Dokumen tersebut merangkum bab-bab dari buku Sosiologi Hukum karya Prof. Dr. H. Zainudin Ali, MA. Ia membahas pengertian, ruang lingkup, dan metode pendekatan sosiologi hukum. Dokumen ini juga menjelaskan hubungan antara hukum dan masyarakat dalam hal basis sosial hukum, hukum sebagai kontrol sosial, dan perubahan interpretasi hukum seiring perubahan masyarakat.

1. RESUME
Judul buku : Sosialogi Hukum
Penulis : Prof. Dr. H. Zainudin Ali, MA
Tahun : 2005
Penerbit : Sinar Grafika
Jumlah : Bab I – Bab IV
Nama Mahasiswa : Bara Wisnu
Nim : 2021 026
Jurusan : Magister Ilmu Hukum
Tugas : Sosialogi Hukum
Bab I
A. Pengertian Sosialogi Hukum dilihat dari dari 4 pendapat yang mempunyai kapasitas
keilmuan di bidang sosialogi hukum diantara adalah : Soerjkono Soekanto, Satjipto
Rahardjo, R. Otje Salman, H.I.A . Hart bahwa segala aktivitas sosial manusia yang di
lihat dari aspek hukumnya di sebut sosiologi hukum.
B. Latar Belakang Sosialogi hukum di gunakan istilah pertama kalinya oleh Anzilotti
pada tahun 1882. Namun demikian sosialogi hukum dipengaruhi oleh disiplin ilmu
diantaranya ilmu filsafat hukum, ilmu hukum, dan sosialogi yang kajiannya berorientasi
pada hukum.
C. Ruang Lingkup Sosialogi hukum ada 2 (dua) hal yaitu:
1. Dasar dasar sosialogi hukum yang berlaku di setiap negara sebagai contoh
Indonesia dasar sosial hukumnya Pancasila dengan ciri ciri rasa gotong royong,
musyawarah dan kekeluargaan.
2. Efek efek hukum terhadap gejala gejala sosialnya lainnya sebagai contoh misalnya
UU Perkawinan no 1 tahun 1974, UU no 22 tahun 1997 dan UU no 23 tahun 1999
Tentang Narkotika,UU no 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.
Sejak abad 19 telah diusahakan oleh para sarjana sosialogi dan hukum ,mengenai
Batasan Batasan dalam bidang ilmu sosialogi hukum pembatasan tersebut didasari
oleh ilmu yang erat hubungannya dengan sosiologi hukum dikelompokkan pada

2. empat pendekatan dinamakan pendekatan intstrumental, hukum alam, positivistik
dan paradigmatik.
D. Karakteristik Kajian Sosialogi Hukum adalah fenomena hukum di masyarakat
dalam mewujudkannya adanya deskripsi, penjelasan, pengungkapan ( revealing) dan
prediksi.
Bab II
A. Metode pendekatan Sosialogi hukum di Indonesia ini masih pengkajian hukum
positif untuk memenuhi harapan demikian perlu mengkaji persoalan persoalan yang
ada di masyarakat dan menerapkan aturan aturannya ini disebut pendekatan secara
yuridis normative. Selain pendekatan yuridis normatif hukum juga mempunyai sisi
yang lain di luar bentuk pasal pasal atau perundang -undangan yang mana hukum itu
di operasikan di masyarakat pengkajian seperti ini disebut pengkajian yuridis empiris.
B. Perbandingan yuridis empiris berobyek pada interaksi sosial ,sistim sosial , proses
prilaku, pilihan ilmu pengetahuan tujuannya penjelasan sedangkan yuridis normative
berobyek pada jurisprudence model, analisis aturan(rules), logika, pilihan praktis,
dengan tujuan pengambilan keputusan.
Dalam hal itu semua diuraikan menjadi 3 (tiga) konsep
1. Model kemasyarakatan dalam konsep sosialogi yaitu interaksi sosial, sistim sosial,
dan perubahan sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan hubungan sosial yang
dinamis dan bekelanjutan dari orang perorang, kelompok-kelompok, maupun
perorangan dan kelompok. Sistim sosial merupakan keseluruhan elemen elemen
tersebut saling berhubungan dan saling bergantung satu sama lainnya sehingga
terbentuk kesinambungan dan kesinambungan ini harus tetap terpelihara dengan
baik. Peruabahan sosial merupakan suatu variasi dari car acara hidup yang telah di
terima di karenakan perubahan perubahan kondisi geografis, kebudayaan materiil,
jumlah penduduk, idealogi maupun adanya disfusi.
2. Struktur sosial adalah jalinan yang relative tetap antara unsur unsur sosial.
3. Prilaku (Behavior) merupakan kenyataan hukum di dalam masyarakat sehingga
terkadang apa yang dicita citaka oleh masyarakat dalam mewujudkan kepastian
hukum justru tidak sesuai dengan apa yang diharapakan perangai ini biasa disebut
tabiat atau ahlak dalam konndisi seperti ini dapat dilakukan dua pendekatan pertama
melalui rangsangan berupa Latihan tanya jawab dan mencontoh yang kedua melaui

3. kognitif penyampain informasi yang didasari oleh Alquran dan Hadist teori teori
dan konsep.
C. Hukum sebagai Sosial Kontrol yang mempunyai artian sebagai suatu proses baik
yang direncanakan ataupun tidak ayng bersifat mendidik, mengajak, atau bahkan
memaksa warga masyarakat, agar mematuhi sistim kaidah dan jukum yang berlaku
perwujudan tersebut bisa berupa pemindanaan, kompensasi, terapi maupun konsiliasi.
D. Hukum sebagai alat mengubah masyarakat atau biasa di sebut social enginneriing
peran ini di pegang oleh para hakim melalui interprestasi dalam mengadili yang
dihadapi secarai seimbang (balance) dengan memperhatikan beberapa hal diantaranya
Aspek sosial yang actual dari Lembaga hukum, tujuan dari pembuat peraturan hukum
yang efektif, studi sosailogi dalm mempersiapkan hiku, studi tentang MPH, Sejarah
hukum dan alasan-alasan terdahulu pada kasus hukum yang terdahulu tentang keadilan
yang abstrak dari suatu hukum yang abstrak.
Bab III
Basis Sosial Hukum serta hukum dan kekuatan kekuatan sosial
A. Paradigma (model) sosialogi hukum adalah pengaruh timbal balik antara hukum
dengan gejala gejala sosial lainya, pengaruh timbal balik tersebut sebagai berikut:
1. Kelompok-kelompok sosial Hukum contoh Yayasan Masyarakat Indonesia Baru
(YAMIBA) hukumnya AD/ART
2. Lembaga-lembaga sosial contohnya Desa hukumnya UU Desa, Perkawinan
hukumnya UU Perkawinan
3. Stratifikasi adalah pelapisan sosial yang ada di masyrakat namun stratifikasi
tersebut tidak membeda bedakan persamaan di hadapan hukum seperti pasal 27
UUD 1945.
4. Kekuasaaan dan kewenangan dimaksud diatur oleh hukum sebagai contoh
kekuaasaan presiden.
5. Interaksi sosial dalam artian hukum berfungsi untuk memperlancar inteaksai sosial.
6. Perubahan-perubahan sosial dimana perubahan sosial akan mempengaruhi
perubahan hukum seperti UU no 1 tahun 1974 dan UU narkotika tahun 1976.
7. Masalah sosial yang dimaksud adalah hal hal yang berkaitan dengan kejahatan
hukumannya KUHP dan acara pidana.

4. B. Hukum sebagai tingkah laku sosial merupakan Tindakan tingkah laku sosial dari
penduduk asli yang didasarkan pada suatu Tindakan memberi dan menerima yang telah
dinilai secara seksama mental telah dipilih dan seimbang dalam jangka Panjang.
C. Hukum dan kewenangan merupakan suatu produk dari kepemimpinan dan tidak dapat
didelegasikan dari sudut pandang legitimasi seseorang yang mempunyai kewengan bisa
menmyerahkan Sebagian dari kewengan itu kalau ia mengikuti suatu acara yang telah
disetujuinya.
D. Hukum dan kekuatan kekuatan sosial di dalam masyarakat ada kekuatan kekuatan
sosial yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan yang bisa bersifat baik dan
tidak baik empat kekuasaan tersebut diantaranya kekuatan uang ,politik, massa,
teknolgi baru .
E. Manfaat Sosialogi Hukum untuk memahami bekerjanya hukum dalam masyarakat yang
dapat diamati dalam sudut pandang fungsi hukum sebagai control sosial, sebagai alat
untuk mengubah masyarakat, sebagai symbol pengetahuan, sebagai instrument politik,
dan Integrasi.
Bab IV
A. Perubahan dalam masyarakat dan pencapaian tujuan hukum berarti mengkaji
perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat yang berorientasi kepada proses
pembentukan hukum dalam pencapaian tujuannya. Ini berfokus an enginnering
interpretation.
1. Konsep dasar an enginnering interpretation
a. Interpretation adalah usaha untuk menggali, menemukan, dan memahami, nilai
nilai dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
b. Enginnering adalah perubahan perubahan norma dan nilai nilai yang terjadi
dalam masyarakat seiring dengan terjadinya perubahan kebudayaan.
B. Perubahan Interprestasi dalam suatu perubahan hukum terhadap Undang-
undang no 5 tahun 1960 merupakan undang undang pertanahan pertama yang
dibentuk dan merupakan undang undang pokok agraria bukan undang undang pokok
pertanahan dengan memberikan arti kata ”tanah” terbatas hanya pada muka bumi
sedangkan kata agraria berarti bumi,alam dan kekayaan alam yang terakandung
didalamnya lainnya, maka dalam hal ini diartikan:
1. UUPA dipandang sebagai produk kebudayaan.
2. UUPA sebagai pemelihara kebudayaan

5. 3. UUPA memperkaya kebudayaan.
C. Contoh pendekatan sosialogi hukum dalam penyelesaian persoalan hak dan
kewajiban. Pendekatan Yuridis empiris merupakan suatu penyelesaian hukum
berdasarkan kenyataan sosial dalam masyarakat
D. Hukum di Indonesia dan kaitannya dengan reformasi. Hukum yang berlaku di
Indonesia adalah hukum yang berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan Amandemennya
yang didalamnya terdapat pasal 2 aturan peralihan yang menyangkut peraturan
peraturan yang di pergunakan oleh Belanda dalam menjajah bangsa Indonesia karena
itu masih ada sedikit kekakuan jika menggunakan pendekatan melalui yuridis
normative dalam menyelesaikan permasalahan hak dan kewajiban, karena kuurang
memperhatikan budaya hukum yang berlaku di kultur masyarakat. Sosialogi hukum
Bersama ilmu empiris lainnya akan menempatkan kembali konstruksi hukum yanag
abstrak ke dalam kultur sosial yang ada sehingga hukum menjadi Lembaga yang utuh
dan realistis.