Bahan mata kuliah Hukum Acara Perdata

1. E K S E K U S I
HUKUM ACARA PERDATA
Oleh:
Idik Saeful Bahri, S.H.,M.H.

2. A. Pengertian
Eksekusi adalah melaksanakan secara paksa (upaya hukum paksa) putusan
Pengadilan dengan bantuan kekuatan umum.
B. Asas Eksekusi
 Menjalankan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Pengecualian terhadap
azas ini, diantaranya adalah :
 Pelaksanaan putusan lebih dulu (uitvoerbaar bij voorraad, Pasal 180 ayat (1)
HIR).
 Pelaksanaan putusan provisi (Pasal 180 ayat (1) HIR).
 Akta Perdamaian → Berdasarkan Akta Perdamaian, Undang-Undang
menempatkan Akta perdamaian yang dibuat dipersidangan tak ubahnya
seperti putusan yang b.h.t. (Pasal 130 HIR).
 Eksekusi terhadap Grosse Akta (Pasal 224 HIR).
Pengertian dan Asas Eksekusi

3.  Putusan tidak dijalankan secara suka rela.
→ Putusan tidak dijalankan atau dipatuhi oleh pihak yang kalah baik sebagian ataupun seluruhnya.
 Putusan mengandung amar comdemnatoir. Ciri/ indikator yang menentukan suatu putusan bersifat
comdemnatoir, yaitu dalam amar atau diktum putusan terdapat perintah yang menghukum pihak yang
kalah, yang dirumuskan dalam kalimat :
Menghukum atau memerintahkan “menyerahkan” suatu barang
Menghukum atau memerintahkan “pengosongan” sebidang tanah atau rumah.
Menghukum atau memerintahkan “melakukan” suatu perbuatan tertentu.
Menghukum atau memerintahkan “penghentian” suatu perbuatan atau keadaan.
Menghukum atau memerintahkan “pembayaran” sejumlah uang
LANJUTAN…

4.  Eksekusi atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan (Pasal 195 ayat (1) HIR).
 Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan dan memimpin jalannya eksekusi.
 Kewenangan memerintahkan dan memimpin eksekusi yang ada pada Ketua Pengadilan Negeri adalah
secara ex officio.
 Perintah eksekusi dikeluarkan Ketua Pengadilan Negeri berbentuk Surat Penetapan (beschikking).
 Yang diperintahkan menjalankan eksekusi ialah panitera atau juru sita Pengadilan Negeri.
LANJUTAN…

5. 1.Eksekusi Riil
 Penyerahan barang
 Pengosongan
 Pembongkaran
 Melakukan suatu perbuatan.
2. Pembayaran sejumlah uang
Macam eksekusi menurut
sifatnya

6. 1. Eksekusi Riil
 Sumber hukum yang dipersengketakan lebih kompleks
 Eksekusi riil hanya mungkin terjadi berdasar putusan pengadilan :
o Yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau
o Yang bersifat dijalankan lebih dulu (uitvoerbaar bij voorraad) atau
o yang berbentuk provisi atau
o yang berbentuk akta perdamaian disidang pengadilan.
2. Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang
 Sumber hukum yang dipersengketakan terbatas
 Eksekusi pembayaran sejumlah uang tidak hanya didasar atas putusan pengadilan, tetapi dapat juga didasarkan atas
bentuk akta tertentu yang oleh undang-undang disamakan nilainya dengan putusan yang memperoleh kekuatan hukum
yang tetap :
o grosse akta pengakuan hutang;
o Sertifikat Hak Tanggungan dan
o Jaminan fidusia.
Perbedaan Eksekusi Riil dg Pembayaran
sejumlah uang

7. D.1. EKSEKUSI RIIL TERHADAP PUTUSAN YANG TELAH BHT, AKTA PERDAMAIAN PENGADILAN.
1. Adanya permohonan dari Pemohon (Pihak yang menang) dalam hal putusan telah berkekuatan hukum tetap baik
putusan tingkat Pengadilan Negeri yang diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara, putusan perdamaian,
putusan verstek yang terhadapnya tidak diajukan verzet atau banding, putusan Pengadilan Tinggi yang diterima oleh
kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi dan putusan Mahkamah Agung dalam hal Kasasi
2. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan Penetapan aanmaning/teguran terhadap pihak yang kalah untuk
melaksanakan isi putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah pihak yang
kalah dipanggil untuk ditegur(8 hari adalah batas maksimum (Pasal 196 HIR atau Pasal 207 RBG). → dibuat berita
acara aanmaning.
TATA CARA PELAKSANAAN EKSEKUSI.

8. 3. Apabila pihak yang kalah setelah ditegur tidak mau menjalankan putusan, Ketua
pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan perintah eksekusi sesuai amar
dalam putusan, dimana perintah menjalanan eksekusi ditujukan kepada Panitera
atau Jurusita dan dalam pelaksanaannya apabila diperlukan dapat meminta
bantuan kekuatan umum. →Dibuat berita acara pelaksanaan isi putusan.
D.2. EKSEKUSI RIIL TERHADAP PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) dan
PUTUSAN PROVISI
1. Adanya permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri dari pihak yang menang
dalam hal salah satu amar putusan dinyatakan serta merta (uitvoerbaar bij
voorraad), dimana putusan/perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap.
Lanjutan…

9. 2. Selanjutnya apabila putusan/perkara masih dalam upaya hukum banding, maka sebelum putusan tersebut
dijalankan, dimohonkan terlebih dahulu izin kepada Ketua Pengadilan Tinggi, apabila putusan/perkara masih
dalam upaya hukum Kasasi, maka izin untuk pelaksanaan putusannya dimohonkan terlebih dahulu kepada
Ketua Mahkamah Agung.
3. Setelah izin keluar, maka proses eksekusi mengikuti proses seperti yang telah dibahas diatas.
4. Dalam pelaksanaan eksekusi putusan serta merta ada syarat yang harus dipenuhi yaitu adanya pemberian
jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidakmenimbulkan kerugian pada
pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan
sebelumnya (SEMA NO. 3 Tahun 2000 Jo. SEMA No. 4 Tahun 2001).
Lanjutan…

10. D.3. EKSEKUSI PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG TERHADAP PUTUSAN YANG TELAH
BHT, AKTA PERDAMAIAN PENGADILAN.
1.Proses pelaksanaan isi putusan pembayaran sejumlah uang mengikuti sebagaimana point
D.1. punt 1 s/d 2.
2.Selanjutnya setelah pihak yang kalah diaanmaning dan apabila tidak juga melaksanakan isi
putusan, maka Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan perintah untuk lelang
eksekusi, dimana perintah ditujukan kepada Panitera atau Jurusita dan dalam
pelaksanaannya dibantu oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang).
3.Sebelum mengeluarkan penetapan Perintah Lelang eksekusi, Ketua Pengadilan Negeri
berdasarkan permohonan Pemohon terlebih dahulu menyita eksekusi obyek yang akan
dilelang (Pasal 197 ayat (1) HIR), apabila dalam putusan telah ada sita atau CB, maka CB
secara otomatis menjadi Sita eksekusi.
4.selanjutnya dalam proses dan tata cara lelang mengikuti aturan yang diatur oleh
Peraturan menteri Keuangan (Permenkeu) N0.93/PMK.06/2010.
Lanjutan…

11. D.4. EKSEKUSI TERHADAP GROSSE AKTAPENGAKUAN HUTANG
1. Kreditur pemegang grosse atas pengakuan hutang yang berkepala “Demi Keadilan
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dapat langsung memohon eksekusi kepada
Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan dalah hal debitur ingkar janji.
2. Berdasarkan permohonan dari kreditur dalam hal debitur ingkar janji Ketua Pengadilan
Negeri mengeluarkan Penetapan aanmaning/teguran agar dalam jangka waktu 8
(delapan) hari setelah ditegur debitur/Termohon Eksekusi memenuhi kewajibannya
kepada kreditur/Pemohon Eksekusi (8 hari adalah batas maksimum (Pasal 196 HIR atau
Pasal 207 RBG). → dibuat berita acara aanmaning.
3. Selanjutnya proses eksekusi mengikuti point D.3 point 2 s/d 4.
4. Eksekusi berdasarkan grosse akta pengakuan hutang hanya dapat dilaksanakan, apabila
debitur sewaktu ditegur membenarkan jumlah hutangnya.
5. Apabila debitur membantah jumlah hutang tersebut dan besarnya hutang menjadi tidak
fixed, maka eksekusi tidak bisa dilanjutkan. Kreditur, yaitu bank untuk dapat mengajukan
tagihannya harus melalui suatu gugatan.
Lanjutan…

12. D.5. EKSEKUSI TERHADAP HAK TANGGUNGAN
1. Eksekusi Hak Tanggungan dilaksanakan seperti eksekusi pembayaran sejumlah uang terhadap
putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap.
2. Eksekusi dimulai dengan teguran dan berakhir dengan pelelangan yang dibebani Hak Tanggungan.
3. Setelah dilakukan pelelangan terhadap objek yang dibebani Hak Tanggungan dan uang hasil lelang
diserahkan kepada Kreditur, maka Hak Tanggungan yang membebani obyek tersebut akan diroya
dan diserahkan kepada pembeli lelang secara bersih dan bebas dari semua beban.
4. Apabila Debitur/Terlelang tidak mau menyerahkan obyek yang telah dilelang, maka berlaku
ketantuan yang terdapat dalam Pasal 200 ayat (1) HIR.
5. Selanjutnya berdasarkan Pasal 200 ayat (1) HIR, pembeli lelang dapat memohon kepada Ketua
Pengadilan Negeri untuk melaksanakan eksekusi pengosongan terhadap obyek lelang yang telah
dibelinya dari penghunian debitur/Termohon Eksekusi atau siapapun yang mendapat hak dari
padanya serta barang-barang yang ada didalamnya.
6. sebagai tindak lanjut dari permohonan tersebut, selanjutnya diproses eksekusi sebagaimana
eksekusi riil terhadap Putusan BHT.
Lanjutan…

13. D.6. EKSEKUSI TERHADAP JAMINAN FIDUSIA
1. Mengenai Fidusia diatur dalam Undang-undang No. 42 tahun 1999.
2. Prosedur dan tata cara eksekusi dilakukan seperti dalam eksekusi Hak Tanggungan.
 Bahwa, selain eksekusi terhadap Putusan Pengadilan ada juga eksekusi terhadap putusan diluar pengadilan
misalnya yaitu Putusan P4D, P4P serta putusan Arbitrase.
 Putusan P4D dan P4P diatur dan dilaksanakan oleh Peradilan Hubungan Industrial.
 Putusan Arbitrase nasional baik yang adhoc maupun yang institusional yang tidak dilaksanakan secara
sukarela oleh Termohon, dapat diajukan pelaksanaan putusannya ke Pengadilan Negeri dimana
Termohon berdomisili.
 Putusan Abitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekuatur dari
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Lanjutan…