sejarah lahirnya Pancasila

1. KOSEP DASAR PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN
(Sejarah Lahirnya Pancasila, Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan
Republik Indonesia)
Dosen Pengampu: Drs. Suripto, M.Pd.
Disusun oleh
Siti Sangidah
K7114172 / 14
4 B
PROGRAM STUDI S1 PGSD KAMPUS VI KEBUMEN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2016

2. A. Sejarah Lahirnya Pancasila
Sebelum Indonesia merdeka, ada beberapa Negara yang pernah menjajah
Indonesia. Diantaranya bangsa Belanda, Portugis, Inggris, dan Jepang. Terhadap
penjajahan tersebut, bangsa Indonesia selalu melakukan perlawanan dalam bentuk
perjuangan bersenjata maupun politik.
Penjajahan Belanda berakhir pada tanggal 8 Maret 1942. Sejak saat itu
Indonesia diduduki oleh bangsa Jepang. Mulai tahun 1944, tentara Jepang mulai
kalah dalam melawan tentara Sekutu. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia
agar bersedia membantu tentara Jepang dalam melawan Sekutu, Jepang
memberikan janji kemerdekaan dikelak kemudian hari. Janji itu diucapkan oleh
Perdana Menteri Kaiso pada tanggal 07 September 1994. Sebagai kelanjutan dari
janji Jepang tentang kemerdekaan Indonesia, maka pada tanggal 29 April 1945
dibentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(BPUPKI). Anggotanya sebanyak 62 orang dan dilantik pada tanggal 28 Mei
1945. Ketuanya adalah Dr. Radjiman Widyodiningrat.
Dalam maklumat itu sekaligus dimuat dasar pembentukan Badan
Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Tugas
badan ini adalah menyelidiki dan mengumpulkan usul-usul untuk selanjutnya
dikemukakan kepada pemerintah Jepang untuk dapat dipertimbangkan bagi
kemerdekaan Indonesia.
Sidang I BPUPKI berlangsung pada tanggal 29 Mei 1945-1 Juni 1945.
Dalam sidang tersebut Dr. Radjiman Widyodiningrat meminta kepada segenap
peserta sidang untuk memikirkan tentang dasar Indonesia merdeka.
Muncullah tanggapan dari peserta sidang mengenai pemikiran dasar
Negara Indonesia merdeka. Mereka yang mengajukan konsep dasar Negara
Indonesia merdeka diantaranya adalah Mr. Muhammad Yamin. Prof. Dr. Mr.
Soepomo, dan Ir. Soekarno.
Tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mendapat kesempatan
terlebih dahulu untuk mengajukan konsep dasar Negara Indonesia merdeka.
Beliau mengajukan secara lisan konsep dasar Negara Indonesia merdeka yang
berjudul “ASAS dan DASAR NEGARA KEBANGSAAN REPUBLIK
INDONESIA” sebagai berikut :

3. 1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat
Selain itu, Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 juga mengajukan
usul secara tertulis yang juga terdiri atas lima hal, yaitu:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Persatuan Indonesia
3. Rasa Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Prof .Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 juga mengajukan usul secara
tertulis yang terdiri atas lima hal, yaitu:
1. Persatuan
2. Mufakat dan demokrasi
3. Keadilan sosial
4. Kekeluargaan
5. Musyawarah
Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno mengajukan usul mengenai
calon dasar negara yang terdiri atas lima hal, yaitu:
1. Nasionalisme (Kebangsaan Indonesia)
2. Internasionalisme (Perikemanusiaan)
3. Mufakat atau Demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan Yang Maha Esa
Kelima hal ini oleh Ir. Soekarno diberi nama Pancasila. Lebih lanjut Bung Karno
mengemukakan bahwa kelima sila tersebut dapat diperas menjadi Trisila, yaitu:
1. Sosio nasionalisme
2. Sosio demokrasi
3. Ketuhanan

4. Berikutnya tiga hal ini menurut Ir. Soekarno juga dapat diperas menjadi Ekasila
yaitu Gotong Royong.
Istilah “sila” itu sendiri dapat diartikan sebagai aturan yang melatarbelakangi
perilaku seseorang atau bangsa;kelakuan atau perbuatan yang menurut adab
(sopan santun); dasar adab, akhlak, dan moral. Pancasila sebagai dasar negara
pertama kali diusulkan oleh Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dihadapan
sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(BPUPKI). Menurut beliau, istilah Pancasila tersebut diperoleh dari para
sahabatnya yang merupakan ahli bahasa.
Rumusan Pancasila yang dikemukakan tersebut berdiri atas :
1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasional atau kemanusiaan
3. Mufakat atau demokrasi
4. Kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan yang berkemanusiaan
Selesai sidang pertama, pada tanggal 1 Juni 1945 para anggota BPUPKI
sepakat untuk membentuk sebuah panitia kecil yang tugasnya adalah menampung
usul-usul yang masuk dan memeriksanya serta melaporkan kepada sidang pleno
BPUPKI. Tiap-tiap anggota diberi kesempatan mengajukan usul secara tertulis
paling lambat sampai dengan tanggal 20 Juni 1945. Adapun anggota panitia kecil
ini terdiri atas delapan orang, yaitu:
1. Ir. Soekarno
2. Ki Bagus Hadikusumo
3. K.H. Wachid Hasjim
4. Mr. Muh. Yamin
5. M. Sutardjo Kartohadikusumo
6. Mr. A.A. Maramis
7. R. Otto Iskandar Dinata
8. Drs. Muh. Hatta
Pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan rapat gabungan antara Panitia Kecil,
dengan para anggota BPUPKI yang berdomisili di Jakarta. Hasil yang dicapai

5. antara lain disetujuinya dibentuknya sebuah Panitia Kecil Penyelidik Usul-
Usul/Perumus Dasar Negara, yang terdiri atas sembilan orang, yaitu:
1. Ir. Soekarno
2. Drs. Muh. Hatta
3. Mr. A.A. Maramis
4. K.H. Wachid Hasyim
5. Abdul Kahar Muzakkir
6. Abikusno Tjokrosujoso
7. H. Agus Salim
8. Mr. Ahmad Subardjo
9. Mr. Muh. Yamin
Tokoh-tokoh BPUPKI yang diberi nama Panitia Sembilan mengadakan
pertemuan untuk membahas pidato serta usulan-usulan mengenai dasar negara
yang telah dikemukakan dalam sidang- sidang BPUPKI. Panitia Kecil yang
beranggotakan sembilan orang ini pada tanggal itu juga melanjutkan sidang dan
berhasil merumuskan calon Mukadimah Hukum Dasar, yang kemudian lebih
dikenal dengan sebutan “Piagam Jakarta”. Dalam pembahasan tersebut
didalamnya terdapat rumusan dan sistematika Pancasila sebagai berikut :
1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-
pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradap
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Dalam preambul dinyatakan: “….kemerdekaan indonesia suatu susunan
Negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan
kepada ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi
pemeluk-pemeluknya….” Selain itu disepakati bahwa Islam adalah agama
negara dan Presiden Republik Indonesia harus seorang yang berasal dari agama
Islam. Pada tanggal 22 Juni 1945, kesepakatan tersebut ditandatangani,

6. bertepatan dengan hari jadi kota Jakarta. Karena itu, dokumen tersebut dikenal
dengan nama Piagam Jakarta.
Akan tetapi, Sehari setelah kemerdekaan ( 18 Agustus 1945 ) kesepakatan
itu dipersoalkan. Orang-orang Kristen yang sebagian besar berada diwilayah
timur Indonesia menyatakan tidak bersedia bergabung dengan republic Indonesia
kecuali jika beberapa unsur dalam piagam Jakarta dihapuskan. Unsur-unsur islam
yang dipersoalkan itu adalah: “…dengan kewajiban menjalankan syariat islam
bagi para pemeluk-pemeluknya”. Para tokoh dari Indonesia timur menghendaki
agar ketujuh kata tersebut dihapus. Selain itu, mereka juga menuntut agar kata-
kata: “islam adalah agama negara” dan “presiden harus seorang muslim” juga
dihapus.
Keinginan masyarakat wilayah timur nusantara memaksa para perumus
dasar Negara kembali mengadakan musyawarah. Setelah melalui suatu proses
yang melelahkan, akhirnya kelompok islam bersepakat untuk menghapus unsur-
unsur Islam yang telah mereka rumuskan dalam Piagam Jakarta. Sebagai
gantinya unsur “ketuhanan” dimasukkan kedalam sila pertama dalam pancasila.
Dengan demikian, sila pertama berbunyi; “ Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sejak
diterimanya usul perubahan tersebut, maka dasar Negara republik Indonesia
yang berkedaulatan rakyat adalah PANCASILA, dengan lima sila: Ketuhanan
Yang Maha esa, Kemanusiaan yang Adil dan beradap, Persatuaan Indonesia,
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan, dan Keadialan Sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.
Tanggapan
Perumusan pancasila dilakukan oleh para pendiri Negara melalui proses yang
panjang dan melelahkan. Mereka berjuang sekuat tenaga dan fikiran demi
terwujudnya ideologi dasar Negara Republik Indonesia. Jadi, sebagai warga
Negara Indonesia kita wajib mengamalkan sila-sila yang terkandung dalam
pancasila di kehidupan sehari-hari. Pancasila digali dari jiwa dan kepribadian
bangsa Indonesia. Oleh sebab itulah Pancasila dijadikan dasar Negara/ideologi
bangsa Indonesia.

7. Pancasila bersifat dinamis dan fleksibel artinya Pancasila dapat mengikuti
perkembangan jaman tanpa harus mengubah isi sila-sila dalam Pancasila. Selain
itu, Pancasila juga dapat mempersatukan warga Negara Indonesia yang berasal
dari berbagai suku, ras, budaya, serta agama. Sebagai contoh sila pertama “
ketuhanan Yang Maha Esa” isi sila tersebut tidak hanya menyangkut agama Islam
namun seluruh agama yang ada di bumi pertiwi ini.
B. Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan RI
Peraturan perundang-undangan, dalam konteks negara Indonesia, adalah
peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang
berwenang mengikat secara umum.
Jenis dan Hierarki
Hierarki maksudnya peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Sebelum menuju pada poin utama Tata Urutan Perundang-undangan Indonesia
menurut UU No. 12 Tahun 2012, tak ada salahnya kita juga mengetahui
perubahan-perubahan yang telah terjadi sebelumnya. Berikut merupakan Tata
Urutan Peraturan Perundang-undangan Indonesia di masa sebelumnya.
Tata perundang-undangan diatur dalam :
1. Tap MPRS NO. XX/MPRS/1996 tentang Memorandum DPR-GR
mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan
perundang-undangan Republik Indonesia.
Urutannya yaitu :
a. UUD 1945;
b. Ketetapan MPR;
c. UU;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Keputusan Presiden;
f. Peraturan Pelaksana yang terdiri dari : Peraturan Menteri dan Instruksi
Menteri.
Ketentuan dalam Tap MPR ini sudah tidak berlaku.

8. 2. Tap MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan
Peraturan Undang-Undang.
Berdasarkan ketetapan MPR tersebut, tata urutan peraturan perundang-
undangan RI yaitu :
a. UUD 1945;
b. Tap MPR;
c. UU;
d. Peraturan pemerintah pengganti UU;
e. PP;
f. Keppres;
g. Peraturan Daerah;
Ketentuan dalam Tap MPR ini sudah tidak berlaku.
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.
Berdasarkan ketentuan ini, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan
Republik Indonesia adalah sebagai berikut :
a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. UU/Perppu;
c. Peraturan Pemerintah;
d. Peraturan Presiden;
e. Peraturan Daerah.
Ketentuan dalam Undang-Undang ini sudah tidak berlaku.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.
Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini, jenis dan hierarki
peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :
a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan MPR;
c. UU/Perppu;
d. Peraturan Presiden;
e. Peraturan Daerah Provinsi;
f. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

9. Penjelasan:
Pasal 7 ayat 1 “Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan” terdiri
atas :
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan hukum dasar tertulis
Negara Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-undangan, memuat
dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara. UUD 1945
ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
UUD1945 mulai berlaku sejak 18 agustus 1945 sampai 27 desember 1949.
Setelah itu terjadi perubahan dasar negara yang mengakibatkan UUD 1945
tidak berlaku, namun melalui dekrit presiden tanggal 5 juli tahun 1959,
akhirnya UUD 1945 berlaku kembali sampai dengan sekarang.
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Merupakan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai
pengemban kedaulatan rakyat yang ditetapkan dalam sidang-sidang MPR atau
bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang
bersifat penetapan (beschikking). Pada masa sebelum perubahan (amandemen)
UUD 1945, ketetapan MPR merupakan Peraturan Perundangan yang secara
hierarki berada di bawah UUD 1945 dan di atas Undang-Undang.
Pada masa awal reformasi, ketetapan MPR tidak lagi termasuk urutan hierarki
Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.
Contoh : TAP MPR NOMOR III TAHUN 2000 TENTANG SUMBER
HUKUM DAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA NOMOR III/MPR/2000
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama
Presiden. Perlu diketahui bahwa undang-undang merupakan produk bersama
dari presiden dan DPR (produk legislatif), dalam pembentukan undang-undang
ini bisa saja presiden yang mengajukan RUU yang akan sah menjadi Undang-
undang jika DPR menyetujuinya, dan begitu pula sebaliknya.

10. Undang-Undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk
konsolidasi posisi politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan bersama
dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk Negara.
Contoh : UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32
TAHUN 2010 TENTANG “LARANGAN MEROKOK”
d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal
kegentingan yang memaksa (negara dalam keadaan darurat), dengan ketentuan
sebagai berikut:
1)Perpu dibuat oleh presiden saja, tanpa adanya keterlibatan DPR;
2)Perpu harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut;
3)DPR dapat menerima atau menolak Perpu dengan tidak mengadakan
perubahan;
4)Jika ditolak DPR, Perpu tersebut harus dicabut.
Contoh : bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan
hukum dan tuntutan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-
undang yang baru; diganti dengan : UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI.
e. Peraturan Presiden (PP)
Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk
menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Peraturan Presiden
adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk
menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau
dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
Contoh : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR
10 TAHUN 1987 TENTANG SATUAN TURUNAN, SATUAN
TAMBAHAN, DAN SATUAN LAIN YANG BERLAKU dan PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 1973
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH.

11. f. Peraturan Daerah Provinsi
Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
Peraturan daerah dan keputusan kepala daerah Negara Indonesia adalah Negara
yang menganut asas desentralisasi yang berarti wilayah Indonesia dibagi dalam
beberapa daerah otonom dan wilayah administrasi. Daerah otonom ini dibagi
menjadi daerah tingkat I dan daerah tingkat II. Dalam pelaksanaannya kepala
daerah dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan peraturan daerah.
Peraturan daerah ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan
diatasnya.
Contoh : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DI PROPINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA dan PERDA NO. 10 TAHUN
2008 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR: 10
TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA
BARAT
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten atau Kota dengan persetujuan bersama Bupati atau
Walikota.
Contoh : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
GRESIK” NOMOR 01 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 01 TAHUN 1989 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
TAHUN ANGGARAN 1989/1990.
Tanggapan:
Peraturan tertinggi dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia
adalah UUD 1945. Semua peraturan di bawahnya bersumber dari UUD 1945.
Jadi dalam pelaksanaannya tidak beleh menyimpang dari UUD !945.

12. SUMBER
Arini. Tanpa Tahun. Sejarah Lahirnya Pancasila. Diunduh dari:
http://arinnie.blogspot.co.id/p/sejarah-lahirnya-pancasila.html pada
tanggal 28 Februari 2016.
Rahmah. 2012. Sejarah Lahirnya Pancasila dan Konstitusi Republik Indonesia.
Diunduh dari http://asagenerasiku.blogspot.co.id/2012/03/sejarah-
lahirnya-pancasila-dan.html pada tanggal 28 Februari 2016.
Sugiarto.2015. Hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia. Diunduh
dari: http://artonang.blogspot.co.id/2015/01/tata-urutanhierarki-
peraturan-perundang.html pada tanggal 28 Februari 2016.