SlideShare a Scribd company logo
1 of 28
CIVIL SOCIETY
HENDRAWAN PRASETYO, S.SOS
TIGA KEKUATAN DALAM NEGARA
YANG BERGERAK DALAM PRAKTEK
KEKUASAAN
1. Pemerintah sebagai badan publik
2. Kekuatan Ekonomi/Pasar yang berada di
tangan kaum bisnis
3. Civil Society (Lembaga Swadaya
Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan)
Dasar Pandangan Civil Society
Sebuah komitmen hidup bersama antar
kekuatan dalam kekuasaan di mana
kebijakan yang berimplikasi negatif
dapat dicegah.
Karakteristik Civil Society
Daniel Bell mengemukakan bahwa ada tiga
ciri utama yang menandai Civil Society,
yaitu :
1. Kemandirian yang cukup tinggi dari
individu-individu dan kelompokkelompok dalam masyarakat
2. Adanya ruang publik yang bebas (free
public sphere) sebagai wahana bagi
keterlibatan politik secara aktif dari
warga negara melalui wacana dan
praksis yang berkaitan dengan
kepentingan publik
3. Adanya kemampuan membatasi kuasa
negara agar ia tidak intervensionis
Ada Enam Karakter Yang
Menandai Civil Society:
1. Free Public Sphere
Adanya ruang publik yang bebas
sebagai sarana dalam mengemukakan
pendapat.
2. Demokratis
Demokrasi dalam pengertian yang luas
merupakan salah satu syarat mutlak
bagi penegakan civil society
3. Toleran
Civil Society meniscayakan toleransi,
yakni kesediaan individu untuk
menerima pandangan-pandangan politik
dan sikap sosial yang berbeda.
4. Tegaknya Supremasi Hukum
Usaha untuk menegakkan hukum
(norma dan nilai hukum) yang terdapat
dibelakang norma tersebut.
5. Pluralis
Pluralisme adalah pertalian sejati
kebhinnekaan dalam ikatan-ikatan
keadaban, genuine engagement of
diversities within the bonds of civility
(Nurcholis Majid) Sikap penuh
pengertian kepada orang lain itu
diperlukan dalam masyarakat majemuk
yakni masyarakat yang tidak monolitik.
6. Keadilan Sosial (Social Justice)
Keadilan dimaksudkan untuk
menyebutkan adanya keseimbangan
dan pembagian yang proporsional
terhadap hak dan kewajiban setiap
warga negara yang mencakup seluruh
aspek kehidupan.
Tiang Penyangga Civil Society
1. Partai Politik yang independent.
2. Lembaga Swadaya Masyarakat yang
bukan perpanjangan tangan dari
kekuatan luar secara terselubung.
3. Pers yang bebas yang berperan
sebagai social control
4. Perguruan tinggi yang memerankan diri
sebagai moral force untuk menyalurkan
berbagai aspirasi masyarakat serta
mengkritisi berbagai kebijaksanaan
pemerintah.
Gerakan Civil Society adalah
merupakan wilayah kehidupan sosial
yang terorganisasi dan bercirikan antara
lain : kesukarelaan (voluntary),
keswasembadaan (self-generating) dan
keswadayaan (self-supporting), memiliki
kemandirian yang tinggi berhadapan
dengan negara dan keterikatan dengan
norma- norma atau nilai - nilai bukan
hukum yang diikuti oleh warganya.
Sebagai ruang politik, civil society
adalah suatu wilayah yang menjamin
berlangsungnya perilaku, tindakan, dan
refleksi mandiri, tidak terkungkung oleh
kehidupan material dan tidak terserap di
dalam jaringan-jaringan kelembagaan
politik resmi. Di dalamnya tersirat
penting suatu ruang publik yang bebas (
free public sphere ), tempat di mana
transaksi komunikasi yang bebas bisa
dilakukan oleh warga masyarakat
TEORI CIVIL SOCIETY
Istilah civil society pertama kali dipakai di
Eropa pada abad ke-18 sebagai terjemahan
dari bahasa latin; societas civilis
 untuk beberapa bahasa pada waktu itu
diartikan sebagai state dan political society
atau seluruh kenyataan yang menyangkut
politik


(Kutut Suwondo; 2003)

Locke menterjemahkan civil society sebagai
civil government.
 Kant menggunakan istilah burgerliche
gesselschaft
 Rousseu memaknai sebagai padanan e’tat
civil.










Di Eropa pasca renaissance, wahana civil society
menjadi lebih intensif dibicarakan karena tuntutan
akan penegakan nilai-nilai kemanusiaan dan
individualisme
Bentuk gerakan ini sebagai perlawanan terhadap
kekuasaan negara dan dominasi kaum konservatif
gereja.
Renaissance ini lalu melahirkan pemikir-pemikir
yang menganggap keharusan dibentuknya
kekuatan yang berfungsi sebagai penyeimbang
negara.
Oleh karena itu wahana civil society selalu
ditempatkan dalam vis a vis dengan state (negara)
Karena lahir dan dibesarkan di Eropa pada masa
renaissance, maka ide-ide dasar konsepsi civil
society dapat dilihat dari pemikiran filosofis
pemikir semacam Hegel, Marx, sampai dengan
PARA PEMIKIR (A) GWF Hegel












Hegel dalam karyanya Philosophy of Right pada tahun 1821
adalah pemikir pertama yang membedakan antara negara
dengan civil society, meskipun ia dipengaruhi oleh pemikiran
Adam Smith tentang masyarakat liberal.
Hegel membuat terminologi burgerliche gesellshafts sebagai
domain privat yang dibedakan dengan der staat sebagai
domain publik.
Konsepsinya lahir dari analisa terhadap masyarakat Eropa
modern pasca revolusi industri yang menghasilkan perubahan
masyarakat dimana ada pembagian wilayah politik dan
wilayah ekonomi.
Hegel mengembangkan gagasan CS dalam tiga wilayah yaitu
keluarga, CS sendiri dan negara.
Keluarga adalah ruang pribadi yang didalamnya terdapat
hubungan individu yang harmonis, tempat sosialisasi individu
sebagai bagian dari masyarakat. Ruang bagi keluarga adalah
ruang yang sifatnya partikular (khusus).
Civil Society (CS) adalah tempa bagi pemenuhan
kepentingan ekonomi individu-individu dan kelompok.
Negara adalah aktor yang mempunyai kekuasaan politik
sebagai representasi ide universal untuk melindungi
kepentingan politik warga oleh karena itu berhak melakukan
Hegel (2)













Hegel mengkonsepsikan negara sebagai representasi
kekuatan universal dan mensubordinasikan posisi CS.
CS bagi Hegel berupa bayi yang dilahirkan oleh modernitas
dimana ada kebebasan subjektif, kepentingan yang
didefinisikan secara personal.
Hegel menarik CS dari identitas ekonomi an sich. Baginya CS
merupakan produk dari kapitalisme, yang merefleksikan etika
pasar, namun eksistensinya dapat dibedakan dengan
economic society. Misalnya Hegel mencontohkan relasi
negara dan keluarga.
Menurut Hegel CS berupa ruang tempat terjadinya
komunikasi, relasi dialektis antara kekhususan (keluarga)
dengan universalitas (negara). Tempat terjadinya negosiasi
dan kompromi.
Tidak berarti dalam hal ini ada kebebasan dan hak-hak
negara tidak dapat melakukan intervensi, seperti dalam
konsep liberal. Tidak akan ada kontradiksi antara individu
dengan masyarakat.
Dalam tatanan CS sudah terbentuk ethical life , artinya setiap
orang dapat dengan bebas membagi ide, dan mengingatkan
masyarakat lain akan tugas-tugasnya.
Kebebasan dalam CS harus melibatkan unsur rasionalitas
dan penghormatan terhadap tatanan sosial.
Hegel (3)
1.

2.

3.

Beberapa catatan mengenai individualisme
dan civil society dalam konsep Hegel:
Tugas dari individu adalah untuk memenuhi
kepentingan dan kebutuhan subjektifnya, dan
dalam menjadi buruh adalah aktivitas sosial.
Buruh membawa individu menjalin kotak
dengan individu lain, sehingga terbentuk
interdependensi sosial.
Kepentingan individu hanya akan
mendapatkan substansi hanya ketika
menjadi bagian dari masyarakat.
Pembangunan ekonomi membawa pada
kenaikan interaksi sosial, integritas dan
komunitas.
Para Pemikir (B) Karl Marx









CS dalam Marx difahami sebagai masyarakat kelas. Relasi
CS dan negara dikontrol sepenuhnya oleh bagaimanarelasi
produk, distribusi dan hukum-hukum ekonomi. Relasi politik
adalah derivasi dari relasi ekonomistik (hukum basis struktur
menentukan suprastruktur)
Permasalahan didalam masyarakat bukan hanya antara
kepentingan individu bertemu dengan kepentingan individu
yang lain. Tapi ada unsur eksploitasi disana. Ada eksploitasi
dari modal terhadap buruh, yang engambil surplus value.
Dua kontradiksi ini tidak akan pernah didamaikan.
Menurut Marx, tidak ada asosiasi yang mengakomodasi dua
kepentingan, yang didalamnya menampung exploitator
terhadap humanitas dan CS.
Negara dapat menjadi instrumen bagi kelas bermodal,
sehingga prinsip universalitas hanyalah ilusif. Negara bagi
Hegel adalah entitas suci, lalu kemudian mensubordinasikan
CS. Sebaliknya, Marx mensubordinasikan negara dan
mengangkat posisi CS diatas.
CS adalah ruang terjad dialektika antara sosial dan politik,
dominasi dan perlawanan, penindasain dan emansipasi.
Sehingga birokrasi sebagai alat negara bukanlah kelas
universal, seperti kata Hegel, tetapi adalah formasi kasta
yang menghalangi akses individu ke negara.
Marx (2)












Bagi Marx, CS bukanlah posisi yang selalu vis a vis dengan
negara, juga bukan tanda dari kedewasaan peradaban. CS
lebih sebagai tahapan dari sejarah, cs adalah produk dari
industrialisasi.
CS tumbuh dalam tahapan maju dari masyarakat prekapitalisme yang ditandai dengan ‘demokrasi yang tidak
bebas’ dan ruang dimana orang-orang yang tidak punya
kekuasaan dalam relasi produksi diberikan retorika kosong
politik tentang kebebasan dan persamaan.
Kondisi CS bagi Marx hanya akan ada pada arena yang
bebas dari formalitas belaka dan kembali pada penyelesaian
kontradiksi dalam relasi produksi.
Dalam kondisi negara yang dikuasai oleh kekuatan
kapitalisme, CS adalah kekuatan yang harus diorganisasi
untuk menjadi penghancur kelas borjuisme dan memihak
pada perubahan revolusif. Perubahan ini ada didalam salah
satu unsur CS yaitu kelas proletariat.
Kritiknya terhadap Hegel, Marx mengatakan kelas universal
adalah proletariat. Kelas ini memiliki karakter universal
karena mendapatkan penderitaan universal.
Ketika kekuasaan sosialisme yang berkuasa maka CS harus
menjadi kekuatan yang mendukung negara menuju tahapan
Para Pemikir (C) Gramsci
Gramsci mengembangkan teori CS yang sudah
dirintis oleh Marx ( ia seorang Marxian, namun
termasuk dalam aliran kiri baru)
 Dalam konteks relasi CS dan negara, negara tidak
dapat dipahami tanpa memahami CS.
 Negara tidak hanya dipahami dalam konteks state
aparatus, tetapi juga aparatus hegemoni swasta.
 Bila Marx membuat konsepsi adanya dual
kekuasaan negara, sebagai bagian dari
kontradiksi mdal, Gramsci lebih melihat negara
terbagi dalam banyak kekuasaan dalam banyak
bentuk.
 Gramsci membuat dikotomisasi antara political
society dengan civil society. PS adalah lokasi
dimana aparatus pemaksa dari negara
dikonsentrasikan. Sedangkan CS adalah lokasi
dimana negara beroperasi dalam kekuatan yang
tidak dapat dilihat, misalnya dalam pendidikan,

Gramsci (2)
Pertanyaan Gramsci terhadap konsepsi Marx,
yaitu apakah CS adalah bagian dari supra struktur
atau ada level diantara supra struktur dan basis
struktur ?
 Konsepsi Marxian, CS berada dalam ranah
negara dengan individu yang merepresentasikan
set-set relasi sosial. Sehingga CS berada di
wilayah supra struktur karena bagian dari ideologi
dan praktek politik.
 Bagi Gramsci, CS adalah set dari praktek sosial
atau negosiasi dari struktur produksi kapitalis dan
supra struktur ideologi dan negara.
 CS bernegosiasi dengan dua cara :
1. Wilayah produksi dari sistem
2. Wilayah dimana sistem dilawan dan organ politik
baru dapat dibentuk
 CS kemudian menjadi arena supra struktur dan
basis struktur dapat dinegosiasikan, ketika

Gramsci (3)










Legitimasi negara dan prakteknya tidak hanya berupa
penerimaa, karena kesadaran individu dibentuk oleh
penghalangan terhadap konfrontasi terbuka dengan
negara dan aparatusnya. Sehingga revolusi akan sangat
sulit terjadi.
Revolusi di Rusia contohnya. Terjadi karena tidak ada
CS yang dapat melindungi negara sebab konsep otoriter
negara.
Adanya kekosongan kekuasaan ideologi dan mekanisme
legitimasi yang dapat menghalangi negara dengan
rakyatnya, memberikan negara otoritas moral.
Maka, negara secara transparan dapat dilihat sebagai
organ pemaksa dan dikontrol oleh kelas. Dengan adanya
monopoli kekuasaan, maka revolusi dapat dengan
mudah dikobarkan.
Setiap negara adalah organ pemaksa, tetapi tanpa
adanya CS negara adalah entitas yang mudah terlihat
kelemahannya.
Sebaliknya dalam negara borjuis yang melahirkan CS,
maka terbentuk badan pelindung.
Konsepsi CS sebagai bagian dari kebebasan individu
(kata Hegel) adalah semu belaka, kaena CS bagian dari
hegemoni negara. Gramsci sepakat dengan Marx,
bahwa individu tidak dlindungi oleh negara dan CS.
Gramsci (4)
Bagi Marx, CS adalah organisasi material dari
masyarakat, Gramsci lebih melihat CS sebagai
bagian dari wilayah praktek ideologi dan kultur
yang dikuasai oleh kelas dominan dan negara.
 Bila Marx menekankan basis ekonomi sebagai
wilayah pokok, Gramsci melihat baik relasi
ekonomi dan juga ideologi memegang peran
penting dalam relasi negara dan CS.
 Bagi Gramsci, ternetuknya sebuah tatanan,
berdasar atas adanya simbol dan mitologi,
institusi dan praktek-praktek hegemoni.
 Hegemoni memberikan landasan bagi
kepemimpinan intelektual dan moral ke dalam
praktek pluralisme dan menyebar dalam CS.
 Ia juga membentuk aparatus hegemonik dari satu
kelompok sosial kepada populasi sisanya.
Hegemoni terhadap CS inilah yang menjadi
metode keberlangsungan kekuasaan negara.

Para Pemikir
(D) Alexis de Tocqueville






a.
b.
c.
d.

Tocqueville melihat CS dari tatanan masyarakat di dlam
kota kecil di Amerika. Masyarakat hidup dalam tatanan
komunal, tidak tergantung dari campur tangan negara.
Mereka dapat mengorganisasikan kebutuhan sendiri
dan hanya terikat pada aturan-aturan lokal.
Negara hanya mampu mengintervensi dalam hal
tertentu saja. Negara masih dibutuhkan untuk membuat
peraturan legal. Kekuasaan negara harus di minimalisir,
dengan cara distribusi kekuasaan dan pemilu secara
teratur, sehingga mencegah kekuasaan monopoli.
Tocqueville (TC) mendefinisi CS sebagai wilayahwilayah kehidupan sosial yang terorganisir dan
bercirikan antara lain:
Kesukarelaan ( voluntary)
Keswasembadaan ( self generating)
Keswadayaan ( self supporting)
Kemandirian tinggi yang berhadapan dengan negara
dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai
hukum yang diikuti oleh warganya.
Alexis de Tocqueville (2)











Tatanan CS dapat ditemukan pada asosiasi, yaitu
sekelompok individu dalam masyarakat yang meyakini satu
doktrin atau kepentingan tertentu dan memutuskan untuk
merealisasikan doktrin atau kepentingan bersama tersebut.
Asosiasi CS juga melakukan kontrol terhadap negara agar
kekuasaannya tidak melampaui ketentuan dalam masyarakat
liberal. Asosiasi-asosiasi sosial ini disebut TC sebagai “
independent eye” dari masyarakat.
Keberadaan asosiasi masyarakat yang marak di Amerika
adalah wilayah milik masyarakat yang steril dari campur
tangan negara.
Misalnya kelompok gereja dan NGO adalah tipe asosiasi
yang memiliki kebebasan. Kedua institusi tersebut membawa
individu keluar dari batas-batas kehidupan pribadi menuju
proyek sosial yang korelatif dengan ide pertisipasi dalam
sistem demokrasi.
Ide utama TC adalah bahwaetika liberal yang berhimpitan
dengan semangat revolusioner harus segera diakhiri dengan
memantapkan dan mengkonstitusionalisasikan kebebasan
lewat pembentukan lembaga-lembaga politik.
TC menyebutnya sebagai lembaga perantara, yang
memainkan peran sebagai jawaban ats hancurnya rezimrezim komunis dan otoritarianisme kapitalisme. Uniknya, TC
menganggap keduanya tidak mampu memberikan tatanan
yang membebaskan dan juga mengalami krisis.
Alexis de Tocqueville (3)








Asosiasi ini akan melebur kepentingankepentingan subjektif dalam kepentingan
bersama, dan melindungi indivdu dari negara dan
pasar.
CS kemudian dikembangkan agar menjadi
kekuatan penyeimbang setelah negara dan pasar.
Menjadi alternatif pemikiran Marxian yang
menganggap negara sebagai aktor yang
seharsnya mengambil peran dominan dalam
melakukan distribusi ekonomistik.
Permasalahannya adalah tidak adanya instrumen
untuk menghalangi hak individu untuk tidak terlibat
di asosiasi-asosiasi sosial, padahal disisi lain,
adanya kebutuhan akan partisipasi.
Tatanan CS adalah bagian dari demokrasi yang
ingin melahirkan kembali hak-hak warga negara
sebagai pemilik awal kekuasaan dan kedaulatan
serta menjamin partisipasi. TC tegas menolak
model anarkisme, yaitu tatanan masyarakat tanpa
Alexis de Tocqueville (4)








Kritik terhadap model CS yang dibawa oleh TC,
beberapa diantaranya : bagamana caranya agar
civil society ini bersih dari kepentingan politik.
Civil society bukanlah political society dan juga
economical society. CS tidak dijelaskan sampai
sejauh mana dapat melakukan kerja yang korelatif
dengan tindakan politik.
TC hanya menjelaskan bagaimana civil society
dapat memenuhi kebutuhannya tanpa intervensi
negara.
Maka, satu-satunya yang membedakan political
society dan civil society hanyalah pada praktek
mencari, mempertahankan dan merebut kekuasaan.
Civil society hanyalah menjadi entitas pressure
group.
Bab 4 civil society

More Related Content

What's hot

Pengantar ilmu politik
Pengantar ilmu politikPengantar ilmu politik
Pengantar ilmu politiknona aliya
 
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publik
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publikModul 1 konsep dan studi kebijakan publik
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publikunitpublikasi
 
Teori dan filsafat politik pemerintahan
Teori dan filsafat politik pemerintahanTeori dan filsafat politik pemerintahan
Teori dan filsafat politik pemerintahanBKPP kabupaten Bandung
 
Sejarah demokrasi di indonesia
Sejarah demokrasi di indonesiaSejarah demokrasi di indonesia
Sejarah demokrasi di indonesia_aima
 
Konsep konsep politik
Konsep konsep politikKonsep konsep politik
Konsep konsep politikNina Muhaemin
 
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)Raja Matridi Aeksalo
 
Public Policy dan Administrasi Negara
Public Policy dan Administrasi NegaraPublic Policy dan Administrasi Negara
Public Policy dan Administrasi NegaraKasmiah Ali
 
Kekuasaan, kewenangan dan legitimasi politik
Kekuasaan, kewenangan dan legitimasi politikKekuasaan, kewenangan dan legitimasi politik
Kekuasaan, kewenangan dan legitimasi politikWandi Suhardi
 
ekonomi politik pendekatan marxian
ekonomi politik pendekatan marxianekonomi politik pendekatan marxian
ekonomi politik pendekatan marxianBadrotuz Zahro
 
Hubungan adm dengan ilmu lain
Hubungan adm dengan ilmu lainHubungan adm dengan ilmu lain
Hubungan adm dengan ilmu lainHarles Janang
 
Keputusan Politik dan Kebijakan Publik
Keputusan Politik dan Kebijakan PublikKeputusan Politik dan Kebijakan Publik
Keputusan Politik dan Kebijakan PublikIWAN SUKMA NURICHT
 
Pancasila di era reformasi
Pancasila di era reformasiPancasila di era reformasi
Pancasila di era reformasiFathur Rohman
 

What's hot (20)

Pengantar ilmu politik
Pengantar ilmu politikPengantar ilmu politik
Pengantar ilmu politik
 
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publik
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publikModul 1 konsep dan studi kebijakan publik
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publik
 
Teori dan filsafat politik pemerintahan
Teori dan filsafat politik pemerintahanTeori dan filsafat politik pemerintahan
Teori dan filsafat politik pemerintahan
 
Sejarah demokrasi di indonesia
Sejarah demokrasi di indonesiaSejarah demokrasi di indonesia
Sejarah demokrasi di indonesia
 
Antropologi Sosial & Budaya
Antropologi Sosial & Budaya Antropologi Sosial & Budaya
Antropologi Sosial & Budaya
 
Konsep konsep politik
Konsep konsep politikKonsep konsep politik
Konsep konsep politik
 
Ideologi dan Macam-macamnya
Ideologi dan Macam-macamnyaIdeologi dan Macam-macamnya
Ideologi dan Macam-macamnya
 
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
 
Public Policy dan Administrasi Negara
Public Policy dan Administrasi NegaraPublic Policy dan Administrasi Negara
Public Policy dan Administrasi Negara
 
model model analisis kebijakan publik
model model analisis kebijakan publikmodel model analisis kebijakan publik
model model analisis kebijakan publik
 
Kekuasaan, kewenangan dan legitimasi politik
Kekuasaan, kewenangan dan legitimasi politikKekuasaan, kewenangan dan legitimasi politik
Kekuasaan, kewenangan dan legitimasi politik
 
ekonomi politik pendekatan marxian
ekonomi politik pendekatan marxianekonomi politik pendekatan marxian
ekonomi politik pendekatan marxian
 
PPT PKN Otonomi daerah
PPT PKN Otonomi daerah PPT PKN Otonomi daerah
PPT PKN Otonomi daerah
 
Teori governance
Teori governanceTeori governance
Teori governance
 
Hubungan adm dengan ilmu lain
Hubungan adm dengan ilmu lainHubungan adm dengan ilmu lain
Hubungan adm dengan ilmu lain
 
Kebijakan publik
Kebijakan publikKebijakan publik
Kebijakan publik
 
Administrasi Pembangunan
Administrasi PembangunanAdministrasi Pembangunan
Administrasi Pembangunan
 
Keputusan Politik dan Kebijakan Publik
Keputusan Politik dan Kebijakan PublikKeputusan Politik dan Kebijakan Publik
Keputusan Politik dan Kebijakan Publik
 
Pancasila di era reformasi
Pancasila di era reformasiPancasila di era reformasi
Pancasila di era reformasi
 
Sistem politik indonesia
Sistem politik indonesiaSistem politik indonesia
Sistem politik indonesia
 

Similar to Bab 4 civil society

Konsep konsep politik (iii)
Konsep konsep politik (iii)Konsep konsep politik (iii)
Konsep konsep politik (iii)dinnianggra
 
Kesejahteraan adalah kondisi
Kesejahteraan adalah kondisiKesejahteraan adalah kondisi
Kesejahteraan adalah kondisijanroi
 
Kesejahteraan adalah kondisi
Kesejahteraan adalah kondisiKesejahteraan adalah kondisi
Kesejahteraan adalah kondisiJan Purba
 
Tugas konsep masyarakat madani
Tugas konsep masyarakat madaniTugas konsep masyarakat madani
Tugas konsep masyarakat madaniBilhad Hard
 
13 Tokoh Sosiologi di Dunia dan Teorinya.docx
13 Tokoh Sosiologi di Dunia dan Teorinya.docx13 Tokoh Sosiologi di Dunia dan Teorinya.docx
13 Tokoh Sosiologi di Dunia dan Teorinya.docxMadi258747
 
Liberalisme dan sosialisme sebagai perjuangan moral 1
Liberalisme dan sosialisme sebagai perjuangan moral 1Liberalisme dan sosialisme sebagai perjuangan moral 1
Liberalisme dan sosialisme sebagai perjuangan moral 1Yesica Adicondro
 
Sistem Ekonomi Komando
Sistem Ekonomi KomandoSistem Ekonomi Komando
Sistem Ekonomi KomandoRyunRun
 
Resume buku james caporaso dan levine Bab 8
Resume buku james caporaso dan levine Bab 8Resume buku james caporaso dan levine Bab 8
Resume buku james caporaso dan levine Bab 8Enchink Qw
 
Sejarah Pemikiran Ekonomi
Sejarah Pemikiran EkonomiSejarah Pemikiran Ekonomi
Sejarah Pemikiran EkonomiHadi Fahrurrozi
 
Dominasi_dan_Hegemoni_dalam_Pemikiran_Antonio_Gramsci.pptx
Dominasi_dan_Hegemoni_dalam_Pemikiran_Antonio_Gramsci.pptxDominasi_dan_Hegemoni_dalam_Pemikiran_Antonio_Gramsci.pptx
Dominasi_dan_Hegemoni_dalam_Pemikiran_Antonio_Gramsci.pptxsandinugraha24
 
Birokrasi dan partai politik
Birokrasi dan partai politikBirokrasi dan partai politik
Birokrasi dan partai politikYasirecin Yasir
 
Liberalisme dan sosialisme sebagai perjuangan moral
Liberalisme dan sosialisme sebagai perjuangan moralLiberalisme dan sosialisme sebagai perjuangan moral
Liberalisme dan sosialisme sebagai perjuangan moralYesica Adicondro
 

Similar to Bab 4 civil society (20)

Konsep konsep politik (iii)
Konsep konsep politik (iii)Konsep konsep politik (iii)
Konsep konsep politik (iii)
 
Kesejahteraan adalah kondisi
Kesejahteraan adalah kondisiKesejahteraan adalah kondisi
Kesejahteraan adalah kondisi
 
Kesejahteraan adalah kondisi
Kesejahteraan adalah kondisiKesejahteraan adalah kondisi
Kesejahteraan adalah kondisi
 
Demokrasi dalam sosialisme modern
Demokrasi dalam sosialisme modernDemokrasi dalam sosialisme modern
Demokrasi dalam sosialisme modern
 
Masyarakat sipil
Masyarakat sipilMasyarakat sipil
Masyarakat sipil
 
Teori konflik
Teori konflikTeori konflik
Teori konflik
 
Public sphere
Public spherePublic sphere
Public sphere
 
Tugas konsep masyarakat madani
Tugas konsep masyarakat madaniTugas konsep masyarakat madani
Tugas konsep masyarakat madani
 
Gramsci
GramsciGramsci
Gramsci
 
13 Tokoh Sosiologi di Dunia dan Teorinya.docx
13 Tokoh Sosiologi di Dunia dan Teorinya.docx13 Tokoh Sosiologi di Dunia dan Teorinya.docx
13 Tokoh Sosiologi di Dunia dan Teorinya.docx
 
Bab ii
Bab iiBab ii
Bab ii
 
Liberalisme dan sosialisme sebagai perjuangan moral 1
Liberalisme dan sosialisme sebagai perjuangan moral 1Liberalisme dan sosialisme sebagai perjuangan moral 1
Liberalisme dan sosialisme sebagai perjuangan moral 1
 
Sistem Ekonomi Komando
Sistem Ekonomi KomandoSistem Ekonomi Komando
Sistem Ekonomi Komando
 
valen resum mas
valen resum masvalen resum mas
valen resum mas
 
Resume buku james caporaso dan levine Bab 8
Resume buku james caporaso dan levine Bab 8Resume buku james caporaso dan levine Bab 8
Resume buku james caporaso dan levine Bab 8
 
Makalah tentang demokrasi
Makalah tentang demokrasiMakalah tentang demokrasi
Makalah tentang demokrasi
 
Sejarah Pemikiran Ekonomi
Sejarah Pemikiran EkonomiSejarah Pemikiran Ekonomi
Sejarah Pemikiran Ekonomi
 
Dominasi_dan_Hegemoni_dalam_Pemikiran_Antonio_Gramsci.pptx
Dominasi_dan_Hegemoni_dalam_Pemikiran_Antonio_Gramsci.pptxDominasi_dan_Hegemoni_dalam_Pemikiran_Antonio_Gramsci.pptx
Dominasi_dan_Hegemoni_dalam_Pemikiran_Antonio_Gramsci.pptx
 
Birokrasi dan partai politik
Birokrasi dan partai politikBirokrasi dan partai politik
Birokrasi dan partai politik
 
Liberalisme dan sosialisme sebagai perjuangan moral
Liberalisme dan sosialisme sebagai perjuangan moralLiberalisme dan sosialisme sebagai perjuangan moral
Liberalisme dan sosialisme sebagai perjuangan moral
 

More from muliajayaabadi (20)

Beberapa kata bijak
Beberapa kata bijakBeberapa kata bijak
Beberapa kata bijak
 
Slide bab09
Slide bab09Slide bab09
Slide bab09
 
Slide bab13
Slide bab13Slide bab13
Slide bab13
 
Slide bab11
Slide bab11Slide bab11
Slide bab11
 
Slide bab10
Slide bab10Slide bab10
Slide bab10
 
Slide bab09
Slide bab09Slide bab09
Slide bab09
 
Slide bab08
Slide bab08Slide bab08
Slide bab08
 
Slide bab07
Slide bab07Slide bab07
Slide bab07
 
Slide bab06
Slide bab06Slide bab06
Slide bab06
 
Slide bab12
Slide bab12Slide bab12
Slide bab12
 
Slide bab05
Slide bab05Slide bab05
Slide bab05
 
Slide bab04
Slide bab04Slide bab04
Slide bab04
 
Slide bab12
Slide bab12Slide bab12
Slide bab12
 
Perkembangan teori manajemen
Perkembangan teori manajemenPerkembangan teori manajemen
Perkembangan teori manajemen
 
Pengorganisasian
PengorganisasianPengorganisasian
Pengorganisasian
 
Manajemen dan manajer
Manajemen dan manajerManajemen dan manajer
Manajemen dan manajer
 
Manager dan lingkungan organisasi
Manager dan lingkungan organisasiManager dan lingkungan organisasi
Manager dan lingkungan organisasi
 
19342 fungsi pengorganisasian
19342 fungsi pengorganisasian19342 fungsi pengorganisasian
19342 fungsi pengorganisasian
 
5 perencanaan
5 perencanaan5 perencanaan
5 perencanaan
 
Proses perencanaan
Proses  perencanaanProses  perencanaan
Proses perencanaan
 

Recently uploaded

DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxFuzaAnggriana
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxIrfanAudah1
 
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxIgitNuryana13
 
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)3HerisaSintia
 
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptxHendryJulistiyanto
 
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5ssuserd52993
 
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docxbkandrisaputra
 
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxmawan5982
 
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDtugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDmawan5982
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Abdiera
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxJamhuriIshak
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfCloverash1
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfbibizaenab
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASKurniawan Dirham
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAAndiCoc
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..ikayogakinasih12
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfElaAditya
 
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxKONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxawaldarmawan3
 
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptxMiftahunnajahTVIBS
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxmawan5982
 

Recently uploaded (20)

DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
 
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
 
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
 
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
 
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
 
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
 
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
 
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDtugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
 
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxKONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
 
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
 

Bab 4 civil society

  • 2. TIGA KEKUATAN DALAM NEGARA YANG BERGERAK DALAM PRAKTEK KEKUASAAN 1. Pemerintah sebagai badan publik 2. Kekuatan Ekonomi/Pasar yang berada di tangan kaum bisnis 3. Civil Society (Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan)
  • 3. Dasar Pandangan Civil Society Sebuah komitmen hidup bersama antar kekuatan dalam kekuasaan di mana kebijakan yang berimplikasi negatif dapat dicegah.
  • 4. Karakteristik Civil Society Daniel Bell mengemukakan bahwa ada tiga ciri utama yang menandai Civil Society, yaitu : 1. Kemandirian yang cukup tinggi dari individu-individu dan kelompokkelompok dalam masyarakat 2. Adanya ruang publik yang bebas (free public sphere) sebagai wahana bagi keterlibatan politik secara aktif dari warga negara melalui wacana dan praksis yang berkaitan dengan kepentingan publik 3. Adanya kemampuan membatasi kuasa negara agar ia tidak intervensionis
  • 5. Ada Enam Karakter Yang Menandai Civil Society: 1. Free Public Sphere Adanya ruang publik yang bebas sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat. 2. Demokratis Demokrasi dalam pengertian yang luas merupakan salah satu syarat mutlak bagi penegakan civil society
  • 6. 3. Toleran Civil Society meniscayakan toleransi, yakni kesediaan individu untuk menerima pandangan-pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda. 4. Tegaknya Supremasi Hukum Usaha untuk menegakkan hukum (norma dan nilai hukum) yang terdapat dibelakang norma tersebut.
  • 7. 5. Pluralis Pluralisme adalah pertalian sejati kebhinnekaan dalam ikatan-ikatan keadaban, genuine engagement of diversities within the bonds of civility (Nurcholis Majid) Sikap penuh pengertian kepada orang lain itu diperlukan dalam masyarakat majemuk yakni masyarakat yang tidak monolitik.
  • 8. 6. Keadilan Sosial (Social Justice) Keadilan dimaksudkan untuk menyebutkan adanya keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan.
  • 9. Tiang Penyangga Civil Society 1. Partai Politik yang independent. 2. Lembaga Swadaya Masyarakat yang bukan perpanjangan tangan dari kekuatan luar secara terselubung. 3. Pers yang bebas yang berperan sebagai social control 4. Perguruan tinggi yang memerankan diri sebagai moral force untuk menyalurkan berbagai aspirasi masyarakat serta mengkritisi berbagai kebijaksanaan pemerintah.
  • 10. Gerakan Civil Society adalah merupakan wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara lain : kesukarelaan (voluntary), keswasembadaan (self-generating) dan keswadayaan (self-supporting), memiliki kemandirian yang tinggi berhadapan dengan negara dan keterikatan dengan norma- norma atau nilai - nilai bukan hukum yang diikuti oleh warganya.
  • 11. Sebagai ruang politik, civil society adalah suatu wilayah yang menjamin berlangsungnya perilaku, tindakan, dan refleksi mandiri, tidak terkungkung oleh kehidupan material dan tidak terserap di dalam jaringan-jaringan kelembagaan politik resmi. Di dalamnya tersirat penting suatu ruang publik yang bebas ( free public sphere ), tempat di mana transaksi komunikasi yang bebas bisa dilakukan oleh warga masyarakat
  • 13. Istilah civil society pertama kali dipakai di Eropa pada abad ke-18 sebagai terjemahan dari bahasa latin; societas civilis  untuk beberapa bahasa pada waktu itu diartikan sebagai state dan political society atau seluruh kenyataan yang menyangkut politik  (Kutut Suwondo; 2003) Locke menterjemahkan civil society sebagai civil government.  Kant menggunakan istilah burgerliche gesselschaft  Rousseu memaknai sebagai padanan e’tat civil. 
  • 14.      Di Eropa pasca renaissance, wahana civil society menjadi lebih intensif dibicarakan karena tuntutan akan penegakan nilai-nilai kemanusiaan dan individualisme Bentuk gerakan ini sebagai perlawanan terhadap kekuasaan negara dan dominasi kaum konservatif gereja. Renaissance ini lalu melahirkan pemikir-pemikir yang menganggap keharusan dibentuknya kekuatan yang berfungsi sebagai penyeimbang negara. Oleh karena itu wahana civil society selalu ditempatkan dalam vis a vis dengan state (negara) Karena lahir dan dibesarkan di Eropa pada masa renaissance, maka ide-ide dasar konsepsi civil society dapat dilihat dari pemikiran filosofis pemikir semacam Hegel, Marx, sampai dengan
  • 15. PARA PEMIKIR (A) GWF Hegel        Hegel dalam karyanya Philosophy of Right pada tahun 1821 adalah pemikir pertama yang membedakan antara negara dengan civil society, meskipun ia dipengaruhi oleh pemikiran Adam Smith tentang masyarakat liberal. Hegel membuat terminologi burgerliche gesellshafts sebagai domain privat yang dibedakan dengan der staat sebagai domain publik. Konsepsinya lahir dari analisa terhadap masyarakat Eropa modern pasca revolusi industri yang menghasilkan perubahan masyarakat dimana ada pembagian wilayah politik dan wilayah ekonomi. Hegel mengembangkan gagasan CS dalam tiga wilayah yaitu keluarga, CS sendiri dan negara. Keluarga adalah ruang pribadi yang didalamnya terdapat hubungan individu yang harmonis, tempat sosialisasi individu sebagai bagian dari masyarakat. Ruang bagi keluarga adalah ruang yang sifatnya partikular (khusus). Civil Society (CS) adalah tempa bagi pemenuhan kepentingan ekonomi individu-individu dan kelompok. Negara adalah aktor yang mempunyai kekuasaan politik sebagai representasi ide universal untuk melindungi kepentingan politik warga oleh karena itu berhak melakukan
  • 16. Hegel (2)        Hegel mengkonsepsikan negara sebagai representasi kekuatan universal dan mensubordinasikan posisi CS. CS bagi Hegel berupa bayi yang dilahirkan oleh modernitas dimana ada kebebasan subjektif, kepentingan yang didefinisikan secara personal. Hegel menarik CS dari identitas ekonomi an sich. Baginya CS merupakan produk dari kapitalisme, yang merefleksikan etika pasar, namun eksistensinya dapat dibedakan dengan economic society. Misalnya Hegel mencontohkan relasi negara dan keluarga. Menurut Hegel CS berupa ruang tempat terjadinya komunikasi, relasi dialektis antara kekhususan (keluarga) dengan universalitas (negara). Tempat terjadinya negosiasi dan kompromi. Tidak berarti dalam hal ini ada kebebasan dan hak-hak negara tidak dapat melakukan intervensi, seperti dalam konsep liberal. Tidak akan ada kontradiksi antara individu dengan masyarakat. Dalam tatanan CS sudah terbentuk ethical life , artinya setiap orang dapat dengan bebas membagi ide, dan mengingatkan masyarakat lain akan tugas-tugasnya. Kebebasan dalam CS harus melibatkan unsur rasionalitas dan penghormatan terhadap tatanan sosial.
  • 17. Hegel (3) 1. 2. 3. Beberapa catatan mengenai individualisme dan civil society dalam konsep Hegel: Tugas dari individu adalah untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan subjektifnya, dan dalam menjadi buruh adalah aktivitas sosial. Buruh membawa individu menjalin kotak dengan individu lain, sehingga terbentuk interdependensi sosial. Kepentingan individu hanya akan mendapatkan substansi hanya ketika menjadi bagian dari masyarakat. Pembangunan ekonomi membawa pada kenaikan interaksi sosial, integritas dan komunitas.
  • 18. Para Pemikir (B) Karl Marx      CS dalam Marx difahami sebagai masyarakat kelas. Relasi CS dan negara dikontrol sepenuhnya oleh bagaimanarelasi produk, distribusi dan hukum-hukum ekonomi. Relasi politik adalah derivasi dari relasi ekonomistik (hukum basis struktur menentukan suprastruktur) Permasalahan didalam masyarakat bukan hanya antara kepentingan individu bertemu dengan kepentingan individu yang lain. Tapi ada unsur eksploitasi disana. Ada eksploitasi dari modal terhadap buruh, yang engambil surplus value. Dua kontradiksi ini tidak akan pernah didamaikan. Menurut Marx, tidak ada asosiasi yang mengakomodasi dua kepentingan, yang didalamnya menampung exploitator terhadap humanitas dan CS. Negara dapat menjadi instrumen bagi kelas bermodal, sehingga prinsip universalitas hanyalah ilusif. Negara bagi Hegel adalah entitas suci, lalu kemudian mensubordinasikan CS. Sebaliknya, Marx mensubordinasikan negara dan mengangkat posisi CS diatas. CS adalah ruang terjad dialektika antara sosial dan politik, dominasi dan perlawanan, penindasain dan emansipasi. Sehingga birokrasi sebagai alat negara bukanlah kelas universal, seperti kata Hegel, tetapi adalah formasi kasta yang menghalangi akses individu ke negara.
  • 19. Marx (2)       Bagi Marx, CS bukanlah posisi yang selalu vis a vis dengan negara, juga bukan tanda dari kedewasaan peradaban. CS lebih sebagai tahapan dari sejarah, cs adalah produk dari industrialisasi. CS tumbuh dalam tahapan maju dari masyarakat prekapitalisme yang ditandai dengan ‘demokrasi yang tidak bebas’ dan ruang dimana orang-orang yang tidak punya kekuasaan dalam relasi produksi diberikan retorika kosong politik tentang kebebasan dan persamaan. Kondisi CS bagi Marx hanya akan ada pada arena yang bebas dari formalitas belaka dan kembali pada penyelesaian kontradiksi dalam relasi produksi. Dalam kondisi negara yang dikuasai oleh kekuatan kapitalisme, CS adalah kekuatan yang harus diorganisasi untuk menjadi penghancur kelas borjuisme dan memihak pada perubahan revolusif. Perubahan ini ada didalam salah satu unsur CS yaitu kelas proletariat. Kritiknya terhadap Hegel, Marx mengatakan kelas universal adalah proletariat. Kelas ini memiliki karakter universal karena mendapatkan penderitaan universal. Ketika kekuasaan sosialisme yang berkuasa maka CS harus menjadi kekuatan yang mendukung negara menuju tahapan
  • 20. Para Pemikir (C) Gramsci Gramsci mengembangkan teori CS yang sudah dirintis oleh Marx ( ia seorang Marxian, namun termasuk dalam aliran kiri baru)  Dalam konteks relasi CS dan negara, negara tidak dapat dipahami tanpa memahami CS.  Negara tidak hanya dipahami dalam konteks state aparatus, tetapi juga aparatus hegemoni swasta.  Bila Marx membuat konsepsi adanya dual kekuasaan negara, sebagai bagian dari kontradiksi mdal, Gramsci lebih melihat negara terbagi dalam banyak kekuasaan dalam banyak bentuk.  Gramsci membuat dikotomisasi antara political society dengan civil society. PS adalah lokasi dimana aparatus pemaksa dari negara dikonsentrasikan. Sedangkan CS adalah lokasi dimana negara beroperasi dalam kekuatan yang tidak dapat dilihat, misalnya dalam pendidikan, 
  • 21. Gramsci (2) Pertanyaan Gramsci terhadap konsepsi Marx, yaitu apakah CS adalah bagian dari supra struktur atau ada level diantara supra struktur dan basis struktur ?  Konsepsi Marxian, CS berada dalam ranah negara dengan individu yang merepresentasikan set-set relasi sosial. Sehingga CS berada di wilayah supra struktur karena bagian dari ideologi dan praktek politik.  Bagi Gramsci, CS adalah set dari praktek sosial atau negosiasi dari struktur produksi kapitalis dan supra struktur ideologi dan negara.  CS bernegosiasi dengan dua cara : 1. Wilayah produksi dari sistem 2. Wilayah dimana sistem dilawan dan organ politik baru dapat dibentuk  CS kemudian menjadi arena supra struktur dan basis struktur dapat dinegosiasikan, ketika 
  • 22. Gramsci (3)        Legitimasi negara dan prakteknya tidak hanya berupa penerimaa, karena kesadaran individu dibentuk oleh penghalangan terhadap konfrontasi terbuka dengan negara dan aparatusnya. Sehingga revolusi akan sangat sulit terjadi. Revolusi di Rusia contohnya. Terjadi karena tidak ada CS yang dapat melindungi negara sebab konsep otoriter negara. Adanya kekosongan kekuasaan ideologi dan mekanisme legitimasi yang dapat menghalangi negara dengan rakyatnya, memberikan negara otoritas moral. Maka, negara secara transparan dapat dilihat sebagai organ pemaksa dan dikontrol oleh kelas. Dengan adanya monopoli kekuasaan, maka revolusi dapat dengan mudah dikobarkan. Setiap negara adalah organ pemaksa, tetapi tanpa adanya CS negara adalah entitas yang mudah terlihat kelemahannya. Sebaliknya dalam negara borjuis yang melahirkan CS, maka terbentuk badan pelindung. Konsepsi CS sebagai bagian dari kebebasan individu (kata Hegel) adalah semu belaka, kaena CS bagian dari hegemoni negara. Gramsci sepakat dengan Marx, bahwa individu tidak dlindungi oleh negara dan CS.
  • 23. Gramsci (4) Bagi Marx, CS adalah organisasi material dari masyarakat, Gramsci lebih melihat CS sebagai bagian dari wilayah praktek ideologi dan kultur yang dikuasai oleh kelas dominan dan negara.  Bila Marx menekankan basis ekonomi sebagai wilayah pokok, Gramsci melihat baik relasi ekonomi dan juga ideologi memegang peran penting dalam relasi negara dan CS.  Bagi Gramsci, ternetuknya sebuah tatanan, berdasar atas adanya simbol dan mitologi, institusi dan praktek-praktek hegemoni.  Hegemoni memberikan landasan bagi kepemimpinan intelektual dan moral ke dalam praktek pluralisme dan menyebar dalam CS.  Ia juga membentuk aparatus hegemonik dari satu kelompok sosial kepada populasi sisanya. Hegemoni terhadap CS inilah yang menjadi metode keberlangsungan kekuasaan negara. 
  • 24. Para Pemikir (D) Alexis de Tocqueville    a. b. c. d. Tocqueville melihat CS dari tatanan masyarakat di dlam kota kecil di Amerika. Masyarakat hidup dalam tatanan komunal, tidak tergantung dari campur tangan negara. Mereka dapat mengorganisasikan kebutuhan sendiri dan hanya terikat pada aturan-aturan lokal. Negara hanya mampu mengintervensi dalam hal tertentu saja. Negara masih dibutuhkan untuk membuat peraturan legal. Kekuasaan negara harus di minimalisir, dengan cara distribusi kekuasaan dan pemilu secara teratur, sehingga mencegah kekuasaan monopoli. Tocqueville (TC) mendefinisi CS sebagai wilayahwilayah kehidupan sosial yang terorganisir dan bercirikan antara lain: Kesukarelaan ( voluntary) Keswasembadaan ( self generating) Keswadayaan ( self supporting) Kemandirian tinggi yang berhadapan dengan negara dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya.
  • 25. Alexis de Tocqueville (2)       Tatanan CS dapat ditemukan pada asosiasi, yaitu sekelompok individu dalam masyarakat yang meyakini satu doktrin atau kepentingan tertentu dan memutuskan untuk merealisasikan doktrin atau kepentingan bersama tersebut. Asosiasi CS juga melakukan kontrol terhadap negara agar kekuasaannya tidak melampaui ketentuan dalam masyarakat liberal. Asosiasi-asosiasi sosial ini disebut TC sebagai “ independent eye” dari masyarakat. Keberadaan asosiasi masyarakat yang marak di Amerika adalah wilayah milik masyarakat yang steril dari campur tangan negara. Misalnya kelompok gereja dan NGO adalah tipe asosiasi yang memiliki kebebasan. Kedua institusi tersebut membawa individu keluar dari batas-batas kehidupan pribadi menuju proyek sosial yang korelatif dengan ide pertisipasi dalam sistem demokrasi. Ide utama TC adalah bahwaetika liberal yang berhimpitan dengan semangat revolusioner harus segera diakhiri dengan memantapkan dan mengkonstitusionalisasikan kebebasan lewat pembentukan lembaga-lembaga politik. TC menyebutnya sebagai lembaga perantara, yang memainkan peran sebagai jawaban ats hancurnya rezimrezim komunis dan otoritarianisme kapitalisme. Uniknya, TC menganggap keduanya tidak mampu memberikan tatanan yang membebaskan dan juga mengalami krisis.
  • 26. Alexis de Tocqueville (3)     Asosiasi ini akan melebur kepentingankepentingan subjektif dalam kepentingan bersama, dan melindungi indivdu dari negara dan pasar. CS kemudian dikembangkan agar menjadi kekuatan penyeimbang setelah negara dan pasar. Menjadi alternatif pemikiran Marxian yang menganggap negara sebagai aktor yang seharsnya mengambil peran dominan dalam melakukan distribusi ekonomistik. Permasalahannya adalah tidak adanya instrumen untuk menghalangi hak individu untuk tidak terlibat di asosiasi-asosiasi sosial, padahal disisi lain, adanya kebutuhan akan partisipasi. Tatanan CS adalah bagian dari demokrasi yang ingin melahirkan kembali hak-hak warga negara sebagai pemilik awal kekuasaan dan kedaulatan serta menjamin partisipasi. TC tegas menolak model anarkisme, yaitu tatanan masyarakat tanpa
  • 27. Alexis de Tocqueville (4)     Kritik terhadap model CS yang dibawa oleh TC, beberapa diantaranya : bagamana caranya agar civil society ini bersih dari kepentingan politik. Civil society bukanlah political society dan juga economical society. CS tidak dijelaskan sampai sejauh mana dapat melakukan kerja yang korelatif dengan tindakan politik. TC hanya menjelaskan bagaimana civil society dapat memenuhi kebutuhannya tanpa intervensi negara. Maka, satu-satunya yang membedakan political society dan civil society hanyalah pada praktek mencari, mempertahankan dan merebut kekuasaan. Civil society hanyalah menjadi entitas pressure group.