Demokrasi, pembangunan dan perpajakan sesi 2

1. Konsep Kebijakan Publik
ENDANG WIRJATMI

2. Akuntabilitas Publik
Sektor Publik (Public Sektor)
Barang Publik (Public Goods)
Opini Publik (Public Opinion)
Kepentingan Publik (Public Interest)
PUBLIK
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI KONSEP
(1)
Transportasi, Pendidikan, Siaran, toilet Publik, dsb.

3. KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI KONSEP (2)
 Ide Kebijakan Publik mengandung anggapan ada satu ruang (domain) dalam
kehidupan yang bukan private atau murni milik individual, tetapi milik
bersama atau umum.
 Publik terkait dengan kegiatan manusia yang perlu diatur atau diintervensi.
 Sehingga menimbulkan konflik kepentingan ada kekuasaan Publik dan
Private (Habermans, 1989). Cara memaksimalkan kepentingan individu dan
sekaligus mempromosikan “Kepentingan Publik” dengan menggunakan
kekuatan pasar.
MENINGKAT
KAN PASAR
KEPENTING
AN INDIVIDU

4. KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI KONSEP (3)
 Adam Smith (1776), James Mill, Torrens, Mc. Culloch dalam Habermans:
gagasan tentang publik sebagai ruang yang bebas dari intervensi aktivitas
ekonomi dan bisnis. Batas yang jelas antara:
 Sementara Eropa kontonental menanggap ruang publik sebagai ruang yang
mencakup dunia perdagangan dan bisnis. Dan ruang dianggap jauh lebih
luas.
 Dalam pandangan ini Bidang-bidang ruang private meliputi hampir semua
bidang kehidupan social:Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan, perumahan,
perencanaan kota, dsb. Hal ini secara keseluruhan diatur dengan intervensi
regulasi Negara.
PUBLIK BISNIS

5. KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI KONSEP (4)
 Sekalipun Kaynesian berpendapat lebih banyak menjadi masllahn ketimbang
memecahkan masalah, sebab sesungguhnya ada “infisible hand”
Sesudah Perang dunia ke II, “gagasan
pengambilan kebijakan dilandaskan keyakinan
bahwa peran Negara adalah mengelola
(memanaj) ruang “publik”berikut problema-
problemanya dan menangani aspek-aspek
kehidupan social dan ekonomi yang tak mampu
lagi ditangani oleh kekuatan pasar.
Menjadi kuci
masuk
perkembangan
proses kebijakan
dan pengambilan
keputusan publik
yang sekarang
lebih dikenal.

6. KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI KONSEP (5)
Hayek & Friedman menggunakan
publik untuk mengungkapkan
“Kepentingan Publik”
Woodrow Wilson, merumuskan “Birokrasi
sebagai pembela Kepentingan Publik”

7. KARAKTERISTIK BARANG
PUBLIC GOODS PRIVATE GOODS
 NON EXCLUSIVE  EXCLUSIVE
 NON DIVISIBLE  DIVISIBLE
 NON RIVALNESS  RIVALNESS

8. KONSEP BARANG LAYANAN
SAVAS (1987):
1. Barang yang digunakan untuk memenuhi kepentingan
individu dan bersifat privat (privat goods)
2. Barang yang dikonsumsi bersama-sama, dan bila
menggunakan barang tersebut harus membayar (toll goods)
3. Barang yang digunakan/dikonsumsi bersama/ kolektif secara
terus menerus dan sulit diukur penggunaannya secara
individu dan penyediaannya tidak dapat dilakukan melalui
pasar,sehingga dibayar melalui pajak (collective goods)
4. Barang yang memunyai karateristik penggunanya tidak mau
membayar, dan digunakan secara bersama serta kepemilikan
dimiliki secara umum. Tidak ada yag au menyediakan barang
tersebut(common pool goods).

9. "demokrasi" dan "warga“ diharapkan menjadi lebih umum dan "kebanggaan" dalam perilaku
pemerintahan dibandingkan "pasar" dan "kompetisi" dan "pelanggan“.
Semangat masyarakat dalam pelayanan publik sangat kuat, bahkan melebihi pegawai
pemerintah. Warga juga ingin dianggap sebagai pelayan publik, dan dapat berkontribusi.
Namun kemampuan mereka terbatas, karena dibatasinya peran kewarganegaraan.
Denhard menekankan bahwa pemerintah tidak boleh menjalankan Negara seperti bisnis,
sehrusnya menjlankan Negara seperti demokrasi, baik para pejabat politik maupun pejabat
pemerintah.
Mereka harus belajar keterampilan baru dalam pengembangan dan implementasi kebijakan,
mau mengakui dan menerima kompleksitas tantangan yang mereka hadapi.

10. ADMINISTRASI PUBLIK DALAM
PRAKTIK
Berawal dari adanya beragam persepsi mengenai “public administration”.
Administrasi publik (public administration) dipersepsikan sebagai
 “administration of public”, menunjukkan peranan pemerintah sebagai agen /aktor
tunggal (regulator) dalam mengambil setiap tindakan/kebijakan bagi kepentingan
masyarakat.
 “administration for public” bermakna fungsi pemerintah sebagai penyedia layanan
publik (services provider).
 “administration by public” bermakna lebih berorientasi pada pemberdayaan
masyarakat yang bertujuan pada terciptanya kemandirian dan kemampuan
masyarakat.

11. PENTINGNYA BIROKRASI
Eisenstaadt (1965), Albrow (1970), Etzioni & Halevy (1985), Blau &
Meyer (1987), Dowding (1995), dan Frederickson (1999): Sejak
masyarakat modern mengalami diferensiasi sosial dalam
kehidupan bermasyarakat, peningkatan moneterisasi ekonomi,
munculnya ekonomi kapitalis, perkembangan rasionalitas dan
kompleksitas persoalan dalam masyarakat, serta adanya
demokratisasi dan modernisasi sosial-ekonomi, memungkinkan
timbulnya masalah administratif yang semakin kompleks, dan
dalam konteks itu pula kemudian muncul birokrasi sebagai
tanggapan terhadap kebutuhan jaman.
Kata lain: suatu struktur birokrasi muncul karena adanya fungsi-fungsi
yang harus ditangani, yaitu fungsi teknis-administratif untuk
mengkoordinasikan berbagai unsur yang makin lama makin kompleks
dalam proses penyelenggaraan negara

12. PENTINGNYA BIROKRASI
JADI semakin kompleks persoalan dalam masyarakat
peran birokrasi dapat dikatakan semakin penting (BUKAN
DOMINAN)
BIROKRASI ADA UNTUK MELAYANI KEBUTUHAN MASYARAKAT
MODERN. Hal itu dipertegas oleh pandangan kaum Pluralis, yang
menyatakan bahwa birokrasi sebagai salah satu elemen negara
yang merupakan bagian terdepan, yang menjalankan fungsi
pelayanan masyarakat yang dibebankan oleh negara melalui
kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dan kegiatan-kegiatan yang
dilakukannya. Kaum Pluralis adalah para cendekiawan yang lahir
hampir bersamaan dengan gelombang pencerahan (aufklarung)
yang melanda daratan Eropa. Mereka itu antara lain : Marthin
Luther, John Locke, Montesquieau, dan Jean Jacques Rousseau
(dalam Hariandja, 2003)

13. Diskusi Kelompok
 Bentuk Kelompok terdiri dari 3 – 4 mahasiswa.
 Masing-masing kelompok diskusikan perbedaan
antara sektor publik dan sektor swasta

14. PERBEDAAN SEKTOR PUBLIK DENGAN SEKTOR
NON PROFIT (1)
SEKTOR PUBLIK
 Kompleks dan mengembang
tugas-tugas mendua (ambigu)
 Banyak Prolem dalam implementasi
Keputusan
 Memanfaatkan lebih banyak orang
dengan motivasi yang beragam
 Lebih banyak memperhatikan usaha
mempertahankan peluang dan
kapasitas
SEKTOR NON PROFIT
 Tidak Megejar Keuntungan
 Cendenrung menjadi
organisasi Pelayan
 Ada batasan yang lebih besar
dalam dan strategi yang
mereka susun
 Tergantung kepada kien
untuk mendapat sumberdaya
finansialnya

15. PERBEDAAN SEKTOR PUBLIK DENGAN SEKTOR
NON PROFIT(2)
SEKTOR PUBLIK
 Lebih banyak memperhatikan
kompensasi dan kegagalan pasar
 Banyak aktfitas yang mengandung
signifikansi simbolik
 Lebih ketat menjaga standar
komitmen dan legalitas
 Berpeluang besar untuk merespon
isu-isu keadilan dan kejujuran
(fairness)
SEKTOR NON PROFIT
 Lebih didominasi oleh
kelompok professional
 Akuntabilitasnya berbeda
dengan akuntabilitas
organisasi prifat
 Manajemen puncak tidak
punya tanggung jawab dan
imbalan yang sama

16. PERBEDAAN SEKTOR PUBLIK DENGAN SEKTOR
NON PROFIT(3)
SEKTOR PUBLIK
 Beroperasi demi kepentingan
publik
 Mempertahankan level
dukungan publik, miniman di
ayas level yang dibutuhkan
oleh industry swasta
SEKTOR NON PROFIT
 Organisasi Sektor Publik
bertnggung jawab kepada
elektorat dan proses politik.
 Tradisi kontrol manajemen
kurang.

17. KEBIJAKAN PUBLIK
Kebijakan bukan merupakan istilah yang pasti (Heclo; 1972)
Makna modern “kebijakan” seperangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan
politik yang berbeda dengan makna “administration” (Wilson 1887)
Hogwood dan Gunn (1984) menyebut 10penggunaan istilah kebijakan dalam
pengertian modern, yaitu sebagai:
label untuk
sebuah
bidang
aktivitas,
ekspresi
tujuan
umum atau
aktivitas
Negara
yang
diharap kan
Proposal
spesifik
Keputusan
pemerin tah
Otorisasi
formal
Sebuah
program
Output,ha
sil
(outcome)
Teori dan
model
Sebagai
proses

18. Karakteristik Ilmu Kebijakan
Multi-disiplin
Pemecahan
masalah
normatif
Ilmu kebijakan memiliki tiga karakteristik
yang berbeda yang membedakannya
dari disiplin lain, (Harold Lasswell) yaitu:

19. KEBIJAKAN PUBLIK
 Kata “kebijakan” (policy) umumnya dipakai untuk menunjukan
pilihan terpenting yang diambil baik dlam kehidupan
organisasi private … ”Kebijakan” bebas dari konotasi yang
dicakup dalam kata politis (political) yang sering kali diyakini
mengandung makna “Keberpihakan” dalam “korupsi” (laswell
1951b:5)

20. Defining Public Policy
“a set of inter-related decisions taken
by a political actor or group of actors
concerning the selection of goals
and the means of achieving them
within a specified situation where
those decisions should, in principle,
be within the power of those actors
to achieve” (Jenkins, 1978))

21. Conceptualizing Public Policy
“Policy” is a special kind of response, the
ordering element of which is an explicit
statement of intent regarding future actions.
The policy response concept denotes what the
agencies do in responding to environmental and
structural stimuli. This concept is subdivided into policy
statements, policy actions, and policy results

22. Conceptualizing Public Policy
a policy statement is the intent of the government to
do something about some issue
a policy action is what an agency does to accomplish
the goals identified in the statement
a policy result is what happens in the environment (or,
less importantly, in the structure) following the agency’s
efforts to achieve the goal identified in the statements.