SlideShare a Scribd company logo
1 of 8
KEPAILITAN
&
PKPU
1.Erick tri pamongkas – 272
2. Satria Adi Wicaksono-305
3. Abdullah Aminudin-276
4. Dhafin Abda-319
5. Rizky-292
6. M ryan ap-295
⋅ APA ITU
KEPAILITAN? ⋅
berdasarkan Pasal 1 nomor (1) Undang-Undang nomor 37 Tahun
2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang (biasa disebut “UU Kepailitan“), Kepailitan adalah Sita awam
atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan serta pemberesannya dilakukan sang
kurator dibawah supervisi Hakim Pengawas.
PKPU adalah singkatan dari Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang. Sama halnya
dengan pailit, PKPU dipergunakan sebagai
upaya penyelesaian masalah finansial oleh
kedua belah pihak terlibat sebelum
meningkat menjadi konflik yang lebih berat.
Simak lebih lanjut di bawah
⋅ PKPU ⋅
EFEK PKPU KEPADA
BADAN HUKUM
● Kepailitan dapat mengakibatkan kewenangan
berbuat debitur pailit menjadi lebih terbatas,
khususnya pada bidang harta kekayaan. Kewenangan
untuk mengurus dan membereskan hartanya
berpindah ke kurator dan debitur pailit hanya dapat
melakukan perbuatan hukum dalam bidang harta
kekayaan, apabila perbuatannya tersebut
memberikan suatu keuntungan yang dapat
menambah harta pailit.Pada perbuatan hukum yang
dianggap dapat merugikan kreditur atau mengurangi
harta pailit, kurator dapat meminta pembatalan
perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh debitur
1 3
Debitor mempunyai utang pada
Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
atau badan usaha lain yang
menghimpun dana dari masyarakat
2
DEBITOR MENGELAPKAN
BAGIAN HARTA KEGELAPAN
4
debitor mempunyai utang yang berasal
dari penghimpunan dana dari
masyarakat luas
⋅ PIHAK PIHAK YANG DAPAT
MENGAJUKAN KEPAILITAN ⋅
DEPITOR MELARIKAN
DIRI
PERBEDAAN
KEPAILITAN & PKPU
● Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan”), kepailitan adalah
sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya
dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.Sedangkan, PKPU
sendiri tidak diberikan definisi oleh UU Kepailitan
Pengadilan Niaga adalah Pengadilan Khusus
yang dibentuk di lingkungan peradilan umum
yang berwenang memeriksa, mengadili dan
memberi putusan terhadap perkara kepailitan
dan penundaan kewajiban dan pembayaran
utang.
PENGADILAN
NIAGA
KEDUDUKAN NIAGA
● Kedudukan pengadilan niaga di Indonesia merupakan pengadilan khusus
untuk memeriksa dan memutuskan perkara di bidang perniagaan.

More Related Content

Similar to hukum bisnis.pptx

Asas Tujuan & Pemohon Pailit
Asas Tujuan & Pemohon Pailit Asas Tujuan & Pemohon Pailit
Asas Tujuan & Pemohon Pailit alsalcunsoed
 
Hukum & etika bisnis bagi PT dan BUMN
Hukum & etika bisnis bagi PT dan BUMNHukum & etika bisnis bagi PT dan BUMN
Hukum & etika bisnis bagi PT dan BUMNNanda_khalisa
 
EMLI Training-Hak Pemegang Jaminan dalam Kepailitan dan Pembubaran-Presented ...
EMLI Training-Hak Pemegang Jaminan dalam Kepailitan dan Pembubaran-Presented ...EMLI Training-Hak Pemegang Jaminan dalam Kepailitan dan Pembubaran-Presented ...
EMLI Training-Hak Pemegang Jaminan dalam Kepailitan dan Pembubaran-Presented ...EMLI Indonesia
 
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Leks&Co
 
materi kepailitan tentang lelang di masa insolvensi.pptx
materi kepailitan tentang lelang di masa insolvensi.pptxmateri kepailitan tentang lelang di masa insolvensi.pptx
materi kepailitan tentang lelang di masa insolvensi.pptxakbarhidayatullah8
 
EMLI Training-Presentasi Restrukturisasi Hutang Dalam Project Pertambangan
EMLI Training-Presentasi Restrukturisasi Hutang Dalam Project PertambanganEMLI Training-Presentasi Restrukturisasi Hutang Dalam Project Pertambangan
EMLI Training-Presentasi Restrukturisasi Hutang Dalam Project PertambanganEMLI Indonesia
 
Hak kebendaan bersifat jaminan
Hak kebendaan bersifat jaminanHak kebendaan bersifat jaminan
Hak kebendaan bersifat jaminanamanda lubis
 
1. hbl, clara monalisa, hapzi ali, hukum bisnis, moratorium hutang pkpu dan b...
1. hbl, clara monalisa, hapzi ali, hukum bisnis, moratorium hutang pkpu dan b...1. hbl, clara monalisa, hapzi ali, hukum bisnis, moratorium hutang pkpu dan b...
1. hbl, clara monalisa, hapzi ali, hukum bisnis, moratorium hutang pkpu dan b...claramonalisa09
 
Kepailitan dan PKPU pada Koperasi
Kepailitan dan PKPU pada KoperasiKepailitan dan PKPU pada Koperasi
Kepailitan dan PKPU pada Koperasihenra saragih
 
Hbl 1,mei ika, hapzi ali, hukum bisnis, mercu buana
Hbl 1,mei ika, hapzi ali, hukum bisnis, mercu buanaHbl 1,mei ika, hapzi ali, hukum bisnis, mercu buana
Hbl 1,mei ika, hapzi ali, hukum bisnis, mercu buanaMeikaSihombimg
 
Makalah hukum dagang tentang kepailitan
Makalah  hukum dagang tentang kepailitanMakalah  hukum dagang tentang kepailitan
Makalah hukum dagang tentang kepailitanLarasati Luthpy
 
Pengurusan Budel Pailit dalam Praktek
Pengurusan Budel Pailit dalam PraktekPengurusan Budel Pailit dalam Praktek
Pengurusan Budel Pailit dalam Praktekalsalcunsoed
 
Hbl,arifatur rihadah, moratorium hutang (pkpu) dan bpr, universitas mercu bua...
Hbl,arifatur rihadah, moratorium hutang (pkpu) dan bpr, universitas mercu bua...Hbl,arifatur rihadah, moratorium hutang (pkpu) dan bpr, universitas mercu bua...
Hbl,arifatur rihadah, moratorium hutang (pkpu) dan bpr, universitas mercu bua...rifaaa_092
 
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar alsalcunsoed
 
3.Hk-Perikatan_22.ppt
3.Hk-Perikatan_22.ppt3.Hk-Perikatan_22.ppt
3.Hk-Perikatan_22.pptOSISSPENTIBEL
 
EMLI Training-Default and Bankcruptcy-By: Rizky Dwinanto, S.H., M.H.-Partner ...
EMLI Training-Default and Bankcruptcy-By: Rizky Dwinanto, S.H., M.H.-Partner ...EMLI Training-Default and Bankcruptcy-By: Rizky Dwinanto, S.H., M.H.-Partner ...
EMLI Training-Default and Bankcruptcy-By: Rizky Dwinanto, S.H., M.H.-Partner ...EMLI Indonesia
 

Similar to hukum bisnis.pptx (20)

Asas Tujuan & Pemohon Pailit
Asas Tujuan & Pemohon Pailit Asas Tujuan & Pemohon Pailit
Asas Tujuan & Pemohon Pailit
 
Hukum Kepailitan
Hukum Kepailitan Hukum Kepailitan
Hukum Kepailitan
 
Hukum & etika bisnis bagi PT dan BUMN
Hukum & etika bisnis bagi PT dan BUMNHukum & etika bisnis bagi PT dan BUMN
Hukum & etika bisnis bagi PT dan BUMN
 
EMLI Training-Hak Pemegang Jaminan dalam Kepailitan dan Pembubaran-Presented ...
EMLI Training-Hak Pemegang Jaminan dalam Kepailitan dan Pembubaran-Presented ...EMLI Training-Hak Pemegang Jaminan dalam Kepailitan dan Pembubaran-Presented ...
EMLI Training-Hak Pemegang Jaminan dalam Kepailitan dan Pembubaran-Presented ...
 
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
 
materi kepailitan tentang lelang di masa insolvensi.pptx
materi kepailitan tentang lelang di masa insolvensi.pptxmateri kepailitan tentang lelang di masa insolvensi.pptx
materi kepailitan tentang lelang di masa insolvensi.pptx
 
EMLI Training-Presentasi Restrukturisasi Hutang Dalam Project Pertambangan
EMLI Training-Presentasi Restrukturisasi Hutang Dalam Project PertambanganEMLI Training-Presentasi Restrukturisasi Hutang Dalam Project Pertambangan
EMLI Training-Presentasi Restrukturisasi Hutang Dalam Project Pertambangan
 
Keadaan hukum
Keadaan hukumKeadaan hukum
Keadaan hukum
 
Hak kebendaan bersifat jaminan
Hak kebendaan bersifat jaminanHak kebendaan bersifat jaminan
Hak kebendaan bersifat jaminan
 
1. hbl, clara monalisa, hapzi ali, hukum bisnis, moratorium hutang pkpu dan b...
1. hbl, clara monalisa, hapzi ali, hukum bisnis, moratorium hutang pkpu dan b...1. hbl, clara monalisa, hapzi ali, hukum bisnis, moratorium hutang pkpu dan b...
1. hbl, clara monalisa, hapzi ali, hukum bisnis, moratorium hutang pkpu dan b...
 
Kepailitan dan PKPU pada Koperasi
Kepailitan dan PKPU pada KoperasiKepailitan dan PKPU pada Koperasi
Kepailitan dan PKPU pada Koperasi
 
Hbl 1,mei ika, hapzi ali, hukum bisnis, mercu buana
Hbl 1,mei ika, hapzi ali, hukum bisnis, mercu buanaHbl 1,mei ika, hapzi ali, hukum bisnis, mercu buana
Hbl 1,mei ika, hapzi ali, hukum bisnis, mercu buana
 
Makalah hukum dagang tentang kepailitan
Makalah  hukum dagang tentang kepailitanMakalah  hukum dagang tentang kepailitan
Makalah hukum dagang tentang kepailitan
 
kepailitan
kepailitankepailitan
kepailitan
 
Pengurusan Budel Pailit dalam Praktek
Pengurusan Budel Pailit dalam PraktekPengurusan Budel Pailit dalam Praktek
Pengurusan Budel Pailit dalam Praktek
 
Hbl,arifatur rihadah, moratorium hutang (pkpu) dan bpr, universitas mercu bua...
Hbl,arifatur rihadah, moratorium hutang (pkpu) dan bpr, universitas mercu bua...Hbl,arifatur rihadah, moratorium hutang (pkpu) dan bpr, universitas mercu bua...
Hbl,arifatur rihadah, moratorium hutang (pkpu) dan bpr, universitas mercu bua...
 
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar
 
Hukum Kepailitan
Hukum KepailitanHukum Kepailitan
Hukum Kepailitan
 
3.Hk-Perikatan_22.ppt
3.Hk-Perikatan_22.ppt3.Hk-Perikatan_22.ppt
3.Hk-Perikatan_22.ppt
 
EMLI Training-Default and Bankcruptcy-By: Rizky Dwinanto, S.H., M.H.-Partner ...
EMLI Training-Default and Bankcruptcy-By: Rizky Dwinanto, S.H., M.H.-Partner ...EMLI Training-Default and Bankcruptcy-By: Rizky Dwinanto, S.H., M.H.-Partner ...
EMLI Training-Default and Bankcruptcy-By: Rizky Dwinanto, S.H., M.H.-Partner ...
 

Recently uploaded

2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum ViktimologiSaktaPrwt
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxekahariansyah96
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfSumardi Arahbani
 
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptxmohamadhafiz651
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxmuhammadarsyad77
 
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...Indra Wardhana
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)ErhaSyam
 
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxpdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxINTANAMALINURAWALIA
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANharri34
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIdillaayuna
 

Recently uploaded (10)

2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptx
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
 
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
 
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
 
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxpdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
 

hukum bisnis.pptx

  • 1. KEPAILITAN & PKPU 1.Erick tri pamongkas – 272 2. Satria Adi Wicaksono-305 3. Abdullah Aminudin-276 4. Dhafin Abda-319 5. Rizky-292 6. M ryan ap-295
  • 2. ⋅ APA ITU KEPAILITAN? ⋅ berdasarkan Pasal 1 nomor (1) Undang-Undang nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (biasa disebut “UU Kepailitan“), Kepailitan adalah Sita awam atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan serta pemberesannya dilakukan sang kurator dibawah supervisi Hakim Pengawas.
  • 3. PKPU adalah singkatan dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sama halnya dengan pailit, PKPU dipergunakan sebagai upaya penyelesaian masalah finansial oleh kedua belah pihak terlibat sebelum meningkat menjadi konflik yang lebih berat. Simak lebih lanjut di bawah ⋅ PKPU ⋅
  • 4. EFEK PKPU KEPADA BADAN HUKUM ● Kepailitan dapat mengakibatkan kewenangan berbuat debitur pailit menjadi lebih terbatas, khususnya pada bidang harta kekayaan. Kewenangan untuk mengurus dan membereskan hartanya berpindah ke kurator dan debitur pailit hanya dapat melakukan perbuatan hukum dalam bidang harta kekayaan, apabila perbuatannya tersebut memberikan suatu keuntungan yang dapat menambah harta pailit.Pada perbuatan hukum yang dianggap dapat merugikan kreditur atau mengurangi harta pailit, kurator dapat meminta pembatalan perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh debitur
  • 5. 1 3 Debitor mempunyai utang pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat 2 DEBITOR MENGELAPKAN BAGIAN HARTA KEGELAPAN 4 debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas ⋅ PIHAK PIHAK YANG DAPAT MENGAJUKAN KEPAILITAN ⋅ DEPITOR MELARIKAN DIRI
  • 6. PERBEDAAN KEPAILITAN & PKPU ● Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan”), kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.Sedangkan, PKPU sendiri tidak diberikan definisi oleh UU Kepailitan
  • 7. Pengadilan Niaga adalah Pengadilan Khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perkara kepailitan dan penundaan kewajiban dan pembayaran utang. PENGADILAN NIAGA
  • 8. KEDUDUKAN NIAGA ● Kedudukan pengadilan niaga di Indonesia merupakan pengadilan khusus untuk memeriksa dan memutuskan perkara di bidang perniagaan.