Resensi buku hukum lingkungan di indonesia

7,226 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
7,226
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
95
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Resensi buku hukum lingkungan di indonesia

  1. 1. Judul : Hukum Lingkungan di Indonesia Penulis : Supriadi, S.H., M.Hum Penerbit : Sinar Grafika Tebal Halaman : 381 Halaman Harga : Rp. 74.000,- Supardi, S.H., M.Hum. Lahir di Sabbang, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, Palu. Ia adalah Dosen Tetap fakultas Hukum Universitas Tadulako sejak tahun 1985. Pendidikan formal beliau adalah Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Masamba 1970; Sekolah Menengah Pertama negeri (SMPN) Sabbang 1973; Sekolah Menengah Atas Negeri 1 (SMA 1) Palopo 1977; Sarjana Muda tahun 1980 di Fakultas Hukum Universitas Hassanudin; Sarjana Lengkap (S-1) tahun 1983 di Fakultas Hukum Universitas Hassanudin; Magister Ilmu Hukum (S-2) pada program Pascasarjana Universitas Padjajaran Bandung tahun 1999. Pendidikan Nonformal beliau adalah Kursus Pembina Kemahiran Pramuka Tingkat Dasar 1998 di Cibubur, Jakarta; Kursus Kewaspadaan Nasional tahun 1993 di Palu; Kursus Penelitian Dasar tahun 1985 di Universitas Tadulako, Palu; Kursus Amdal A dan Amdal C (penilai) tahun 1990 di Universitas Hassanudin, Makassar; Kursus Amdal B (Penyusun Dokumen Amdal) tahun 1993 di Institut Teknologi Surabaya (ITS). Karya-karya tulis/buku dari beliau adalah Pengantar Ilmu Hukum, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Hukum Agraria dalam Perkembangan, Hukum Agraria. Buku ini merupakan buku ke-6 (enam) yang penulis susun, buku ini berjudul “Hukum Lingkungan di Indonesia (Sebuah Pengantar)”, isi yang terdapat dalam buku ini sesuai dengan
  2. 2. Silabi Hukum Lingkungan yang telah disepakati oleh Konsorsium Ilmu Hukum Indonesia dan disusun oleh Para Pakar Hukum Lingkungan di Indonesia dan penulis menambah beberapa materi yang disesuaikan dengan perkembangan lingkungan dan hukum lingkungan didunia dan Indonesia khususnya. Buku ini disamping mengkaji ilmu lingkungan dengan pembahasan mengenai pengertian ekologi, ekosistem, juga membahas menengenai Lingkungan Hidup Sebagai Aset, Lingkungan Sosial, Lingkungan Internasional, Lingkungan Ekonomi, Etika Lingkungan, dan Pengelolaan Lingkungan. Selain membahas masalah-masalah lingkungan yang aktual, penulis juga memasukan pembahasan hasil KTT Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg, Afrika Selatan sebagai konferensi Pembagunan dan Lingkungan Hidup yang ketiga pada tahun 2002 yang lalu. Adapun isi dari buku “Hukum Lingkungan di Indonesia (Sebuah pengantar)” adalah tentang Bab I. Pengantar Ilmu Lingkungan (Pengertian Ekologi, Ekosistem dan Daya Dukung Lingkungan, Lingkungan Hidup Sebagai Sumber Daya, Pendekatan Lingkungan Hidup Bersifat Holistik, Etika Lingkungan dan Sisterm Pengelolaan Lingkungan Hidup), Bab II. Masalah Lingkungan Global dan Regional (Lingkungan dan Pembangunan, Masalah Lingkungan Global, Masalah Lingkungan Regional), Bab. III Kesadaran Lingkungan (Global-Internasional, Deklarasi Stockholm, Deklarasi Rio de Janiero, Prinsip-prinsip Protokol Kyoto, KTT Pembangunan Berkelanjutan Johannesburg Afrika Selatan, Kesepakatan Internasional, Lembaga-Lembaga Internasional), Bab IV. Hukum Lingkungan Nasional (Pengertian Hukum Lingkungan, Sejarah Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Desentralisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup), Bab V. Implikasi Berlakunya UU Pengelolaan Lingkungan Hidup (Hak , Kewajiban, dan Peran masyarakat, Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup, Baku Mutu Lingkungan Hidup, Persyaratan Penataan Lingkungan Hidup, Audit Lingkungan, Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Gugatan Kelompok (Class Action), Hak Gugat Lembaga Swadaya Masyarakat), Bab VI. Penegakan Hukum Lingkungan (Pengertian Penegakan Hukum, Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Penyelesaian Sengketa Secara Perdata, Penyelesaian dengan Instrumen Hukum Pidana), Bab. VII Kasus-kasus Lingkungan (Kasus Burung Cendrawasih {PN Sorong}, Kasus Limbah Tahu {PN Sidoarjo, 1998}, Kasus Perusakan Hutan Pinus dan Pencemaran Sungai Asahan {PN Jakarta Pusat, 1989}). Buku ini menjelaskan bahwa Ekologi adalah ilmu dasar untuk mempertanyakan, menyelidiki, dan memahami bagaimana alam bekerja, bagaimana keberadaan mahkluk hidup dalam sistem kehidupan, apa yang mereka perlukan dari habitatnya untuk dapat melangsungkan kehidupannya, bagaiman dengan melakukan semuanya itu dengan komponen
  3. 3. lain dan spesies lain, bagaimana individu dalam spesise itu beradaptasi, bagaimana mahluk hidup itu menghadapi keterbatasan dan harus toleran terhadap berbagai perubahan, bagaimana individu-individu dalam spesies itu mengalami pertumbuhan sebagai bagian dari suatu populasi atau komunitas. Semuanya ini berlangsung dalam proses yang mengikuti tatanan, prinsip, dan ketentuan alam yang rumit, tetapi cukup teratur, yang dengan ekologi kita memahaminya. Ekosistem adalah ilmu tentang hubungan organisme atau kelompok dengan lingkungan hidupnya, atau ilmu tentang hubungan timbal balik anatara organisme hidup dengan lingkungan hidupnya. Daya dukung lingkungana adalah keterbatasan dan kemampuannya untuk menanggulangi proses keseimbangannya (Hlm 1-3). Lingkungan hidup sebagai sumber daya adalah dimana lingkungan hidup tersebut memiliki karakter dan sifatnya yang sangat kompleks tersebut untuk memenuhi semua unsur yang terdapat dalam isi alam ini. Lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang dibutuhkan keberadaannya oleh mahluk hidup, khususnya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu Kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup hayati, Kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup manusiawi, dan Kebutuhan dasar untuk memilih (Hlm 4-5). Pendekatan yang dilakukan mengenai lingkungan hidup adalah bersifat holistik atau menyeluruh, hal tersebut ditandai dengan berkembangnya cabang-cabang ilmu yang dikaitkan dengan lingkungan, misalnya hukum lingkungan, ekonomi lingkungan, dan lingkungan internasional serta sosial. Berbicara tentang hukum lingkungan kita juga berbicara tentang etika dalam lingkungan adapun pemahaman tentang teori tentang etika lingkungan yang dibahas dalam buku ini, yaitu adalah Shallow Enviromental Ethics (Antroposentrisme), Intermediate Environmental Ethics (Biosentrisme), dan Deep Environmental Ethics (Ekosentrisme)(Hlm 6-20). Setelah pembahasan mengenai etika lingkungan buku ini juga membahas tentang sistem pengelolaan lingkungan hidup. Cara pertama, dengan instrumen pengaturan dan pengawasan. Tujuannya adalah mengurangi pilihan pelaku dalam usaha pemanfaatan lingkungan hidup, mislanya dengan zonasi, preskripsi teknologi tertentu, dan pelarang kegiatan yang merusak lingkungan hidup. Sistem poengelolaan lingkungan hidup ini disebut Atur-DanAwasi (ADA) atau Command-And-Control(CAC). Cara kedua, dengan instrumen ekonomi. Tujuannya ialah untuk mengubah nilai untung relatif terhadap rugi bagi para pelaku, dengan membiarkan insentif-disentif ekonomi. Contohnya pengurangan pajak untuk produksi dan penggunaan alat hemat energi, pemungutan retribusi limbah dan pemberian denda untuk pelanggaran peraturan. Cara ketiga, dengan instrumen persuasif, yaitu mendorong masyarakat secara persuasif, bukan paksaan. Tujuannya ialah mengubah presepsi hubungan manusia
  4. 4. dengan lingkungan hidup ke arah memperbesar untung relatif terhadap rugi. Instrumen ini terdiri atas pendidikan, latihan, penyebaran informasi melalui media cetak dan eletronik serta ceramah umum dan dakwah agama (Hlm 32-33). Masalah-masalah yang dihadapi dalam lingkungan hidup antara lain adalah Masalah lingkungan global dan Masalah lingkungan regional, masalah lingkungan global adalah masalah mengenai lingkungan hidup secara menyeluruh akibat terjadinya kerusakan atau pencemaran yang disebabkan adanya pembangunan. Masalah lingkungan regional adalah masalah yang terjadi suatu negara atau kawasan tertentu yang berpengaruh pada pula pada negara atau kawasan lain. Hal ini disebabkan pencemaran lingkungan, misalnya (kebakaran hutan) dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara yang tertimpa oleh pencemaraan tersebut, tetapi juga pada negara tetangganya seperti kebakaran hutan yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan. Hal-hal tersebutlah yang membuat kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan hidup, kesadaran lingkungan di Indonesia ini pun tidak terlepas dari pengaruh adanya kesadaran hukum lingkungan yang bersifat global internasional. Kesadaran ini merupakan wujud kepedulian masyarakat secara global terhadap beberapa kejadian yang timbul dibeberapa negara, diantaranya Jepang dan Amerika. Wujud dari kesadaran itu adalah dengan Konfrensi yang menghasilkan sebuah laporan yang berjudul The Careless Technology pada tahun 1968, Deklarasi Stockholm (1972), Deklarasi Rio De Janerio (1992), Prinsip-Prinsip Protokol Kyoto, KTT Pembangunan Berkelanjutan, Johannesburg, Afrika Selatan, Kesepakatan Internasional (World Conservation Strategy (WCS), World Heritage Convention (WHC), Wetlands Convention, Convention on International Trade in Endangered Species Of Wild Fauna and Flora), Lembagalembaga Internasional (Internasional Union for the Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), United Nations Environment Programme (UNEP) (Hlm 42-168). Pengertian hukum lingkungan yang termuat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Lingkungan Hidup yang telah diperbarui dengan UU Nomor 23 Tahun 1997 adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahkluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahkluk hidup lainnya (169-170). Sejarah pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia diawali keikutseraan Indonesia pada Konferensi Stockholm, lalu pada tanggal 15-18 mei 1972, atas prakarsa “Lembaga Ekologi” Universitas Padjajaran Bandung diselenggarakan Seminar Pngelolaan Lingkungan Hidup Manusia dan Pembangunan Nasional. Pada Tanggal 26 Juni 1975 telah dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1976 tentang Pembentukan Panitia Persiapan Inventarisasi dan Evalusi
  5. 5. Kekayaan Alam. Untuk memperdalam mengenai masalah hukum, khususnya hukum lingkungan hidup manusia, diadakanlah seminar Segi-Segi Hukum dari Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diselenggarakan bersama oleh Badan pembinaan Hukum Nasional pada tanggal 25-27 Maret 1976 di Lembang. Kemudian pada tahun 1978, resmi dibentuk menterei lingkungan hidup dengan sebutan “Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (MNPPLH) (Hlm 171-172). Kebijakan-kebijakan mengenai lingkungan nasional juga tertuang dalam GBHN 1973-1978 dan Repelita II (1974-1979), GBHN 1978-1983 dan Repelita III (1978-1984), GBHN 1983-1988 dan Repelita IV (1984-1989) serta GBHN 1988-1993 dan Repelita V (1989-1994) (Hlm 172). Adapun dalam isi buku ini membahas tentang desentralisasi pengelolaan lingkungan hidup yang dititk beratkan pada masalah dalam proses desentralisasi tersebut, seperti ketiadaan mandat hukum bagi kotamdya/kabupaten dan budaya tertutup dan nonpartispasi dalam manajemen birokrasi yang masih sangat dominan (Hlm 180-181). Implikasi berlakunya UU pengelolaan lingkungan hidup seperti hak, kewajiban, dan peran masyarakat. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berkaitan dengan hal itu ada juga Hak atas informasi lingkungan hidup yang tertuang pada pasal 5 ayat (2) Nomor 23 Tahun 1997. Peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup tertuang dalam Pasal 5 ayat (3) Nomor 23 Tahun 1997, yaitu peran dalam proses pengambilan keputusan, baik cara mengajukan keberatan, maupun dengar pendapat atau dengan cara lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (Hlm 183). Pelestarian fungsi lingkungan hidup dapat dilakukan dengan pendekatan ilmiah, yaitu menggunakan “analisis mengenai dampak lingkungan” sebagai tolak ukurnya. Oleh karena itu, pelstarian fungsi lingkungan hidup itu sangat ditentukan pula oleh sebuah kajian yang mendalam dari sebuah hasil studi amdal, sebab fungsi utama studi amdal adalah mengkaji semua aspek lingkungan hidup dalam suatu pendekatan yang holistis, yakni pendekatan yang mengintegrasikan semua unsur lingkungan dalam suatu kajian yang terpadu. Selain itu, kajian ilmiah amdal ini, pada akhirnya akan memberikan solusi terbaik yang dilakukan oleh pemrakarsa suatu kegiatan dan pmerintah dalam menangani lingkungan hidup sesuai arahan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) tersebut (Hlm 190-192). Baku mutu lingkungan hidup adalah suatu standar yang dijadikan patokan dasar dalam menentukan apakah suatu aktivitas pembangunan termasuk dalam kategori pencemaran atau perusakan lingkungan yang lazim, menyadari setiap hari terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup baik yang diakibatkan karena proses alam maupun yang
  6. 6. diakibatkan oleh pembangunan melalui aktivitas manusia, maka hampir semua negara mempunyai keinginan bagaimana agar pembangunan berjalan tanpa merusak atau mencemari lingkungan hidup (Hlm 193-212). Penyelesaian sengketa lingkungan hidup adalah dengan cara penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan (Alternative Dispute Resolution) atau ADR. Bentuk alternatif penyelesaian sengketa adalah Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Pencari Fakta, Arbritrase (Hlm 212228). Gugatan kelompok merupakan prosedur beracara dalam perkara perdata yang memberikan hak prosuderal bagi satu atau sejumlah orang (jumlah yang tidak banyak) bertindak sebagai penggugat untuk memperjuangkan kepentingan para penggugat sendiri, dan sekaligus mewakili kepentingan ratusan, ribuan, ratusan ribu, atau jutaan orang lainnya yang mengalami kesamaan penderitaan atau kerugian. Class Action atau Gugatan kelompok merupakan suatu konsep yang baru di Indonesia yang masih belum banayak dipahami oleh para penegak hukum maupun oleh praktisi hukum publik (hlm 228-232). Selain itu juga isi dalam buku ini juga membahas tentang Hak gugat lembaga swadaya masyarakat (LSM) ,pengertian penegakan hukum lingkungan, penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara perdata maupun secara pidana dan terkahir dalam buku ini membahas tentang kasus-kasus lingkungan. Kasus lingkungan yang terjadi contohnya adalah seperti kasus burung cendrawasih (PN Sorong) yang merupakann kasus pertama pidana lingkungan, yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sorong tahun 1984 (Putusan No. 97 /PID/1984.PN.SRG. kasus tersebut tersebut merupakan perkara pidana lingkungan, yang posisi kasusnya mengenai penyelundupan burung Cendrawsih (Hlm 267-312). Kekuatan dari buku ini terdapat pada pembahasan tentang masalah lingkungan secara global maupun regional, baik yang terjadi di luar negeri maupun di dalam negeri (Indonesia). Selain itu kekuatan didalam buku ini mengajak untuk setiap orang untuk peduli terhadap lingkungan hidupnya jangan hanya menggunakan sumber daya yang ada dalam lingkungan tersebut tetapi bagaiamana kita harus menjaga lingkungan hidup itu agar tetap terjaga dan berfungsi dengan baik. Didalam buku ini dikatakan bahwa manusia memiliki hak dan perannya dalam lingkungan hidupnya, hak untuk lingkungan yang baik dan sehat dan hak atas informasi mengenai lingkungan hidup tidak saja hak yang diutamakan dalam hal ini tetapi peranan manusia dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup pun dibahas dalam buku ini. Buku ini mengajak setiap kalangan masyarakat untuk mengerti bahwa didalam hukum lingkungan itu ada yang didinamakan penegakan hukum lingkungan baik secara perdata maupun dengan instrumen hukum pidana. Buku ini juga memberikan kita gambara tidak hanya pada zaman
  7. 7. sekarang terjadi masalah yang berkaitan tentang lingkungan hidup tetapi masalah lingkungan hidup itu telah terjadi sejak lama salah satu contohnya adalah mengenai Kasus Penyelundupan burung Cendrawsih di Sorong pada tahun 1984 yang kita ketahui bahwa burung cendrawsih itu adalah satwa langka dan dilindungi di Indonesia. Kelebihan dari buku ini adalah disampin mengkaji Ilmu Lingkungan dengan pembahasan mengenai penegrtian ekologi, ekosistem, juga membahas mengenai lingkungan hidup sebagai aset, lingkungan sosial, lingkungan internasional, lingkungan ekonomi, etika lingkungan, dan pengelolaan lingkungan. Selain membahas masalah-masalah lingkungan yang aktual, penulis juga memasukan pembahasan hasil KTT Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg, Afrika Selatan sebagai konferensi pembangunan dan lingkungan hidup yang ketiga pada tahun 2002 yang lalu. Selain itu dalam buku ini, penulis memasukan Protokol Kyoto tentang perubahan iklim. Dalam Protokol Kyoto ini, diberikan gambara mengenai pengaturan dan pembatasan emisi bagi negara maju dan dampaknya bagi pemanasan global. Kesemua subtansi yang termuat dalam buku ini tidak dijumpai pada buku-buku Hukum Lingkungan Hidup yang lain. Ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa tak ada yang tak retak, tak ada sesuatu yang sempurna didunia ini pastilah dalam suatu karya tulis itu terdapat suatu ketidak sempurna tetapi menurut saya buku ini sudah sempurna tak ada yang perlu dikritik mengenai bahasa yang disampaikan dalam buku ini, tampilan fisik buku ini juga menarik, mengenai penulisan bahasa asing pun sudah benar yaitu ditulis dengan huruf yang miring, pada buku ini pun tidak terjadi kesalahan cetak dan mengenai harga buku ini wajar-wajar saja buku ini seharga Rp. 74.000,karena ilmu yang diberikan dalam buku ini sangat banyak sekali ini dan sangat berguna bagi masyarakat dalam memahami dan mengetahui apa saja yang dipelajari dalam hukum lingkungan hidup di Indonesia baik secara global maupun regional. Buku ini adalah buku yang penulis persembahkan kepada bangsa dan negara Indonesia pada umumnya dan universitas-universitas yang ada di Indonesia untuk menambah referensi mengenai hukum lingkungan. Buku ini baik dan patut untuk dibaca oleh masyarakat, para mahasiswa, para penegak hukum, pemerintah, dan praktisi politik untuk dijadikan referensi dalam mengatasi masalah-masalah lingkungan dan hukum lingkungan yang terjadi ditengahtengah masyarakat.
  8. 8. TUGAS RESENSI BUKU HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA Disusun Untuk Memenuhi Tugas TI Hukum Lingkungan Oleh YANELS GARSIONE DAMANIK (1150507111103) KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS HUKUM MALANG 2013

×