1. Nama : Randy Prasetyo
NIM : 125030100111183
Kelas : H
Resume Buku Teori-teori Ekonomi Politik (james Coperasp dan Levine)
Pendekatan Berbasis Negara dalam Ekonomi Politik
Dalam bab 8 ini, di bahas mengenai pendekatan – pendekatan dalam ekonomi politik
yang di pusatkan pada ide tentang negara yang berperan aktif dimana negara memiliki agenda
– agenda yang tidak dapat direduksi menjadi kebutuhan – kebutuhan yang ada di dalam
wilayah pribadi (perekonomian). Para pemikir berfokus pada hubungan antara negara dengan
perekonomian atau otonomi negara. Dan hal ini yang menjadi pembeda dengan pendekatan
neoklasik lainnya. Istilah otonomi negara sendiri merujuk pada kemampuan negara untuk
mendefinisikan dan menjalankan agenda yang tidak didefinisikan semata – mata oleh
kepentingan pribadi dari individu – individu dalam masyarakat.
Definisi dari pendekatan yang berpusat pada negara dalam ekonomi politik di sini
adalah pendekatan yang memandang bahwa wilayah politik adalah wilayah negara atau
memandang bahwa agenda dari wilayah pribadi. Dalam pendekatan ini sering kali di gunakan
kata “masyarakat” (society) untuk menyebut dunia kepentingan pribadi, baik yang berbentuk
kepentingan pribadi, baik yang berbentuk individu maupun golongan. Ini membuktikan
bahwa pendekatan ini masih menganut ide pendekatan klasik yang masih membedakan antara
negara dengan masyarakat sipil.
Otonomi Negara
Ide tentang otonomi negara merujuk pada kemampuan negara unruk bertindak secara
independen dari faktor – faktor sosial (terutama faktor – faktor ekonomi). Ini tidak berarti
bahwa otonomi negara membuat masyarakat menjadi tidak relevan, melainkan berarti bahwa
pola dari faktor – faktor sosial tidaklah dapat sepenuhnya mengandalikan tindakan – tindakan
yang di ambil negara. Otonomi sendiri memiliki 3 konsekuensi, yaitu :
1. Bahwa negara yang dikatakan bebas akan mampu “menang dalam melawan” tekanan –
tekanan dari masyarakat sipil. Idenya adalah para pemimpin negara memiliki tujuan
sendiri yang berbeda dengan masyarakat.

2. 2. Tindakan negara di pandang sebagai tidak di pengaruhi oleh satu kelompok manapun
atau koalisi antar kelompok manapun. Yang dimaksud bukanlah bahwa negara akan
menentang kepentingan – kepentingan ekonomi dalam masyarakat, karena pandangan
semacam itu tidak pernah di jelaskan oleh para pemikir dari aliran ini.
3. Negara dianggap mampu menolak atau menahan tekanan dari luar, dan konsep seperti
ini sangat banyak di anut oleh para pemikir tentang masalah pengambilan kebijakan.
Pandangan tentang otonomi negara seperti ini memiliki hubungan erat dengan literatur
“ negara kuat versus negara lemah”. Negara kuat adalah negara yang mampu menolak
tekanan dan menghasilkan inisiatif kebijakan publik sendiri, sementara negara lemah
adalah negara yang “tunduk” pada tekanan dari kepentingan – kepentingan ekomomi.
Pendekatan – Pendekatan Berbasis Masyarakat
Pendekatan Utilitarian
Dalam buku On the Autonomy of the Democratic State (Eric Nordlinger, 1981),
berusaha untuk menerapkan pendekatan utilitariian pada negar – negara yang bertindak
menurut agenda mereka sendiri. Istilah “negara” menurut Nordlinger merujuk pada semua
individu yang memegang jabatan dimana jabatan ini memberikan kewenangan kepada
individu – individu itu untuk membuat dan menjalankan keputusan – keputusan yang dapat
mengikat pada sebagian atau keseluruhan dari segmen – segmen dalam masyarakat. Dari
definisi tersebut tampak 2 hal penting mengenai negara. Pertama, negara terdiri dari beberapa
individu dan yang kedua, negara adalah terpisah dari masyarakat dimana masyarakat ini
terikat untuk mematuhi keputusan – keputusan negara.
Pendekatan – Pendekatan Marxian
Masalah yang terjadi dan menimpa utilitarianisme tentang, kenapa negara tidak
bisa dipandang sebagai kumpulan dari beberapa kepentingan pribadi ketika akan membuat
konsep otonomi negara. Pandangan bahwa negara adalah bentuk dari kepentingan –
kepentingan pribadi dari para kapitalis yang berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai
tujuan tertentu (misalnya untuk melakukan proses tawar menawar) juga ada dalam
pendekatan Marxian, tapi tidak pernah dianggap sebagi pemikiran yang final, terutama oleh
para penganut Marxisme di era modern. Masalah yang di sampaikan di atas merujuk pada
satu masalah yang sama yaitu, masyarakat sipil. Di pahami sebagai sistem hubungan pribadi

3. antara individu – individu yang secara hukum independen satu sama lain, akan membuat
orang yang satu bersaing dengan orang lain.
Menurut Marxian, masyarakat sipil dalam artian tertentu mendorong para pelaku
di dalamnya untuk memandang kepentingan diri mereka dan hubungan mereka satu sama lain
secara sempit. Sempi disini maksudnya terjadi karena kesadaran para individu ini dibentuk
oleh kondisi sosial mereka dan bukan individu – individu ini yang berusaha memengaruhi
atau mengubah kondisi sosial itu, seperti yang di pahami oleh teori – teori utilitarian.
Statisme
Pendekatan ini dalam ekonomi politik membalik hubungan sebab akibat yang di
sebutkan teori di atas. Dalam teori – teori berbasis masyarakat (yaitu konsep negara dalam
teori utilitarian dan teori Marxis di atas), yang menjadi faktor penyebab atau pemicu adalah
pilihan pribadi (teori utilitarian) atau kondisi material yang di hadapi individu (teori Marxis)
yang kemudian menyebabkan terbentuknya tuntutan politik secara terorganisir (seperti lewat
kelompok kepentingan dan partai) yang di sodorkan kepada negara. Negara di minta untuk
memberikan respons terhadap tuntutan – tuntutan ini, yaitu menerjemahkan sekumpulan
keinginan pribadi ini menjadi beberapa kebijakan yang koheren. Pendekatan statisme
memandangnya secara terbalik, yaitu dengan bertolak dari sebuah agenda negara yang tidak
dapat direduksi menjadi kepentingan pribadi dan kemudian meneliti bagaimana para pelaku
politik menjalin hubungan dengan konstituen – konstituen mereka.
Pendekatan Transformasional terhadap Negara
Sampai saat ini, istilah “otonomi negara” di pahami dalam dua artian.
1. otonomi negara di pahami sebagai agenda negara yang berbeda dari agenda
kepentingan pribadi dan tidak bisa ditentukan berdasarkan kepentingan – kepentingan
pribadi dari individu – individu dalam masyarakat.
2. otonomi negara sejauh ini dianggap sebagai kemampuan negara untuk melaksanakan
kemauannya sendiri.
Dengan kata lain, otonomi negara berarti adanya kemampuan untuk membuat tujuan dan
kemudian mencapai tujuan itu. Menurut pandangan ini, ada dua jenis faktor penyebab yang
terjadi, yaitu faktor penyebab yang ada dalam negara itu sendiri dan faktor penyebab yang
ada di luar negara.