Dokumen tersebut membahas proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, hubungannya dengan Pembukaan UUD 1945, dan implementasinya dalam berbagai aspek kehidupan bernegara seperti politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Pancasila lahir dari perdebatan antara Muhammad Yamin dan Sukarno di BPUPKI dan ditetapkan pada Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945.

1. Pancasila Sebagai
Dasar Negara
Kelompok 2:
Fega Wildaranti
Farahiyah Andyta
Yayuk Sutarsih
Muthia Dwi
Aniyatussaidah
Dosen Pembimbing
Sujarwo M.Pd

2. Proses Perumusan Pancasila
 Pancasila telah ditetapkan sebagai dasar negara dan
telah diterima oleh seluruh warga negara indonesia
seperti yang tercantum pada pembukaan Undang-
Undang dasar 1945.
 Sidang pertama BPUPKI membicarakan mengenai
calon dasar negara untuk Indonesia.
 Terdapat dua anggota diantaranya yang mengajukan
pendapat yaitu Muhammad Yamin dan Bung Karno.

3. Muhammad Yamin mengajukan usul secara tertulis yang
juga terdiri atas lima hal, yaitu:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Persatuan Indonesia
3. Rasa Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Bung Karno mengajukan usul mengenai calon dasar negara
yang terdiri atas lima hal yang diberni nama Pancasila, yaitu:
1. Nasionalisme (Kebangsaan Indonesia)
2. Internasionalisme (Perikemanusiaan)
3. Mufakat atau Demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan yang Berkebudayaan

4.  Panitia Kecil yang beranggotakan sembilan orang
juga melanjutkan sidang dan berhasil merumuskan
calon Mukadimah Hukum Dasar, yang kemudian lebih
dikenal dengan sebutan “Piagam Jakarta”.
 Sebelum mengesahkan Preambul, Bung Hatta
terlebih dahulu mengemukakan bahwa pada tanggal
17 Agustus 1945 sore hari, sesaat setelah Proklamasi
Kemerdekaan, ada utusan dari Indonesia bagian
Timur yang menemuinya. Intinya, mereka
mengusulkan agar pada alinea keempat preambul, di
belakang kata “ketuhanan” yang berbunyi “dengan
kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-
pemeluknya” dihapus.
 Usul ini oleh Muh. Hatta disampaikan kepada sidang
pleno PPKI dan akhirnya diganti dengan “Yang Maha
Esa”

5. Hubungan Pancasila Dengan
Pembukaan Undang-Undang
Dasar UUD NKRI Tahun 1945
 Hubungan pancasila dengan pembukaan UUD NKRI
Tahun 1945 mengandung pengertian bahwa
Pancasila adalah cerminan dari jiwa dan cita-cita
hukum bangsa Indonesia.
 Dalam pengertian yang bersifat yuridis kenegaraan,
Pancasila yang berfungsi sebagai dasar negara
tercantum dalam Alinea keempat Pembukaan UUD
NRI Tahun 1945.
 Dapat dikatakan Pancasila dan pembukaan UUD
1945 dapat dinyatakan sebagai pokok-pokok kaidah
negara yang fundamental.

6.  Nilai dasar yang fundamental dalam hukum
mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap kuat
dan tidak berubah. Berhubung di dalam Pembukaan
UUD NKRI 1945 terdapat Pancasila maka tidak dapat
diubah secara hukum.
 Fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara pada
hakikatnya adalah sumber dari segala sumber hukum
atau sumber tertib hukum di Indonesia.
 Hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD NKRI
1945 bersifat timbal balik yang bersifat formal dan
material.

7. 1. Hubungan Secara Formal
Pancasila memperoleh kedudukannya sebagai
norma dasar hukum positif.
2. Hubungan Secara Material
Berdasarkan urutan tertib hukum Indonesia
pembukaan UUD NRI 1945 adalah sebagai tertib
hukum tertinggi dan Pancasila sebagai sumber tertib
hukum pancasila. Pokok Kaidah yang tertulis bagi
negara Indonesia pada saati ini berupa Pembukaan
UUD NRI 1945. Tidak dapat diubah, karena fakta
sejarah hanya terjadi satu kali tidak dapat diubah.
Sementara itu pokok kaidah yang tidak tertulis
mencakup hukum Tuhan, hukum kodrat, dan hukum
etis.

8. PENJABARAN PANCASILA
DALAM PASAL-PASAL UUD
1945
 Pembukaan UUD NKRI tahun 1945 mengandung pokok-
pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan, cita-cita
hukum dan cita-cita moral bangsa indonesia.
 Pembukaan mengandung empat pokok pikiran yang
diciptakan dan dijelaskan dalam pasal-pasal. Keempat
pokok pikitan tersebut adalah sebagai berikut :
1. pokok pikiran pertama berintikan “persatuan”, yaitu “negara
melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah
darah indonesia dengan berdasarkan atas persauan dengan
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia”
2. pokok pikiran kedua berintikan “keadilan sosial”, yaitu
“negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh
rakyat”

9. 3. pokok pikiran ketiga berintikan “kedaulatan rakyat”,
yaitu “negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan
atas kerakyatan dan permusyarawatan perwakilan”
4. pokok pikiran keempat berintikan “ketuhanan yang
maha esa”, yaitu “negara berdasar atas ketuhanan yang
maha esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan
beradab”
 MPR RI telah melakukan amandemen UUD NRI 1945
sebanyak empat kali yang secara berturut turut terjadi
pada 19 oktober 1999, 18 agustus 2000, 9 november
2001, dan 10 agustus 2002.

11. Hubungan Antara Negara
dan Penduduknya
a. Pasal 26 ayat (2): penduduk ialah warga negara
indonesia dan orang asing yang pertempat tinggal
di indonesia.
b. Pasal 27 ayat (3): setiap warga negara berhak dan
wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
c. Pasal 29 ayat (2): negara menjamin kemerdekaan
tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya
masing-masing dan untuk beribadah menurut
agamanya dan kepercayaan itu.

12. d. Pasal 31 ayat (2) yaitu: setiap warga negara wajib
mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib
membiayainya.
e. Pasal 33 ayat (2): perekonomian disusun sebagai
usaha bersama berdasarkan asas-asas
kekeluargaan.
f. Pasal 34 ayat (2): negara mengembangkan sistem
jaminan nasional bagi seluruh rakyat dan
memperdayakan masyarakat yang lemah dan tidak
mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

13.  Materi lain berupa aturan bendera negara, bahasa negara,
lambang negara, dan lagu kebangsaan.
1. pasal 35 : bendera negara indonesia ialah sang merah putih
2. pasal 36 : bahasa negara ialah bahasa indonesia
3. pasal 36A : lambang negara ialah garuda pancasila dengan
semboyan Bhineka Tunggal Ika
4. pasal 36B : lagu kebangsaan indonesia adalah indonesia
raya. Bendera, bahasa, lambang, dan lagu kebangsaan
merupakan simbol yang mempersatukan seluruh bangsa
indonesia ditengah perubahan dunia yang tidak jarang
berpotensi mengancam keutuhan dan kebersamaan sebuah
negara dan bangsa, tak terkecuali bangsa dan negara
indonesia (MPR RI, 2011:187). Dalam pengertian yang
simbolik itu, bendera, bahasa, lambang, dan lagu
kebangsaan memiliki makna penting untuk menunjukkan
identitas dan kedaulatan negara bangsa indonesia dalam
pergaulan internasional.

14. Implementasi Pancasila Dalam
Kebijakan Negara Dalam Bidang Politik,
Ekonomi, Sosial Budaya, dan Hankam
 Penjabaran keempat pokok pikiran Pembukaan ke
dalam pasal-pasal UUD 1945 mencakup empat aspek
kehidupan bernegara, yaitu: politik, ekonomi, sosial
budaya, dan pertahanan keamanan, yang disingkat
menjadi POLEKSOSBUDHANKAM
1. Aspek politik dituangkan dalam pasal 26,pasal 27, dan
pasal 28.
2. Aspek ekonomi dituangkan dalam pasal 27 ayat (2),
pasal 33, dan pasal 34.
3. Aspek sosial budaya dituangkan dalam pasal 29, pasal
31, dan pasal 32.
4. Aspek pertahanan keamanan dituangkan dalam pasal
27 ayat (3) dan pasal 30.

15. Kesimpulan
 Pancasla merupakan pandangan hidup bangsa, filsafat
hidup berbangsa dan bernegara yang berakar dari nilai-nilai
budaya bangsa, sehingga pancasila dijadikan sebagai
dasar negara Republik Indonesia. Untuk itu pancasila
merupakan bentuk karakteristik bangsa Indonesia yang
membedakan dengan bangsa-bangsa yang lain di dunia.
 Secara sosiologis nilai-nilai pancasila telah ada dan
tertanam sejak bangsa ini ada, namun secara historis
Pancasila lahir sejak ditetapkannya Pancasila sebagai
Dasar Negara Indonesia oleh PPKI tanggal 18 Agustus
1945.
 Adapun kelima nilai-nilai Pancasila merupakan suatu sifat
yang sistematik dan hirarki. Sistematik artinya bahwa kelima
sila Pancasila merupakan kesatuan yang utuh, saling
memiliki visi yang sama. Sedangkan hirarki artinya bahwa
kelima sila Pancasila saling mendasari

16. TERIMA KASIH