Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA Universitas Mercu Buana (Mercu Buana University), Jakarta Indonesia

1. HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Digna Adya Pratiwi (Mahasiswa Universitas Mercu Buana Jakarta)
Prof. Dr. Hapzi Ali, Ir, CMA, MM, MPM (Dosen Pengampu)
Hukum Lingkungan
HUKUM LINGKUNGAN
Hukum lingkungan dalam bahasa asing adalah “Milieurecht” (Belanda),
“environment Law”(Inggris), “Umwelrecht” (Jerman). Hukum lingkungan dalam bidang ilmu
hukum, merupakan salah satu bidang ilmu hukum yang paling strategis karena hukum
lingkungan mempunyai banyak segi yaitu segi hukum administrasi, segi hukum pidana, dan
segi hukum perdata. Dengan demikian, tentu saja hukum lingkungan memiliki aspek yang
lebih kompleks. Sehingga untuk mendalami hukum lingkungan itu sangat mustahil apabila
dilakukan seorang diri, karena kaitannya yang sangat erat dengan segi hukum yang lain yang
mencakup pula hukum lingkungan di dalamnya.
Hukum Lingkungan dalam pengertian yang paling sederhana adalah hukum yang
mengatur tatanan lingkungan (lingkungan hidup). Istilah hukum lingkungan adalah
merupakan konsepsi yang masih baru dalam ilmu hukum, ia tumbuh sejalan bersamaan
dengan tumbuhnya kesadaran akan lingkungan. Dengan tumbuhnya pengertian dan kesadaran
untuk melindungi dan memelihara lingkungan hidup ini maka tumbuh pula perhatian hukum
kepadanya, sehingga menyebabkan tumbuh dan berkembangnya cabang hukum yang disebut
hukum lingkungan.
Pada tanggal 11 maret 1982 telah diberlakukan undang undang nomor 4 tahun 1982
tentang ketentuan ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, di singkat dengan UULH
dan disempurnakan dengan UUPLH, tanggal 19 September 1997. Menurut penjelasan
UULH, istilah “lingkungan hidup” dan “lingkungan” dipakai dalam pengertian yang sama.
Lingkungan hidup bedasarkan pasal 1 angka 1 UULH-UUPLH adalah: kesatuan ruang
dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya,
yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk
hidup lain.
Pengertian Lingkungan Hidup Menurut Para Ahli:
1. S. J. McNaughton dan Larry L. Wolf
Lingkungan hidup adalah semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang
langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi organisme.
2. Prof. Dr. Ir. Otto Soemarwoto
Lingkungan hidup adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita
tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.

2. 3. Prof. Dr. St. Munadjat Danusaputro, SH
Lingkungan hidup adalah semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan
tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi
hidup serta kesejahteraan manusia dalam jasad hidup lainnya.
Drupsteen mengemukakan, bahwa hukum lingkungan (millieurecht) adalah hukum yang
berhubungan dengan alam (natuurlijk millieu) dalam arti seluas-luasnya. Ruang lingkupnya
berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Dengan
demikian maka hukum lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan
lingkungan. Mengingat pengelolaan lingkungan terutama dilakukan oleh Pemerintah, maka
hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum Pemerintahan (bestuursrecht).
Drupsteen membagi hukum lingkungan pemerintahan dalam beberapa bidang yaitu :
Hukum kesehatan lingkungan (millieuhygienereht) yaitu hukum yang berhubungan
dengan kebijaksanaan di bidang kesehatan lingkungan, dengan pemeliharaan kondisi air
tanah dan udara serta yang berhubungan dengan latar belakang perbuatan manusia yang
diserasikan dengan lingkungan.
Hukum perlindungan lingkungan (millieubescharmingsrecht) yang merupakan
kumpulan dari berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan
yang berkaitan dengan lingkungan biotis dan sampai batas tertentu juga dengan lingkungan
anthropogen.
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN
Perkembangan yang berarti yang bersifat universal dan menjalar keseluruh pelosok dunia
dalam bidang peraturan perundang-undangan lingkungan hidup terjadi setelah adanya
Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia si Stockholm, Swedia pada tanggal 5-
16 Juni 1972. Konferensi ini lahir mengingat kenyataan bahwa lingkungan hidup telah
menjadi masalah yang perlu ditanggulangi bersama demi kelangsungan hidup seluruh
makhluk di dunia.
Koesnadi Hardjasoemantri, menyatakan bahwa hukum lingkungan Indonesia dapat meliputi
aspek-aspek sebagai berikut :
Hukum kesehatan lingkungan;

3. Hukum perlindungan lingkungan;
Hukum tata lingkungan;
Hukum pencemaran lingkungan (dalam kaitannya dengan misalnya pencemaran oleh
industri dan sebagainya).
Hukum lingkungan trasnasional/internasional dalam kaitannya dengan hubungan antar
bangsa.
Hukum perselisihan lingkungan (dalam kaitannya dengan penyelesaian masalah ganti rugi
dan sebagainya)
DASAR HUKUM DALAM MENGELOLA LINGKUNGAN
1. Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat
Bedasarkan Pasal 5 ayat (1) UULH-UULPH hak ini dimiliki setiap orang, yaitu orang
seorang, kelompok orang, atau badan hukum. Walaupun demikian, di samping mempunyai
hak, menurut pasal 5 ayat (2) UULH “setiap orang berkewajiban memelihara lingkungan
hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemarannya”.
Penuangan hak perseorangan berupa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak
merupakan hak asasi pada tingkat Undang-Undang Dasar tetapi hanya hak biasa pada Tingkat
Undang-Undang.
2. Hak Untuk Berperan Serta dalam rangka Pengelolaan Lingkungan Hidup
Hak ini terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) UULH, berdampingan dengan kewajiban setiap orang
untuk berperanserta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, mencakup tahap
perencanaan maupun tahap tahap pelaksanaan dan penilaian. Hakekat sebenarnya dari hak
berperanserta adalah dalam prosedur pengambilan keputusan tata usaha negara, khususnya
tentang izin lingkungan.
JENIS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
Penyelesaian Sengketa di Pengadilan digolongkan kepada:
1. Sengketa Hukum Administratif
2. Sengketa Hukum Pidana
3. Sengketa Hukum Perdata

4. 4. Sengketa Hukum Internasional
5. Class Action
Istilah Class Action (CA) atau disebut pula dengan actio popularis diartikan dalam bahasa
Indonesia secara beragan di sebut dengan gugatan perwakilan, gugatan kelompok atau ada
juga yang menyebutkan gugatan berwakil.
Peraturan Mahkamah Agung/PERMA No 1 tahun 2002
Memuat beberapa prinsip yaitu:
1. Persyaratan jumlah anggota kelompok (prinsip numerosity)
Perma ini tidak menetapkan kriteria tentang berapa jumlah paling sedikit supaya disebut
gugatan class action.
2. Prinsip kesamaan fakta, Hukum dan Tipikalis
Prinsip ini merupakan karakter khusus dari class action yang di sebut commonality. Harus
adanya kesamaan masalah, dasar hukum, kesamaan tuntutan dari para korban dan pembelaan
yang dilakukan oleh tergugat.
3. Prinsip Kelayakan Mewakili (Adequancy of Representation)
Perma menentukan bahwa wakil kelompok haruslah memiliki sifat: kejujuran, kesungguhan,
kemampuan, pendidikan dan status sebagai wakil kelompok
4. Formal Gugatan
Adanya fakta yang mendasari gugatan(posita) dan inventarisasi tuntutan (petitum)
5. Posita Gugatan
Mekanisme beracara biasanya di haruskan supaya berisikan data atau identifikasi fakta-fakta
atau peristiwa yang jelas.
6. Identitas Penggugat
Identitas diharuskan bagi wakil kelompok secara lengkap dan jelas
7. Surat Kuasa
8. Penetapan tentang sah atau tidak Gugatan Perwakilan
9. Prinsip Pemberitahuan kepada Anggota Kelompok

5. 10. Pernyataan opt out dan opt in
11. Konsekuensi Putusan terhadap Pernyataan keluar
12. Putusan Hakim
Dalam pasal 19 putusan hakim mengabulkan gugatan secara class action berisi: jumlah ganti
rugi secara rinci, penentuan kelompok atau sub kelompok yang berhak, mekanisme
pendistribusian ganti rugi, langkah langkah yang wajib di tempuh oleh wakil kelompok
dalam proses penetapan dan pendistribusian.
1. Legal Standing
Istilah legal standing disebut juga dengan standing, ius standi, persona standi. Bila di
Indonesiakan menjadi hak gugat atau adapula yang menyebutnya dengan kedudukan gugat,
sementara UUPLH 1997 dalam pasal di atas menyebutnya dengan “hak mengajukan
Gugatan”
1. Citizien Standing/Citizien Law Suit
Citizien Standing/Citizien Law Suit adalah hak gugat yang menyangkut masyarakat, LSM,
Warga Negara, atau orang perorangan.
Korban pencemaran lingkungan dapat secara sendiri-sendiri atau di wakili oleh orang lain
menggugat pencemaran untuk meminta ganti rugi atau untuk meminta pencemar melakukan
tindakan tertentu.
1. Hak Gugat (legal standing) secara umum
Artinya secara keperdataan seseorang hanya memiliki hak untuk menggugat apabila ia
memiliki kepentingan yang dirugikan oleh orang lain. Hali ini dapak kita lihat dalam pasal 34
UUPLH.
1. Hak gugat (legal standing) LSM
Menurut UUPLH pasal 37, LSM memiliki locus standi atau legal standing untuk mengajukan
gugatan atas nama masyarakat.
1. Gugatan ganti rugi acara biasa

6. Bedasarkan UUPLH, korban pencemaran lingkungan dapat meminta civil remedy berupa
ganti rugi(compensation). Ada dua macam tanggung jawab perdata (civil liability) yang di
atur dalam UUPLH, yaitu tanggung jawab bedasarkan kesalahan (liabilty based on fauly)
UUPLH Pasal 34 jo Pasal 1365 KUH Perdata dan tanggung jawab seketika (strict liabilty)
UUPLH Pasal 35 ayat 1.
1. Gugatan Perwakilan Kelas (class action)
Bedasarkan UUPLH Pasal 37 memberi kemungkinan pada masyarakat untuk mengajukan
gugatan perwakilan (class action) dalam kejadian atau pencemaran lingkungan hidup.
Menurut pasal ini, masyarakat banyak sebagai sebagai anggota kelas (class members) dapat
diwakili oleh sekelompok kecil orang yang disebut perwakilan kelas (class representative).
ANALISIS MENGENAI DAMPAK
• Pengertian AMDAL berdasarkan pasal (1) angka 11, LINGKUNGAN adalah kajian
mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau yg direncanakan pada LH yg diperlukan
bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan
• Pasal 22 ayat (1) UU No.32. Th.2009 menetapkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan
yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki AMDAL
• Pasal 22 ayat (2), Lingkungan Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria :
nya jumlah penduduk yg akan terkena dampak
dampak
sesuai dgn perkembangan IPTEK
Penegakan Hukum Lingkungan
• Pasal 36 (4), Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati, walikota
sesuai dengan kewenangannya.

7. • Pasal 37(1), Wajib menolak izin tanpa AMDAL dan UKL-UPL.
• Pasal 37(2), Izin dapat dibatalkan apabila persyaratan yg diajukan dalam permohonan cacat
hukum,kekeliruan, penyalahgunaan, pemalsuan data.
Implementasi Hukum Lingkungan pada kasus Pembangunan Hotel Dan Mal di
Yogyakarta Merusak Lingkungan.
Pembangunan hotel dan mal yang semakin marak dalam beberapa tahun terakhir di Daerah
Istimewa Yogyakarta, ternyata membawa dampak buruk bagi lingkungan. Dalam diskusi
Jogja Sold Out di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gajah Mada, Rabu,
(22/04/2015), warga Miliran, Kota Yogyakarta, Dodok Putra Bangsa mencontohkan sejak
pendirian Fave Hotel, sumur warga Miliran mengering.
“Sumur-sumur warga mengalami kekeringan sejak muncul hotel tersebut. Kami jadi korban
pembangunan Fave Hotel. Sejak beroperasi 2012 silam sumur warga jadi kering. Padahal
sejak saya hidup disini dan kecil sumur tidak pernah kering meski musim kemarau,” kata
aktivis gerakan Jogja Asat itu.
Setelah protes mereka tidak direspon manajemen hotel Fave, Dodo dan warga Miliran
menyambangi pemerintah Kota Yogyakarta untuk meminta dilakukan pengawasan
penggunaan sumur dalam Fave Hotel.
“Ironisnya pemerintah Kota Yogyakarta melalui Badan Lingkungan Hidup (BLH) malah
beragumen membenarkan operasional hotel karena dinilai sudah tepat mengambil sumber air
dalam yag tidak akan menganggu air sumber air dangkal masyarakat. Padahal jelas-jelas
sumur warga terdampak menjadi kering,” tambahnya.
Menurut laporan, pihak hotel tersebut tidak melakukan pengurusan perijinan pengambilan air
tanah dan tidak melakukan sosialisasi secara jujur kepada warga. Sehingga, warga
menyalahkan pihak hotel dengan melakukan aksi demo, membuat laporan ke pemerintah, dan
membentuk sebuah aliansi lintas wilayah dan organisasi se- DIY bernama 'Warga Berdaya',
serta menggelar diskusi dan kajian.
Pemerintah sendiri malah berpihak dan membela pihak hotel dikarenakan pemerintah
sendirilah yang telah memberikan ijin usaha, ijin lingkungan, dan ijin lainnya pada pihak
hotel tersebut. Namun jika pemerintah pro terhadap lingkungan dan masyarakat, maka
seharusnya pemerintah melibatkan masyarakat dalam pembuatan ijin tersebut. jika
pemerintah tidak melakukannya, maka akan menimbulkan dugaan dari warga mengenai
adanya korupsi. Dugaan korupsi tersebut juga sudah diselidiki oleh KPK di era Abraham
Samad.
Sementara itu, aktivis lingkungan RM. Aji Kusumo menilai bahwa pembangunan hotel
maupun mal lebih banyak memunculkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar.

8. “Pembangunan hotel dam mal dengan modal investor tidak menguntungkan warga karena
keuntungan hanya masuk ke kantong mereka sendiri (investor),” kata Aji.
Meski merugikan masyarakat, pembangunan gedung komersil tetap berjalan karena ada
dukungan dari aparat kepolisian. Bahkan tidak jarang mendapat dukungan ilmiah dari
kalangan akademisi yang luput dari fokus pembangunan yang berkeadilan.
Daftar Pustaka :
Anonim. https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_lingkungan (10 Juli 2019, jam 17.35)
Hapzi Ali.
https://elearning.mercubuana.ac.id/pluginfile.php/179372/mod_resource/content/1/15.%20Hapzi%
20Ali%2C%20Modul%2015%20HBL%2C%20HUKUM%20LINGKUNGAN.pdf (10 Juli 2019, jam
17.39)
Hapzi Ali.
https://elearning.mercubuana.ac.id/pluginfile.php/179373/mod_resource/content/1/15.%20Hapzi%
20Ali%2C%20Slide%2015%20HBL%2C%20HUKUM%20LINGKUNGAN.pdf (10 Juli 2019, jam 17.42)
Masrudi, 2015. https://masrudimuchtar.wordpress.com/2015/03/31/pengertian-dan-ruang-lingkup-
hukum-lingkungan/ (10 Juli 2019, jam 17.52)
Tommy, 2015. https://www.mongabay.co.id/2015/04/29/pembangunan-hotel-dan-mal-di-
yogyakarta-merusak-lingkungan-mengapa/ (10 Juli 2019, jam 18.15)
Fransiska, 2017.
https://www.kompasiana.com/fransydian/5a248a5a2599ec271b766b92/pembangunan-hotel-
merusak-lingkungan?page=all (10 Juli 2019, jam 18.30)