perekembangan AN

1. Pemahaman Perkembangan & Paradigma Administrasi Negara
Faradina Rizky Amalia
NIM : D0121046
Administrasi Negara (B)
2021

2. Tahun 1887, Woodrow Wilson
menerbitkan sebuah artikel berjudul
“The Study of Administration.”
Objek dari studi administrasi:
1) Apa yang dapat dilakukan pemerintah
dengan benar agar berhasil?
2) Bagaimana cara melakukan sesuatu hal
dengan efisiensi dan biaya seminimal
mungkin?
Tujuan Utama dari
Studi Administrasi
Sejarah Perkembangan Teori Administrasi Negara
Tahun 1887 disebut dengan tahun lahirnya Ilmu Administrasi.

3. Pengertian Administrasi Negara
 Keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh
aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha
mencapai tujuan negara. (Siagaan, 2006)
 Seluruh penyelenggaraan dan kekuasaan pemerintah
dengan memanfaatkan atau mendayagunakan segala
kemampuan aparatur negara serta segenap daya dan
dana demi tercapainya tujuan nasional dan
terlaksananya tugas pemerintah seperti yang ditetapkan
dalam UUD 1945. (LAN, Republik Indonesia)
 Rumusan tugas pokok, susunan organisasi, administrasi
kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi
material dan perlengkapan, hubungan kerja, administrasi
perkantoran, administrasi perusahaan negara
keseluruhannya merupakan rangkaian yang mempunyai
hubungan timbal balik satu dengan lainnya. (Suganda,
1995)
CIRI – CIRI
ADMINISTRASI NEGARA
o Administrasi tidak dapat terlepas dari segala jenis
kegiatan atau organisasi.
o Keterlibatan dalam kebijakan negara bersikap netral dari
tujuan negara atau pembangunan.
o Menekankan pada tertib administrasi atau efisiensi dan
orientasi kekinian.
o Melaksanakan tugas-tugas rutin pelayanan publik; tertib
pemerintahan dan balancing agent.
o Pelayanan yang diberikan administrasi negara lebih
urgent dibandingkan pelayanan yang diberikan
administrasi swasta.
o Sangat bergantung pada penilaian masyarakat.

4. Landasan Berpikir Pergeseran Administrasi Negara
ke Administrasi Publik
 Pergeseran dari administrasi negara ke administrasi
publik mulai dibicarakan pada abad ke-19 dan sudah
diberlakukan pada abad ke-21 ini.
 Landasan berpikir: pelaksanaan administrasi negara
ditujukan pada kepentingan publik.
 Alternatif perencanaan sosial budaya menuju
terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya.
 Revitalisasi sektor publik menghadapi keterbukaan
ekonomi dan demokrasi politik.
 Reorientasi ilmu administrasi publik dari government
ke governance.
 Administrasi publik di era demokrasi lokal bagaimana
semangat kompabilitas menjiwai budaya birokrasi.

5. Perkembangan Paradigma Administrasi Negara
Old Public Administration
(Paradigma Lama)
New Public Management New Public Service
Teori Politik Teori Ekonomi Teori Demokrasi

6. OLD PUBLIC
ADMINISTRATION
 Paradigma 1: Dikotomi Politik Administrasi
(1900 – 1926)
Frank J. Goodnow dan Leonard D White dalam bukunya
“Politics and Administration” menyatakan bahwa dua
fungsi pokok yang berbeda, yaitu:
1. Fungsi politik yang melahirkan kebijaksanaan atau
keinginan negara.
2. Fungsi administrasi yang berhubungan dengan
pelaksanaan kebijakan negara.
Penekanan pada paradigma ini terletak pada lokus nya,
menurut Goodnow, lokus nya terletak pada Government
Bureaucracy atau birokrasi pemerintahan.
Sedangkan, fokusnya terletak pada metode atau kajian apa
yang akan dibahas dalam administrasi publik kurang
dibahas secara jelas.
 Paradigma 2: Prinsip – Prinsip Administrasi Negara
(1927 – 1937)
Diawali dengan diterbitkannya “Principles of Public
Administration” karya W. F. Willoughby. Pada fase ini
administrasi diwarnai oleh berbagai macam kontribusi dari
bidang – bidang lain seperti industri dan manajemen,
lalu berbagai bidang inilah yang membawa dampak besar
pada timbulnya prinsip – prinsip administrasi.
Prinsip – prinsip tersebut yang menjadi fokus dari kajian
administrasi publik. Sedangkan, lokus dari paradigma ini
berada pada prinsip – prinsip yang berlaku pada saat itu.

7.  Paradigma 3: Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik
(1950 – 1970)
Menurut Herbert Simon dalam “The Proverbs of
Administration” yaitu POSDCORB (Planning, Organizing,
Staffing, Directing, Coordinating, Reporting and Budgeting)
tidak menjelaskan makna publik dan administrasi publik
kemudian menghidupkan kembali perdebatan dari dikotomi
administrasi dan politik.
Lalu munculah pendapat Morstein Marx “Element of Public
Administration” yang kemudian mempertanyakan kembali
pemisahan politik dan ekonomi sebagai suatu hal yang tidak
realistic/tidak mungkin.
 Paradigma 4: Administrasi Negara sebagai Administrasi
(1956 – 1970)
Paradigma ini menunjukan bahwa isi dan fokus pembicaraan
sebagai suatu paradigma menekankan pada administrasi
sebagai focus kajiannya, tetapi tidak pada lokusnya.
Jadi dalam fase ini menawarkan teknik – teknik yang
memerlukan keahlian dan spesialisasi. Jadi yang dikembangkan
pada administrasi negara sebagai administrasi ini sudah
memiliki rumah sendiri yaitu administrasi dan bukan sebagai
ilmu politik lagi.

8.  Paradigma 5: Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara
(1970 – 1990)
Pada paradigma ini, fokus dan lokusnya mulai dikembangkan di dalam ilmu administrasi
negara itu sendiri dan diawali oleh pemikiran Herbert Simon yaitu terdapat 2 aspek yang
perlu dikembangkan pada system administrasi, yaitu:
1. Ahli administrasi negara yang meminati pengembangan suatu ilmu administrasi negara
yang murni.
2. Suatu kelompok yang lebih besar meminati suatu persoalan – persoalan mengenai
kebijakan publik.
Jadi terdapat 2 focus perkembangan pada saat administrasi negara sebagai administrasi
negara, yaitu ahli administrasi negara dan ahli kebijakan publik.

9. NEW PUBLIC MANAGEMENT
 Gerakan Reformasi 1970
Gerakan reformasi yang dimana administrasi negara ini mulai di redefinisi kembali tidak saja bersifat sosial
tetapi juga berkaitan dengan bagaimana mereka mewirausahakan birokrasi. Jadi, unsur – unsur pemerintah
didukung oleh prinsip – prinsip wirausaha, yaitu kejujuran, kreativitas, inovasi, menghasilkan pendapatan
untuk memperbesar kapasitas dari pemerintah.
 From Government to Governence 1990
Kegiatan yang dilakukan oleh administrasi publik di dalam administrasi pemerintah untuk melayani
masyarakat yang banyak diwarnai oleh kepentingan politik dari para pejabat publik/para pengambil kebijakan.
Kemudian diarahkan ke governence bagaimana melakukan tata kelola pemerintahan yang baik dengan
melibatkan berbagai komponen – komponen masyarakat baik swasta maupun yang lain untuk meningkatkan
kapasitas administrasi negara dalam melakukan pelayanan publik.
 The Future Digital E-governance
Unsur – unsur pelayanan publik sudah bisa diterjemahkan melalui digital dengan tujuan untuk meningkatkan
pelayanan administrasi publik menjadi cepat, serempak, dan dapat melayani dalam waktu yang tepat.

10. New Public Service
 Melayani kepentingan masyarakat sebagai administrator
publik,
 Mengutamakan, mencari, dan merumuskan kepentingan
publik
 Lebih menghargai warga negara daripada kewirausahaan,
 Berpikir strategis dan bertindak demokratis,
 Menyadari akuntabilitas bukanlah hal yang mudah,
 Menghargai manusia bukan hanya produktivitas.
 Prinsip – Prinsip Utama New Public Service:
1. Teori kewarganegaraan demokratis,
2. Model komunitas dan masyarakat sipil,
3. Organisasi humanisme dan administrasi baru,
4. Administrasi post-modern.

11. VIDEO SOURCES ON YOUTUBE
 https://www.youtube.com/watch?v=kOkC9oF_t7g&t=490s
 https://www.youtube.com/watch?v=QiB1rxzn9Ak
 https://www.youtube.com/watch?v=fZ42695a2DY&t=2228s