Dokumen tersebut membahas sejarah perkembangan hukum kepailitan di Indonesia, mulai dari peraturan kolonial hingga Undang-Undang terbaru. Ia menjelaskan ketentuan-ketentuan penting dalam UU terkait subjek yang dapat dinyatakan pailit, persyaratan kepailitan, pengurusan harta pailit, dan perbedaan antara kepailitan dengan penundaan kewajiban pembayaran utang."

1. Sejarah Kepailitan
Faillisements Verordening (UU Kepailitan) (S.1905-217 jo
S.1906-348).
Berlaku hanya untuk golongan Eropa dan Timur Asing.
Aturan Peralihan UUD;
Krisis moneter 1998 - Perubahan atas UU Kepailitan: Peraturan
pemerintah Pengganti Undang2 (Perpu) No.1 Tahun 1998
Tentang Perubahan atas UU Kepailitan (2 pasal: 1)pokok2
perubahan dan tambahan; dan 2)saat berlakunya UU
pengganti, yaitu 120 hari sejak Perpu diundangkan.
Tahun 2004: UU No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban membayar Utang.

2. UU No.37 tahun 2004
Kepailitan; Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang (PKPU).
Pengertian kepailitan: Sita umum atas semua
kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan
pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah
pengawasan Hakim Pengawas sbgmn diatur dal UU
ini. Pasal 1(1);
Black’s Law Dictionary: “Bankrupt is the state or
condition of a person (individual, partnership,
corporation, municipality) who is unable to pay its
debt as they are, or become due.”

3. Dikaitkan dengan ketidakmampuan untuk membayar
(insolvent);
Insolvent tidak automatis mengakibatkan pailit (tidak
seperti di US)-butuh pernyataan pengadilan;
Harus ada tindakan nyata untuk mengajukan:
sukarela oleh debitur sendiri atau pihak ketiga
(seorang kreditur atau lebih, kejaksaan, jika debitur
adl bank pemohonnya adl BI, jika debitur perusahaan
efek pemohonnya adalah Badan Penyelenggara
PM).

4. Persyaratan Kepailitan
Sejak putusan pernyataan pailit oleh
pengadilan (Pengadilan Niaga): berlakulah
ketentuan Ps.1131 KUHPer.
Persyaratan Kepailitan:
Debitur mempunyai dua atau lebih kreditur;
Debitur tidak membayar sedikitnya satu utang
yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
Dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan;
Permohonan sendiri atau permohonan satu
atau lebih krediturnya.

5. Subyek Kepailitan
Mereka Yang dapat dinyatakan pailit:
Orang perorangan;
Perserikatan - perserikatan dan Perkumpulan
- perkumpulan tidak berbadan hukum;
Perseroan, perkumpulan, koperasi maupun
yayasan yang berbadan hukum;
Harta peninggalan.

6. Pihak yang berwenang
mengajukan permohonan Pailit
Debitur sendiri;
Atas permintaan seorang atau lebih krediturnya;
Kejaksaan untuk kepentingan umum. Kepentingan umum yang
dimaksud disini adalah:
 Debitur melarikan diri;
 Debitur menggelapkan bagian dari harta kekayaan;
 Debitur memiliki hutang kepada BUMN yang menghimpun dana dari
masyarakat;
 Debitur memiliki hutang yang berasal dari penghimpunan dana dari
masyarakat luas;
 Debitur tidak beritikad baik dalam menyelesaikan masalah piutang
yang telah jatuh tempo.

7. Hukum Acara yang Berlaku
“..kecuali ditentukan lain dengan
Undang2, hukum acara perdata yang
berlaku diterapkan pula terhadap
Pengadilan Niaga…”.

8. Jangka Waktu Proses Peradilan
Kelebihan dari UU Kepailitan yang baru:
jangka waktu yang ditentukan UU (tidak
berkepanjangan);
Ps.4,6,8,9,10,287 dan 288 UU Kepailitan;
Sejak pendaftaran permohonan-
pengumuman putusan kepailitan:34 hari;
Pendaftaran permohonan kasasi-
pengumuman putusan kasasi: 40 hari.

9. Usaha Banding
Tidak ada tingkat banding;
Terhadap putusan Pengadilan Niaga
tingkat pertama, khususnya mengenai
permohonan pernyataan pailit dan
penundaan kewajiban pembayaran
utang, hanya dapat diajukan kasasi
pada MA.

10. Peninjauan Kembali
Peninjauan kembali untuk putusan
pernyataan pailit yg telah berkekuatan
hukum tetap, dengan syarat:
– Terdapat bukti tertulis penting, yang bila
diketahui pd tahap sidang sebelumnya
akan menghasilkan putusan yang berbeda;
– Pengadilan Niaga telah melakukan
kesalahan berat dalam penerapan hukum.

11. Sifat Dapat Dilaksanakan
Lebih Dahulu
UU mewajibkan kurator kepailitan untuk
melaksanakan segala tugas dan
wewenangnya untuk mengurus dan
membereskan harta pailit terhitung sejak
putusan dijatuhkan walaupun terhadap
putusan itu diajukan upaya hukum atau
putusan itu dikoreksi atau dibatalkan oleh
suatu putusan yang secara hirarkis lebih
tinggi.

12. Penyitaan oleh Kreditur
Selama Sidang Berlangsung
Sebelum putusan pernyataan pailit belum ditetapkan,
setiap kreditur atau kejaksaan dapat mengajukan
permohonan kepada pengadilan untuk:
Meletakkan sita jaminan thd sebagian atau seluruh
kekayaan debitur;
Menunjuk kurator sementara untuk:
Mengawasi pengelolaan usaha debitur;
Mengawasi pembayaran kepada kreditur, pengalihan
atau penggunaan kekayaan debitur yang
memerlukan persetujuan kurator.

13. Harta Pailit
Kekayaan debitur yang ada pd saat
pernyataan pailit dijatuhkan dan meliputi
seluruh kekayaan yang diperoleh
selama kepailitan berlangsung.

14. Akibat Hukum Pernyataan
Pailit
Kepailitan mengakibatkan debitur pailit
kehilangan hak perdatanya untuk menguasai
dan mengurus harta kekayaan yang telah
dimasukan dlm harta pailit;
Setiap dan seluruh perjanjian antara debitur
pailit dgn pihak ketiga sesudah pernytaan
pailiy, tidak dapat dibayar dari harta pailit,
kecuali perikatan itu mendatangkan
keuntungan bagi harta kekayaan.

15. Hak Retensi
Hak yang diberikan kepada kreditur
untuk menahan kebendaan milik debitur
hingga dibayarkan utang oleh debitur,
tidak akan hapus dengan putusan
pernyataan kepailitan.

16. Pengurusan Harta Pailit
Kurator;
Hakim Pengawas;
Panitia Kreditur.

17. Kurator
Tidak ada definisi;
Pihak yang berhak melakukan pengurusan
atas harta kekayaan debitur pailit untuk
melindungi kepentingan debitur pailit sendiri
atau pihak ketiga;
“…seluruh gugatan hukum yang bersumber
pada hak dan kewajiban harta kekayaan
debitur pailit, harus diajukan thd atau oleh
kurator..”

18. Kurator diangkat oleh Pengadilan bersamaan
dgn putusan pernyataan kepailitan;
Jika kreditur tidak menentukan kurator: Balai
Harta Peninggalan (BHP) bertindak sbg
kurator;
Kurator: a)perorangan atau persekutuan
perdata yang berdomisili di Ind dan
mempunyai keahlian khusus untuk mengurus
dan membereskan harta pailit; dan b)
terdaftar di Depkeh.

19. Hakim Pengawas
Hakim Pengawas bertugas mengawasi
pengurusan dan pemberesan harta
pailit;

20. Panitia Kreditur
�Memberikan nasehat kepada kurator
(memeriksa pembukuan dan surat2,
mengadakan rapat para kreditur);
�Terdiri dari 1-3 orang;
�Panitia kreditur sementara: selama
belum ada penetapan panitia kreditur
tetap;
�Panitia kreditur tetap.

21. Tindakan Hukum terhadap
Debitur Pailit
Paksa Badan:
Dinyatakan dalam putusan pailit atau segera setelah putusan;
Diajukan oleh Hakim pengawas, kurator, seorang kreditur atau
lebih setelah mendengar hakim pengawas.
Penahan dilakukan oleh Kejaksaan;
Dimasukan dalam tahanan atau rumah debitur sendiri di bwh
pengawasan pejabat ttt;
30 hari sejak diperintahkan, perpanjangan 30 hari (setelah
mendengar hakim pengawas), perpanjangan selanjutnya dgn
prosedur yang sama selama2nya 30 hari

22. Alasan Paksa Badan
Melanggar:
Meninggalkan tempat tinggal tanpa izin hakim
pengawas;
Wajib menghadap di muka hakim pengawas jika
dipanggil untuk memberikan keterangan2;
Upaya debitur:
Dengan atau tanpa uang jaminan berjanji akan
datang pada panggilan pertama. Jika tidak hadir
maka uang menjadi bagian keuntungan harta pailit.

23. Pencocokan Utang
Hakim pengawas menentukan batas akhir pengajuan
utang, hari, tanggal dan tempat rapat kreditur
melakukan pencocokan utang;
Kreditur harus memasukan sifat dan jumlah piutang,
bukti2 dan pernyataan ttg ada tidaknya hak istimewa,
gadai, hipotik, hak tanggungan, hak agunan lain,
termasuk hak retensi (kreditur dgn hak istimewa,
kreditur preferen dan kreditur konkuren).
Debitur wajib datang dalam rapat pencocokan utang.

24. Pemberesan dan penjualan
harta pailit
Kurator melakukan pemberesan dan
penjualan harta pailit dengan
pengawasan hakim pengawas;
Penjualan dilakukan di muka umum
kecuali mendapat izin lain dari hakim
pengawas;

25. Rehabilitasi
Setelah kepailitan, debitur dapat
mengajukan rehabilitasi ke pengadilan
yang dulu memeriksa dan menjatuhkan
putusan kepailitan dengan mengajukan
bukti pembayaran semua kreditur;
Rehabilitasi tidak automatis diberikan,
harus ada permohonan dari debitur atau
ahli waris.

26. Pembatalan Putusan dan
Pencabutan Kepailitan
Pembatalan putusan:
Berdasarkan kasasi atau peninjauan
kembali;
Harus disampaikan kepada Panitera
Pengadilan yang akan menyampaikan
kpd kurator dan debitur;
Kurator mengumumkan dalam surat-
surat kabar.

27. Pencabutan kepailitan:
Atas anjuran hakim pengawas;
Setelah mendengar panitia kreditur atau
setelah mendengar debitur pailit.

28. Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (PKPU)
Dimohonkan secara sukarela oleh debitur setelah keadaan
insolvensi (tidak mampu membayar hutang);
Terhadap utang2 dari kreditur konkuren;
PKPU ditetapkan oleh hakim pengadilan;
Prosedur permohonan PKPU=prosedur kepailitan;
Melampirkan rencana perdamaian: melakukan pembayaran
keseluruhan atau sebagian atau penjadwalan kembali
utang2nya;
Jika seluruh kreditur menyetujui rencana perdamaian: hasilnya
perdamaian;
Jika tidak disetujui: pemohon PKPU dinyatakan pailit.

29. Lanjutan …
PKPU diajukan oleh debitur yang memiliki lebih dari 1 kreditur atau oleh
kreditur dengan ketentuan:
 debitur yang tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat
melanjutkan membayar utang – utangnya yang sudah jatuh tempo dan
dapat ditagih dapat memohon PKPU dengan maksud untuk
mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran
sebagian atau seluruh utang kepada kreditur;
 Kreditur yang memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan
membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat
memohon agara debitur diberi PKPU untuk memungkinkan debitur
mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran
sebagian atau seluruh utangnya kepada krediturnya.

30. Dalam hal debiturnya pada PKPU
Bank, maka PKPU hanya dapat diajukan oleh Bank
Indonesia;
Perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan
penjaminan, maka PKPU hanya dapat diajukan oleh
Badan Pengawas Pasar Modal;
Perusahaan Asuransi, perusahaan reasuransi, dana
pensiun, dan Badan usaha Milik Negara yang
bergerak dalam bidang kepentingan publik, maka
permohonan PKPU hanya dapat diajukan oleh
Menteri Keuangan

31. Macam – macam PKPU
Penundaan sementara
kewajiban pembayaran utang;
Penundaan sementara
kewajiban pembayaran yang
bersifat tetap

32. Pengadilan Niaga
Pengadilan Niaga merupakan bagian
dari peradilan umum;
Diberi kewenangan khusus untuk
menangani perkara yg berhubungan
dengan kepailitan dan PKPU;
Lokasi sementara di PN Jakpus sampai
ada pembentukan lebih lanjut oleh
Keppres;

33. Pasal 303 UUKepailitan :
“Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan
menyelesaikan permohonan pernyataan pailit
dari para pihak yang terikat perjanjian yang
memuat klausula arbitrase, sepanjang utang
yang menjadi dasar permohonan pernyataan
pailit telah memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Ps 2(1) UU
ini.”

34. Perbedaan Kepailitan dengan PKPU
NO PEMBEDA KEPAILITAN PKPU
1 KEWENANGAN TERHADAP
HARTA
KEWENANGAN DEBITUR HILANG YG
MENYANGKUT KEPENGURUSAN
HARTA PAILIT, DIGANTI OLEH
KURATOR
DEBITUR TIDAK KEHILANGAN HAK
MENGURUS, TETAPI
DIDAMPINGI/DISETUJUI OLEH
PENGURUS.
2 BATAS WAKTU DALAM KEPAILITAN TIDAK ADA BATAS
WAKTU TERTENTU UTK
PENYELESAIAN PROSES KEPAILITAN
DALAM PKPU DIBATASI WAKTU 270 HARI
HARUS SELESAI, JIKA TIDAK SELESAI
DAN TIDAK TERCAPAI PERDAMAIAN,
MAKA DEMI HUKUM DEBITUR
DINYATAKAN PAILIT.
3 PIHAK YG DPT MENGAJUKAN
PERMOHONAN
a. DEBITUR
b. KREDITUR
c. BI
d. KEMENKEU
e. BAPEPAM
f. KEJAKSAAN
a. DEBITUR
b. KREDITUR
c. BI
d. KEMENKEU
e. BAPEPAM
4 PIHAK YG MELAKUKAN
PENGURUSAN HARTA
KURATOR (PASAL 1 ANGKA 5, PASAL
15 AYAT (1), DAN PASAL 16 UU K-PKPU
TIDAK ADA KURATOR, PENGURUS
DIDAMPINGI DEBITOR (PASAL 225 AYAT
(2) DAN AYAT (3) UU K-PKPU
5 UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN ATAS
PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT,
DPT DIAJUKAN KASASI DAN PK KE
MAHKAMAH AGUNG (PASAL 11 AYAT
(1) DAN PASAL 14 UU K-PKPU)
TERHADAP PUTUSAN PKPU TIDAK
DAPAT DIAJUKAN UPAYA HUKUM
APAPUN (PASAL 235 AYAT (1) UU
KEPAILITAN.
6 JANGKA WAKTU
PENANGGUHAN
90 HARI YANG DILANJUTKAN DENGAN
PEMBERESAN
270 HARI YANG DILANJUTKAN DENGAN
KEPAILITAN
7 FUNGSI PERDAMAIAN PERDAMAIAN SEBAGAI CARA
PENYELESAIAN PEMBAYARAN
PERDAMAIAN SEBAGAI
RESTRUKTURISASI UTANG
DIREKTUR DAN KOMISARIS DALAM
JANGKA WAKTU 5 TAHUN SETELAH
KEPAILITAN TIDAK BOLEH MENDUDUKI
JABATAN DI PERUSAHAAN LAIN
DIREKTUR DAN KOMISARIS TETAP
BOLEH MENDUDUKI JABATAN
SELANJUTNYA
34