Dokumen tersebut membahas tentang kedudukan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat sebagai tertib hukum tertinggi dan menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pembukaan UUD 1945 juga mengandung pokok-pokok pikiran yang terkait dengan Pancasila sebagai dasar negara.

1. PANCASILA DALAM KONTEKS
KETATANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA
Oleh : Kelompok IV

2. PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bersama
pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, disahkan oleh
PPKI pada tahun 1945, tepatnya tanggal 18 Agustus.
Dalam ilmu hukum Pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945 mempunyai kedudukan diatas pasal-pasal
Undang-Undang Dasar 1945, namun keduanya terjalin
dalam suatu hubungan kesatuan yang kausal dan
organis.

3. PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
PEMBUKAAN
( P r e a m b u l e )
Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka
penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri-
keadilan.
Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang
berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang
kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur,
supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini
kemerdekaannya.
Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan
Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk
dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan
kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta
dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

4. PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
PEMBUKAAN
( P r e a m b u l e )
Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka
penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri-
keadilan.
Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang
berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang
kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur,
supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini
kemerdekaannya.
Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan
Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk
dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan
kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta
dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
ALINEA KE 1,2 dan 3
Dimana pada ketiga alinea ini memuat segolongan pernyataan
yang tidak memiliki hubungan kausal organis dengan pasal-
pasalnya. Bagian ini memuat serangkaian pernyataan yang
menjelaskan peristiwa yang mendahului terbentuknya negara
Indonesia
ALINEA KE 4
Dimana pada alinea ini memiliki hubungan ‘kausal organis’,
sehingga erat hubungannya dengan isi pasal-pasal
UUD 1945. Bagian ini memuat dasar-dasar fundamental negara
yaitu : tujuan negara, ketentuan UUD negara, bentuk negara dan
dasar filsafat negara Pancasila.

5. PEMBUKAAN UUD 1945 SEBAGAI TERTIB HUKUM
TERTINGGI
Kedudukan Pembukaan UUD 1945 dalam
kaitannya dengan tertib hukum Indonesia memiliki dua
aspek yang sangat fundamental, yaitu :
Pertama, memberikan faktor-faktor mutlak bagi
terwujudnya tertib hukum Indonesia
Kedua, memasukkan diri ke dalam tertib hukum Indonesia
sebagai tertib hukum tertinggi

6. PEMBUKAAN UUD 1945 SEBAGAI TERTIB HUKUM
TERTINGGI
Dalam kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai
dasar Negara Republik Indonesia, pada hakikatnya
merupakan suatu dasar dan asas kerokhanian dalam
setiap aspek penyelenggaraan negara termasuk dalam
penyusunan tertib hukum Indonesia. Maka kedudukan
Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan
UUD 1945 adalah sebagai sumber dari segala sumber
hukum Indonesia.
Dengan demikian seluruh peraturan perundang-
undangan di Indonesia harus bersumber pada
Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terkandung
Asas kerokhanian Negara atau Dasar Filsafat Negara RI.

7. PEMBUKAAN UUD 1945 MEMENUHI SYARAT
ADANYA TERTIB HUKUM INDONESIA
Syarat-syarat tertib hukum yang dimaksud yaitu
meliputi empat hal, antara lain :
1. Adanya kesatuan subjek, yaitu penguasa yang
mengadakan peraturan hukum. Hal ini terpenuhi
dengan adanya suatu Pemerintahan Negara
Republik Indonesia (Pembukaan UUD 1945 al.IV)
2. Adanya kesatuan asa kerokhanian, yang
merupakan suatu dasar dari keseluruhan peraturan-
peraturan hukum, yang merupakan sumber dari
segala sumber hukum. Hal ini terpenuhi oleh
adanya dasar filsafat negara Pancasila
sebagaimana tercantum dalam alinea IV
Pembukaan UUD 1945

8. PEMBUKAAN UUD 1945 MEMENUHI SYARAT
ADANYA TERTIB HUKUM INDONESIA
3. Adanya kesatuan daerah, dimana peraturan-
peraturan hukum itu berlaku, terpenuhi oleh kalimat
seluruh tumpah darah Indonesia.
4. Adanya kesatuan waktu, dimana seluruh
peraturan-peraturan hukum itu berlaku. Hal ini
terpenuhi dengan kalimat alinea IV Pembukaan
UUD 1945 “...... Maka disusunlah kemerdekaan
kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-
Undang Dasar Negara Indonesia”. Hal ini
menunjukkan saat mulai berdirinya negara Republik
Indonesia yang disertai dengan suatu tertib hukum,
sampai seterusnya selama kelangsungan hidup
negara RI.

9. PEMBUKAAN UUD 1945 MEMENUHI SYARAT
ADANYA TERTIB HUKUM INDONESIA
Adapun kedudukan Pembukaan UUD 1945 dalam tertib
hukum Indonesia adalah sebagai berikut :
Pertama : menjadi dasarnya, karena Pembukaan UUD 1945
memberikan faktor-faktor mutlak bagi adanya suatu tertib
hukum Indonesia. Hal ini dalam Pembukaan UUD 1945
telah terpenuhi.
Kedua : Pembukaan UUD 1945 memasukkan diri di
dalamnya sebagai ketentuan hukum yang tertinggi,
sesuai dengan kedudukannya yaitu sebagai asas bagi
hukum dasar baik yang tertulis (UUD), maupun hukum
dasar tidak tertulis (convensi), serta peraturan-peraturan
hukum yang lainnya yang lebih rendah (Notonegoro,
1947 : 45)

10. PEMBUKAAN UUD 1945 SEBAGAI POKOK KAIDAH
NEGARA YANG FUNDAMENTAL
Ditinjau dari segi isinya maka Pembukaan UUD 1945
memuat dasar-dasar pokok negara sebagai berikut :
1. Dasar tujuan negara ; tercakup dalam kalimat
“... Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
perdamaian abadi dan keadilan sosial”.
2. Ketentuan diadakannya UUD Negara ; dimana pernyataan ini
tersimpul dalam kalimat “... Maka disusunlah kemerdekaan
kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar
Negara Indonesia”.
3. Bentuk Negara ; tersimpul dalam kalimat “... yang terbentuk dalam
suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan
Rakyat”.
4. Dasar filsafat negara ; tersimpul dalam kalimat “... dengan berdasar
kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan
beradab,...”.

11. PEMBUKAAN UUD 1945 TETAP TERLEKAT PADA
KELANGSUNGAN HIDUP NEGARA REPUBLIK INDONESIA
17 AGUSTUS 1945
Berdasarkan hakikat kedudukan Pembukaan
UUD 1945 sebagai naskah proklamasi yang terinci,
sebagai penjelmaan Proklamasi Kemerdekaan 17
Agustus 1945, serta dalam ilmu hukum memenuhi
syarat bagi adanya suatu tertib hukum di Indonesia,
dan sebagai Pokok kaidah Negara yang
fundamental, maka Pembukaan UUD 1945 memiliki
hakikat kedudukan hukum yang kuat bahkan secara
yuridis tidak dapat diubah, serta terlekat pada
kelangsungan hidup negara.

12. PENGERTIAN ISI PEMBUKAAN UUD 1945
Alinea ke 1
Deklarasi kemerdekaan atas seluruh bangsa di dunia yang
merupakan suatu pernyataan yang bersifat universal, asasi
dan mutlak.
Alinea ke 2
Realisasi terhadap hasil perjuangan dalam suatu cita-cita
bangsa dan negara yang telah merdeka
Alinea ke 3
Menyatakan kembali Proklamasi dengan membentuk negara
dan untuk mendapatkan pengakuan yang lebih kuat dari
negara-negara di dunia
Alinea ke 4
Mempertegas kelanjutan berdirinya negara Republik Indonesia
yang mengacu pada prinsip-prinsip pokok kenegaraan.

13. PENGERTIAN ISI PEMBUKAAN UUD 1945
Adapun tujuan Pembukaan UUD 1945, yaitu :
(Alinea I) untuk mempertanggungjawabkan bahwa
pernyataan kemerdekaan sudah selayaknya, karena
berdasarkan atas hak kodrat yang bersifat mutlak dari
moral bangsa Indonesia untuk merdeka
(Alinea II) untuk menetapkan cita-cita bangsa Indonesia
yang ingin dicapai dengan kemerdekaan yaitu :
terpeliharanya secara sungguh-sungguh kemerdekaan
dan kedaulatan negara, kesatuan bangsa, negara dan
daerah atas keadilan hukum dan moral, bagi diri
sendiri dan pihak lain serta kemakmuran bersama
yang berkeadilan

14. NILAI-NILAI TUHAN, HUKUM KODRAT DAN HUKUM
ETIS YANG TERKANDUNG DALAM PEMBUKAAN UUD
1945

15. POKOK-POKOK PIKIRAN YANG TERKANDUNG DALAM
PEMBUKAAN UUD 1945
Ada 4 pokok pikiran yang terkandung di dalam
Pembukaan UUD 1945, antara lain :
(1) Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar
asas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia.
(1) Pokok pikiran ini merupakan penjabaran Sila ke 3
Pancasila
(2) Negara hendak mewujudkan Keadilan Sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.
(2) Pokok pikiran ini merupakan penjabaran dari Sila ke
5 Pancasila

16. POKOK-POKOK PIKIRAN YANG TERKANDUNG DALAM
PEMBUKAAN UUD 1945
(3) Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas
kerakyatan dan permusyawaratan / perwakilan.
(1) Pokok pikiran ini merupakan Dasar Politik Negara
dan penjabaran Sila ke 4 Pancasila
(4) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang maha Esa,
menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
(2) Pokok pikiran ini merupakan penjabaran dari Sila ke
1 dan ke 2 Pancasila

17. SEKIAN . . .
 Terima Kasih