smp 7 bab1.pdf

2. Berikut Disajikan Pembelajaran PPKN
Bab 1 Perumusan dan Penetapan Pancasila
sebagai Dasar Negara
Selamat Belajar

3. 3.1 Menganalisis proses perumusan dan
penetapan Pancasila sebagai dasar
negara.
4.1 Menyaji hasil analisis proses perumusan
dan penetapan Pancasila sebagai dasar
negara.

4. Apa sajakah yang dipelajari dalam Bab 1 ? Amati
Peta Konsep berikut ini.
Pancasila
Perumusan Penetapan
Diawali dengan Pembentukan BPUPKI
dilanjutkan
dengan
Perumusan Dasar
Negara
oleh
•Muhammad Yamin
•Soepomo
•Ir. Soekarno
Diawali dengan
Pembentukan PPKI
dilanjutkan dengan
Sidang PPKI
ditetapkan menjadi
Dasar Negara

5. Perumusan Pancasila Sebagai Dasar
Negara
Pembentukan BPUPKI
Tugas BPUPKI
Sidang BPUPKI
Tokoh BPUPKI

6. https://youtu.be/Ap5m7QkDtzM

7. Dalam perumusan
Pancasila dilakukan
dengan 2 cara yaitu:
1. Pembentukan
BPUPKI
2. Perumusan Dasar
Negara

8.  BPUPKI singkatan dari Badan
Penyelidik Usaha-Usaha
Persiapan Kemerdekaan
Indonesia.
 BPUPKI dibentuk pada
tanggal 1 Maret 1945, dilantik
pada tanggal 28 Mei 1945,
dan mulai bekerja pada
tanggal 29 Mei 1945.
 Pembentukan BPUPKI di
muat dalam Maklumat
Gunseikan Nomor 23 tanggal
29 Mei 1945.

9. BPUPKI bertugas mempersiapkan
kemerdekaan dan merumuskan tentang
ekonomi, politik, dan tata pemerintahan
sebagai persyaratan yang harus dipenuhi
oleh negara yang merdeka.

10. Sidang BPUPKI dilakukan dua kali yaitu:
Sidang pertama dilakukan pada tanggal 29
Mei sampai 1 Juni 1945 di Gedung Cuo
Sangi In membahas dasar negara.
Sidang kedua pada tanggal 10 sampai 16
Juli 1945 membahas Undang-Undang
Dasar.

11. BPUPKI dilantik secara resmi oleh Jepang,
dengan anggota berjumlah 62 orang yang
terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia
dan 7 orang perwakilan dari Jepang.
Ketua BPUPKI adalah K.R.T Radjiman
Wedyodiningrat.
Wakil ketua ada 2 adalah Ichibangase
Yosio (Jepang) dan R.P Soeroso.

12. Perumusan Dasar Negara

13.  Dasar negara merupakan pondasi berdirinya
sebuah negara.
 Ketua BPUPKI, K.R.T Radjiman Wedyodiningrat
mengatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia
merdeka diperlukan dasar negara.
 Beberapa tokoh pendiri negara mengusulkan
rumusan dasar negara yang memiliki perbedaan
dan persamaan dari segi materi dan semangat
yang menjiwainya.
 Usulan mengenai dasar Indonesia merdeka dalam
sidang pertama BPUPKI dikemukakan oleh
Muhammad Yamin, Soepomo, dan Ir. Soekarno.

14.  Usulan Lisan
1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Sosial
 Usulan Tertulis
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kebangsaan persatuan Indonesia
3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia

15.  Usulan Lisan
1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Keseimbangan lahir batin
4. Musyawarah
5. Keadilan rakyat
 Usulan Tertulis
Soepomo mengatakan bahwa negara
Indonesia merdeka bukanlah negara yang
mempersatukan dirinya dengan golongan
terbesar dalam masyarakat dan tidak
mempersatukan dirinya dengan golongan
yang paling kuat, baik itu golongan politik
atau ekonomi. Indonesia merdeka mencakup
semua golongan dan paham perorangan
serta mempersatukan diri dengan segala
lapisan rakyat.

16.  Usulan Lisan
1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan
3. Mufakat atau demokrasi
4. Kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan yang berkebudayaan
 Usulan Tertulis
Ir.Soekanro mengatakan bahwa kelima
dasar negara tersebut bukan Panca Dharma,
tetapi Pancasila. Istilah ini atas petunjuk
seorang ahli bahasa. Sila artinya asas atau
dasar dan di atas kelima dasar itulah
didirikan Negara Indonesia yang kekal dan
abadi.

17. Pembentukan Panitia Kecil
Hasil Pertemuan Panitia Kecil
Pembentukan Panitia Sembilan

18. Akhir sidang pertama, Ketua
BPUPKI membentuk Panitia Kecil.
Panitia Kecil bertugas
mengumpulkan usulan para anggota
yang akan dibahas pada sidang
berikutnya.

19. Panitia Kecil beranggotakan delapan orang
yaitu:
1. Ir.Soekarno (Ketua Panitia)
2. Ki Bagus Hadikusumo
3. Kyai Haji Wahid Hasyim
4. Mr.Muhammad Yamin
5. Sutardjo Kartohadikusumo
6. A.A Maramis
7. Otto Iskandardinata
8. Drs.Mohammad Hatta

20. Indonesia merdeka secepatnya
Dasar negara
Unifikasi dan federasi
Bentuk negara dan kepala negara
Warga negara
Pemerintah daerah
Agama dan negara
Pembelaan
Keuangan

21.  Penetapan bentuk negara dan penyusunan
hukum dasar negara .
 Permintaan kepada pemerintah Jepang untuk
secepatnya mengesahkan hukum dasar.
 Meminta kepada pemerintah Jepang untuk
segera mengadakan badan persiapan
penyelenggaraan Indonesia merdeka di atas
hukum dasar yang telah disusun.
 Pembentukan tentara kebangsaan dan
penyusunan keuangan.

22.  Dalam sidang gabungan dibentuk Panitia Sembilan.
 Tanggal 22 Juni 1945, Panitia Sembilan mencapai satu
persetujuan tentang rancangan pembukaan hukum
dasar (UUD).
 Dalam rapat terjadi perbedaan paham tentang
rumusan dasar negara terutama soal agama dan
negara.
 Persetujuan panitia sembilan ini terdapat dalam satu
rancangan pembukaan hukum dasar (UUD).
 Oleh Ir.Soekarno, rancangan pembukaan hukum dasar
ini diberi nama Mukadimah, oleh Mr.Muhammad Yamin
dinamakan Piagam Jakarta, dan oleh Sukiman
Wirjosandjojo disebut Gentlemen`s Agreement.

23. 1. Ir. Soekarno (Ketua)
2. Mohammad Hatta
3. Mohammad Yamin
4. A.A.Maramis
5. Mr.Ahmad Subarjo
(golongan kebangsaan)
6. Kyai Haji Wahid Hasyim
7. Kyai Haji Kahar Muzakir
8. Haji Agus Salim
9. R. Abikusno Cokrosuyoso
(golongan Islam)

24. Perumusan Undang-Undang Dasar
Perbedaan Piagam Jakarta dengan
Undang-Undang Dasar
Penetapan Pancasila sebagai Dasar
Negara

25.  Mukadimah dibahas pada tanggal 11-17 Juli 1945 pada sidang
pleno BPUPKI.
 Tanggal 12 Juli 1945, panitia ini berhasil menyusun naskah
rancangan UUD.
 Tanggal 13 Juli 1945 dibentuk Panitia Penghalus Bahasa terdiri
atas Prof.Dr.P.A.H.Hoesein Djajadiningrat, Hj.Agus Salim, dan
Prof.Mr.Dr.Soepomo.
 Tanggal 14 Juli 1945, Panitia Perancang UUD menghasilkan
pernyataan Indonesia merdeka yang berisi pembukaan UUD
1945 dan Batang Tubuh UUD 1945. Ketua BPUPKI menerima
seutuhnya naskah rancangan UUD dengan beberapa
perubahan.
 Tanggal 17 Juli 1945, perumusan hukum dasar dan pernyataan
Indonesia merdeka.

26. a. Ketuhanan dengan kewajiban
menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-
pemeluknya.
b. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
c. Persatuan Indonesia.
d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan.
e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.

27. a. Ketuhanan Yang Maha Esa
b. Kemanusiaan yang adil dan
beradab
c. Persatuan Indonesia
d. Kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan /
perwakilan.
e. Keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia.

28. No Piagam Jakarta Pembukaan UUD 1945
1. Mukadimah Pembukaan
2. “...dalam suatu Hukum Dasar” “...dalam suatu UUD Negara”
3. “... dengan berdasarkan kepada Ketuhanan dan
kewajiban menjalankan syariat Islam bagi
pemeluk-pemeluknya”
“...dengan berdasar kepada Ketuhanan
Yang Maha Esa”
4. “...menurut dasar kemanusiaan yang adil dan
beradab
“...kemanusiaan yang adil dan
beradab

29. No Piagam Jakarta Pembukaan UUD 1945
1. Istilah “Hukum Dasar” Undang-Undang Dasar (usul Soepomo)
2. Dalam rancangan, dua orang Wakil Presiden Seorang Wakil Presiden
3. Presiden harus orang Indonesia asli yang
beragama Islam
Presiden harus orang Indonesia asli
4. “...selama perang pemimpin perang dipegang
oleh Jepang dengan persetujuan Pemerintah
Indonesia”
Dihapuskan

30.  Burung Garuda adalah lambang Negara
Indonesia. Di dada Burung Garuda terdapat
Pancasila yang merupakan dasar negara
Indonesia yang ditetapkan pada sidang PPKI.
 Pada 17 Juli 1945, Angkatan Laut Jepang
mengadakan rapat Dewan Perang Tertinggi yang
menghaislkan resolusi yaitu:
1. Kemerdekaan akan diberikan kepada Indonesia
meliputi bekas wilayah Hindia Belanda.
2. Harus dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (PPKI) di Jakarta.

31.  Setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan dan
sebagai gantinya dibentuk PPKI.
 Untuk membentuk PPKI, tanggal 8 Agustus 1945,
Ir.Soekarno, Drs.Moh.Hatta, dan K.R.T Radjiman
Wedyodiningrat berangkat menemui Jenderal Masatake
Terauchi di Dalat, Vietnam. Dalam pertemuan tersebut
Ir.Soekarno diangkat menjadi ketua PPKI dan Drs.Moh.Hatta
menjadi wakil ketua.PPKI beranggotakan 21 orang termasuk
ketua dan wakil ketua.
 Pada tanggal 14 Agustus 1945, Ir.Soekarno mengumumkan
bahwa Indonesia akan merdeka secepat mungkin dan bukan
pemberian dari Jepang melainkan hasil perjuangan bangsa
Indonesia sendiri. Anggota PPKI ditambah 6 orang sehingga
anggota seluruhnya menjadi 27 orang yang berasal dari
Indonesia.

32. Kedudukan dan Fungsi Penting PPKI
Hasil Sidang PPKI

33. 1. Mewakili seluruh bangsa Indonesia
2. Pembentuk negara (yang menyusun
negara RI setelah proklamasi
kemerdekaan 17 Agustus 1945.
3. Sebagai badan yang berwenang
meletakkan dasar negara.

34. 1. Menetapkan UUD 1945.
2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden,
yaitu Ir.Soekarno dan Drs.Moh.Hatta.
3. Membentuk Komite Nasional Indonesia
Pusat
Pengesahan Pancasila sebagai dasar
negara pada tanggal 18 Agustus 1945
bersamaan dengan pengesahan UUD 1945.

35.  Semangat dan Komitmen Pendiri Negara
dalam Perumusan dan Penetapan Pancasila
sebagai Dasar Negara
 Contoh Sifat Nasionalisme dan Patriotisme
 Semangat komitmen para pendiri negara yang perlu
kita hargai dan teladani dalam kehidupan saat ini

36.  Semangat kebangsaan para pendiri negara tumbuh karena
mereka memiliki kesadaran bahwa bangsa kita memiliki
kekayaan budaya yang tak kalah dari bangsa lain.
 Toleransi beragama terlihat ketika membahas dasar negara
yang tercantum pada sila pertama.
 Sikap komunikatif muncul pada saat pidato para tokoh
yang dilanjutkan dengan menerima perubahan dan
perbaikan atas kata-kata yang diusulkan.
 Pada jiwa setiap pendiri negara telah tertanam komitmen
terhadap patriotisme, yaitu cinta pada tanah air dan rela
berkorban untuk mempertahankan NKRI.
 Dalam semangat kebangsaan terkandung sifat nasionalisme
dan patriotisme.

37. 1. Pro Patria dan Primus Patrialis, artinya mencintai
tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air.
2. Jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua
lapisan masyarakat terhadap perjuangan
kemerdekaan.
3. Jiwa toleransi atau tenggang rasa antaragama,
antarsuku, antargolongan, dan antarbangsa.
4. Jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab.
5. Jiwa ksatria dan kebesaran jiwa yang tidak
mengandung balas dendam.

38. 1. Nilai kebersamaan dalam proses perumusan
Pancasila. Misalnya, menghargai pendapat orang lain,
menerima keputusan bersama, dan melaksanakan
hasil keputusan bersama.
2. Persatuan dan kesatuan dalam pembahasan.
Misalnya, ketika memperjuangkan hak asasi manusia,
sikap tidak memaksakan kehendak kepada orang lain,
dan memberi kesempatan dalam menyampaikan
pendapat serta menghargai hak-hak orang lain.
3. Cinta tanah air Indonesia. Sikap ini dapat kita lanjutkan
dengan cara mempelajari kebudayaan daerah,
mencintai produk dalam negeri, dan berprestasi
dengan mengharumkan nama bangsa.

39. 4. Mendahulukan kepentingan umum. Kita
bisa meneladaninya dalam bentuk kerja
bakti, berpartisipasi di lingkungan
masyarakat, dan menyiapkan sarana
belajar untuk kepentingan kelas.
5. Jiwa kepahlawanan. Misalnya, membantu
orang lain yang sedang mengalami
kesulitan, berani menegur teman yang
bersalah, dan melerai teman yang
berselisih.