Materi tentang Lelang dalam kepailitan

1. Integritas • Profesionalisme • Sinergi • Pelayanan • Kesempurnaan | 1
Masa Insolvensi dan
Hak Eksekusi Kreditor Separatis
dalam Kepailitan
Dr. H. Diki Zenal Abidin, S.IP., S.H., M.H.
Jakarta, 8 Juli 2022
Disampaikan pada
“Webinar Lelang Dalam Masa Insolvesi
Paska Terbitnya PMK 213/PMK.06/2020”
yang Diselenggarakan oleh
Mandiri University Group

2. 1. Faillissements verordening, Staatsblad 1905:217 juncto
Staatsblad 1906:348;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang tentang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan
menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998;
3. UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

3. ASAL PAILIT
Pailit
Abnormal
Perdamaian
Dalam
Kepailitan
PKPU
Perdamaian
Dalam PKPU
normal Stay
Masa
Insolvensi

4. PERMOHONAN
PAILIT
PAILIT
EKSEKUSI
HAK
JAMINAN
KEBENDAAN
≤ 2 bulan
PERMBERESAN
OLEH
KURATOR
PAILIT
DIAKHIRI
Rehabilitasi
MASA
STAY/
Cramdown
≤ 90 hari
PKPU
SEMENTARA
≤ 45 hari
PKPU
TETAP
DITOLAK
PKPU
DIAKHIRI
PKPU
TETAP
DITERIMA
≤ 225 hari
PERDAMAIAN
DALAM
KEPAILITAN
DITERIMA
PAILIT
DIAKHIRI
PEMBATALAN
PERDAMAIAN
SIKLUS
Kepailitan dan
PKPU
PERMOHONAN
PKPU
PERDAMAIAN
DALAM
PKPU
PERDAMAIAN
DIBATALKAN
PENGURUSAN
DIAKHIRI
PERDAMAIAN
DITOLAK/
TIDAK ADA
PERDAMAIAN
BOEDEL TIDAK
CUKUP UTK
BIAYA
KEPAILITAN
Masa
insolvensi

5. KEPAILITAN

6. Definisi KEPAILITAN
“Kepailitan adalah sita umum atas semua
kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan
pemberesannya dilakukan oleh Kurator di
bawah pengawasan Hakim Pengawas
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
ini.”

7. 2 atau lebih kreditor dan
tidak membayar lunas satu utang
yang telah jatuh waktu dan dapat
ditagih (terbukti secara sederhana
di pengadilan)
Subjek
Pemohon
Perusahaan efek,
bursa efek, lembaga
kliring dan
penjamin, lembaga
penyimpanan dan
Syarat &
prosedur
Kreditor
(1 atau
bbrapa)
Bapepam/
OJK
Bank
Indonesia
Persetujuan
isteri/suami
kecuali tidak
ada persatuan
harta
Debitor
Asuransi,
Reasuransi, Dapen,
BUMN dibidang
Kepentingan
Publik.
Menteri
Keuangan
Kompetensi
Pengadilan
Niaga
Badan
Hukum
locus
sesuai AD
Perorangan
Pesero Firma
juga dapat locus
kedudukan hukum
Firma
Perorangan,
locus tinggal
debitor
Perorangan
Profesi di RI
Locus
kedudukan/
kantor pusat
debitor
Jika
pindah ke
LN, maka
locus
terakhir
Bank

8. Lokasi Pengadilan niaga (Keppres 97/99)
Jakpus Semarang Makassar Surabaya Medan
- DKI Jakarta;
- Jawa Barat;
- Sumatera
Selatan;
- Lampung; dan
- Kalimantan
Barat.
- Jawa Tengah;
dan
- Daerah
Istimewa
Yogyakarta.
- Sulawesi
Selatan;
- Sulawesi
Tenggara;
- Sulawesi
Tengah;
- Sulawesi Utara;
- Maluku; dan
- Irian Jaya.
- Jawa Timur;
- Kalimantan
Selatan;
- Kalimantan
Tengah;
- Kalimantan
Timur;
- Bali;
- Nusa Tenggara
Barat; dan
- Nusa Tenggara
Timur.
- Sumatera Utara;
- Riau;
- Sumatera Barat;
- Bengkulu;
- Jambi; dan
- Daerah
Istimewa Aceh.

9. Integritas • Profesionalisme • Sinergi • Pelayanan • Kesempurnaan
Pasal 55 UU 37/2004
• (1) Dengan tetap
memperhatikan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap
Kreditor pemegang gadai, jaminan
fidusia, hak tanggungan, hipotek,
atau hak agunan atas kebendaan
lainnya, dapat mengeksekusi
haknya seolah-olah tidak terjadi
kepailitan.
Pasal 59 UU 37/2004
• (1) Dengan tetap memperhatikan
ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan
Pasal 58, Kreditor pemegang hak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
55 ayat (1) harus melaksanakan
haknya tersebut dalam jangka
waktu paling lambat 2 (dua)
bulan setelah dimulainya keadaan
insolvensi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 178 ayat (1).
9
Hak Eksekusi Kreditor Separatis

10. Kreditor Pemegang Hak Istimewa diberikan hak mendahulu
atas hasil lelang, namun tidak DIBERI hak eksekusi
Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat
(1) yang melaksanakan haknya, wajib memberikan
pertanggungjawaban kepada Kurator tentang hasil penjualan benda
yang menjadi agunan dan menyerahkan sisa hasil penjualan setelah
dikurangi jumlah utang, bunga, dan biaya kepada Kurator.
Pasal 60
(1)
(2)
Atas tuntutan Kurator atau Kreditor yang diistimewakan yang
kedudukannya lebih tinggi daripada Kreditor pemegang hak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Kreditor pemegang hak
tersebut wajib menyerahkan bagian dari hasil penjualan tersebut
untuk jumlah yang sama dengan jumlah tagihan yang diistimewakan

11. Pasal 72
UU No. 37 tahun 2004
Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas
pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailitPerintah
penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh jaksa yang ditunjuk oleh
Hakim Pengawas.

12. Debitor Pailit berhak untuk menawarkan
suatu perdamaian kepada semua Kreditor.
Pasal 144

13. “Pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau
hak agunan atas kebendaan lainnya dan Kreditor yang
diistimewakan, termasuk Kreditor yang mempunyai hak
didahulukan yang dibantah, tidak boleh mengeluarkan suara
berkenaan dengan rencana perdamaian, kecuali apabila mereka
telah melepaskan haknya untuk didahulukan demi kepentingan
harta pailit sebelum diadakannya pemungutan suara tentang
rencana perdamaian tersebut.”
Pasal 149
UU No. 37 tahun 2004

14. Akibat hukum
Kreditor separatis &
Istimewa
“Bersuara”
Jadi Kreditor
Konkuren & tunduk
pada Perdamaian

15. Persetujuan Perdamaian dalam kepailitan
Disetujui dalam rapat Kreditor oleh lebih dari 1/2
(satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang hadir
dalam rapat dan yang haknya diakui atau yang
untuk sementara diakui, yang mewakili paling
sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh
piutang konkuren yang diakui atau yang untuk
sementara diakui dari kreditor konkuren atau
kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.
Pasal 151
UU No. 37 tahun 2004

16. Pasal 162
UU No. 37 tahun 2004
“Perdamaian yang disahkan berlaku bagi semua Kreditor yang
tidak mempunyai hak untuk didahulukan, dengan tidak ada
pengecualian, baik yang mengajukan diri dalam kepailitan
maupun tidak.”

17. Hak Bagi Kreditor Separatis Yang Tidak Ikut
“Bersuara”
Perdamaian
dihomologasi
Pailit berakhir
Lelang oleh
pemegang Hak
Jaminan Kebendaan
(tanpa jangka
waktu)

18. Pasal 178
Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana
perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau
pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada
dalam keadaan insolvensi.
Pasal 178
UU No. 37 tahun 2004

19. Integritas • Profesionalisme • Sinergi • Pelayanan • Kesempurnaan
Pasal 184 UU 37/2004
• (1)
Pemberesan
dilakukan Kurator
dengan menjual
semua harta
pailit
Pasal 185 UU 37/2004
• Penjualan benda harta pailit dilakukan dengan
cara lelang (penjualan di muka umum)
• Jika penjualan dengan cara lelang (di muka
umum) tidak terjual, penjualan di bawah
tangan dapat dilakukan dengan izin Hakim
Pengawas.
• Harta pailit yang tidak segera atau sama
sekali tidak dapat dibereskan, Kurator
memutuskan tindakan yang harus dilakukan
terhadap benda tersebut dengan izin Hakim
Pengawas
19
Pemberesan Boedel Pailit

20. penundaankewajibanpembayaranutang
(pkpu)

21. Permohonan PKPU
Permohonan
PKPU
Permohonan
pailit
Diperiksa
pada saat
yang
bersamaan
Diputuskan terlebih
dahulu

22. P K P U
PKPU Tetap
PKPU
Sementara

23. Putusan apakah PKPUditerima atau ditolak
Apabila ditolak,
Debitor
dinyatakan pailit
Apabila
PKPU
diterima
PKPU Sementara
diucapkan
45 Hari
225
Hari

24. Pasal 229 (1)
UU No. 37 tahun 2004
“Pemberian penundaan kewajiban utang tetap berikut perpanjangannya
ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan:
a. Persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) jumlah kreditor konkruen yang haknya
diakui atau semestara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua
pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui
dan kreditor konkruen atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut; dan
b. Persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya
dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak
agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling lambat 2/3
bagian dari seluruh tagihan atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.”

25. Persetujuan PKPU TETAP
Lebih dari ½ Kreditor
konkuren yang hadir dan
mewakili 2/3 tagihan
dari Kreditor Konkuren
yang hadir
Lebih dari ½ Kreditor
separatis yang hadir dan
mewakili 2/3 tagihan
dari Kreditor separatis
yang hadir
Pasal 229 (1)
UU No. 37 tahun 2004

26. Pasal 242
UU No. 37 tahun 2004
(1) Selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, Debitor
tidak dapat dipaksa membayar utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245
dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan
utang, harus ditangguhkan.
(2) Kecuali telah ditetapkan tanggal yang lebih awal oleh Pengadilan berdasarkan
permintaan pengurus, semua sita yang telah diletakan gugur dan dalam hal Debitor
disandera, Debitor harus dilepaskan segera setelah diucapkan putusan penundaan
kewajiban pembayaran utang tetap atau setelah putusan pengesahan perdamaian
memperoleh kekuatan hukum tetap, atas permintaan pemgurus atau hakim
Pengawas, jika masih diperlukan, pengadilan wajib mengangkat sita yang telah
diletakan atas benda yang termasuk harta Debitor.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku pula terhadap
eksekusi dan sita yang telah dimulai atas benda yang tidak dibebani, sekalipun
eksekusi dan sita tersebut berkenaan dengan tagihan Kreditor yang dijamin dengan
gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan
lainnya, atau dengan hak yang harus diistimewakan berkaitan dengan kekayaan
tertentu berdasarkan undang-undang.

27. Pasal 244
UU No. 37 tahun 2004
“Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 246, penundaan kewajiban pembayaran
utang tidak berlaku terhadap:
a. Tagihan yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas
kebendaan lainnya;
b. Tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan, atau pendidikan yang sudah harus dibayar dan Hakim
Pengawas harus menentukan jumlah tagihan yang sudah ada dan belum dibayar sebelum penundaan
kewajiban pembayaran utang yang bukan merupakan tagihan dengan hak untuk diistimewakan; dan
c. Tagihan yang diistimewakan terhadap benda tertentu milik Debitor maupun terhadap seluruh harta
Debitor yang tidak tercakup pada ayat (1) huruf b.”

28. Pasal 246
UU No. 37 tahun 2004
“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57,
dan Pasal 58 berlaku mutatis mutandis terhadap pelaksanaan
hak Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1)
dan Kreditor yang diistimewakan, dengan ketentuan bahwa
penangguhan berlaku selama berlangsungnya penundaan
kewajiban pembayaran utang.”

29. DINYATAKAN PAILIT
LELANG OLEH KREDITOR SEPARATIS
DALAM MASA INSOLVENSI

30. PERDAMAIAN
PKPU = Perdamaian yang berbatas waktu tertentu
Perdamaian Dlm PKPU atau Kepailitan = Perdamaian yang
tidak berbatas waktu tertentu

31. Pasal 281
UU No. 37 tahun 2004
SYARAT perdamaian DALAM PKPU:
a. Persetujuan lebih dari ½
jumlah kreditor konkuren yang
haknya diakui atau sementara
diakui yang hadir pada rapat
Kreditor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 268
termasuk Kreditor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 280™,
yang bersama-sama mewakili
paling sedikit 2/3 bagian dari
seluruh tagihan yang diakui dan
sementara diakui dari kreditor
konkuren atau kuasanya yang
hadir dalam rapat tersebut;
dan
™ = tagihan yg dibantah
b. Persetujuan lebih dari ½
jumlah Kreditor yang
piutangnya dijamin
dengan gadai, jaminan
fidusia, hak tanggungan,
hipotek atau hak agunan
atas kebendaan lainnya
yang hadir dan mewakili
paling sedikit 2/3 bagian
dari seluruh tagihan dari
Kreditor tersebut atau
kuasanya yang hadir
dalam rapat tersebut.

32. (2) Kreditor sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1) huruf b yang tidak
menyetujui rencana
perdamaian diberikan
kompensasi sebesar
nilai terendah di
antara nilai jaminan
atau nilai aktual
pinjaman yang secara
langsung dijamin
dengan hak agunan
atas kebendaan.
Kreditor
Menolak
Dibayar dari
hasil penjualan
objek jaminan
•Nilai Terendah
antara
pengikatan vs
utang
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud
Pasal 152™ dan Pasal 153 berlaku
juga dalam pemungutan suara untuk
menerima rencana perdamaian
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).
™ = pemungutan lebih dari 1 putaran
Pasal 281
UU No. 37 tahun 2004

33. Pasal 286
UU No. 37 tahun 2004
“Perdamaian yang telah disahkan mengikat semua
Kreditor, kecuali yang tidak menyetujui rencana
perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281
ayat (2)”

34. TIDAK PAILIT

35. Pasal 289
UU No. 37 tahun 2004
“Apabila rencana perdamaian ditolak maka Hakim Pengawas wajib segera memberitahukan
penolakan itu kepada Pengadilan dengan cara menyerahkan kepada Pengadilan tersebut
salinan rencana perdamaian serta berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282,
dan dalam hal demikian Pengadilan harus menyatakan Debitor Pailit setelah Pengadilan
menerima pemberitahuan penolakan dari Hakim Pengawas, dengan memperhatikan ketentuan
dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1).”
PERDAMAIAN
ditolak
Debitor
dinyatakan
PAILIT
Menyebabkan

36. Pasal 291
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 171 berlaku
mutatis mutandis terhadap pembatalan perdamaian (pen.Pembatalan
perdamaian dalam PKPU mutatis mutandis dg pembatalan perdamaian
dalam kepailitan)
(2) Dalam putusan Pengadilan yang membatalkan perdamaian, Debitor juga
harus dinyatakan pailit.
PERDAMAIAN
DIBATALKAN
Debitor
dinyatakan
PAILIT
Menyebabkan

37. Ketentuan dalam Pasal ini berarti putusan pernyataan pailit
mengakibatkan harta pailit debitor langsung dalam keadaan insolvensi
Memori Penjelasan Pasal 292
UU No. 37 tahun 2004

38. HUKUM HARUS MENJAGA EQUILIBRIUM
DALAM FUNGSI PENGAYOMANNYA