Dokumen ini membahas tentang kepailitan perusahaan dan strategi untuk mengatasi ancaman kepailitan terhadap perusahaan solven. Dibahas definisi kepailitan menurut UU, siapa yang dapat mengajukan permohonan kepailitan, kapan suatu perusahaan dinyatakan pailit, akibat hukum dari putusan kepailitan, serta kasus-kasus perusahaan solven yang pernah dimohonkan untuk dinyatakan pailit. Juga d

1. STUDY CLUB PERSIAPAN
SEMUNAS ALSA INDONESIA 2014
“STRATEGI MENGATASI ANCAMAN KEPAILITAN
TERHADAP PERUSAHAAN SOLVEN”
PURWOKERTO, 8 MARET 2014

2. Kata kunci :
1. Kepailitan
2. Perusahaan Solven

3. Pengaturan tentang Kepailitan :
1. UU No. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan
2. UU No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

4. Apa itu kepailitan ?
Berdasar pasal 1 angka 1 UU No. 37 tahun 2004
Kepailitan adalah sita umum atas semua
kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan
pemberesannya dilakukan oleh kurator
dibawah pengawasan hakim pengawas.

5. Debitur adalah orang yang mempunyai utang
atau yang diberi utang
Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang
atau yang memberi utang

6. Debitur Pailit adalah debitur yang sudah dinyatakan
pailit dengan putusan Pengadilan.
Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang
perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan
untuk mengurus dan membereskan harta debitur
pailit di bawah pengawasan hakim pengawas.
Hakim pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh
Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan
penundaan kewajiban pembayaran utang.
Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam
lingkungan peradilan umum.

7. Siapa yang dapat mengajukan
permohonan pernyataan pailit?
Berdasar pasal 2 UU No.37 tahun 2004
1. Debitur atas permohonan sendiri
2. Kreditur
3. Kejaksaan
4. Bank Indonesia
5. Badan Pengawas Pasar Modal  Otoritas Jasa
Keuangan
6. Menteri Keuangan

8. Kapan debitur dinyatakan pailit?
Berdasar pasal 2 (1) UU No.37 tahun 2004
Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur
dan tidak membayar lunas sedikitnya satu
utang yang telah jatuh waktu dan dapat
ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan
pengadilan.

9. Dimana penyelesaian permohonan
pernyataan pailit?
Pengadilan Niaga di daerah tempat kedudukan
hukum si debitur.
Apakah dapat dilakukan upaya hukum terhadap
putusan atas permohonan pernyataan pailit?
- Berdasar pasal 11 (1) UU No. 37 tahun 2004
dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung

10. Apakah ada cara mencegah terjadinya
kepailitan?
Berdasar pasal 222 UU No.37 tahun 2004
Debitur dapat memohon mengajukan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
(PKPU) dengan maksud untuk mengajukan
rencana perdamaian yang meliputi tawaran
pembayaran sebagian atau seluruh utang
kepada krediturnya

11. Bagaimana akibat hukum dari
putusan pernyataan pailit?
1. Debitur kehilangan hak untuk menguasai dan
mengurus kekayaannya yang termasuk dalam
harta pailit. (pasal 24 (1) UU No.37 tahun
2004)
2. Penguasaan dan pengurusan beralih ke
kurator
3. Debitur pailit masih berwenang melakukan
perbuatan hukum asal menguntungkan harta
pailit (pasal 25 UU No.37 tahun 2004)

12. • Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur
pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan
serta segala sesuatu yang diperoleh selama
kepailitan, kecuali :
1. benda atau hewan yang digunakan untuk
pekerjaan debitur
2. tempat tidur
3. bahan makanan untuk 30hari kedepan
4. gaji dari suatu jabatan
5. uang untuk memberi nafkah

13. Perbedaan pembatalan dan
pencabutan putusan pernyataan pailit
• Pembatalan putusan pernyataan pailit adalah
akibat adanya upaya hukum kasasi atau
peninjauan kembali
• Pencabutan putusan pernyataan pailit adalah
jika harta pailit tidak cukup untuk membayar
biaya kepailitan

14. Kapan berakhirnya kepailitan?
Ada dua cara, yaitu :
1. Akur (Accord)
perjanjian antara debitur dan kreditur mengenai
pengaturan untuk melunasi semua tagihan
dengan cara membayar beberapa presentase
dan debitur dibebaskan dari sisanya
2. Insolvensi
penjualan barang debitur yang masih ada dan
hasilnya dibagikan ke para kreditur

15. Apa itu perusahaan solven?
• Solvent artinya sehat, sanggup membayar
hutangnya.
• Perusahaan solven artinya perusahaan yang
sehat serta mampu membayar hutangnya.
• Perusahaan yang mempunyai aset yang jauh
lebih besar dibanding utang yang di klaim.

16. • Perusahaan yang memiliki rasio aktiva jauh di
atas pasiva, serta berada dalam kondisi
keuangan yang sangat likuid atau untuk
perusahaan yang terdaftar di bursa disebut
sebagai the blue chip company.
• Perusahaan yang berpengaruh sangat besar
terhadap kondisi perekonomian masyarakat
dan negara.

17. Kasus perusahaan solven yang
dipailitkan oleh Pengadilan Niaga
1. 13 Juni 2002 - PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI)
dimohonkan pailit oleh pemegang sahamnya di Pengadilan Niaga
Jakarta Pusat namun dibatalkan di tingkat kasasi
2. 23 April 2004 - PT Prudential Life Insurance (Prudential)
dimohonkan pailit oleh mantan konsultan agennya namun
dibatalkan di tingkat kasasi
3. Januari 2005 - Total E&P Indonesie (Total) dimohonkan pailit oleh
kontraktornya (PT Sanggar Kaltim Jaya) dan Sub-Kontraktornya (PT
Istana Karang Laut) namun ditolak oleh Pengadilan Niaga
4. 4 September 2007 - PT. Dirgantara Indonesia dimohonkan pailit
oleh karyawannya di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat namun
dibatalkan di tingkat kasasi
5. 14 September 2012 – PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkomsel)
dimohonkan pailit oleh PT. Prima Jaya Informatika (PJI) di
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat namun dibatalkan di tingkat kasasi

18. Pertimbangan hakim yang menjadi
alasan perusahaan solven di pailit
• Pasal 1 ayat (1) UU No. 4tahun 1998 jo Perpu
No. 1/1998 tentang Kepailitan yang
menyebutkan bahwa "Debitor yang
mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak
membayar sedikitnya satu utang yang telah
jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan
pailit dengan putusan pengadilan yang
berwenang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri
maupun atas permintaan seorang atau lebih
kreditornya.“

19. • Pada kasus pailitnya 2 perusahaan asuransi masih
menggunakan UU Nomor 4 tahun 1998 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang (Perpu) Nomor 1 tahun 1998
tentang Perubahan Atas UU Kepailitan
• Persyaratan mempunyai 2 (dua) atau lebih
kreditur menegaskan bahwa dalam kepailitan
yang menjadi batasannya adalah jumlah kreditur
yaitu mempunyai 2 (dua) atau lebih, jadi bukan
jumlah piutangnya.
• Dalam UU ini untuk menyatakan perusahaan
pailit hanya berdasarkan terbuktinya debitur
tidak memenuhi kewajiban pembayaran utang
tanpa melihat perusahaan tersebut sehat atau
tidak.
• Jelas dengan syarat-syarat yang seperti itu, begitu
mudahnya suatu perusahaan dipailitkan.

20. • Kemudian dengan UU yang baru yaitu UU. No.
37 tahun 2004 pemerintah memberikan
perlindungan terhadap perusahaan asuransi.
Caranya, dengan membatasi pihak yang
diperkenankan untuk mengajukan
permohonan pernyataan pailit terhadap
perusahaan asuransi yaitu hanya dapat
diajukan oleh Menteri Keuangan.

21. Strategi Mengatasi Ancaman
Kepailitan terhadap Perusahaan
Solven
1. Melihat siapa yang mengajukan permohonan
pernyataan pailit sesuai pasal 2 UU No.37 tahun 2004
2. Kreditur lebih diarahkan memilih penyelesaian
sengketa lewat gugatan perdata dibandingan
permohonan pailit jika debitur merupakan
perusahaan yang terkenal perusahaan sehat
3. Badan yang dapat mewakili untuk mempailitkan
perusahaan swasta
4. Tugas dan peran advokat yang mewakili

22. THANKYOU
