PENDIDIKAN PANCASILA

1. SILA KETUHANAN YME
PERTEMUAN KE-7

2. HISTORI (1)
• Secara garis besar, kekuatan politik terbagi :
a. Golongan Kebangsaan (nasionalis-sekuler)
Soekarno, Moh.Hatta, Soepomo,
Wongsonagoro, RA
a. Golongan Islam (nasionalis-islam)
• Berselisih paham mengenai HUBUNGAN
NEGARA dan AGAMA
• Perselisihan tsb tergambar saat sidang BPUPKI

3. HISTORI (2)
GOLONGAN KEBANGSAAN GOLONGAN ISLAM
NASIONALIS-SEKULER NASIONALIS-ISLAMI
PENGARUH EROPA PENGARUH LINGKUNGAN ISLAM
MOH. HATTA, SOEPOMO,
WONGSONAGORO, RADJIMAN W, R.AA
SOEMITRO KOLOPAKING, J.LATUHARHARY
AGOES SALIM, ABIKUSNO TJOKROSUJOSO,
Ki Bagoes Hadikosoemo
Negara hendaknya “Netral” thd agama Negara tidak bisa dipisahkan dari agama
Islam sebagai dasar negara
Namun ada pula kelompok yg tidak sepenuhnya memisahkan urusan negara
dan urusan agama.
Tokoh-tokohnya antara lain : SOEKARNO, AA. MARAMIS DAN SOEBARDJO

4. HISTORI (3)
• Meskipun berselisih, namun tidak ada penolakan
thd nilai-nilai Ketuhanan.
• Dua tokoh menyampaikan formula alternatif:
a. Hatta secara konseptual (baca hal 73),
Ingin mendirikan negara modern diatas
perpisahan (differensiasi) antara urusan agama
dan negara.
b. Soekarno secara Praktis (baca hal 74)
Pidato tg 1 Juni, saat menyampaikan Pancasila

5. HISTORI (4)
• Sidang I BPUPKI (29 Mei-1 Juni) kemudian
membentuk panitia 8 yg dipimpin Soekarno
bertugas utk mengumpulkan usul-usul
anggota
• Soekarno scr informal membentuk Panitia 9
dg komposisi gol kebangsaan dan islam
seimbang.
• Komposisi anggota (baca catatan kaki no 20
hal 23)

6. HISTORI (5)
• Tgl 22 Juni, Panitia 9 berhasil merumuskan
rancangan Pembukaan UUD yg didalamnya
tertulis “Piagam Jakarta”
• Soekarno mengatakan hasil tsb merupakan
hasil kompromistis antara 2 gol tsb. Yg terlihat
pada alinea ketiga : “Atas berkat rahmat Allah
Yg Maha Kuasa……” dan alinea terakhir yg
memuat “sila pertama + dg kewajiban
menjalankan syariat islam bagi pemeluknya”

7. HISTORI (6)
• Selain itu, Sila Ketuhanan menjadi Sila
Pertama menegaskan negara dan politik
mendapat dasar moral yg kuat (Hatta, baca hal
78)
• Rancangan Pembukaan UUD dibahas dan
disepakati pd sidang II BPUPKI (10-17 Juli
1945)
• Latuharhary, MENOLAK tambahan 7 kata pada
sila pertama (baca hal 79)

8. HISTORI (7)
• PPKI didirikan 12 Agustus 1945, komposisi
anggota based on kedaerahannya (baca hal 81-
82)
• Sidang pertama PPKI tgl 18 Agustus 1945, selain
menetapkan Presiden dan Wapres juga kembali
membahas “Piagam Jakarta”
• Dalam sesi terakhir 7KATA pd sila pertama
akhirnya DICORET dan diganti “TUHAN YME’
• Maka pasal 6 dan pasal 29 pun ikut berubah
• Tokoh yg mempunyai Andil Besar : MOH HATTA
(baca catatan kaki no 96,97,98 hal 83)

9. HISTORI (7)
• Sbg usaha meredam kekecewaan politik gol islam
maka pd Kabinet Sjahrir ke-2 tahun 1946
DEPARTEMEN AGAMA pertama kali dibentuk dan
memberi nuansa lain dlm relasi antara negara
dan agama di luar kerangka penyatuan (fusion)
atau pemisahan (separation)
• Perdebatan mengenai Hub. Negara dan Agama
kembali muncul saat Sidang Konstituante hingga
lahir DEKRIT PRESIDEN 1959 utk kembali ke UUD
1945

10. HISTORI (8)
• Mengapa Gol Islam “ngotot” dg 7 Kata menurut
Prawoto Mangkoesasmito “karena hal itu
menandai hal yg penting bahwa islam yg selama
zaman kolonial terus dipinggirkan akan
mendapatkan tempat yg layak dalam negara
Indonesia Merdeka”
• Secara perlahan Gol Islam kemudian menerima
tercermin pidato Natsir di Pakistan Institute of
World Affair th 1952 (baca hal 86-87)

11. KRITIK TEORI
• Kritik thd Teori Sekularisasi dan doktrin Liberal
yg mengatakan :
“bahwa keyakinan keagamaan akan memudar
dan kehilangan relevansinya dalam ruang publik,
seiring dg proses modernisasi dan keperluan
adanya kemandirian konsepsi keadilan diluar
agama”
• TERBANTAHKAN, karena scr empiris hal tsb
tidak ditemukan.

12. • Riset Jose Casanova (1994) menemukan
inkonsistensi dlm teori sekularisasi dg
menunjukan 5 kasus yg menunjukan deprivatisasi
agama (baca hal 103) bahkan yg tjadi
membangkitkan gerakan fundamentalis agama
(baca 103 dan 104)
• Di era 1980-an dan 1990-an terjadi gerakan
politik Islam hingga teologi pembebasan Katolik
yg membawa agama keluar dr ruang privat ke
ruang publik.
• Secara empiris, ngr yg mengaku SEKULER tnyata
BERSAHABAT dg AGAMA contohnya baca hal 99

13. • Dengan demikian maka hub agama dan
negara perlu menemukan konteks relasi baru
diluar kerangka “pemisahan” (separation) atau
“penyatuan” (fusi) yg dpt menjamin “toleransi
kembar (baca hal 101)”.
• Relasi baru tersebut adalah PEMBEDAAN
(DIFFERENTIATION/DISTINCTION)
• Relasi inilah yg diwujudkan dlm PANCASILA

14. KESIMPULAN
• Pembahasan Dasar Negara dipengaruhi oleh
kondisi internal bangsa dan Dunia saat itu.
• Kondisi Internal : fakta bahwa gol islam mrp
simpul perlawanan contoh berdirinya SDI/SI;
oleh krn itu terjadi sekularisasi oleh Kolonial dan
Jepang mencegah gol islam masuk politik
• Kondisi Eksternal : adanya modernisasi dan
demokratisasi di negara-negara Eropa 
mempengaruhi tokoh bangsa yg sekolah diluar

15. KESIMPULAN
• Sila Ketuhanan mencerminkan komitmen etis
bangsa Indonesia utk menyelenggarakan
kehidupan publik-politik based on :
a. Nilai-nilai moralitas universal agama
b. Budi Pekerti yg luhur
Tanpa menjadikan salah satu agama mendikte
agama

16. KESIMPULAN
• Maka, setiap komunitas agama harus memiliki
pemahaman yg jernih :
a. tg mana persoalan privat dari komunitas
agama dan mana pula persoalan publik dari
agama,
b. kapan mereka bisa berbeda dan kapan
mereka bisa bersatu.

17. SILA KEMANUSIAAN YG ADIL
DAN BERADAB
PERTEMUAN KE-7

18. HISTORI (1)
• Sebagai titik silang antar benua, samudera dan
peradaban Indonesia sejak lama dipengaruhi
dan mempengaruhi realitas global
• Oleh karena itu, tidak bisa melepaskan diri
dari komitmen kemanusiaan universal.
• Internasionalisme atau Peri-Kemanusiaan

19. HISTORI (2)
• Gagasan Soekarno tg Internasionalisme atau Peri
Kemanusiaan yakni
a. Komitmen bangsa thd nilai-nilai kemanusiaan
universal
b. Kebangsaan yg menuju kpd kekeluargaan
bangsa-bangsa (internasionalisme)
“Internasionalisme tdk dpt hidup subur kalau tdk
berakar didalam bumi nasionalisme. Nasionalisme
tdk dpt hidup subur kalau tidak hidup dlm
tamansari internasionalisme”

20. HISTORI (3)
• Maka, Orientasi kemanusiaan yg adil dan
beradab itu bersifat ganda :
a. Keluar yakni ikut memperjuangkan
perdamaian dan keadilan dunia
b. Ke dalam yakni ikut memuliakan HAM sbg
individu maupun kelompok

21. HISTORI (4)
• Komitmen tersebut tertuan dalam Pembukaan
UUD 1945 :
1. Alinea 1: Hak mutlak, kemerdekaan bg sgala
bangsa dan warganya
2. Alinea 2 : menekankan perjuangan nasional
meraih kemerdekaan dan menentukan nasib
sendiri
3. Alinea 3 : mengembalikan derajat manusia pd
fitrah kesetaraannya sbg ciptaan Tuhan dan
karena itu Indonesia mendeklarasikan
kemerdekaan

22. HISTORI (5)
4. Aline ke-4 mengandung dua hal penting :
a. isu-isu kemanusiaan kpd tuj negara baik
nasional dan internasional
b.Isu kemanusiaan pd dasar negara

23. HISTORI (6)
• Terjadi perdebatan saat pembahasan Pasal-Pasal
HAM UUD 1945 di Sidang BPUPKI.
• Isu yg menjadi perdebatan adalah “Negara
Kekeluargan versus HAM”
• Soepomo sempat menolak gagasan Moh Yamin
soal aturan HAM dlm UUD (baca hal 185-186)
• Soepomo tidk sependapat karena HAM based on
Declaration of Rights di Prancis dan USA
bersandar individualisme, sdgkan Indonesia
adalah negara kekeluargaan

24. HISTORI (7)
• Mencapai kesepakatan utk mencantumkan
Pasal yg mengatur tg HAM antara lain baca hal
187
• Gagasan Soepomo, warga ngr lbh
mengedepankan pemenuhan kewajiban
ketimbang haknya ngr ksejahteraan
• Selain Yamin, Agoes Salim, Moh. Hatta,
Soekiman dan Soekarno mendukung aturan
HAM

25. HISTORI (8)
• Hatta setuju krn menurutnya aturan HAM
penting demi mencegah negara ksjahteraan
menjadi negara kekuasaan terutama hak
berkumpul/berserikat dan mengeluarkan
pendapat
• Setelah UUD 1945 di amandemen pasal
mengenai HAM bertambah jumlahnya.

26. Tiga generasi HAM
(UUD 1945 sblm amandemen)
1. Generasi Pertama : Hak Sipil dan Hak Politik
2. Generasi Kedua : Hak demokratis
3. Generasi Ketiga : Hak ekonomi-sosial-kultural-
kolektif
Detail baca di hal 192 - 193

27. UUD 1945 setelah amandemen
Pasal HAM mengandung 5 nilai :
1. Pemeliharaan, perlindungan thd hal yg berkaitan dg
Agama
2. Pemeliharaan, pengayoman thd jiwa atau diri ini
mulai dari lahir smp batin
3. Perlindungan thd keberlangsungan kehidupan
individu, perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan dan martabatnya
4. Memelihara akal smp pd hal yg bisa merusak akal, hal
yg menyebabkan penyimpangan perilaku
5. Memelihara harta yaitu jaminan perlindungan hak
milik pribadi

28. INDONESIA DAN DUNIA
• Indonesia sbg warga internasional,
mewujudkan kemanusiaan adil dan beradab
melalui sikap politik bebas-aktif
• Moh. Hatta adalah tokoh yg menggagas
kebijakan luar Negeri independen/non-blok
• Gagasan yg lahir ditengah-tengah Perang
Dunia Dingin antara Blok Barat-Timur (block
power)

29. • Politik Bebas-Aktif diambil sbg :
a. Posisi Indonesia yg memilih aktif tidak pasif
dlm arena internasional
b. Menjadi agen aktif dg menentukan
pendiriannya sendiri.
Based on tulisan Hatta di jurnal internasional
Foreign Affairs.

30. KESIMPULAN
• Kemanusiaan yg Adil dan Beradab yg
tercantum dalam Pembukaan UUD merupakan
political idealism Negara ini.
• Sedangkan Pasal-Pasal HAM dan Politik bebas-aktif
adalah realisme politik (realism political)