Dokumen tersebut membahas tentang hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Ringkasannya adalah: 1. Pembukaan UUD 1945 merupakan penjabaran terperinci dari cita-cita luhur yang terkandung dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. 2. Keduanya saling terkait dan mempengaruhi, dimana Proklamasi melahirkan kemerdekaan sebagai dasar terbentuknya negara, se

1. WAWASAN PEMBUKAAN
UUD 1945
1. Chiesa Thio (05)
2. Ferdianto Anderson (18)
3. Michael Christanto (30)
4. Stanford Multi Anwar (35)
5. Steven Rendy S (37)

2. Pembukaan UUD 1945 Proklamasi Kemerdekaan
Makna
Pokok
Pikiran
Konsekuen
si
Keterkaitan
Proklamasi
dan
Pembukaan
UUD 1945

3. PEMBUKAAN UUD 1945
"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh
sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak
sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan."
"Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah
kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat
Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang
merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur."
"Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh
keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat
Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya."
"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah
kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar
negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik
Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada :
Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan
beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,
serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia."

4. MAKNA PEMBUKAAN UUD 1945

5. BAGI BANGSA INDONESIA
 Sebagai pernyataan kemerdekaan Bangsa
Indonesia yang terperincikan dan berkaitan
dengan tindak lanjutnya,sumber dan cita-cita
hukum serta moral Bangsa Indonesia yang
memuat asas, visi, serta misi negara, dan
pokok kaidah penertiban negara yang
fundamental serta merupakan sendi-sendi
mutlak kehidupan bernegara.

6. BAGI NEGARA LAIN
 Sebagai pernyataan kemerdekaan yang
terperinci kepada dunia luar bahwa bangsa
Indonesia telah merdeka, bebas menentukan
nasib sendiri dan memiliki kedaulatan sendiri.
 Pernyataan subjektif Bangsa Indonesia unuk
menentang dan menghapus penjajahan di atas
dunia.
 Untuk menunjukkan kepada bangsa lain bahwa
Indonesia telah mengukuhkan kemerdekaannya
atas dasar hukum yang sah.

7. POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN UUD 1945

8. POKOK PIKIRAN PERTAMA
 “ Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas
persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia”.
 Pokok pikiran ini menegaskan bahwa Indonesia merupakan
negara persatuan artinya negara yang melindungi dan
meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi negara
mengatasi segala faham golongan dan perorangan .
 Negara juga menghendaki persatuan yang merupakan
dasar negara yang tidak boleh dilupakan .

9. POKOK PIKIRAN KEDUA
 “ Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia”.
 Pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan atau cita-cita
yang ingin dicapai dalam pembukaan dan merupakan suatu
sebab tujuan sehingga dapat menentukan jalan serta
aturan-aturan mana yang harus dilaksanakan untuk
mencapai tujuan tersebut.
 Keadilan sosial merupakan kesadaran bahwa rakyat
Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam
kehidupan bermasyarakat dengan kata lain merupakan
penyamarataan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat
Indonesia tanpa memandang status sosial, ras, agama, dan
sebagainya.

10. POKOK PIKIRAN KETIGA
 “Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan asas
kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan.”
 Pokok pikiran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia
yang suka bermusyawarah mufakat dalam mengambil
keputusan bersama. Pokok pikiran ini juga menyatakan
bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR).
 Pokok pikiran ini merupakan dasar politik Negara sekaligus
penjabaran sila ke-empat Pancasila.

11. POKOK PIKIRAN KEEMPAT
 “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa
menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab.”
 Pokok pikiran ini mengandung asas Ketuhanan Yang Maha
Esa yang mengandung pengertian taqwa terhadap Tuhan
Yang Maha Esa.
 Selain itu pokok pikiran ini juga mengandung asas
Kemanusiaan yang adil dan beradab yang mengandung
pengertian menjunjung tinggi HAM yang luhur.

12. KONSEKUENSI LOGIS POKOK PIKIRAN
PEMBUKAAN UUD 1945

13. A. Pokok Pikiran Pertama
1. Negara wajib melindungi segenap bangsa dan
tumpah darah Indonesia dan memberikan perlakuan
yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia.
B. Pokok Pikiran Kedua
1. Penyamarataan hak dan kewajiban bagi seluruh
rakyat Indonesia tanpa memandang status sosial,
ras, agama, dan sebagainya baik oleh pemerintah
maupun dalam kehidupan bermasyarakat.
C. Pokok Pikiran Ketiga
1. Sistem negara yang terbentuk dalam Undang-
Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan
rakyat dan berdasar atas permusyawaratan atau
perwakilan.

14. D. Pokok Pikiran Keempat
1. Tuntutan bahwa Undang-Undang Dasar
harus mengandung isi yang mewajibkan
pemerintah dan lain-lain penyelenggara
Negara untuk memelihara budi-pekerti luhur
dan memegang teguh cita-cita moral rakyat
yang luhur.

15. UUD 1945

16.  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, atau disingkat UUD 1945 atau UUD '45,
adalah hukum dasar tertulis(basic
law), konstitusi pemerintahan negara Republik
Indonesia saat ini.
 UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar
negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.
Sejak tanggal 27 Desember 1949, di Indonesia
berlaku Konstitusi RIS, dan sejak tanggal 17
Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS 1950. Dekrit
Presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan UUD
1945, dengan dikukuhkan secara aklamasi
oleh DPR pada tanggal 22 Juli 1959.
 Pada kurun waktu tahun 1999-2002, UUD 1945
mengalami 4 kali perubahan (amandemen), yang
mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem
ketatanegaraan Republik Indonesia.

17. FUNGSI UUD 1945
 UUD 1945 sebagai sumber pokok sistem pemerintahan RI, terdiri atas:Hukum
Dasar Tertulis : UUD 1945 (Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan) Hukum
Dasar Tidak Tertulis:
Undang-Undang Dasar suatu negara merupakan Hukum Dasar yang tertinggi
dalam negara tersebut. Undang-Undang Dasar ini dapat tertulis maupun tidak
tertulis. Undang- Undang Dasar adalah merupakan program yang sengaja dibuat
yang memuat segala hal yang diaggap menjadi asas fundamental dari negara
waktu itu, sehingga Undang- Undang Dasar tertulis menjamin kepastian hukum.
Undang-Undang Dasar biasanya mengandung :
1.Ketentuan-ketentuan tentang Organisasi negara dan pemerintahannya
2.Batas tugas dan kekuasaan Negara dan aparatur Pemerintah
3.Hubungan antara Aparaturnya dengan warga negara dan sebaliknya
4.Kewajiban-kewajiban dan hak-hak pokok dari warga negaranya

18.  Dalam kedudukan yang demikian itu, UUD 1945 dalam kerangka
tata urutan perundangan atau hierarki peraturan perundangan
diIndonesia menempati kedudukan yang tertinggi. Dalam hubungan
ini, UUD 1945 juga mempunyai fungsi sebagai alat kontrol, dalam
pengertian UUD 1945 mengontrol apakah norma hukum yang lebih
rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, dan
pada akhirnya apakah norma-norma hukum tersebut bertentangan
atau tidak dengan ketentuan UUD 1945
Pemahaman materi UUD 45 mutlak diperlukan bagi segenap
komponen bangsa baik para pejabat, pemimpin/tokoh masyarakat
dan juga masyarakat umum.
 Selama ini peranan UUD 45 sangat penting :
- Sebagai simbol kemerdekaan dan perlawanan terhadap penjajah
- Sebagai lambang kesetiaan kepada NKRI dan lambang persatuan
dan kesatuan bangsa.
- Sebagai lambang perlawanan dalam menegakkan kebenaran dan
keadilan.

19. PROKLAMASI KEMERDEKAAN

20. Proklamasi
Kami bangsa Indonesia dengan ini
menjatakan kemerdekaan Indonesia.
Hal2 jang mengenai pemindahan kekoeasaan
d.l.l., diselenggarakan
dengan tjara seksama dan dalam tempoh
jang sesingkat-singkatnja.
Djakarta, 17 - 8 -
‘05
Wakil2 bangsa Indonesia.

21. HUBUNGAN ANTARA PROKLAMASI
KEMERDEKAAN DENGAN PEMBUKAAN
UUD 1945
Hubungan antara proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan UUD 1945
erat sekali, karena:
1.Pembukaan UUD 1945 tidak lain adalah penuangan jiwa proklamasi,
yaitu jiwa pancasila;
2.Pembukaan UUD 1945 merupakan uraian terperinci cita-cita luhur
proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.
Kalau proklamasi kemerdekaan merupakan suatu pernyataan kemerdekaan
maka pembukaan UUD 1945 adalah Deklarasi Kemerdekaan. Pembukaan
UUD 1945 adalah pernyataan kemerdekaan yang mengandung cita-cita
luhur proklamasi kemerdekaan itu. Mengubah Pembukaan UUD 1945
berarti mengubah isi dan cita-cita luhur proklamasi. Mengubah pembukaan
UUD 1945 berarti pembubaran Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dengan demikian Pembukaan merupakan Deklarasi Kemerdekaan
Indonesia yang memuat cita-cita luhur daripada proklamasi Kemerdekaan
Indonesia. Proklamasi tidak akan mempunyai arti tanpa deklarasi, sebab
tanpa deklarasi tujuan proklamasi semata-mata hanya kemerdekaan belaka.
Sebaliknya deklarasi baru mempunyai arti dengan adanya proklamasi yang
melahirkan kemerdekaan sebagai sumber hukum terbentuknya Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

23. TERIMA KASIH