah :
Pembentukan Panitia Perancangan UUD (komsi A),yang diketuai oleh Ir.Soekarno;
Pembentukan Panitia Rancangan tentang Pembelaan Negara (komisi B) yang diketuai oleh Abikoesno
Tjokrosujoso;
Panitia Penyusunan Rancangan Hal Keuangan dan Ekonomi (komisi C), yang diketuai oleh Drs. Moh.
Hatta;dan
Membahas tentang Pernyataan Kemerdekaan (14 Juli 1945)
c. Dasar Negara Menurut Pendapat Prof. Nugroho Notosusanto
Dalam tulisanya “Proses Perumusan Pancasil Dasar Negara”. Prof. Nugroho membandinglkan
perumusan Pancasila yang diusulkan Soekarno dan Muh. Yamin, dengan yang tercantum dalam
Pembukaan UUD-45, mungkin rumusan tertulis Muh. Yamin-lah yang agak mendekati, bukan rumusan
Ir. Soekarno.(Notosusanto, 1981:12) Rumusan dasar negara otentik yang dimakud oleh Prof. Nugroho
itu tercantum dalam alinea keempat Pembukaaan UUD 1945 sebagai berikut. Sebagai rumusan dasar
negara yang otentik sebagai rumusan keenam dalam Pembukaan UUD 1945.
Ketuhana Yang Maha Esa
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Persatuan Indonesia
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
Keadilan bagi seluruk rakyat indonesia
Mengenai rumusan dasar negara yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Nugroho ini, tidak ada pihak yang
membantahnya. Namun , yang tidak mereka sepakati yang begitu terpengarauh oleh gaya pidato
Soekarno tanggal 1 Juni 1945, menolak Nugroho yang mengatakan bahwa Pancasila sebagai dasar
negara lahir pada 18 Agustus 1945. Mereka bersikukuh mengatakan dan menyakini bahwa Pancasila itu
lahir tanggal 1 Juni 1945. Mereka tidak memperhatikan ketika Nugroho mengatakan bahwa “Pancasila
Dasar Negara” itu lahir tanggal 18 Agustu 1945, bersamaan ditetapkannya UUD 1945 oleh PPKI hari itu
bukan “ Pancasila pidato Ir. Soekarno”.
7

11. Nugroho berpendapat bahwa isi rumusan Pancasila sebagai dasar negara bukan istilah Pancasila, yang
dimunculkan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Namun, yang jelas semua orang sepakat bahwa
Pancasila Darr Negara lahir 18 Agustus 1945.
C. PPKI dan Keputusanya yang Historis
Badan ini dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk membicarakan dan mendiskusikan tentang dasar
negara dan segala sesuatu yang berkaitan dengan persiapan yang diperlukan untuk suatu negara
merdeka, sehingga Badan Penyelidik ini dianggap telah berjasa besar mempersiapkan Rancangan
Undang-Undang Dasar Negara yang nanti akan dikukuhkan sebagai UUD bagi negara Indonesia. Tugas-
tugas yang sudah dilaksanakan BPUPKI kemudian diambil alih oleh PPKI yang diketuai ole Ir. Soekarno
dan Drs. Mohammad Hatta.
Setelah selesai melaksanakan tugasnya, BPUPKI kemudian dibenarkan dan tugas-tugasnya dilimpahkan
kepada PPKI(Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang dibentuka atas inisiatif beberapa tokoh
bangsa Indonesia sendiri, namun disetujiu oleh pemerintah Jepang, Jendral Trauchi. Pembentukan PPKI
dilakukan beberapa hari menjelang proklamasi, atau sekitar 7 hari sebelum Jepang bertekuk lutuk
kepada tentara sekutu.
Hari-hari menjelang dibacakanya teks proklamasi oleh Soekarno-Hatta, banyak peristiwa penting yang
perlu dicatat dan diketahui oleh bangsa kita, yang peristiwa itu menjadi bahan mempercepat hari
”H”,atau bisa pula menjadi penghambat sehingga terlambat teks proklamasi dibicarakan oleh kedua
tokoh nasional itu.
Kebingungan tentang Kalahnya Jepang
Tanggal 14 Agustus 1945 seluruh dunia mendengarkan permakluman AS Truman dan PM Attles, bahwa
Jepang telah menyerah tanpa syarat, Juga radio Tokyo menjelaskan kapitulasi Jepang. Hari itu pula
Sultan Sjarir menemui Soekarno-Hatta untuk memberi tahu tentang penyerehan Jepang. Sjahirir
mendesak adar Bung Karno memproklamasiakan saja kemerdekaan di depan radio atas nama rakyat
Indonesia dan memberlakukan persiapan yang disusun oleh PPKI bersama Jepang, agar kelak Sekutu
janagan mencap Republik Indonesia sebagai buatan Jepang. Bung Karno tidak bersedia, beliau
menganngap dirinya terukat oleh PPKI yang diketahuinya dan beliau merasa perluy meminta keterangan
dari Gunseikanbu mengenai berita kapitulasi itu.(Nasution I,1977:203)
Peristiwa Rengasdengklok
Pada tanggal 15 Agustus itu pula para pemuda yang dipimpin oleh Chaerul Saleh yang sudah tidak sabar
lagi agar kemerdekaan Indonesia cepat-cepat diproklamasikan berkumpul di Pedgangsaan Timur Jakarta.
Mereka membicarakan sikap dan tindakan yang harus dilakukan untuk mempercepat pembacaan
Indonesia merdeka. Para pemuda itu menemui Bung Karno dan Bung Hatta sekembali dari Dlat 15
Agustus 1945. Kareana merasa terdesak , Ir. Soekarno menanggapi tuntutan itu dengan keras pula,
banhkan bersedia dibunuh bila para pemuda tetap memaksakan kehendaknya.
8

12. Karena Bung Karno tetap menolak desakan para pemuda, maka pada 16 Agustus 1945 para pemuda
terpaksa membawa Soekarno dan Drs. Moh. Hatta keluar kota menuju Rengasdengklok, sebuah
kecamatan Timur Bekasi, untuk menjauhkan mereka dari segala pengaruh Jepang. Sementara itu di
Jakarta, golongan tua dan para pemuda mencapai kata sepakat bahwa proklamasi akan diadakan di
Jakarta.
Penyusuna Teks Proklamasi
Di rumah Lakasmana Maeida dilakukan perumusan teks poklamasi. Tiga tokoh pemuda yaitu Sukirman,
Sudiro, dan B.M Diah menyaksikan Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta dan Achmad Subardjo membahas
perumusan naskah proklamasi. Tokoh lainya baik pemuda maupun yang tua mnunggu di serambi rumah.
Ir. Soekarno menulis konsep proklamsi pada secarik kertas, sedangkan Drs. Moh. Hatta dan Achmad
Soebardjo menyumbangkan pikiran mereka secara lisan. Kalimat pertama teks proklamasi diambil dari
rancangan Pembukaan UUD 1945 (Piagam Jakarta) yang sudah disusun BPUPKI. Setelah perubahan
disana sisni , maka disepakati proklamasi itu ditandatangani oleh atas nama bangsa Indonesia, bukan
ileh PPKI.
Pukul 10.00 teks proklamsi itu dibacakan di Pegangssan Timur 56, Jakarta, disertai pengibaran bendera
pusaka sang Merah Putuh dalam alam kemerdekaan. Pemuda-pemudi yang bekerja di kantor berita
“Domei”, pemancar-pemancar radio sangat berjasa menyebarluasan proklamasi itu seluas-luasnya dan
secepat-cepatnya keseluruh wilayah, bahkan dunia.
Peristiwa 18 Agstus 1945
Dengan dikumandangkanya beita proklamsi ke seluruh pelosok tanah air, berarti Indonesia sudah
merdeka. Untuk melengkapi persyaratan lain sebagai sebauh negara, Indonesia memerlukan adanaya
pemerintahan serta undang-undang dasar, sedangkan persyaratan ada rakyat dan wilayah negara
sebagai persyaratan lain bagi sebuah yang merdeka, Indonesia telah lama memilikinya. Guna
melengkapi persyaratan tersebut, ternyata PPKI sebagai satu-satunya badan tertinggi negara yang resmi
telah menyiapkan rancanagn UUD(yang sebelumya telah dirumuskan dan disepakati oleh anggota
BPUPKI pada sidang-sidangnya ). Rapat PPKI direncanakan akan diselenggarakan pada 18 Agustus 1945
untuk menetapkan UUD, memilih presiden dan wakil presiden serta memeilih paar gubernur kepala
pemerintahan di daerah di seluruh Indonesia.
Rumusan dasar negara yang terdapat Piagam Jakarta yang semula sudah diterima secara aklamasi oleh
sidang BPUPKI (Darmodihardjo, 1981:30), ternyata ketika ditetapkan oleh PPKI sebagai UUD terutanma
sila pertamaanya. Perubahan ini dilakukan oleh rapat khusus PPKI yang berlangsung pagi hari Tanggal 18
Agustus 1945.
Tanggal 17 Agustus 1945 Bung Hatta meneriama telepon dari tuan Nishijama yang membawakan pesan
tokoh-tokoh nasional Indonesia Timur, bahwa wakil-wakil Indonesia Timur itu keberatan sangat terhada
bagian kaliamat dalam Pembukaan UUD yang berbunyi: “Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam
bagi pemeluk pemeluknya.” Mereka mengaku bahwa bagian kalimat itu itu tidak mengikar mereka,
hanya mengenai rakyat yang beragama Islam saja. Tetapi tercantumnya ketetapan seperti itu di dalam
suatu dasar yang menjadi pokok UUD berarti mengadakan diskriminasi terhadap mereka golongan
minoritas. Jika diskriminasi itu ditetapkan juga, mereka lebih suka berdiri diluar Republik Indonesia.
9

13. Bung Hatta menjawab saat itu bahwa hal tersebut bukanlah merupakan suatu dikriminasi, karena pada
waktu menyusun rumusan itu, pihak Indonesia Timur diwakili oleh Mr.A.A. Maramis yang tidak
berkeberatan apa-apa.Meneriama pesan yang demikian, ternyata Bung Hatta yang terkenal seorang
demokrat, tentu saja kaget. Maka besok paginya tanggal 18 Agustus 1945 sebelum sidang dimulai, Hatta
menajak Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hadjim, Mr. Kasman Singodimedjo dan Mr. Teuku Muhammad
Hasan berunding tentang masalah itu.
Para tokoh Islam yang empat orang itu juga merasa kaget dan merasa bahwa mereka tidak berwenang
mengubah ketujuh kata tersebut, karena merea merasa bukan paniti sembilan (penyusun Piagam
Jakarta). Akhirnya berkat wibawa Bung Hatta, keempat tokoh Islam itu dapat memehami, dan bersedia
untuk menerima perubahan itu demi kepentingan bangsa dan negara. Setelah itu PPKI mengubah sila
pertama itu dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Peristiwa tersebut cukup menggambarkan jiwa besar
keempat tokoh islam dimaksud. Apa yang akan terjadi sekiranya mereka tidak bersedia untuk
mengubahnya? Tentu sejarah perjuangan bangsa kita akan menjadi lain dari sekarang.
Setelah melewati saat-saat yang cukup kritis, maka pada tanggal 18 Agustus 1945 wakil-wakil umat Islam
akhirnya menyetujui usul penghapusan anak kalimat tersebut dari Pancasila dan batang tubuh UUD
1945. Makna perubahan konstitusi tersebut cukup jelas, yaitu setiap usaha untuk mengubah Indonesia
menjadi sebuah negara Islam pada waktu itu menjadi tidak mungkin, karena hal itu berlawanan dengan
konstitusi yang baru diterima itu.
Perubahan di atas dipandang oleh sebagian orang sebagai kekelahan politik wakil-wakil uamat Islam.
Tetapi pada tahun 1978, Menteri Agama Alamsyah menghibur dengan kata-katanya bahwa peristiwa
tanggal 18 Agustus 1945 itu sebagai hadiah uamat Islam kepada bangsa dan kemerdekaan Indonesia,
demi menjaga persataun. Ternyata persoalan ini tidaklah selesai ketika ditetapkanya UUD 1945 pada
tanggal 18 Agustus 1945 itu. Pada sidang MPRS 1967-1968, sidang konstituante dan sidang-sidang MPR
Reformasi (1999-2004), keinginan umat Islam untuk mengembalikan rumusan Piagam Jakarta dimaksud
muncul kembali. Dengan perubahan yang dilakukan PPKI tersebut sebenarnya PPKI telah meninggalkan
“bom waktu” yang setiap saat bisa meledak, yaitu keinginan kelompok Islam untuk menggunakan
kembali rumusan Pancasila seperti yang tercantum dalam Piagam Jakarta.
10

14. BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Banyak orang yang mengakui bahwa perdebatan tentang dasar negara yang terjadi di dalam sidang-
sidang Konstituante itu adalah kelanjutan perdebatan yang berlangsung di dalam sidang BPUPKI yang
belum tuntas. Pada waktu itu, sebenarnya masalah dasar negara sudah selesai, karena peserta sidang
kedua BPUPKI telah memyepakati bahwa hasil kerja Panitia Sembilan tanggal 22 Juni 1945 berupa
Piagam Jakarta, akan menjadi Pembukaan UUD yang akan disusun.
Tetapi, ketika PPKI akan mengesahkan Piagam Jakarta itu sebagai pembukaan UUD, Bung Hatta sebagai
wakil ketua PPKI dengan beberapa orang anggota PPKI lainya, tanpa mengikutsertakan anggota Panitia
Sembilan, mengubah begitu saja rumusan sila pertama Piagam Jakarta itu. Oleh sebab itulah, untuk
proses perubahan ini dikatakan bahwa PPKI sebenarnya sedang “memasang bom waktu” yang sewaktu-
waktu bisa meledak lagi. Ternyata “bom waktu” itu “meledak” secara dahsyat dalam sidang-sidang
Konstituante 11-14 kemudian. Yang akibatnya cukup memperhatinkan nasib bangsa Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA
Anhari, Endang Saefuddin,H,M.A (1977),Piagam Jakarta,22 Juni 1945, Sebuah Konsensus Nasional
entang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949), Gema Insani Press, Jakarta.
Nasution, A.H, DR.(1977), Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, Jilid 1 Proklamasi, Angkasa, Bandung.
Noer, Deliar,(1987), Partai Islam Di Pentas Nasional, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta
Suhelmi, Ahmad,Drs, M.A,(1999), Soekarno VS Natsir, Kemenangan Barisan Megawati Reinkarnasi
Nasionalis Sekuler, Darul FaLH, Jakarta.
11