Lingkungan administrasi publik

1. Lingkungan
Administrasi Publik
Oleh: Prof. Dr. Azhar Kasim, MPA

2. Lingkungan Administrasi Publik
 Lingkungan Eksternal:
a) Sistem Politik, Peranan Pemerintah
b) Kebudayaan Masyarakat
c) Sosial Ekonomi, mod. Digital Economy
d) Dll.
 Lingkungan Internal:
a) Budaya Organisasi
b) Motivasi
c) Dll.

3. Lingkungan Administrasi Publik
 Sistem Politik:
1 Sistem Politik Tradisional:
 Monolitik: top- down
 Tidak ada pemisahaan urusan negara
dan urusan pribadi pejabatnya
2 Sistem Politik Demokratis:
 Kekuasaan ditangan rakyat
 Checks and Balances

4. Lingkungan Administrasi Publik
3. Sistem Politik Negara yang Sedang
Berkembang:
 Secara formal (resmi) sebagai sistem
politik yang demokratis
 Prakteknya masih banyak pengaruh
sistem lama yang tradisional

5. Peranan Pemerintah
Period Nomad
ic Age
Mercan
tilism
Liberal
ism
Instituti
onalism
Neo-
liberalis
m
Leader n/a n/a Adam
Smith
J.M.
Keynes
F.
Hayek
Govet.
size
No to
small
Big Small Big Small
Market Succes
s
Failure Succes
s
Failure Succes
s

6. Perubahan dari neo-liberalism ke
new institutionalism
Period Neo-
liberalism
New
Institutionalism
Leaders F. Hayek Wlliamson
(1975);
Fukuyama
(2004); Paul
Krugman(2009)
Governme
nt
size/role
Small/policy
level
Bigger/ More
govt. regulation
and control

7. Perkembangan Ilmu Administrasi
Publik
 Sehubungan dengan sifat ilmu administrasi
publik yang sangat kontekstual, maka
sejarah perkembangan administrasi publik
dan termasuk administrasi kepegawaian
negeri (civil service) di suatu negara
sangat besar pengaruhnya terhadap
perkembangan ilmu administrasi publik
dinegara yang bersangkutan.

8. Prinsip-prinsip klasik Adm. Publik (Old Public
Administration) Pada Periode Liberalisme
(Wilson ,1887; Fayol .1916; dan Weber ,1922)
 Diorganisasikan secara hierarchical
 Sistem dan prosedur berdasarkan prinsip
one-best-way (terpengaruh oleh Scientific
Management)
 Administrasi publik sebagai penyelenggara
semua pelayanan publik yang telah
ditetapkan oleh kebijakan publik
 Pegawai negeri bertindak berdasarkan
kepentingan publik (public interest)

9. Periode Institutionalisme (1)
(Lord John Maynard Keynes, 1935)
 Peranan pemerintah sangat besar untuk
mengendalikan kecenderungan gonjang
ganjing siklus mekanisme pasar
 Pemerintah melakukan berbagai program
untuk mengurangi kesenjangan sosial dan
ekonomi

10. Periode Institutionalisme (2)
(Lord John Maynard Keynes, 1935)
 Birokrasi di berbagai jenjang pemerintahan
menjadi besar dan mencakup hampir
semua bidang kehidupan, misalnya, Pada
masa Presiden Franklin D. Roosevelt ada
program the New Deal (1933-1938) di
Amerika Serikat
 Pada akhir tahun 1970an mulai dikenal m.k
Analisis Kebijakan; Analisis Biaya
Transaksi; Evaluasi Program dan Proyek
Publik

11. Tantangan Semenjak Tahun 1985
 Kemajuan teknologi khususnya ICT dan
transportasi telah menimbulkan gejala
globalisasi di hampir semua bidang
kehidupan
 Bangsa yang menguasai pengetahuan
termasuk teknologi dapat meningkatkan
produktivitas nasional dan pada gilirannya
akan dapat meningkatkan daya saing
nasional dalam era globalisasi

12. Tantangan Semenjak Tahun 1985
 Administrasi publik yang klasik yang sangat
mengandalkan mekanisme birokrasi dalam
pelayanan publik dianggap sudah tidak sesuai
lagi dengan kebutuhan masyarakat modern
karena kurang efisien, kaku dan terlalu
lamban
 Muncul paradigma baru yang mengandalkan
pada mekanisme pasar dan persaingan dalam
penyelenggaraan pelayanan publik. Muncul
pemikiran tentang reinventing government,
post-bureaucratic paradigm, dan new public
management

13. Pemerintah yang
Demokratis
 Berdasarkan prinsip of the people, by
the people, and for the people
 Dalam masyarakat modern prinsip ini
tidak dapat diterapkan secara
langsung karena besarnya fungsi dan
tugas pemerintahan
 Khususnya prinsip by the people
tidak dapat dilaksanakan langsung
oleh rakyat, tetapi dilakukan oleh
instansi/birokrasi pemerintahan

14. Peranan Birokrasi
Pemerintahan
 Penyelenggaraan pelayanan publik
pada umumnya dilakukan oleh
birokrasi yang dijalankan oleh
pegawai negeri (civil service)
 Rekrutmen pegawai negeri tidak
melalui pemilihan oleh rakyat dan
tidak ditunjuk berdasarkan loyalitas
politik, tetapi diseleksi berdasarkan
kriteria menurut sistem merit.

15. Pelayanan Publik dan
Demokrasi
 Bagaimana caranya agar pelayanan publik
dapat sejalan dengan prinsip-prinsip dasar
demokrasi?
 Apa jaminannya agar perilaku pegawai
negeri (birokrat) tetap sejalan dengan
tugas pemerintahan?
 Bagaimana caranya agar tidak terjadi
penyalahgunaan wewenang dan korupsi?

16. Diperlukan adanya upaya sbb:
 Desentralisasi Pemerintahan/
Otonomi Daerah
 Merit System
 Rule of Law
 Pertanggung jawaban Publik
 Kepemimpinan yang kuat, punya visi
yang jelas ttg. Pemerintah yang
Bersih

17. Dichotomy: Politics -
Administration
 Representative Democracy (Legislatif,
Partai Politik, Elected Officials dan Political
Appointees) berperan mengawasi
adminsitrasi publik dalam
penyelenggaraan pelayanan publik
 Mengakui kebutuhan terhadap
administrasi publik dengan pegawai negeri
yang permanen (career civil servants),
termasuk spesialisasi (professional) yang
dilindungi dari campur tangan politik

18. Partisipasi Pegawai
Negeri
 Belakangan disadari bahwa
partisipasi pegawai negeri (birokrat)
dalam pembuatan keputusan
kebijakan dapat bermanfaat karena:
dapat membuat keputusan yang
lebih baik, serta moril yang lebih
tinggi, self actualization yang lebih
besar, komitmen yang lebih tinggi

19. Membatasi Kebebasan Pegawai
Negeri demi Kepentingan Publik
 Loyalitas terhadap pemerintahan
 Membatasi keterlibatan dalam
kegiatan partai politik
 Melarang keterlibatan dalam mogok
kerja
 Membatasi keterlibatan dalam NGO
dan organisasi privat (swasta) untuk
mencegah konflik kepentingan

20. Desentralisasi Pemerintahan
 Local government is local self-
administration—means participation
of the citizens running their
community
 Representation through a council
which is part of the administration.
This is not a Parliament

21. Desentralisasi Pemerintahan
 Pada hakekatnya desentralisasi
merupakan otonomisasi suatu
masyarakat yang berada dalam
suatu wilayah tertentu. Masyarakat
yang memperoleh otonomi menjelma
menjadi daerah otonom. Adalah
mutlak penyelenggaraan
pemerintahan daerah sebagai sub
sistem dari pemerintahan nasional.
(B. Hossein, 2001)

22. Desentralisasi Pemerintahan
 Demokratisasi dan Otonomi Daerah dapat
meningkatkan pelayanan publik dan
pemerintah yang bersih sebab hal ini
membawa konsekuensi perlunya
partisipasi aktif masyarakat dalam setiap
tahap pemerintahan daerah
 Dalam kenyataan partisipasi aktif
masyarakat ini belum menjadi kenyataan,
nilai demokrasi belum membudaya, nilai
patrimonial, dan elite politics masih
dominan

23. Jenjang Partisipasi
No. Jenjang Mekanisme
1 Citizen Control Referandum,
Pemilihan Langsung
2 Delegation Organisasi Masyarakat
yang dikendalikan warga
3 Partnership Public-Private Partnership
(Pem dan Masy.)
4 Consultation Public Meetings
5 Information Citizen’s Charter, e-Gov.
6 Manipulation Elite Politics

24. Classical Social Democracy
(the old left)
 Tingginya keterlibatan negara dalam
kehidupan politik dan ekonomi
 Dominasi negara terhadap civil
society (masyarakat madani)
 Kolektivisme
 Manajemen permintaan Keynesian,
plus korporatisme
 Peranan pasar yang dibatasi:
ekonomi sosial atau campuran

25. Neo-liberlisme (the new right)
 Peran pemerintah yang minimal
 Civil society yang otonom
 Fundamentalisme pasar
 Otoritarisme moral: plus individualisme
yang kuat
 Menerima fakta ketidakadilan
 Nasionalisme tradisional
 Welfare state sebagai jaringan pengaman
sosial
 Rendah kesadaran terhadap lingkungan
hidup

26. Third Way Values
 Keadilan (equality)
 Perlindungan terhadap mereka yang
lemah
 Kebebasan sebagai otonomi
 Tidak ada hak tanpa tanggung jawab
 Tidak ada otoritas tanpa demokarsi
 Pluralisme kosmopolitan
 Konservatisme filosofis

27. Kritik Terhadap
The Third Way
 Diam terhadap ketidakadilan
distribusi kekayaan dan kekuasaan
 Lebih merupakan rasionalisasi
kompromi politik antar golongan kiri
dan golongan kanan dimana pihak
kiri bergerak lebih dekat ke kanan

28. New Public Management
(Holmes & Shand, 1995)
 Menselaraskan wewenang dan tanggung
jawab dalam rangka peningkatan kinerja
 Lebih menekankan akuntabilitas dan
transparansi dengan mensyaratkan
pelaporan hasil dan biaya pencapaiannya
 Sistem budgeting dan manajemen untuk
mendukung dan mendorong perubahan
tersebut

29. New Public Management
(Lihat: OECD, 1996)
 Bermaksud mengembangkan budaya yang
berorientasi kinerja (performance-oriented
culture) di sektor publik
 Desentralisasi keputusan alokasi sumber
daya dan pelaksanaan pelayanan publik
 Lebih fokus pada hasil (efisiensi,
efektifitas dan kualitas pelayanan) dan
sistem manajemen yang lebih fleksible
 Memperkuat kapasitas strategik di pusat
untuk menuntun perubahan manajemen
publik

30. Prinsip-prinsip Adm. Publik yang
klasik
 Diorganisasikan secara hierachical
 Sistem dan prosedur berdasarkan
one best way
 Administrasi publik sebagai
penyelenggara semua pelayanan
publik yang sudah ditetapkan dalam
kebijakan publik
 Pegawai negeri yang netral dan tidak
berpolitik

31. Tantangan thd Institusionalisme
 Administrasi publik pada era
institusionalisme (Keynesian) sangat
mengandalkan mekanisme birokrasi
dan sentralisasi dalam pelayanan
publik dianggap sudah tidak sesuai
lagi dengan kebutuhan masyarakat
modern karena tidak efisien, kaku
dan lamban

32. Munculnya Neo-Liberalisme
 Muncul paradigma baru pada era neo
liberalisme yang mengandalkan pada
mekanisme pasar dan persaingan dalam
penyelenggaraan pelayanan publik, baik
persaingan pasar, quasi persaingan atau
benchmarking. Struktur organisasi
pemerintahan lebih desentralisasi. Tugas
Pemerintah lebih banyak pada tataran
kebijakan (regulatory) dari pada terlibat
langsung dalam penyelenggaraan
pelayanan (service delivery)

33. Munculnya Neo-Liberalisme
 Penerapan prinsip good governance
ke dalam birokrasi pemerintahan,
misalnya mendorong partisipasi
masyarakat, rule of law, tranparansi,
dan pertanggung jawaban publik

34. Kegagalan Neo-liberalism
1. Kesenjangan sosial semakin besar
2. Munculnya bubble economy
3. Terjadi krisis keuangan global, yang dipicu
oleh kegagalan subprime mortgage yang
menyebabkan kebankrutan lembaga
keuangan seperti Lehman Brothers,
Fannie Mae, dan Freddie Mac, serta krisis
perusahaan asuransi yang terbesar AIG di
Amerika Serikat

35. Post NPM (1)
1. Mengurangi fragmentasi instansi
pemerintahan dengan integrasi struktural
2. Menyisipkan resentralisasi dan re-regulasi
3. Inisiatif pendekatan pemerintahan yang
menyeluruh (whole of government
initiatives)
4. Menghilangkan ambiguitas peranan dan
menciptakan hubungan peranan yang
jelas

36. Post NPM (2)
5. Public-Private Partnerships
6. Meningkatkan sentralisasi administrasi
pemerintahan, koordinasi dan
pengembangan kapasitas
7. Memperkuat kapasitas politik dan
administrasi pemerintah pusat
8. Lebih memperhatikan aspek lingkungan,
sejarah dan budaya adminitrasi publik

37. Post NPM (3)
9. Pembangunan harus merupakan proses
perubahan yang dinamis, sistemik, dan
berkesinambungan dalam suatu siklus good
governance
10. Menciptakan dynamic governance agar tetap
releva n dengan perubahan kebutuhan
masyarakat di lingkungan yang berubah.
Selanjutnya dynamic governance akan
mendorong terciptanya dynamic capabilities
dalam organisasi publik

38. New Institutionalism
(Williamson, 1975; Fukuyama, 2004; Klein, 2009)
1. Sebagai reaksi terhadap kegagalan neo-
liberalism muncul pendekatan inter
disiplin termasuk ekonomi, politik dan
administrasi publik yang menginginkan
koreksi terhadap dampak yang
ditimbulkan oleh neo-liberalism
2. Dalam bidang administrasi publik muncul
paradigma Post-NPM

39. New Public Service
Trend sekarang adalah New
Public Service yang lebih
menekankan pada koalisi
antara pemerintah, swasta
dan masyarakat

40. The New Public Service
 Serve, rather than steer;
 The public interest is the aim, not the by
product;
 Think strategically, act democratically;
 Serve citizens, not customers;
 Accountability isn’t simple;
 Value people, not just productivity;
 Value citizenship and public service above
entrepreneurship

41. The New Public Service
In a democratic society, a concern for
democratic values should be paramount
in the way we think about systems of
governance. Values such as efficiency
and productivity should not be lost, but
should be placed in the larger context of
democracy, community and public
interest.

42. Upaya penciptaan Pemerintah
yang Bersih
 Adanya sistem ‘rule of law’
 Adanya upaya yang konsisten
membangun hukum agar tercipta
integritas pemerintah, seperti UU Hukum
Pidana, UU Anti Korupsi, UU pengawasan
Administrasi Negara, dsb.
 Adanya sistem pemisahan kekuasaan,
pelaporan hadiah yang diterima, dan
sistem financial disclosure system (mis.
Pembuktian terbalik dalam perpajakan)

43. Upaya Pemberantasan Korupsi
 Harmonisasi peraturan perundang-undangan
 Prioritas pada instansi pemerintah yang utama
seperti lembaga peradilan, aparatur penegak
hukum, instansi yang mengatur perekonomian,
pemberian izin
 Membangun integritas dan disiplin diri pejabat
penting
 Adanya mekanisme yang komprehensif yang
mencakup investigasi, pendidikan dan upaya
preventif
 Membangun etika profesional dan meningkatkan
kualitas pelayanan publik
 Mengusut kasus korupsi termasuk yang
menyangkut pejabat tinggi