Dokumen ini membahas tantangan dan peluang penegakan hukum lingkungan khususnya terkait kebakaran hutan. Dibahas pula perkembangan sistem penegakan hukum lingkungan melalui kerja sama antara instansi terkait. Dokumen ini juga menjelaskan beberapa kasus penegakan hukum lingkungan terkait kebakaran hutan di Riau dan kasus rawa Tripa Aceh.

1. TANTANGAN DAN PELUANG PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN : KEBAKARAN HUTAN Oleh : Sudariyono Deputi MENLH Bidang Penaatan Hukum Lingkungan Disampaikan pada Acara : ICCC COFFEE MORNING ON CLIMATE CHANGE “DRIVERS OF FOREST FIRES : IDENTIFICATION OF COMPREHENSIVE SOLUTION” Diselenggarakan oleh : Dewan Nasional Perubahan Iklim Jakarta, 15 April 2014

2. MANDAT KELEMBAGAAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP (UU 32/2009) : 1. Tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan; 2. Penaatan hukum lingkungan administratif, perdata, pidana.

3. I. PENGEMBANGAN
SISTEM PENAATAN HUKUM LINGKUNGAN
1. Program Penegakan Hukum Terpadu
(MOU : MENLH-KAPOLRI-Jaksa Agung, 26 Juli 2011) PPNS-LH (pusat, propinsi, kabupaten/kota); Penyidik POLRI (Mabes, Polda, Polres, Polsek); Jaksa (Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri).
2. Program Sertifikasi Hakim Lingkungan
(MOU antara KLH dengan MA tanggal 18 Juni 2010) : Peningkatan kapasitas Hakim Agung & Hakim (Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi TUN, Pengadilan TUN).
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 134/KMA/SK/IX/2011 tanggal 5 September 2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan hidup
II. PENANGANAN KASUS LINGKUNGAN 1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat & sanksi administratif 2. Penyelesaian Perkara Perdata : Melalui Pengadilan & Di Luar Pengadilan 3. Penyelesaian Kasus Pidana.

4. KEPUTUSAN MENLH NO. 209 TAHUN 2011 tentang Tim Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu, Kerjasama antara PPNSLH-POLRI-Jaksa : 1. Personil PPNS-LH, Laboratorium Lingkungan 2. Bantuan Ahli 3. Bantuan laboratorium forensik 4. Identifikasi & psikologi pemeriksaan 5. Personil penyidik POLRI & Peralatan 6. Upaya paksa 7. Penitipan tahanan dan/atau pengamanan 8. Asistensi dan konsultasi dalam penerapan konstruksi hukum yang dapat dilakukan sebelum dimulainya penyidikan atau selama proses penyidikan berlangsung.

5. Second line Enforcement :
Pasal 73 UU 32/2009
Menteri Lingkungan Hidup dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penganggung-jawab usaha / kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota, dan terjadi “pelanggaran serius” di bidang perlindungan & pengelolaan LH.
Pasal 77 UU 32/2009
Menteri Lingkungan Hidup dapat menerapkan Sanksi Administratif terhadap penanggung-jawab usaha dan / atau kegiatan, jika Gubernur/Bupati/Walikota secara sengaja tidak menerapkan Sanksi Administratif terhadap “pelanggaran serius” di bidang perlindungan & pengelolaan LH.
“Pelanggaran Serius” : mengakibatkan pencemaran dan/ atau
Kerusakan LH yang relatif besar dan menimbulkan keresahan
masyarakat.

6. Kerjasama penanganan kasus SDA & lingkungan dengan pendekatan :“Multidoors” (inisiasi oleh UKP4 : KLH, Kehutanan, Kejaksaan Agung, POLRI, Keuangan) : penerapan 11 Undang-Undang (UU PPLH, Kehutanan,Keuangan dll).
Nota Kesepahaman Bersama (NKB) tentang Pedoman Penanganan Perkara SDA dan Lingkungan Hidup dengan Pendekatan Multi-door, ditandatangani tanggal 20 Desember 2012.
Tindak lanjut NKB tersebut pada tanggal 20 Mei 2013 menandatangani Peraturan Bersama tentang Pedoman Teknis Multi-door.

7. 1.KASUS KARHUTLA JUNI 2013 DI RIAU :
a.PT. SRL : 731 ha (2 orang Tersangka/ TSK): “multidoor” (P-19)
b.PT. RUJ : 966 ha (2 TSK) ): “multidoor” (P-19)
c.PT. SPM : 1500 ha (2TSK). (P-19))
d.PT. JJP : 700 ha (1 TSK) (P-19)
e.PT. BNS : 50 ha (1 TSK) (P-19)
f.PT. BBH : 50 ha (1 TSK) (P-19))
g.PT. LIHi : 50 ha (1 TSK) (PP-19)
2.KASUS KARHUTLA FEBRUARI – MARET 2014 DI RIAU :
Dari PULBAKET terhadap 46 perusahaan :
* 23 perusahaan akan diteruskan ke Tahap Penyidikan, mulai dilakukan pemanggilan Saksi untuk dimintakan keterangan (14 HTI; 7 perkebunan sawit; 1 HPH; 1 untuk kawasan industri).
* 19 perusahaan perlu pendalaman lebih lanjut (6 HTI; 8 perkebunana sawit; 5 HPH)
* 4 perusahaan tidak ditemukan kebakaran
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN oleh KLH (tuntutan pidana & gugatan perdata)

8. RAWA TRIPA ACEH :
Tuntutan pidana (orang & korporasi) untuk PT. Kalista Alam (sedang proses persidangan di Meulaboh) dan PT. Surya Panen Subur (penyerahan Tahap II kepada Kejaksaan Negeri Meulaboh).
Gugatan perdata PT. Surya Panen Subur : 439 M (sedang proses persidangan di PN. Jakarta Selatan); Gugatan perdata untuk PT. Kalista Alam (putusan PN. Meulaboh : PT. Kalista Alam membayar denda 366 M, sita jaminan untuk 5.000 ha & 1.000 ha areal kebakaran dilarang di pergunakan untuk perkebunan kelapa sawit.
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN oleh KLH (tuntutan pidana & gugatan perdata)

9. PENGAJUAN GUGATAN PERDATA &
TUNTUTAN PIDANA KASUS LINGKUNGAN
MEMERLUKAN POLA KERJA : CERMAT &
TEPAT : “scientific evidance” menjadi “legal evidance”
1. Pemahaman / persepsi yang sama terhadap norma & ketentuan hukum pasal-pasal UU 32/2009, antara : PPLH/PPLHD, PPNS-LH, Jaksa Pengaca Negara / JPN, Jaksa Penuntut umum / JPU, Kuasa Hukum, Saksi Ahli & Hakim.
2. Diperlukan sarana, prasarana dan anggaran yang memadai untuk PULBAKET / Penyelidikan, Penyidikan & Analisis Labortatorium
3.Ketersediaan Saksi Ahli yang handal (integritas dan kapabilitas)
4.Kemampuan untuk penyusunan materi gugatan perdata & tuntutan pidana.
5.Tidak adanya Kendala psikologis.

10. Terima Kasih E-mail : adu@menlh.go.id SMS Pengaduan : 0811-932-932 Telp : 021-8590953
Deputi Penaatan Hukum Lingkungan,
Kementerian Lingkungan Hidup