SlideShare a Scribd company logo
Perubahan
Komitmen
Konsistensi
bersama Andri Tri Kuncoro, MA
DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV 2016 | PUSDIKLAT KEMENDAGRI REG. BUKITTINGGI
ANDRI TRI KUNCORO, MA
lahir di
SAMPANG, Senin, 19 April 1982
alumni
S-2 Ilmu Politik UGM
jabatan
Widyaiswara Pertama pada
Pusdiklat KDN Reg. Bukittinggi
Mata Diklat ini membekali peserta dengan
kemampuan mengaktualisasikan nilai dan
semangat pilar-pilar kebangsaan dalam
mengelola pelaksanaan kegiatan instansi
melalui pembelajaran empat pilar kebangsaan.
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta
mampu mengaktualisasikan Pilar-Pilar
Kebangsaan dalam mengelola pelaksanaan
kegiatan instansi.
Setelah mengikuti pembelajaran ini,
peserta diharapkan dapat :
1) Menjelaskan pilar-pilar kebangsaan;
2) Mengintenalisasi pilar-pilar
kebangsaan;
3) Mengaktualisasikan empat pilar
kebangsaan dalam mengelola
pelaksanaan kegiataan instansi;
1) Pilar- pilar kebangsaan
2) Internalisasi empat pilar
kebangsaan dalam mengelola
kegiatan instansi
3) Aktualisasi empat pilar
kebangsaan dalam mengelola
kegiatan instansi.
mari kita mulai dari sini….
5
jangan jadi Zombie
1
mari berorientasi pada makna
jangan pada
artifisial
2
menentukan
persepsi
orientasi
3
mata diklat ini adalah menggali
makna
orientasi
kebangsaan kita
4
o Bangsa yang besar adalah…
o Hanya keledai yg …
o Sejarah bukan sekedar rangkaian
peristiwa, tapi…
o Sejarah akan terulang dengan…
Jas merah
5
Apa yang membuat keanekaragaman etnis, budaya, ras dan agama
yang menghuni wilayah kepulauan Nusantara dari Sabang hingga
Merauke menjadi satu negara ?“
UUD1945
NKRI
BHINNEKATUNGGALIKA
Visitasi ke Situs Perang Kamang 1908
Rabu, 24 Februari 2016
Pelajaran apa yang kita dapatkan…?
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijak-
sanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Pandangan hidup bangsa
Dasar Negara Republik Indonesia
Ideologi Bangsa Indonesia
Kepribadian bangsa
Cita-cita dan tujuan yang akan dicapai
bangsa
Kebangsaan & Kesejahteraan
INDOdi garis terluar
Diskusi film “ Tanah Surga Katanya”
hikmah
adab
keadilan
Merdeka, bersatu, berdaulat, adil & makmur
• Sebagai Konstitusi Negara yaitu hukum yang lebih
tinggi di Indonesia dan paling fundamental sifatnya
karena merupakan sumber legitimasi atau landasan
otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan
perundang-undangan lainnya
• Konstitusionalisme mengatur pelaksanaan rule of law
(supremasi hukum) dalam hubungan individu dengan
pemerintah dan antar lembaga pemerintah
• Pengajuan permohonan uji materi atas undang-
undang tahun 2003 - 2014 sebanyak 946 kasus,
dan 141 di antaranya dikabulkan gugatannya oleh
MK
• Sejak 2001 - 2009 telah terdapat 4000 Peraturan
Daerah dari 13 ribu peraturan daerah di seluruh
Indonesia dibatalkan karena tidak memenuhi
kualifikasi untuk diterapkan di masyarakat
UUD 1945
Ketetapan MPR
UU/ Perpu
PP
Perpres
Perda Prov
Perda Kab/Kota
• Sebagai pelaksanaan Perjanjian Linggarjati 1946, pada 27
Desember 1949 lahirlah Republik Indonesia Serikat menggantikan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
• Pada 3 April 1950, Natsir menyampaikan Mosi Integral kemudian
pada 19 Mei 1950 diadakan perundingan pemerintah RIS dengan
Republik Indonesia yang menghasilkan piagam kesepakatan kedua
belah pihak membentuk sebuah Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.
• Pada 15 Agustus 1950, Presiden Soekarno membacakan Piagam
Pembentukan Negara Kesatuan, dan saat perayaan ulang tahun
kelima proklamasi kemerdekaan, Presiden Soekarno
mengumumkan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang
menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan
Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau
lebarnya, adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan
Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan
bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional
yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik
Indonesia. Penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari
garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-
pulau Negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan
Undang-undang.
(13 Desember 1957)
Kitab Sutasoma yang ditulis oleh Mpu Tantular pada abad XIV di
masa Kerajaan Majapahit. Dalam kitab tersebut Mpu Tantular
menulis:
“Rwaneka dhatu winuwus Buddha Wiswa, Bhinnêki rakwa ring
apan kena parwanosen, Mangka ng Jinatwa kalawan Siwatatwa
tunggal,Bhinnêka tunggal ika tan hana dharma mangrwa”
(Bahwa agama Buddha dan Siwa (Hindu) merupakan zat yang berbeda, tetapi
nilai-nilai kebenaran Jina (Buddha) dan Siwa adalah tunggal. Terpecah belah,
tetapi satu jua, artinya tak ada dharma yang mendua)
• Secara dipakai dalam Sidang Kabinet Republik Indonesia
Serikat yang dipimpin Bung Hatta pada 11 Februari 1950
berdasarkan rancangan yang dibuat oleh Sultan Hamid II
(1913-1978)
• Tulisan oleh para pendiri bangsa diberikan penafsiran baru
karena dinilai relevan dengan keperluan strategis bangunan
Indonesia merdeka yang terdiri dari beragam agama,
kepercayaan, ideologi politik, etnis, bahasa, dan budaya
• merupakan semboyan yang merupakan kesepakatan bangsa,
yang ditetapkan dalam UUD 1945 Pasal 36A
Prinsip-Prinsip
common denominator
Inklusif
formalistis
konvergen
Pilar pilar kebangsaan pim4
Pilar pilar kebangsaan pim4

More Related Content

What's hot

Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi
Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan TinggiPendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi
Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan TinggiAhmad Dahlan University
 
IMPLEMENTASI EMPAT PILAR KEBANGSAAN
IMPLEMENTASI  EMPAT PILAR KEBANGSAANIMPLEMENTASI  EMPAT PILAR KEBANGSAAN
IMPLEMENTASI EMPAT PILAR KEBANGSAANIWAN SUKMA NURICHT
 
Wawasan Kebangsaan
Wawasan KebangsaanWawasan Kebangsaan
Wawasan KebangsaanFahmi Hakam
 
Sistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan DaerahSistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan DaerahDadang Solihin
 
Nilai dan Norma Konstitusional Negara RI
Nilai dan Norma Konstitusional Negara RINilai dan Norma Konstitusional Negara RI
Nilai dan Norma Konstitusional Negara RIRatri nia
 
Ppt. integrasi nasional dari kelompok 2 prodi pend. BK UNSRI
Ppt. integrasi nasional dari kelompok 2 prodi pend. BK UNSRIPpt. integrasi nasional dari kelompok 2 prodi pend. BK UNSRI
Ppt. integrasi nasional dari kelompok 2 prodi pend. BK UNSRIReni H_dika BK
 
Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara-Bambang Hendarsyah-BPSDM Kemendagri
Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara-Bambang Hendarsyah-BPSDM KemendagriWawasan Kebangsaan dan Bela Negara-Bambang Hendarsyah-BPSDM Kemendagri
Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara-Bambang Hendarsyah-BPSDM Kemendagrib hendarsyah
 
Radikalisme beragama dan tantangan kebangsaan
Radikalisme beragama dan tantangan kebangsaanRadikalisme beragama dan tantangan kebangsaan
Radikalisme beragama dan tantangan kebangsaanMushoddik Indisav
 
Pendidikan Pancasila (Miftah'll Everafter)
Pendidikan Pancasila (Miftah'll Everafter)Pendidikan Pancasila (Miftah'll Everafter)
Pendidikan Pancasila (Miftah'll Everafter)Miftah Iqtishoduna
 
PPT BAGIAN 1 PANCASILA.ppt
PPT BAGIAN 1 PANCASILA.pptPPT BAGIAN 1 PANCASILA.ppt
PPT BAGIAN 1 PANCASILA.pptMuhamad Yogi
 
Bahan ajar pilar kebangsaan pim 4
Bahan ajar pilar kebangsaan pim 4Bahan ajar pilar kebangsaan pim 4
Bahan ajar pilar kebangsaan pim 4Khamdan Muhammad
 

What's hot (20)

4 kons4ensus dasar
4 kons4ensus dasar4 kons4ensus dasar
4 kons4ensus dasar
 
Nasionalisme
NasionalismeNasionalisme
Nasionalisme
 
4 pilar kebangsaan
4 pilar kebangsaan4 pilar kebangsaan
4 pilar kebangsaan
 
4 pilar kebangsaan
4 pilar kebangsaan 4 pilar kebangsaan
4 pilar kebangsaan
 
Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi
Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan TinggiPendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi
Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi
 
IMPLEMENTASI EMPAT PILAR KEBANGSAAN
IMPLEMENTASI  EMPAT PILAR KEBANGSAANIMPLEMENTASI  EMPAT PILAR KEBANGSAAN
IMPLEMENTASI EMPAT PILAR KEBANGSAAN
 
Wawasan Kebangsaan
Wawasan KebangsaanWawasan Kebangsaan
Wawasan Kebangsaan
 
PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA (PKBN)
PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA (PKBN)PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA (PKBN)
PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA (PKBN)
 
Sistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan DaerahSistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan Daerah
 
Nilai dan Norma Konstitusional Negara RI
Nilai dan Norma Konstitusional Negara RINilai dan Norma Konstitusional Negara RI
Nilai dan Norma Konstitusional Negara RI
 
Integrasi nasional ppt
Integrasi nasional pptIntegrasi nasional ppt
Integrasi nasional ppt
 
Ppt. integrasi nasional dari kelompok 2 prodi pend. BK UNSRI
Ppt. integrasi nasional dari kelompok 2 prodi pend. BK UNSRIPpt. integrasi nasional dari kelompok 2 prodi pend. BK UNSRI
Ppt. integrasi nasional dari kelompok 2 prodi pend. BK UNSRI
 
Pkn kelas 9 bab 2 upload
Pkn kelas 9 bab 2 upload Pkn kelas 9 bab 2 upload
Pkn kelas 9 bab 2 upload
 
Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara-Bambang Hendarsyah-BPSDM Kemendagri
Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara-Bambang Hendarsyah-BPSDM KemendagriWawasan Kebangsaan dan Bela Negara-Bambang Hendarsyah-BPSDM Kemendagri
Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara-Bambang Hendarsyah-BPSDM Kemendagri
 
Pancasila sebagai dasar negara
Pancasila sebagai dasar negaraPancasila sebagai dasar negara
Pancasila sebagai dasar negara
 
Nasionalisme
Nasionalisme Nasionalisme
Nasionalisme
 
Radikalisme beragama dan tantangan kebangsaan
Radikalisme beragama dan tantangan kebangsaanRadikalisme beragama dan tantangan kebangsaan
Radikalisme beragama dan tantangan kebangsaan
 
Pendidikan Pancasila (Miftah'll Everafter)
Pendidikan Pancasila (Miftah'll Everafter)Pendidikan Pancasila (Miftah'll Everafter)
Pendidikan Pancasila (Miftah'll Everafter)
 
PPT BAGIAN 1 PANCASILA.ppt
PPT BAGIAN 1 PANCASILA.pptPPT BAGIAN 1 PANCASILA.ppt
PPT BAGIAN 1 PANCASILA.ppt
 
Bahan ajar pilar kebangsaan pim 4
Bahan ajar pilar kebangsaan pim 4Bahan ajar pilar kebangsaan pim 4
Bahan ajar pilar kebangsaan pim 4
 

Viewers also liked

Pilar kehidupan berbangsa dan bernegara
Pilar kehidupan berbangsa dan bernegaraPilar kehidupan berbangsa dan bernegara
Pilar kehidupan berbangsa dan bernegaraDino Zeta
 
Bahan materi wawasan kebangsaan 2015
Bahan materi wawasan kebangsaan 2015Bahan materi wawasan kebangsaan 2015
Bahan materi wawasan kebangsaan 2015Itet Sumarijanto
 
Wawasan kebangsaan dlm nkri
Wawasan kebangsaan dlm nkriWawasan kebangsaan dlm nkri
Wawasan kebangsaan dlm nkrihadiarnowo
 
Wawasan kebangsaan simple
Wawasan kebangsaan simpleWawasan kebangsaan simple
Wawasan kebangsaan simpleEry Arifullah
 
Mahyudin dan Sosialisasi 4 Pilar MPR - 2016
Mahyudin dan Sosialisasi 4 Pilar MPR - 2016Mahyudin dan Sosialisasi 4 Pilar MPR - 2016
Mahyudin dan Sosialisasi 4 Pilar MPR - 2016Achmad Annama Chayat
 
wawasan kebangsaan dalam kerangka NKRI
wawasan kebangsaan dalam kerangka NKRIwawasan kebangsaan dalam kerangka NKRI
wawasan kebangsaan dalam kerangka NKRIDeni Wahyu
 
Laporan Sosialisasi 4 Pilar Kehidupan Berbangsa & Bernegara, Pessel 28 Maret ...
Laporan Sosialisasi 4 Pilar Kehidupan Berbangsa & Bernegara, Pessel 28 Maret ...Laporan Sosialisasi 4 Pilar Kehidupan Berbangsa & Bernegara, Pessel 28 Maret ...
Laporan Sosialisasi 4 Pilar Kehidupan Berbangsa & Bernegara, Pessel 28 Maret ...M. Adli
 
How to Strenghten Nationalism
How to Strenghten NationalismHow to Strenghten Nationalism
How to Strenghten NationalismSoya Odut
 
Negara Kesatuan Republik Indonesia
Negara Kesatuan Republik IndonesiaNegara Kesatuan Republik Indonesia
Negara Kesatuan Republik IndonesiaNita Kurniasih
 
Presentasi Pernikahan Beda Agama
Presentasi Pernikahan Beda AgamaPresentasi Pernikahan Beda Agama
Presentasi Pernikahan Beda AgamaRachman B. Prasetyo
 
manusia, moral dan hukum
manusia, moral dan hukummanusia, moral dan hukum
manusia, moral dan hukumLily maulida
 
Salinan permendikbud nomor 81 a tahun 2013 tentang implementasi kurikulum g...
Salinan   permendikbud nomor 81 a tahun 2013 tentang implementasi kurikulum g...Salinan   permendikbud nomor 81 a tahun 2013 tentang implementasi kurikulum g...
Salinan permendikbud nomor 81 a tahun 2013 tentang implementasi kurikulum g...Amrizal Ahmad
 
Presentation kejuangan
Presentation kejuanganPresentation kejuangan
Presentation kejuanganLily maulida
 
Tugas individu ppk
Tugas individu ppkTugas individu ppk
Tugas individu ppkme_idung
 
Soal kewarganegaraan viii (2)
Soal kewarganegaraan viii (2)Soal kewarganegaraan viii (2)
Soal kewarganegaraan viii (2)Muhamad Amrin
 
Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRI
Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRISistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRI
Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRITri Widodo W. UTOMO
 
Intro ict4dtrack wissenbach
Intro ict4dtrack wissenbachIntro ict4dtrack wissenbach
Intro ict4dtrack wissenbachKerstiRu
 
2011 ruling companies_-_sacco
2011 ruling companies_-_sacco2011 ruling companies_-_sacco
2011 ruling companies_-_saccoraffaele_turiel
 
Slide presentation
Slide presentationSlide presentation
Slide presentationANelly01
 

Viewers also liked (20)

Pilar kehidupan berbangsa dan bernegara
Pilar kehidupan berbangsa dan bernegaraPilar kehidupan berbangsa dan bernegara
Pilar kehidupan berbangsa dan bernegara
 
Bahan materi wawasan kebangsaan 2015
Bahan materi wawasan kebangsaan 2015Bahan materi wawasan kebangsaan 2015
Bahan materi wawasan kebangsaan 2015
 
Wawasan kebangsaan dlm nkri
Wawasan kebangsaan dlm nkriWawasan kebangsaan dlm nkri
Wawasan kebangsaan dlm nkri
 
Wawasan kebangsaan simple
Wawasan kebangsaan simpleWawasan kebangsaan simple
Wawasan kebangsaan simple
 
Mahyudin dan Sosialisasi 4 Pilar MPR - 2016
Mahyudin dan Sosialisasi 4 Pilar MPR - 2016Mahyudin dan Sosialisasi 4 Pilar MPR - 2016
Mahyudin dan Sosialisasi 4 Pilar MPR - 2016
 
wawasan kebangsaan dalam kerangka NKRI
wawasan kebangsaan dalam kerangka NKRIwawasan kebangsaan dalam kerangka NKRI
wawasan kebangsaan dalam kerangka NKRI
 
Laporan Sosialisasi 4 Pilar Kehidupan Berbangsa & Bernegara, Pessel 28 Maret ...
Laporan Sosialisasi 4 Pilar Kehidupan Berbangsa & Bernegara, Pessel 28 Maret ...Laporan Sosialisasi 4 Pilar Kehidupan Berbangsa & Bernegara, Pessel 28 Maret ...
Laporan Sosialisasi 4 Pilar Kehidupan Berbangsa & Bernegara, Pessel 28 Maret ...
 
How to Strenghten Nationalism
How to Strenghten NationalismHow to Strenghten Nationalism
How to Strenghten Nationalism
 
Negara Kesatuan Republik Indonesia
Negara Kesatuan Republik IndonesiaNegara Kesatuan Republik Indonesia
Negara Kesatuan Republik Indonesia
 
Presentasi Pernikahan Beda Agama
Presentasi Pernikahan Beda AgamaPresentasi Pernikahan Beda Agama
Presentasi Pernikahan Beda Agama
 
Pidato
PidatoPidato
Pidato
 
manusia, moral dan hukum
manusia, moral dan hukummanusia, moral dan hukum
manusia, moral dan hukum
 
Salinan permendikbud nomor 81 a tahun 2013 tentang implementasi kurikulum g...
Salinan   permendikbud nomor 81 a tahun 2013 tentang implementasi kurikulum g...Salinan   permendikbud nomor 81 a tahun 2013 tentang implementasi kurikulum g...
Salinan permendikbud nomor 81 a tahun 2013 tentang implementasi kurikulum g...
 
Presentation kejuangan
Presentation kejuanganPresentation kejuangan
Presentation kejuangan
 
Tugas individu ppk
Tugas individu ppkTugas individu ppk
Tugas individu ppk
 
Soal kewarganegaraan viii (2)
Soal kewarganegaraan viii (2)Soal kewarganegaraan viii (2)
Soal kewarganegaraan viii (2)
 
Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRI
Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRISistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRI
Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRI
 
Intro ict4dtrack wissenbach
Intro ict4dtrack wissenbachIntro ict4dtrack wissenbach
Intro ict4dtrack wissenbach
 
2011 ruling companies_-_sacco
2011 ruling companies_-_sacco2011 ruling companies_-_sacco
2011 ruling companies_-_sacco
 
Slide presentation
Slide presentationSlide presentation
Slide presentation
 

Similar to Pilar pilar kebangsaan pim4

Bab 6 - Komitmen Kebangsaan Kolektif untuk Memperkuat NKRI.pptx
Bab 6 - Komitmen Kebangsaan Kolektif untuk Memperkuat NKRI.pptxBab 6 - Komitmen Kebangsaan Kolektif untuk Memperkuat NKRI.pptx
Bab 6 - Komitmen Kebangsaan Kolektif untuk Memperkuat NKRI.pptxAding15
 
Rpp ppkn sma xi bab 8 pertemuan 2
Rpp ppkn sma xi bab 8 pertemuan 2Rpp ppkn sma xi bab 8 pertemuan 2
Rpp ppkn sma xi bab 8 pertemuan 2eli priyatna laidan
 
Bahan tayang diklatsar-wasbang-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-wasbang-gol iii-2018Bahan tayang diklatsar-wasbang-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-wasbang-gol iii-2018hadiarnowo
 
PANCASILA SEBAGI DASAR NEGARA (1).docx
PANCASILA SEBAGI DASAR NEGARA (1).docxPANCASILA SEBAGI DASAR NEGARA (1).docx
PANCASILA SEBAGI DASAR NEGARA (1).docxwardatussaniah2
 
Tugas pendidikan pancasila dan kewarganegaraan
Tugas pendidikan pancasila dan kewarganegaraanTugas pendidikan pancasila dan kewarganegaraan
Tugas pendidikan pancasila dan kewarganegaraansiti sangidah
 
Bab ii kedudukan dan fungsi uud nkri 1945 dalam sistem hukum nasional
Bab ii kedudukan dan fungsi uud nkri 1945 dalam sistem hukum nasionalBab ii kedudukan dan fungsi uud nkri 1945 dalam sistem hukum nasional
Bab ii kedudukan dan fungsi uud nkri 1945 dalam sistem hukum nasionalTutikDaryatni
 
Implementasi wawasan nusantara dibidang politik dan hukum
Implementasi wawasan nusantara  dibidang politik dan hukumImplementasi wawasan nusantara  dibidang politik dan hukum
Implementasi wawasan nusantara dibidang politik dan hukumnatal kristiono
 
Dialektika Sejarah UUD 1945 dan Piagam Jakarta
Dialektika Sejarah UUD 1945 dan Piagam JakartaDialektika Sejarah UUD 1945 dan Piagam Jakarta
Dialektika Sejarah UUD 1945 dan Piagam JakartaKurniawan Sukawangi
 
Wawasan nusantara kelompok 3
Wawasan nusantara kelompok 3Wawasan nusantara kelompok 3
Wawasan nusantara kelompok 3topan hasibuan
 
Pancasila sebagai dasar negara
Pancasila sebagai dasar negaraPancasila sebagai dasar negara
Pancasila sebagai dasar negarainasalsa
 
TUGAS PANCASILA BAB IX.pptx
TUGAS PANCASILA BAB IX.pptxTUGAS PANCASILA BAB IX.pptx
TUGAS PANCASILA BAB IX.pptxCitraMarghareta
 
TUGAS PPKN KELOMPOK 2 TERBARU.pptx
TUGAS PPKN KELOMPOK 2 TERBARU.pptxTUGAS PPKN KELOMPOK 2 TERBARU.pptx
TUGAS PPKN KELOMPOK 2 TERBARU.pptxnurulallizzwell1
 
PPT PERUMUSAN DAN PENGESAHAN UUD NRI 1945.pptx
PPT PERUMUSAN DAN PENGESAHAN UUD  NRI  1945.pptxPPT PERUMUSAN DAN PENGESAHAN UUD  NRI  1945.pptx
PPT PERUMUSAN DAN PENGESAHAN UUD NRI 1945.pptxsuwito19
 
Makalah Pancasila Sebagai Ideologi Negara
Makalah Pancasila Sebagai Ideologi NegaraMakalah Pancasila Sebagai Ideologi Negara
Makalah Pancasila Sebagai Ideologi Negaraspecial131
 
Implementasi nilai2 uud 1945 Jambi laksma TNI DR Yani Antariksa
Implementasi nilai2 uud 1945   Jambi laksma TNI DR Yani AntariksaImplementasi nilai2 uud 1945   Jambi laksma TNI DR Yani Antariksa
Implementasi nilai2 uud 1945 Jambi laksma TNI DR Yani AntariksaYani Antariksa
 

Similar to Pilar pilar kebangsaan pim4 (20)

WAWASAN KEBANGSAAN.pptx
WAWASAN KEBANGSAAN.pptxWAWASAN KEBANGSAAN.pptx
WAWASAN KEBANGSAAN.pptx
 
Bab 6 - Komitmen Kebangsaan Kolektif untuk Memperkuat NKRI.pptx
Bab 6 - Komitmen Kebangsaan Kolektif untuk Memperkuat NKRI.pptxBab 6 - Komitmen Kebangsaan Kolektif untuk Memperkuat NKRI.pptx
Bab 6 - Komitmen Kebangsaan Kolektif untuk Memperkuat NKRI.pptx
 
NKRI Harga Mati PPT
NKRI Harga Mati PPTNKRI Harga Mati PPT
NKRI Harga Mati PPT
 
Rpp ppkn sma xi bab 8 pertemuan 2
Rpp ppkn sma xi bab 8 pertemuan 2Rpp ppkn sma xi bab 8 pertemuan 2
Rpp ppkn sma xi bab 8 pertemuan 2
 
Bahan tayang diklatsar-wasbang-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-wasbang-gol iii-2018Bahan tayang diklatsar-wasbang-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-wasbang-gol iii-2018
 
PANCASILA SEBAGI DASAR NEGARA (1).docx
PANCASILA SEBAGI DASAR NEGARA (1).docxPANCASILA SEBAGI DASAR NEGARA (1).docx
PANCASILA SEBAGI DASAR NEGARA (1).docx
 
Makalah kuli ah
Makalah kuli ahMakalah kuli ah
Makalah kuli ah
 
Kelompok 2 civics
Kelompok 2 civicsKelompok 2 civics
Kelompok 2 civics
 
Tugas pendidikan pancasila dan kewarganegaraan
Tugas pendidikan pancasila dan kewarganegaraanTugas pendidikan pancasila dan kewarganegaraan
Tugas pendidikan pancasila dan kewarganegaraan
 
Bab ii kedudukan dan fungsi uud nkri 1945 dalam sistem hukum nasional
Bab ii kedudukan dan fungsi uud nkri 1945 dalam sistem hukum nasionalBab ii kedudukan dan fungsi uud nkri 1945 dalam sistem hukum nasional
Bab ii kedudukan dan fungsi uud nkri 1945 dalam sistem hukum nasional
 
Implementasi wawasan nusantara dibidang politik dan hukum
Implementasi wawasan nusantara  dibidang politik dan hukumImplementasi wawasan nusantara  dibidang politik dan hukum
Implementasi wawasan nusantara dibidang politik dan hukum
 
Dialektika Sejarah UUD 1945 dan Piagam Jakarta
Dialektika Sejarah UUD 1945 dan Piagam JakartaDialektika Sejarah UUD 1945 dan Piagam Jakarta
Dialektika Sejarah UUD 1945 dan Piagam Jakarta
 
Wawasan nusantara kelompok 3
Wawasan nusantara kelompok 3Wawasan nusantara kelompok 3
Wawasan nusantara kelompok 3
 
Materi Pancasila
Materi PancasilaMateri Pancasila
Materi Pancasila
 
Pancasila sebagai dasar negara
Pancasila sebagai dasar negaraPancasila sebagai dasar negara
Pancasila sebagai dasar negara
 
TUGAS PANCASILA BAB IX.pptx
TUGAS PANCASILA BAB IX.pptxTUGAS PANCASILA BAB IX.pptx
TUGAS PANCASILA BAB IX.pptx
 
TUGAS PPKN KELOMPOK 2 TERBARU.pptx
TUGAS PPKN KELOMPOK 2 TERBARU.pptxTUGAS PPKN KELOMPOK 2 TERBARU.pptx
TUGAS PPKN KELOMPOK 2 TERBARU.pptx
 
PPT PERUMUSAN DAN PENGESAHAN UUD NRI 1945.pptx
PPT PERUMUSAN DAN PENGESAHAN UUD  NRI  1945.pptxPPT PERUMUSAN DAN PENGESAHAN UUD  NRI  1945.pptx
PPT PERUMUSAN DAN PENGESAHAN UUD NRI 1945.pptx
 
Makalah Pancasila Sebagai Ideologi Negara
Makalah Pancasila Sebagai Ideologi NegaraMakalah Pancasila Sebagai Ideologi Negara
Makalah Pancasila Sebagai Ideologi Negara
 
Implementasi nilai2 uud 1945 Jambi laksma TNI DR Yani Antariksa
Implementasi nilai2 uud 1945   Jambi laksma TNI DR Yani AntariksaImplementasi nilai2 uud 1945   Jambi laksma TNI DR Yani Antariksa
Implementasi nilai2 uud 1945 Jambi laksma TNI DR Yani Antariksa
 

Recently uploaded

LAPORAN TRIWULAN I _JAN_MRT_PMI SLEMAN 2024 halamn 1-3.pdf
LAPORAN TRIWULAN I _JAN_MRT_PMI SLEMAN 2024 halamn 1-3.pdfLAPORAN TRIWULAN I _JAN_MRT_PMI SLEMAN 2024 halamn 1-3.pdf
LAPORAN TRIWULAN I _JAN_MRT_PMI SLEMAN 2024 halamn 1-3.pdfSarjuri Sleman
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptxHasmiSabirin1
 
Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptx
Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptxPresentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptx
Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptxIpinTriono
 
manajemen kearsipan subjek peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan din...
manajemen kearsipan subjek  peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan  din...manajemen kearsipan subjek  peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan  din...
manajemen kearsipan subjek peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan din...yennylampouw
 
Panduan Aplikasi ASIK pengelola program imunisasi
Panduan Aplikasi ASIK pengelola program imunisasiPanduan Aplikasi ASIK pengelola program imunisasi
Panduan Aplikasi ASIK pengelola program imunisasiixanzzz
 
UU Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua UU 6 Tahun 2014
UU Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua UU 6 Tahun 2014UU Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua UU 6 Tahun 2014
UU Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua UU 6 Tahun 2014FatihazmiSyihab
 
Rencana Kerja PMI DI Yogyakarta Tahun 2024
Rencana Kerja PMI DI Yogyakarta  Tahun 2024Rencana Kerja PMI DI Yogyakarta  Tahun 2024
Rencana Kerja PMI DI Yogyakarta Tahun 2024Sarjuri Sleman
 

Recently uploaded (7)

LAPORAN TRIWULAN I _JAN_MRT_PMI SLEMAN 2024 halamn 1-3.pdf
LAPORAN TRIWULAN I _JAN_MRT_PMI SLEMAN 2024 halamn 1-3.pdfLAPORAN TRIWULAN I _JAN_MRT_PMI SLEMAN 2024 halamn 1-3.pdf
LAPORAN TRIWULAN I _JAN_MRT_PMI SLEMAN 2024 halamn 1-3.pdf
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
 
Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptx
Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptxPresentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptx
Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptx
 
manajemen kearsipan subjek peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan din...
manajemen kearsipan subjek  peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan  din...manajemen kearsipan subjek  peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan  din...
manajemen kearsipan subjek peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan din...
 
Panduan Aplikasi ASIK pengelola program imunisasi
Panduan Aplikasi ASIK pengelola program imunisasiPanduan Aplikasi ASIK pengelola program imunisasi
Panduan Aplikasi ASIK pengelola program imunisasi
 
UU Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua UU 6 Tahun 2014
UU Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua UU 6 Tahun 2014UU Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua UU 6 Tahun 2014
UU Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua UU 6 Tahun 2014
 
Rencana Kerja PMI DI Yogyakarta Tahun 2024
Rencana Kerja PMI DI Yogyakarta  Tahun 2024Rencana Kerja PMI DI Yogyakarta  Tahun 2024
Rencana Kerja PMI DI Yogyakarta Tahun 2024
 

Pilar pilar kebangsaan pim4

  • 1. Perubahan Komitmen Konsistensi bersama Andri Tri Kuncoro, MA DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV 2016 | PUSDIKLAT KEMENDAGRI REG. BUKITTINGGI
  • 2. ANDRI TRI KUNCORO, MA lahir di SAMPANG, Senin, 19 April 1982 alumni S-2 Ilmu Politik UGM jabatan Widyaiswara Pertama pada Pusdiklat KDN Reg. Bukittinggi
  • 3. Mata Diklat ini membekali peserta dengan kemampuan mengaktualisasikan nilai dan semangat pilar-pilar kebangsaan dalam mengelola pelaksanaan kegiatan instansi melalui pembelajaran empat pilar kebangsaan.
  • 4. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu mengaktualisasikan Pilar-Pilar Kebangsaan dalam mengelola pelaksanaan kegiatan instansi.
  • 5. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat : 1) Menjelaskan pilar-pilar kebangsaan; 2) Mengintenalisasi pilar-pilar kebangsaan; 3) Mengaktualisasikan empat pilar kebangsaan dalam mengelola pelaksanaan kegiataan instansi;
  • 6. 1) Pilar- pilar kebangsaan 2) Internalisasi empat pilar kebangsaan dalam mengelola kegiatan instansi 3) Aktualisasi empat pilar kebangsaan dalam mengelola kegiatan instansi.
  • 7. mari kita mulai dari sini…. 5
  • 9. mari berorientasi pada makna jangan pada artifisial 2
  • 11. mata diklat ini adalah menggali makna orientasi kebangsaan kita 4
  • 12. o Bangsa yang besar adalah… o Hanya keledai yg … o Sejarah bukan sekedar rangkaian peristiwa, tapi… o Sejarah akan terulang dengan… Jas merah 5
  • 13. Apa yang membuat keanekaragaman etnis, budaya, ras dan agama yang menghuni wilayah kepulauan Nusantara dari Sabang hingga Merauke menjadi satu negara ?“
  • 15. Visitasi ke Situs Perang Kamang 1908 Rabu, 24 Februari 2016 Pelajaran apa yang kita dapatkan…?
  • 16. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijak- sanaan dalam permusyawaratan/perwakilan 5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
  • 17. Pandangan hidup bangsa Dasar Negara Republik Indonesia Ideologi Bangsa Indonesia Kepribadian bangsa Cita-cita dan tujuan yang akan dicapai bangsa
  • 18. Kebangsaan & Kesejahteraan INDOdi garis terluar Diskusi film “ Tanah Surga Katanya”
  • 20. • Sebagai Konstitusi Negara yaitu hukum yang lebih tinggi di Indonesia dan paling fundamental sifatnya karena merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya • Konstitusionalisme mengatur pelaksanaan rule of law (supremasi hukum) dalam hubungan individu dengan pemerintah dan antar lembaga pemerintah
  • 21. • Pengajuan permohonan uji materi atas undang- undang tahun 2003 - 2014 sebanyak 946 kasus, dan 141 di antaranya dikabulkan gugatannya oleh MK • Sejak 2001 - 2009 telah terdapat 4000 Peraturan Daerah dari 13 ribu peraturan daerah di seluruh Indonesia dibatalkan karena tidak memenuhi kualifikasi untuk diterapkan di masyarakat
  • 22. UUD 1945 Ketetapan MPR UU/ Perpu PP Perpres Perda Prov Perda Kab/Kota
  • 23. • Sebagai pelaksanaan Perjanjian Linggarjati 1946, pada 27 Desember 1949 lahirlah Republik Indonesia Serikat menggantikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. • Pada 3 April 1950, Natsir menyampaikan Mosi Integral kemudian pada 19 Mei 1950 diadakan perundingan pemerintah RIS dengan Republik Indonesia yang menghasilkan piagam kesepakatan kedua belah pihak membentuk sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. • Pada 15 Agustus 1950, Presiden Soekarno membacakan Piagam Pembentukan Negara Kesatuan, dan saat perayaan ulang tahun kelima proklamasi kemerdekaan, Presiden Soekarno mengumumkan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • 24. Bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya, adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia. Penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau- pulau Negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan Undang-undang. (13 Desember 1957)
  • 25. Kitab Sutasoma yang ditulis oleh Mpu Tantular pada abad XIV di masa Kerajaan Majapahit. Dalam kitab tersebut Mpu Tantular menulis: “Rwaneka dhatu winuwus Buddha Wiswa, Bhinnêki rakwa ring apan kena parwanosen, Mangka ng Jinatwa kalawan Siwatatwa tunggal,Bhinnêka tunggal ika tan hana dharma mangrwa” (Bahwa agama Buddha dan Siwa (Hindu) merupakan zat yang berbeda, tetapi nilai-nilai kebenaran Jina (Buddha) dan Siwa adalah tunggal. Terpecah belah, tetapi satu jua, artinya tak ada dharma yang mendua)
  • 26. • Secara dipakai dalam Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat yang dipimpin Bung Hatta pada 11 Februari 1950 berdasarkan rancangan yang dibuat oleh Sultan Hamid II (1913-1978) • Tulisan oleh para pendiri bangsa diberikan penafsiran baru karena dinilai relevan dengan keperluan strategis bangunan Indonesia merdeka yang terdiri dari beragam agama, kepercayaan, ideologi politik, etnis, bahasa, dan budaya • merupakan semboyan yang merupakan kesepakatan bangsa, yang ditetapkan dalam UUD 1945 Pasal 36A