Nabila Safitri (43217010122) HBL 15, Nabila Safitri, Hapzi Ali, Hukum Lingkungan, Universitas Mercu Buana, 2018

1. MODULPERKULIAHAN
Hukum Bisnis
dan
Lingkungan
Hukum Lingkungan
Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh
Ekonomi dan Bisnis Akuntansi S1
15
HBL Nabila Safitri
Abstract Kompetensi
Memahami Hukum Bisnis dan
Lingkungan sebagai Hukum
Lungkungan
Para pembaca diharapkan dapat
memahami serta mampu
menjelaskan definisi dan tujuan

2. 2018
2 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Oleh Nabila Saf itri http://www.mercubuana.ac.id
Pembahasan
Hukum Lingkungan
Hukum lingkungan dalam bidang ilmu hukum, merupakan salah satu bidang ilmu
hukum yang paling strategis karena hukum lingkungan mempunyai banyak segi yaitu
segi hukum administrasi, segi hukum pidana, dan segi hukum perdata. Dengan
demikian, tentu saja hukum lingkungan memiliki aspek yang lebih kompleks. Sehingga
untuk mendalami hukum lingkungan itu sangat mustahil apabila dilakukan seorang diri,
karena kaitannya yang sangat erat dengan segi hukum yang lain yang mencakup pula
hukum lingkungan di dalamnya.
Pada tanggal 11 maret 1982 telah diberlakukan undang undang nomor 4 tahun 1982
tentang ketentuan ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, di singkat dengan
UULH dan disempurnakan dengan UUPLH, tanggal 19 September 1997.
Menurut penjelasan UULH, istilah “lingkungan hidup” dan “lingkungan” dipakai dalam
pengertian yang sama. Lingkungan hidup bedasarkan pasal 1 angka 1 UULH-UUPLH
adalah: kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup,
termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan
dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain.
Dalam pengertian sederhana, hukum lingkungan dapat diartikan sebagai hukum yang
mengatur tatanan lingkungan (lingkungan hidup), di mana lingkungan mencakup
semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya
yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan
hidup serta kesejahteraan manusia serta jasad-jasad hidup lainnya.
Dalam pengertian secara modern, hukum lingkungan lebih berorientasi pada
lingkungan atau Environment-Oriented Law, sedang hukum lingkungan yang secara
klasik lebih menekankan pada orientasi penggunaan lingkungan atau Use-Oriented
Law.
Menurut pasal 1 ayat 1 Uu No 4 Tahun 1982, Hukum Lingkungan merupakan
“ketentuan yang mengatur kesatuan ruang dengan semua benda dan daya serta
keadaan dan mahkluk hidup termasuk didalamnya manusia itu sendiri serta perilaku
HukumLingkungan

3. 2018
3 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Oleh Nabila Saf itri http://www.mercubuana.ac.id
yang mempengaruhi kelangsungan terhadap kesejahteraan manusia serta mahkluk
hiduplainnya” (UU ini sama dengan UU No 23 tahun 1997)
Pengertian Lingkungan Hidup Menurut Para Ahli
1. S. J. McNaughton dan Larry L. Wolf
Lingkungan hidup adalah semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang
langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi
organisme.
2. Prof. Dr. Ir. Otto Soemarwoto
Lingkungan hidup adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang
kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.
3. Prof. Dr. St. Munadjat Danusaputro, SH
Lingkungan hidup adalah semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia
dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan
mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dalam jasad hidup lainnya.
SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM LINGKUNGAN
Hukum Lingkungan Klasik
Berorientasi pada penggunaan lingkungan. Adapun tujuannya untuk menjamin
penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber lingkungan dengan berbagai akal dan
kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimalnya dan dalam jangka sesingkat-
singkatnya. Sifat hukum lingkungan klasik bersifat sektoral dan kaku.
Hukum Lingkungan Modern
Berorientasi pada lingkunganya. Adapun tujuannya untuk menjamin kelestariannya
agar dapat secara langsung dan terus menerus digunakan oleh generasi sekarang
maupun yang akan datang. Sifat lingkungan modern bersifat utuh menyeluruh, luas
dan fleksibel sesuai dengan dinamika ekosistem.
Prinsip Hukum Lingkungan
1. Prinsip tanggung jawab negara, hak atas lingkungan hidup adalah bagian dari HAM;
2. Prinsip konservasi;

4. 2018
4 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Oleh Nabila Saf itri http://www.mercubuana.ac.id
3. Prinsip keterkaitan, berkelanjutan, pemerataan security dan resiko lingkungan,
pendidikan dan komunikasi yang berwawasan lingkungan;
4. Prinsip kerja sama internasional;
5. Prinsip penanggulangan pada tempatnya;
6. Prinsip sarana praktis/teknis yang terbaik;
7. Prinsip pencemaran membayar;
8. Prinsip cegat-tangkal;
9. Prinsip perbedaan regional;
10. Prinsip beban pembuktian terbalik;
11. Prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik.
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM MENGELOLA LINGKUNGAN
1. Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat
Bedasarkan Pasal 5 ayat (1) UULH-UULPH hak ini dimiliki setiap orang, yaitu orang
seorang, kelompok orang, atau badan hukum. Walaupun demikian, di samping
mempunyai hak, menurut pasal 5 ayat (2) UULH “setiap orang berkewajiban
memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan
pencemarannya”.
Penuangan hak perseorangan berupa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
tidak merupakan hak asasi pada tingkat Undang-Undang Dasar tetapi hanya hak biasa
pada Tingkat Undang-Undang.
2. Hak Untuk Berperan Serta dalam rangka Pengelolaan Lingkungan Hidup
Hak ini terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) UULH, berdampingan dengan kewajiban setiap
orang untuk berperanserta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, mencakup
tahap perencanaan maupun tahap tahap pelaksanaan dan penilaian. Hakekat
sebenarnya dari hak berperanserta adalah dalam prosedur pengambilan keputusan
tata usaha negara, khususnya tentang izin lingkungan.
JENIS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
Penyelesaian Sengketa di Pengadilan digolongkan kepada:
1. Sengketa Hukum Administratif
2. Sengketa Hukum Pidana

5. 2018
5 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Oleh Nabila Saf itri http://www.mercubuana.ac.id
3. Sengketa Hukum Perdata
4. Sengketa Hukum Internasional
5. Class Action
Istilah Class Action (CA) atau disebut pula dengan actio popularis diartikan dalam
bahasa Indonesia secara beragan di sebut dengan gugatan perwakilan, gugatan
kelompok atau ada juga yang menyebutkan gugatan berwakil.
Peraturan Mahkamah Agung/PERMA No 1 tahun 2002
Memuat beberapa prinsip yaitu:
1. Persyaratan jumlah anggota kelompok (prinsip numerosity)
Perma ini tidak menetapkan kriteria tentang berapa jumlah paling sedikit supaya
disebut gugatan class action.
2. Prinsip kesamaan fakta, Hukum dan Tipikalis
Prinsip ini merupakan karakter khusus dari class action yang di sebut commonality.
Harus adanya kesamaan masalah, dasar hukum, kesamaan tuntutan dari para korban
dan pembelaan yang dilakukan oleh tergugat.
3. Prinsip Kelayakan Mewakili (Adequancy of Representation)
Perma menentukan bahwa wakil kelompok haruslah memiliki sifat: kejujuran,
kesungguhan, kemampuan, pendidikan dan status sebagai wakil kelompok
4. Formal Gugatan
Adanya fakta yang mendasari gugatan(posita) dan inventarisasi tuntutan (petitum)
5. Posita Gugatan
Mekanisme beracara biasanya di haruskan supaya berisikan data atau identifikasi
fakta-fakta atau peristiwa yang jelas.
6. Identitas Penggugat
Identitas diharuskan bagi wakil kelompok secara lengkap dan jelas
7. Surat Kuasa
Dalamperma ini tidak diisyaratkan surat kuasa khusus
8. Penetapan tentang sah atau tidak Gugatan Perwakilan
Pada awal pemeriksaan di persidangan pengadilan secara wajib memeriksa mengenai
kriteria gugatan perwakilan

6. 2018
6 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Oleh Nabila Saf itri http://www.mercubuana.ac.id
9. Prinsip Pemberitahuan kepada Anggota Kelompok
Apabila hakim telah menyatakan sah mengenai gugatan perwakilan, maka setelah itu
hakim segera memerintahkan penggugat untuk mengajuan usulan model
pembritahuan kepada kelompoknya.
Dengan cara: langsung, media cetak, media elektronik, pengumuman di kantor
pemerintah.
10. Pernyataan opt out dan opt in
Opt out yaitu yang menyatakan dirinya secara tegas keluar dari keanggotaan
kelompok.
Opt in yaitu yang menyatakan dirinya secara tegas masuk dari keanggotaan kelompok.
11. Konsekuensi Putusan terhadap Pernyataan keluar
Konsekuensi putusan class action tidak mengikat para anggota yang keluar (pasal 8
ayat 2). Artinya yang mengajukan pernyataan keluar lepas dari tanggung awab gugatan
secara penuh.
12. Putusan Hakim
Implementasi kasus
KASUS LIMBAH TAHU (PN SIDOARJO, 1998)
Perkara ini diajukan oleh jaksa penuntut umum sebagai delik lingkungan yakni
terjadinya pencemaran air kali surabaya akibat limbah tahu. Duduk perkaranya
menurut surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 6 november 1988 sebagai
berikut : “terdakwa Bambang Goenawan direktur PT dihadapkan ke Pengadilan
Sidoarjo dengan dakwaan perbuatan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup
atau tercemarnya lingkungan hidup dengan cara terdakwa sebagai pengusaha PT
Sidomakmur yang memproduksi tahu, membuang air limbahnya ke Kali Surabaya yang
mengandung BOD 3095,4 mg/l dan COD 12293 mg/l yang dimana kandungan limbah
tersebut melebihi ambang batas yang di tetapkan SK gubernur jawa timur No.43 tahun
1978, yakni maksimum BOD 30 mg/l dan COD 80 mg/l.
Terdakwa sebagai pengusaha PT Sidomakmur telah membuat instalasi yang tidak
memenuhi daya tampung limbah perusahaan tersebut,sehingga air limbah meluber
keluar dan mengalir ke Kali Surabaya yang mengakibatkan penurunan kualitas air di

7. 2018
7 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Oleh Nabila Saf itri http://www.mercubuana.ac.id
kali tsb yang berakibat pada penurunan O2 yang berakibat matinya kehidupan di
dalam air sehingga PDAM sulit untuk mengolahnya menjadi air bersih.
Pada tanggal 23 februari 1989, tuntutan pidana dibacakan pada pokoknya berbunyi ;
Menyatakan terdakwa bambang BG bersalah karena kelalaiannya, melakukan
perbuatan menyebabkan tercemarnya lingkungan hidup-pasal 22 ayat (2) UU No.4
tahun 1982.
Dalam pemeriksaan terhadap Rochim Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo
diperoleh keterangan bahwa ditemukan adanya sejumlah ikan yang mengambang di
permukaan air Kali Surabaya, tetapi tidak dapat di pastikan apakah ikan ikan tersebut
terkena dampak dari limbah perusahaan tersebut atau tidak mengingat banyakanya
perusahaan lain yang membuang limbahnya ke Kali Surabaya. Dalam pemeriksaan
perkara ditemukan ketidaksesuaian alat bukti mengenai besarnya COD dan BOD dari
limbah tahu, hal inilah yang menimbulkan keraguan bagi Hakim.
Menurut majelis hakim karena tidak adanya hasil penelitian tersendiri tentang akibat
yang timbul dari limbah yang di buang ke kali maka kasus tersebut tidak dapat di
pertanggungjawabkan kepada terdakwa ( terdakwa di putus lepas dari segala
tuntutan). Berkaitan dengan adanya putusan PN sidoarjo, Kepolisian Kejaksaan dan
pendapat hukum lainnya berpendapat bahwa perbuatan tsb “melanggar baku mutu air
limbah” perbuatan terdakwa merupakan pelanggaran Hukum Lingkungan Administratif
yang sanksinya diatur dalam pasal 8 keputusan Gubernur KDH tingkat 1 Jawa Timur
No.414 tahun 1987 tentang penggolongan Baku Mutu Air Limbah di Jatim.
Jelaslah bahwa sanksi perbuatan melanggar baku mutu air limbah tidak diatur sewaktu
terjadinya kasus Limbah Tahu Sidoarjo, baik sanski admisnistrasi maupun sanksi
pidana.Semua peraturan hukum yang melanggar yang di maksud dalam pasal 8
tersebut tidak mengatur tentang perbuatan “melanggar buku mutu air limbah”. Karena
pada saat itu (1987) pembuat peraturan masih dalam proses belajar tentang hukum
lingkungan. Hal ini terbukti dari perbedaan pengaturan sanksi yang kemudian
diberlakukan terhadap pelanggaran sejenis, yaitu pasal 33 PP Nomor 20 tahun 1990
tentang pengendalian pencemaran air.
Siti Sundari Rangkuti menyatakan bahwa perbuatan “melanggar baku mutu air
limbah” penyelesaiannya bukan melalui jalur pengadilan, tetapi merupakan
pelanggaran Hukum Lingkungan administrati dengan konsekuensi sanksi administrasi.
Setelah putusan PN Sidoarjo memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari segala
hukuman, maka jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi ke Makhamah Agung
menyatakan mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Jaksa Penuntut
Umum pada kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 6 mei 1989 nomor :
122/Pid/1988/PN.Sda. Makhamah Agung dalam putusan Reg.1479/K/Pid/1989,
tanggal 20 maret 1993 memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan kejahatan “karena kelalaiannya melakukan perbuatan
yang menyebabkan tercemarnya lingkungan hidup” kendati demikian terdakwa hanya

8. 2018
8 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Oleh Nabila Saf itri http://www.mercubuana.ac.id
dihukum kurungan 3 bulan dengan waktu percobaan selama 6 bulan dan pidana denda
sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
Dari berkas perkara Putusan MA termaksud, tidak ditemukan argumentasi Hukum
Lingkungan, bahwa karena kelalaiannya terdakwa terbukti melakukan perbuatan
menyebabkan tercemarnya air kali yang pembuktiannya menyimpang dari pasal 183
KUHAP. Ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan
bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Sampai sekarang belum ada aturan
hukum yang menyatakan bahwa perbuatan melanggar baku mutu air limbah adalah
tindak pidana, yang berarti terdakwa tidak melakukan delik lingkungan, sehingga dapat
dikatakan bahwa MA melanggar asas legalitas (pasal1 KHUP).
Menurut Siti Sundari Rangkuti,sebenarnya kasus Sidoarjo dapat diproses sebagai
perkara pidana pencemaran air Kali Surabaya dengan syarat unsur-unsur delik
lingkungan sebagai delik materiil berhasil dibuktikan.Untuk itu yang dijadikan alat bukti
adalah air Kali surabaya, Bukan air limbah tahu sehingga dapat dibuktikan hubungan
kausal antara perbuatan terdakwa dengan tercemarnya air Kali Surabaya. Dasar hukum
yang berlaku adalah Keputusan Gubernur KDH Tingkat 1 Jawa Timur Nomor 413 Tahun
1987 tentang penggolongan dan Baku Mutu Air di Jawa Timur No.413 Tahun 1987,
maka perbuatan terdakwa melanggar pasal 22 UULH (sekarang pasal 41-44 UUPLH)
tentang tindak pidana lingkungan. Sebagaimana diketahui delik lingkungan hanya
menyangkut perbuatan konkret yang di kenal dengan istilah strafbaar feit.
Dengan mengkaji putusan MA tentang kasus limbah tahu diatas, sebagai bahan
pemikiran dapatlah dikemukakan bahwa putusan MA itu:
1. Melanggar asas legalitas;
2. Melanggar Baku Mutu air limbah tanpa dasar hukum yang konkret dinyatakan
sebagai delik;
3. Pengertian delik pencemaran air dalam pasal 22 UULH tidak dikaitkan dengan
pasal 1 angka 7 UULH;
4. Tidak sesuai dengan pasal 183 KUHAP tentang alat bukti ;
Daftar Pustaka
 https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_lingkungan

9. 2018
9 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Oleh Nabila Saf itri http://www.mercubuana.ac.id
 http://unjalu.blogspot.com/2011/03/hukum-lingkungan.html
 https://annisawally0208.blogspot.com/2016/01/materi-kuliah-hukum-lingkungan-
hidup.html
 http://pusathukum.blogspot.com/2015/09/Materi-Kuliah-Hukum-
Lingkungan.html
 http://www.academia.edu/5693591/KASUS_LIMBAH_TAHU