2. ANDRI TRI KUNCORO, MA
lahir di
SAMPANG, Senin, 19 April 1982
alumni
S-2 Ilmu Politik UGM
jabatan
Widyaiswara Pertama pada
Pusdiklat KDN Reg. Bukittinggi
3. Mata Diklat ini membekali peserta dengan
kemampuan mengaktualisasikan nilai dan
semangat pilar-pilar kebangsaan dalam
mengelola pelaksanaan kegiatan instansi
melalui pembelajaran empat pilar kebangsaan.
4. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta
mampu mengaktualisasikan Pilar-Pilar
Kebangsaan dalam mengelola pelaksanaan
kegiatan instansi.
5. Setelah mengikuti pembelajaran ini,
peserta diharapkan dapat :
1) Menjelaskan pilar-pilar kebangsaan;
2) Mengintenalisasi pilar-pilar
kebangsaan;
3) Mengaktualisasikan empat pilar
kebangsaan dalam mengelola
pelaksanaan kegiataan instansi;
6. 1) Pilar- pilar kebangsaan
2) Internalisasi empat pilar
kebangsaan dalam mengelola
kegiatan instansi
3) Aktualisasi empat pilar
kebangsaan dalam mengelola
kegiatan instansi.
11. mata diklat ini adalah menggali
makna
orientasi
kebangsaan kita
4
12. o Bangsa yang besar adalah…
o Hanya keledai yg …
o Sejarah bukan sekedar rangkaian
peristiwa, tapi…
o Sejarah akan terulang dengan…
Jas merah
5
13. Apa yang membuat keanekaragaman etnis, budaya, ras dan agama
yang menghuni wilayah kepulauan Nusantara dari Sabang hingga
Merauke menjadi satu negara ?“
15. Visitasi ke Situs Perang Kamang 1908
Rabu, 24 Februari 2016
Pelajaran apa yang kita dapatkan…?
16. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijak-
sanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
17. Pandangan hidup bangsa
Dasar Negara Republik Indonesia
Ideologi Bangsa Indonesia
Kepribadian bangsa
Cita-cita dan tujuan yang akan dicapai
bangsa
20. • Sebagai Konstitusi Negara yaitu hukum yang lebih
tinggi di Indonesia dan paling fundamental sifatnya
karena merupakan sumber legitimasi atau landasan
otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan
perundang-undangan lainnya
• Konstitusionalisme mengatur pelaksanaan rule of law
(supremasi hukum) dalam hubungan individu dengan
pemerintah dan antar lembaga pemerintah
21. • Pengajuan permohonan uji materi atas undang-
undang tahun 2003 - 2014 sebanyak 946 kasus,
dan 141 di antaranya dikabulkan gugatannya oleh
MK
• Sejak 2001 - 2009 telah terdapat 4000 Peraturan
Daerah dari 13 ribu peraturan daerah di seluruh
Indonesia dibatalkan karena tidak memenuhi
kualifikasi untuk diterapkan di masyarakat
23. • Sebagai pelaksanaan Perjanjian Linggarjati 1946, pada 27
Desember 1949 lahirlah Republik Indonesia Serikat menggantikan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
• Pada 3 April 1950, Natsir menyampaikan Mosi Integral kemudian
pada 19 Mei 1950 diadakan perundingan pemerintah RIS dengan
Republik Indonesia yang menghasilkan piagam kesepakatan kedua
belah pihak membentuk sebuah Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.
• Pada 15 Agustus 1950, Presiden Soekarno membacakan Piagam
Pembentukan Negara Kesatuan, dan saat perayaan ulang tahun
kelima proklamasi kemerdekaan, Presiden Soekarno
mengumumkan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang
menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan
Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau
lebarnya, adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan
Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan
bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional
yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik
Indonesia. Penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari
garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-
pulau Negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan
Undang-undang.
(13 Desember 1957)
25. Kitab Sutasoma yang ditulis oleh Mpu Tantular pada abad XIV di
masa Kerajaan Majapahit. Dalam kitab tersebut Mpu Tantular
menulis:
“Rwaneka dhatu winuwus Buddha Wiswa, Bhinnêki rakwa ring
apan kena parwanosen, Mangka ng Jinatwa kalawan Siwatatwa
tunggal,Bhinnêka tunggal ika tan hana dharma mangrwa”
(Bahwa agama Buddha dan Siwa (Hindu) merupakan zat yang berbeda, tetapi
nilai-nilai kebenaran Jina (Buddha) dan Siwa adalah tunggal. Terpecah belah,
tetapi satu jua, artinya tak ada dharma yang mendua)
26. • Secara dipakai dalam Sidang Kabinet Republik Indonesia
Serikat yang dipimpin Bung Hatta pada 11 Februari 1950
berdasarkan rancangan yang dibuat oleh Sultan Hamid II
(1913-1978)
• Tulisan oleh para pendiri bangsa diberikan penafsiran baru
karena dinilai relevan dengan keperluan strategis bangunan
Indonesia merdeka yang terdiri dari beragam agama,
kepercayaan, ideologi politik, etnis, bahasa, dan budaya
• merupakan semboyan yang merupakan kesepakatan bangsa,
yang ditetapkan dalam UUD 1945 Pasal 36A