Governance Dan Manajemen

1. GOVERNANCE DAN
MANAJEMEN
ELISA EUNIKE LEMINTANG
16021106087

2. GOVERNANCE
Prinsip-prinsip Good Governance
1. Partisipasi Masyarakat, Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan
keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan sah yang mewakili
kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul
dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.
2. Tegaknya Supremasi Hukum, Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang
bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.
3. Transparansi, Tranparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses
pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang
berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan
dipantau.
4. Peduli pada Stakeholder, Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus
berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.
5. Berorientasi pada Konsensus, Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-
kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dan yang
terbaik bagi kelompok masyarakat, dan terutama dalam kebijakan dan prosedur.
6. Kesetaraan, Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau
mempertahankan kesejahteraan mereka.
7. Efektifitas dan Efisiensi, Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan
hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya
yang ada seoptimal mungkin.
8. Akuntabilitas, Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-
organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada
lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut tergantung
dari jenis organisasi yang bersangkutan.
9. Visi Strategis, Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke
depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan untuk
mewujudkannya, harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan
sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

3. Sejarah Governance
Transformasi government sepanjang abad ke-20 pada awalnya ditandai dengan konsolidasi
pemerintahan demokratis (democratic government) di dunia Barat. Tahap II berlangsung pada
pasca Perang Dunia I, diindikasikan dengan semakin menguatnya peran pemerintah. Pemerintah
mulai tampil dominan, yang melancarkan regulasi politik, redistribusi ekonomi dan kontrol yang
kuat terhadap ruang-ruang politik dalam masyarakat. Peran negara pada tahap ini sangat dominan
untuk membawa perubahan sosial dan pembangunan ekonomi. Tahap III, terjadi pada periodisasi
tahun 1960-an sampai 1970-an, yang menggeser perhatian ke pemerintah di negara-negara Dunia
Ketiga. Periode tersebut merupakan perluasan proyek developmentalisme (modernisasi) yang
dilakukan oleh dunia Barat di Dunia Ketiga, yang mulai melancarkan pendalaman kapitalisme.
Pada periode tersebut, pendalaman kapitalisme itu diikuti oleh kuatnya negara dan hadirnya rezim
otoritarian di kawasan Asia, Amerika Latin dan Afrika. Modernisasi mampu mendorong
pembangunan ekonomi dan birokrasi yang semakin rasional, partisipasi politik semakin
meningkat, serta demokrasi semakin tumbuh berkembang merupakan asumsi perspektif Barat
yang dimanifestasikan dalam tahapan tersebut. Perspektif ini kemudian gugur, karena
pembangunan ekonomi di kawasan Asia dan Amerika Latin diikuti oleh meluasnya rezim
otoritarian yang umumnya ditopang oleh aliansi antara militer, birokrasi sipil dan masyarakat
bisnis internasional (Bourgon, 2011). Tahap IV, ditandai dengan krisis ekonomi dan finansial
negara yang melanda dunia memasuki dekade 1980-an. Krisis ekonomi juga dihadapi Indonesia
yang ditandai dengan anjloknya harga minyak tahun 1980-an. Krisis ekonomi pada periode 1980-
an mendorong munculnya cara pandang baru terhadap pemerintah. Pemerintah dimaknai bukan
sebagai solusi terhadap problem yang dihadapi, melainkan justru sebagai akar masalah krisis.
Karena itu pada masa ini berkembang pesat “penyesuaian struktural”, yang lahir dalam bentuk
deregulasi, debirokratisasi, privatisasi, pelayanan publik berorientasi pasar. Berkembangnya isu-
isu baru ini menandai kemenangan pandangan neoliberal yang sejak lama menghendaki peran
negara secara minimal, dan sekaligus kemenangan pasar dan swasta. Tahap V, adalah era 1990-
an, dimana proyek demokratisasi (yang sudah dimulai dekade 1980-an) berkembang luas seantero
jagad. Pada era ini muncul cara pandang baru terhadap pemerintahan, yang ditandai munculnya
governance dan good governance. Perspektif yang berpusat pada government bergeser ke
perspektif governance. Sejumlah lembaga donor seperti IMF dan World Bank dan para praktisi

4. pembangunan internasional yang justru memulai mengembangkan gagasan governance dan juga
good governance.
Pada Good Governance telah dibedakan antara Government dengan Governance.
Government lebih bersifat tertutup dan tidak sukarela, tidak bisa melibatkan Cso dan swasta /
privat dalam membentuk struktur keorganisasiannya. Hal ini berbeda dengan sifat governance
yang lebih terbuka dalam struktur keorganisasian dan bersifat sukarela. Governance melibatkan
seluruh aktor baik publik maupun privat dalam membentuk struktur sehingga bisa menempatkan
pengarutan kebijakan sesuai kebutuhan fungsionalitasnya . Governance dilihat dari dimensi
konvensi interaksi memiliki ciri konsultasi yang sifatnya horizontal dengan pola hubungan yang
kooperatif sehingga lebih banyak keterbukaan. Government justru sebaliknya, hierarki
kewenangan yang telah menjadi mainset mengakibatkan pola hubungan banyak bersifat konflik
dan penuh dengan kerahasiaan. Dilihat dari dimensi distribusi kekuasaan, governance memiliki
ciri dominasi negara sangat rendah, lebih mempertimbangkan kepentingan masyarakat
(publicness) dalam pengaturan kebijakan dan adanya keseimbangan antaraktor. Dalam
government justru dominasi negara sangat kuat dan tidak ada keseimbangan yang terjadi
antaraktor (Kurniawan, 2007 : 15-16).
Istilah governance sebenarnya sudah dikenal dalam literatur administrasi dan ilmu politik
hampir 120-an tahun, terutama oleh Woodrow Wilson, yang kemudian menjadi Presiden Amerika
Serikat ke 27. Tetapi selama itu governance hanya digunakan dalam literatur politik dengan
pengetian yang sempit. Wacana tentang governance yang diterjemahkan kedalam bahasa
Indonesia sebagai tata-pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan atau pengelolaan
pemerintahan, tata-pamong baru muncul sekitar 20-an tahun belakangan, terutama setelah
berbagai lembaga pembiayaan internasional menetapkan “good governance” sebagai persyaratan
utama untuk setiap program bantuan mereka. Oleh para teoritisi dan praktisi administrasi negara
Indonesia, istilah “good governance” telah diterjemahkan dalam berbagai istilah, misalnya,
penyelenggaraan pemerintahan yang amanah (Bintoro Tjokroamidjojo), tata-pemerintahan yang
baik (UNDP), pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggunjawab (LAN), dan ada juga
yang mengartikan secara sempit sebagai pemerintahan yang bersih (clean government) (Efendi,
2005).
Konsep Good Governance

5. Istilah good governance kembali mencuat pada tahun 1980an terutama dalam diskusi yang
bertajuk pembangunan. Governance merupakan redefinisi dari mendesain dan menemukan
kembali konsep administrasi publik (Wrihatnolo & Riant, 2007 : 125). Good Governance
mempunyai karakteristik sebagai berikut1[1].
1. Participation, yaitu setiap warga memiliki suara dalam pembuatan keputusan, secara langsung
maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang merepresentasikan kepentingannya.
2. Rule of law, yaitu adanya kepastian hukum tanpa pandang bulu, terutama menyangkut HAM
3. Transparency, dibangun atas kebebasan informasi
4. Responsiveness, setiap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus melayani
stakeholders
5. Consensus orientation, good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk
memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas.
6. Equity, publik memiliki kesempatan untuk menjaga kesejahteraan.
7. Effectiveness and efficiency, proses lembaga menghasilkan produk sesuai dengan yang digariskan
dan menggunakan sumber daya yang dimiliki dengan efisien dan efektif.
8. Accountability, pembuat kebijakan/ keputusan baik pemerintah, swasta maupun civil society atau
Civil social organization harus bertanggungjawab pada publik dan stakeholders (Tangkisan, 2005
: 115)
Di Indonesia, Isu Governance mulai memasuki arena perdebatan pembangunan yang didorong
oleh adanya dinamika menuntut perubahan baik dari sisi pemerintah maupun warga. Dalam konsep
Governance, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang paling
menentukan. Peran pemerintah sebagai pembangun maupun penyedia jasa pelayanan dan
infrastruktur bergeser menjadi badan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu
memfasilitasi stakeholder lainnya untuk ikut aktif dalam kebijakan (Sumarto, 2004). Bank Dunia,
sebagai inisiatif pembangunan kapasitas kelembagaan (institutional capacity building) di bawah
rubrik governance untuk pembangunan untuk pertama kalinya telah memperkenalkan konsep
public sector management programs (program pengelolaan sektor publik) dalam rangka
memperlakukan tata pemerintah yang lebih baik, khususnya dalam bingkai persyaratan bantuan
pembangunan, yang dikenal dengan Structural Adjustment Program (SAP, atau program

6. penyesuaian struktural)2[2]. Good governance merupakan imposisi politik hukum yang
dikendalikan negara-negara industrial dan agen internasional (lembaga maupun negara donor)
dalam membentuk tata pemerintahan yang berselerakan pasar. Konsep good governance menjadi
sangat populer digunakan oleh badan-badan donor internasional, yang sekarang diakui sebagai
manifesto politik baru. Analisis Bank Dunia menekankan pentingnya program governance, yang
di dalamnya mencakup kebutuhan akan kepastian hukum, pers yang bebas, penghormatan pada
HAM, dan keterlibatan warga negara dalam organisasi-organisasi nonprofit.
Bank Dunia memberi batasan good governance sebagai pelayanan publik yang efisien,
sistem peradilan yang dapat diandalkan, serta pemerintahan yang bertanggungjawab pada
publiknya. Komunitas Eropa merumuskan good governance sebagai pengelolaan kebijakan sosial
ekonomi yang masuk akal, pengambilan keputusan yang demokratis, transparansi pemerintahan
dan pertanggungjawaban finansial yang memadai, penciptaan lingkungan yang bershabat dengan
pasar bagi pembangunan, langkah-langkah untuk memerangi korupsi, penghargaan terhadap
aturan hukum, penghargaan terhadap HAM, kebebasan pers dan ekspresi. Sedangkan UNDP
memberi pengertian good governance sebagai sebuah konsensus yang dicapai oleh pemerintah,
warga negara dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam sebuah negara.
Menurut UNDP, pola kepemerintahan dalam good governance menuntut keterlibatan seluruh
elemen yang ada dalam masyarakat, dan segera bisa terwujud apabila pemerintah didekatkan
dengan yang diperintah, yang berarti harus ada desentralisasi dan otonomi daerah. Dalam praktek
penyelenggaraan good governance untuk menciptakan demokrasi dan pembaruan hukum tidak
lepas dari support penuh Bank Dunia. Melalui laporan tahunannya Bank Dunia jelas sekali
proposisinya dalam membangun wacana kebutuhan good governance sebagai prasyarat liberalisasi
pasar. Oleh sebab itu, proyek-proyek good governance Bank Dunia, senantiasa ditujukan pada
pendisiplinan ketatapemerintahan yang berorientasikan pada kesetiaan pada liberalisasi pasar.
Pendapat mengatakan bahwa kemunculan proyek-proyek good governance yang cukup sukses
adalah terkait dengan kesuksesan model negara pembangunan (developmental state model)
diantara negara-negara industrialisasi baru di Asia Timur dan Asia Tenggara. Pendapat lainnya
mengatakan bahwa ideologi neo-liberal telah melesat setelah runtuhnya komunisme dan
membangun suatu suasana kondusif bagi kelahiran governance sebagai sebuah isu pembangunan,

7. dan karena neo-liberalisme sebagai ideologi dominan mencoba untuk mengkonstruksi “politically
lock-in neo-liberal reforms‟ (Gill,1997). Kedua pendapat di atas relevan dengan kemunculan good
governance di Indonesia, karena selain kebijakan pemerintah yang berorientasikan pembangunan
semasa Orde Baru, dukungan Bank Dunia dan IMF dalam mengguyurkan utang yang disertai
persyaratan-persyaratan khusus melengkapi posisi Indonesia yang mengarah pada disain
liberalisasi pasar. Tetapi bila dilihat secara lebih dalam, dengan menggunakan analisis hegemoni,
nampak bahwa good governance bekerja dengan menggunakan rasionalitas dan teknologi
kekuasaan untuk menghasilkan mesin yang halus dan efektif bagi upaya liberalisasi pasar.
Bank Dunia sendiri dalam mempromosikan good governance di Indonesia melalui tiga
pintu yaitu CGI (Consultative Group on Indonesia), Kemitraan untuk Pembaruan Tata
Pemerintahan (Partnership for Governance Reform) dan Justice for the Poor. Dalam forum
tahunan CGI, Bank Dunia memimpin dan memiliki kekuasaan untuk mengarahkan kebijakan
ekonomi (termasuk desakan pembentukan peraturan perundang-undangan). Ini bisa terjadi karena
pemerintah masih menerima kucuran utang sehingga prasyarat utang tersebut harus dipenuhi
sebagai kompensasinya. Sedangkan Bank Dunia pula bekerja secara dekat dengan UNDP dan
ADB sebagai sponsor dana utama untuk Partnership for Governance Reform. Melalui forum
kelompok multi-stakeholder di Kemitraan ini, Bank Dunia telah terlibat aktif dalam membuat
kerangka kerja hukum untuk pembangunan (legal framework for development), seperti pembaruan
peradilan, pembaruan hukum, dan pembentukan lembaga pemerintahan baru. Pengaruh besar
kemitraan ini adalah justru peran hegemoninya sebagai lembaga dana untuk proyek-proyek
governance yang dijalankan oleh tidak saja lembaga negara, namun juga organisasi non-
pemerintah. Sedangkan Justice for the Poor adalah sebuah institusi yang baru-baru saja dikreasi
Bank Dunia dalam mempromosikan pengurangan kemiskinan di Indonesia, khususnya sebuah
strategi pemberdayaan untuk kaum miskin melalui bantuan hukum. Bagi Bank Dunia, program-
program pemberdayaan hukum dan penyadaran hukum merupakan hal penting dalam mewujudkan
kaum miskin atas akses keadilan. Dalam urusan pemantauan korupsi, Bank Dunia sendiri memilih
menfokuskan lebih banyak pada proyek-proyek yang didanainya sendiri, semacam Proyek
Pengembangan Kecamatan (PPK). Proyek pembaruan ketatapemerintahan melalui good
governance cenderung untuk melayani promosi konsensus pembaruan sosial dan ekonomi,
khususnya dengan mengaplikasikan pemberdayaan teknokratik dan bahasa liberal partisipasi. Di
titik ini, diskursus dan arah kecenderungan hak-hak asasi manusia lebih menyesuaikan dengan

8. liberalisasi pasar. Inilah yang disebut “market friendly human rights paradigm‟ (paradigma hak-
hak asasi manusia yang ramah pasar). Muncul dan berperannya Justice for the Poor di Indonesia
adalah tak terpisahkan dengan program global dalam Poverty Reduction Strategy Papers (PRSPs)
yang disponsori Bank Dunia. PRSPs telah mengaplikasikan proyek dan mekanisme seragam untuk
berbagai persoalan kemiskinan di negara ketiga. PRSPs yang demikian harus diimplementasikan
sebagai kondisi untuk menerima pinjaman. Berdasarkan laporan Focus on Global South yang
bermarkas di Bangkok, PRSPs telah mempromosikan kebijakan-kebijakan berorientasikan pasar,
perdagangan terbuka, investasi, rezim finansial, dan mendesakkan peran negara agar menghapus
perusahaan-perusahaan milik negara.(Wiratraman 2006: 67). Kritik Good Governance
Berdasarkan uraian diatas dalam perjalanan penerapan good governance hampir banyak negara
mengasumsikannya sebagai sebuah ideal type of governance, padahal konsep itu sendiri
sebenarnya dirumuskan oleh banyak praktisi untuk kepentingan praktis-strategis dalam rangka
membangun relasi negara-masyarakat-pasar yang baik dan sejajar.
Kritik Terhadap Good Governance
Beberapa ahli malah tidak setuju dengan konsep good governance, karena dinilai terlalu
bermuatan nilai-nilai ideologis. Alternatif lainnya adalah democratic governance, yaitu suatu tata
pemerintahan yang berasal dari (partisipasi), yang dikelola oleh rakyat (institusi demokrasi yang
legitimate, akuntabel dan transparan), serta dimanfaatkan (responsif) untuk kepentingan
masyarakat. Konseptualisasi ini secara substantif tidak berbeda jauh dengan konseptualisasi good
governance, hanya saja tidak memasukkan dimensi pasar dalam governance. Term Good dalam
good governance adalah westernized dan diabsolutkan sedemikian rupa terkadang mendekati God,
sehingga prasyarat yang ada dalam Good Governance harus dituruti atau diikuti. Kritik berikutnya
dalam good governance, seolah-olah kehidupan hanya berkuatat pada interaksi antara pemerintah
di negara tertentu, pelaku bisnis di negara tertentu dengan rakyat di negara tertentu pula. Hal
tersebut tidak sesuai dengan realitas, karena secara kenyataan bahwa aktor yang sangat besar dan
bekuasa di atas ketiga elemen tersebut tidak dimasukkan dalam hitungan, aktor tersebut adalah
dunia internasional. Merestrukturisasi pola relasi pemerintah, swasta dan masyarakat secara
domestik dengan mengabaikan peran aktor internasional adalah pengingkaran atas realitas global.
Dampak dari pengingkaran ini adalah banyaknya variable, yang sebenarnya sangat penting, tidak

9. masuk kedalam hitungan. Variabel-variabel yang absen itu adalah kearifan lokal (akibat hegemoni
terma “good‟ oleh Barat) dan dampak dari kekuatan kooptatif internasional.
Good governance memiliki dampak terhadap kerdilnya struktur negara berkembang,
sementara kekuatan bisnis dunia makin membesar. Oleh karena itu, harus ada penyempurnaan dari
paradigma Good governance, salah satunya yaitu konsep Sound Governance (SG) yang sekaligus
membuka arah baru bagi pembangunan global ke depan (Ali Farazmand, 2004). Pada
Implementasi good governance, aktor kunci yang berperan terfokus pada tiga aktor (pemerintah,
pasar dan civil society), dan good governance selama ini lebih merestrukturisasi pola relasi
pemerintah, swasta dan masyarakat secara domestik. Sound Governance mempunyai pandangan
yang jauh komprehensif dengan empat aktor, yaitu tiga aktor sudah diketahui dalam konsep good
governance yaitu inklusifitas relasi politik antara negara, civil society, bisnis yang sifatnya
domestik dan satu lagi aktor yaitu kekuatan internasional. Kekuatan internasional di sini mencakup
korporasi global, organisasi dan perjanjian internasional. Dalam pandangan Sound Governance
penerapan good governance kehidupannya hanya berkutat pada interaksi antara pemerintah di
negara tertentu, pelaku bisnis di negara tertentu dengan rakyat di negara tertentu pula. Tentulah ini
sangat naif, sebab kenyataan bahwa aktor yang sangat besar dan bekuasa di atas ketiga elemen
tersebut tidak dimasukkan dalam hitungan. Aktor tersebut adalah dunia internasional. Bahkan Ali
Farazmand (2004) secara tegas menyebut good governance sebagai bagian dari praktik
penyesuaian struktural (structural adjustment programs/SAPs).
Kritik lain juga muncul terhadap identitas dari good governance kata “good” menjadi
sesuatu yang hegemonik, seragam dan juga dilakukan tak jarang dengan paksaan. Term “good‟
dalam good governance adalah westernized dan diabsolutkan sedemikian rupa. Pentingnya sistem
pemerintahan yang berbasis pada budaya lokal sudah mulai banyak terabaikan dan ini juga terjadi
di negara dunia ketiga termasuk di Indonesia. Hal ini terjadi karena kontruksi konsep birokrasi
modern Weber yang mewarnai perkembangan ilmu administrasi publik termasuk lahirnya good
governance adalah bentuk pembantaian budaya lokal dalam sistem pemerintahan. Sound
governance muncul untuk memberikan peluang dalam menyelamatkan keragaman kebudayaan
lokal dalam mewarnai konsep tata pemerintahan. Bentuk kritik lainnya dalam pelaksanaan good
governance agar proses tata pemerintahan yang baik bisa terwujud maka ada satu jalan yaitu
pemerintahan harus menjalankan prinsip-prinsip yang digariskan dalam good governance, seperti
participation, rule of law, transparancy, responsiveness, consensus orientation, equity,

10. effectiveness and efficiency, accountability, strategic vision. Sound Governance mempunyai
pandangan berbeda dan lebih melihat pada proses menuju tercapainya tujuan, dari pada membahas
perdebatan soal bagaimana (prinsip-prinsip) dilakukan untuk mencapai tujuan. Sound governance
sebagai wacana baru yang muncul sebagai kritik good governance, yaitu memberikan makna term
“Sound” menggantikan “Good” adalah dalam rangka penghormatan terhadap kenyataan
keragaman (diversity). Untuk itu Sound governance dalam tata pemerintahan (pola relasi
pemerintah, swasta dan masyarakat) membuka kembali peluang variable-variable yang absen yaitu
kearifan lokal (akibat hegemoni terma “good‟ oleh Barat) dan dampak dari kekuatan kooptatif
internasional. Sound Governance menyadarkan kembali bahwa konsep-konsep non-barat
sebenarnya banyak yang applicable, khususnya di bidang pemerintahan. Selain itu Sound
governance pada prinsipnya juga memberikan ruang bagi tradisi atau invoasi lokal tentang
bagaimana negara dan pemerintahan harus ditata, sesuai dengan kebiasaan, budaya dan konteks
lokal serta ukuran universal tentang kesejahteraan rakyat dan penghormatan hak dasar harus tetap
ditegakkan.
Pentingnya Governance
– Untuk menambah dan memaksimalkan nilai perusahaan guna memenangkan kompetisi
Global.
– Untuk menghindari fraud dan KKN.
– Untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan
perundang-undangan yang berlandaskan pada beberapa prinsip dasar yaitu :
1. Transparency (keterbukaan informasi)
Yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan
dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
2. Accountability (akuntabilitas)
Yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga
pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. Responsibility (pertanggungjawaban)
Yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi
yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.

11. 4. Fairness (kesetaraan dan kewajaran)
Yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak stakeholder yang timbul
berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Esensi dari corporate
governance adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja
manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya,
berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku.

12. MANAJEMEN
Prinsip Manajemen
Prinsip Manajemen adalah dasar serta nilai yang menjadi intisari dari sebuah keberhasilan
manajemen. Prinsip manajemen bisa juga merupakan dasar ataupun kaidah yang merupakan
kebenaran secara fundamental yang dijadikan acuan pedoman didalam melaksanakan tugas
memimpin sebuah usaha kerjasama untuk meraih suatu keseimbangan setinggi tingginya didalam
upaya pencapaian tujuan manajemen.
Henry Fayol, seorang asal Perancis menyatakan prinsip-prinsip manajemen seharusnya bersifat
lentur, maksudnya perlu untuk dipertimbangkan sesuai dengan situasi maupun kondisi yang
khusus dan berubah ubah. 14 prinsip prinsip manajemen menurut Henry Fayol terdiri atas :
Prinsip Manajemen
Prinsip Manajemen
1. Division of Work | Pembagian Kerja
Division of Work atau Spesialisasi pekerjaan kepada individu individu dalam lingkaran
manajemen untuk membangun sebuah pengalaman dan terus mengasah keahliannya sehingga pada
akhirnya individu individu tersebut bisa menjadi lebih produktif dan menguntungkan. Terlebih
lagi dengan kemampuan manusia yang memiliki banyak keterbatasan mengenai pengetahuan,
kebutuhan waktu, dan perhatian sehingga keterbatasan keterbatasan ini bisa dijalankan oleh
individu individu yang memiliki kemampuan untuk itu
2. Authority and Responsibility | Wewenang dan Tanggung Jawab
Wewenang dan pertanggung jawaban, kedua prinsip manajemen ini adalah kunci didalam
melaksanakan roda usaha kerja sama. Bukan tanpa sebab, karena tanpa prinsip ini para manajer
tidak akan bisa mengadakan suatu hubungan ke atas ataupun kebawah. Harus ada suatu kekuasan
dalam memberi perintah dan sesuatu kekuatan yang bisa membuat manajer ditaati.
Pertanggungjawaban akan timbul oleh adanya kekuasaan tersebut. Keduanya harus dalam kondisi
yang seimbang dan tidak ada kekuasaan tanpa tanggungjawab, dan begitupun sebaliknya.

13. Tanggung jawab terbesar ada pada manajer puncak. Kegagalan adalah terletak pada pucuk
pimpinan, bukan pada karyawan yang berada dibawah karena pihak yang memiliki wewenang
terbesar adalah para puncak manajer. Maka dari itu, jika seorang pucuk pimpinan tidak memiliki
keahlian dan sifat kepemimpinan, maka wewenang yang ada bisa menjadi boomerang yang
merugikan
3. Discipline | Disiplin
Discipline atau disiplin sangat berhubungan dengan wewenang. Jika wewenang tidak bisa berjalan
dengan semestinya, maka bisa jadi disiplin akan hilang. Maka, pemegang wewenang setidaknya
harus bisa menanamkan rasa disiplin terhadap diri sendiri sehinggan nantinya memiliki tanggung
jawab terhadap pekerjaan yang sesuai dengan wewenang yang dimiliki. Disiplin mencakup :
kesungguhan hati, kerajinan, ketaatan, kesiapan, persetujuan, kebiasaan, tata krama antara
organisasi tersebut dengan warganya
4. Unity of Command | Kesatuan Perintah
Kesatuan perintah adalah sebuah prinsip dimana perintah yang diterima bawahan tidak
diperbolehkan untuk diberikan oleh lebih dari seorang petugas yang ada di atasnya. Dalam
melaksanakan pekerjaan, para karyawan harusnya memperhatikan prinsip prinsip kesatuan
perintah supaya pekerjaan bisa dilaksanakan secara baik. Tiap karyawan harus mengetahui kepada
siapa dia harus bertanggungjawab yang sesuai dengan kewenangan yang didapatnya. Perintah
yang diterima dari manajer yang lain kepada karyawan yang sama bisa mengakibatkan rusaknya
wewenang dan tanggungjawab serta pembagian kerja. Untuk itu, pekerja harus memiliki hanya
satu atasan tanpa ada perintah dari yang lain yang bisa jadi sangat bertentangan
5. Unity of Direction | Kesatuan Pengarahan
Kesatuan Pengarahan merupakan prinsip manajemen yang mengatakan setiap golongan pekerjaan
yang memiliki tujuan yang sama, harus memiliki satu rencana dan dipimpin oleh satu manajer saja.
Bisa dibedakan, dengan "unity of command" yang berhugunban dengan jalannya fungsi personalia
sedangkan unity of direction berhubungan dengan struktur
Didalam melakukan tugas dan tanggung jawab, pekerja perlu diarahkan pada sasarannya. Kesatuan
pengarahan ini sangat berhubungan erat dengan pembagian kerja. Prinsip kesatuan pengarahan
juga bergantung pada kesatuan perintah.
6. Subordination of Individual Interest to General Interest | Subordinasi Kepentingan
Perseorangan terhadap Kepentingan Umum
Prinsip manajemen yang ini menyatakan bahwa tiap karyawan harus mengabdi kepentingan
pribadi kepada kepentingan perusahaan atau organisasi. Prinsip ini seperti berupa syarat yang
penting supaya aktivitas berjalan dengan baik dan lancar. Prinsip ini terjadi jika karyawan
mempunyai kesadaran bahwa kepentingan pribadinya sebenarnya bergantung pada keberhasilan
atau tidaknya kepentingan organisasi. Prinsip manajemen ini bisa terwujud jika karyawan merasa
senang dan nyaman dalam bekerja. Dalam prinsip ini intinya kepentingan kelompok harus bisa

14. mengatasi kepentingan individu, Jika subordinasi ini mengalami gangguan, maka disini diperlukan
manajemen untuk mendamaikan
7. Remunerasi | Penggajian Pegawai
Prinsip manajemen ini menurut Henry Fayol adalah pembayaran upah serta cara pembayaran yang
adil serta memberi kepuasan yang maksimal untuk pegawan dan majikan. Dengan menggunakan
sistem upah atau gaji yang memuaskan nantinya bisa merangsang pegawan untuk bisa bekerja
lebih rajin lagi.
8. Centralization | Pemusatan
Pemusatan adalah prinsip manajemen yang menyatakan seluruh organisasi harus bisa berpusat,
harus memiliki pusat. Prinsip ini harus bisa menunjukkan hingga batas mana kewenangan itu
dipusatkan ataupun dibagi pada suatu organisasi. Pemusatan kewenangan bisa menimbulkan
pemusatan tanggung jawan pada sebuah aktivitas. Tanggung jawab yang terakhir dan terbesar
berada pada orang yang memegang kewenangan tertinggi atau pucuk pimpinan manajer. Prinsip
pemusatan bukan berarti ada kekuasaan untuk mempergunakan kewenangan, tapi untuk
menghindari adanya simpang siur kewenangan dan tanggung jawab. Prinsip manajemen
pemusatan ini juga tidak bisa menghilangkan asal pelimpahan kewenangan.
9. Chain of Command | Rangkaian Perintah | Hierarki
Rangkaian Perintah merupakan prinsip manajemen yang mengharuskan perintah dari atas
kebawah harus selalu mengambil jarak yang terdekat. Hierarki ini dibutuhkan untuk kesatuan arah
perintah. Rantai perintah ini mengacu kepada jumlah tingkatan yang ada pada hierarki dari otoritas
tertinggi sampai tingkat yang paling rendah pada sebuah organisasi. Garis otoritas jaraknya tidak
boleh terlalu jauh.
10. Order | Ketertiban
Prinsip manajemen ini bisa jadi adalah syarat yang utama karena pada umumnya tidak ada orang
yang dapat bekerja pada keadaan kejang atau kacau. Ketertiban pada suatu pekerjaan bisa terwujud
jika semua karyawan memiliki disiplin dan ketertiban yang tinggi.
11. Equity | Keadilan
Prinsip keadilan menurut Henry Fayol dianggap sesuatu yang bisa memunculkan kesetiaan dan
ketaatan karyawan dengan cara mengkoordinasikan keadilan dan kebaikan para manajer didalam
memimpin para bawahan dan memicu tumbuhnya rasa tunduk kepada kekuasaan dari atasan.
Menurut Atmosudirdjo, Keadilan merupakan realisasi dari sesuatu yang telah tetap. Kewajaran
membutuhkan banyak pikiran sehat, pengalaman dan kebaikan hati. Umumnya, karyawan
menuntuk diperlakukan dengan wajar, mendapat apa yang telah menjadi haknya. Prinsip ini
mutlak diperlukan karena menuntut manajemen untuk memperlakukan bawahan dengan baik.

15. 12. Stability of Tenur of Personel | Stabilitas Masa jabatan dalam Kepegawaian
Perputaran karyawan yang tinggi bisa menyebabkan ongkos yang tinggi dalam produksi, untuk
itulah prinsip ini dijalankan. Karyawan akan bekerja dengan lebih baik apabila mendapat stimulus
keamanan pekerjaan dan jenjang karir yang pasti. Butuh waktu untuk seorang pekerja agar bisa
menyesuaikan diri terhadap jabatan atau fungsinya yang baru serta untuk menunaikan tugas
dengan baik
13. Inisiative | Prakarsa
Inisiatif merupakan prinsip manajemen yang menyatakan seseorang kepala harus pintar dalam
memberikan inisiatif. Inisiatif muncul dari dalam diri seorang yang mempergunakan daya pikir.
Inisiatif memunculkan kehendak untuk mewujudkann sesuatu yang bernilai guna bagi
penyelesaian pekerjaan dengan cara yang sebaik baiknya. Pada Prakarsa ini terhimpun perasaan,
kehendak, pikiran, keahlian serta pengalaman seseorang yang nantinya akan di realisasi. Setiap
prakarsa atau inisiatif yang datang hendaknya harus dihargai setinggi tingginya bila inisiatif
tersebut memberikan nilai manfaat yang luar biasa bagi organisasi sehingga karyawan yang
memberi inisiatif tersebut dan juga manajemen akan mendapatkan kepuasan serta materi yang
setimpal.
14. Esprit de Corps | Semangat Kesatuan
Esprit de Corps atau kesetiaan kelompok merupakan prinsip manajemen dimana setiap pegawai
harus mempunyai rasa kesatuan senasib sepenangungan yang bisa menciptakan semangat kerja
sama yang lebih baik. Semangat kesatuan ini bisa muncul jika tiap tiap karyawan memiliki
kesadaran bahwa tiap pekerja berarti bagi pekerja yang lain dan pekerja lain sangat diperlukan
oleh dirinya. Manajer yang mempunyai jiwa kepemimpinan akan bisa memunculkan semangat
kesatuan ini. Sebaliknya, jika manajer tidak memiliki kepampuan, bisa berakibat perpecahan.
Begitulah 14 Prinsip Prinsip manajemen menurut Henry Fayol, seorang industrialis asal prancis.
semoga tulisan prinsip prinsip manajemen ini memerikan manfaat untuk pembaca.
Sejarah Manajemen
Beberapa orang melihat sejarah manajemen (dengan definisi) sebagai konseptualisasi modern
yang terlambat (dalam hal modernitas yang terlambat). Dalam istilah tersebut manajemen tidak
memiliki sejarah pra-modern, hanya merupakan pertanda. Beberapa orang lainnya, mendeteksi
aktivitas mirip-manajemen di masa pra-modern akhir. Perkembangan pemikiran manajemen pada
pedagang-pedagang Sumeria dan pembangun piramid Mesir yaitu para pemilik budak selama
berabad-abad menghadapi permasalahan eksploitasi/memotivasi budak yang bergantung namun
terkadang suka melawan (memaksa otoritas), namun banyak perusahaan pra-industri dengan skala

16. mereka yang kecil, tidak merasa terdorong untuk menghadapi permasalahan manajemen secara
sistematis. namun, inovasi seperti penyebaran sistem angka Hindu-Arab (abad ke-5 hingga ke-15)
dan kodifikasi kesekretariatan entri ganda (1494) menyediakan perangkat untuk penilaian,
perencanaan dan kendali manajemen.
Abad 19
Bidang pelajaran manajemen berkembang dari ekonomi dalam abad 19. Pelaku Ekonomi klasik
Adam Smith dan John Stuart Mill memberikan teori teori pengaturan sumber daya, produksi dan
penetapan harga. Pada saat yang hampir bersamaan, penemu seperti Eli Whitney, James Watt, dan
Matthew Boulton mengembangkan teknik produksi seperti Penetapan standar, prosedur kontrol
kualitas, akuntansi biaya, penukaran bahan, dan perencanaan kerja.
Pada pertengahan abad 19, Robert Owen, Henry Poor, dan M. Laughlin dan lain-lain
memperkenalkan elemen manusia dengan teori pelatihan, motivasi, struktur organisasi dan
kontrol pengembangan pekerja.
Pada akhir abad 19, Pelaku ekonomi marginal Alfred Marshall dan Leon Walras dan lainnya
memperkenalkan lapisan baru yang kompleks ke teori manajemen. Pada 1900an manajer mencoba
mengganti teori mereka secara keseleruhan berdasarkan sains.
Abad 20
Teori pertama tentang manajemen yang lengkap muncul sekitar tahun 1920. Orang seperti Henry
Fayol dan Alexander Church menjelaskan beberapa cabang dalam manajemen dan hubungan satu
sama lain.
Peter Drucker menulis salah satu buku paling awal tentang manajemen terapan: “Konsep
Korporasi” (Concept of the Corporation), diterbitkan tahun 1946. Buku ini muncul atas ide Alfred
Sloan (chairman dari General Motors) yang menugaskan penelitian tentang organisasi.
H. Dodge, Ronald Fisher, dan Thorton C Fry memperkenalkan teknik statistika ke dalam
manajemen. Pada tahun 1940an, Patrick Blackett mengkombinasikan teori statistika dengan teori
mikroekonomi dan lahirlah ilmu riset operasi. Riset operasi, sering dikenal dengan “Sains

17. Manajemen”, mencoba pendekatan sains untuk menyelesaikan masalah dalam manajemen,
khususnya di bidang logistik dan operasi.
Mendekati akhir abad 20, manajemen terdiri dari beberapa bidang terpisah, termasuk:
 Manajemen Sumber daya manusia
 Manajemen operasi atau produksi
 Manajemen strategi
 Manajemen pemasaran
 Manajemen keuangan
 Manajemen informasi teknologi
Perkembangan Awal Teori Manajemen
Ada dua tokoh manajemen ,yang mengawali munculnya manajemen ilmiah, yang akan
dibahas disini, yaitu: Robert Owen dan Charles Babbage .
Robert Owen ( 1771-1858)
Pada permulaan tahun 1800 an Robert Owen, seorang manajer beberapa pabrik pemintalan kapas
di New Lanark Skotlandia. Menekankan penting unsur manusia dalam produksi. Dia membuat
perbaikan-perbaikan dalam kondisi kerja, seperti pengurangan hari kerja standar,pembatasan
anak-anak dibawah umur yang bekerja, membagun perumahan yang lebih baik bagi
karayawan dan mengoperasikan toko perusahaan yang menjual barang barang dengan murah.
Periode Waktu Aliran Manajemen Kontributor
1870-1930 Manajemen Ilmiah Fedrick w taylor
Frank dan Lilian Gilbreth
Henry Gannt
Harington
Emerson

18. Table 1.1.: Sejarah Perkembangan Teori Manajemen
Charles Babbage (1792-1871 )
Charles Babbge, seorang profesor matematika dari inggris, mencurahkan banyak wktunya untuk
membuat operasi-operasi pabrik menjadi lebih efisien. Babbge adalah pengajur pertama prinsip
pembagian kerja melalui spesifikasinya.
Pentingnya Manajemen
Manajemen penting untuk semua gerakan agar berhasilnya kegiatan dari suatu organisasi
dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen sangat penting agar segala sesuatunya dapat
terencana, terorganisasi, terarah dan terkontrol. Manusia berkepentingan dengan manajemen
karena:
1. Manajemen merupakan suatu kekuatan yang mempunyai fungsi sebagai alat pemersatu,
penggerak dan pengkoordinir faktor alam, tenaga dan modal.
2. Manajemen merupakn suatu sistem kerja yang rasional dalam mencapai tujuan organisasi,
sehingga menghasilkan efektisvitas dan efesiensi kerja serta produktifitas dan kepuasan.
1900-1940 Teori Henti Fayol
Jame J Mooney
1930-1940 Hubungan manusiawi Hawthorne Studies
Eltion Mayo
Fritz Roenhlisberger
Hugo Monsterberg
1940- Sekarang Manajemen Modern Abraham Maslow Chris Argyris,
Douglas Mcgregor, Edgar schien,
David Mcclelend, Robert Blake
dan Jane Mauton , Ernest Dale,
Peter Drucker dan sebagai nya,
serta ahli - ahli operation
research( Management science)

19. 3. Manajemen mempunyai prinsip-prinsip yang universal sehingga dapat dipergunakan
dalam setipa usaha kerjasama dengan tidak melepaskan corak gaya, keyakinan serta tujuan
hidup dari organisasi yang mempergunakannya.
4. Manajemen merupakan suatu kemampuan / keahlian manusia untuk mengurus suatu
kegiatan sehingga dapat mendeteksi, menyesuaikan serta menghadapi perubahan yang
terjadi, baik perubahan teknologi, persaingan maupun tuntutan perkembangan yang lebih
luas.
5. Manajemen akan membawa organisasi kepada kedudukan yang lebih tinggi dan dihargai
karena merupakan salah satu faktor produksi yang diperlukan dalam kehidupan organisasi.
6. Manajemen suatu profesi untuk dapat menangani dengan tepat kegiatan suatu usah.
Source:
http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2015/12/pengertian-dan-prinsip-good-governance.html
http://indracuin.blogspot.co.id/2013/07/good-governance-asal-usul-perkembangan.html
https://fairuzabadizef.com/2012/12/23/pentingnya-good-corporate-governance-dalam-sebuah-
perusahaan/
http://nichonotes.blogspot.co.id/2015/02/Prinsip-Manajemen.html
http://citradararahmadanii.blogspot.co.id/2013/12/makalah-sejarah-manajemen_1118.html
http://jamzeefication.blogspot.co.id/2011/09/mengapa-manajemen-itu-penting.html