POWER POINT MODUL 1 PEBI4223 (PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP)
Makalah pancasila
1. MAKALAH
PANCASILA SEBAGAI SEJARAH BANGSA INDONESIA
KELOMPOK III :
1. HERNA WULAN SARI
2. IRNITA SARI
3. SITTI KADARSI
4. GAMSIR SALIM
SEKOLAH TINGGI ILMU KEPERAWATAN AMANAH MAKASAR
KERJA SAMA RAHA
2012 - 2013
2. ABSTRAK
Pancasila ada pedoman bangsa Republik Indonesia. Suatu pegangan bangsa Indonesia yang
menanut berbagai kontribusi ataupun kekuatan untuk menciptakan kehidupan masyarakat Indonesia
yang adil dan makmur. Pancasila telah ditetapkan sebagai dasar negara dan telah diterima oleh
seluruh warga negara indonesia seperti yang tercantum pada pembukaan Undang- Undang dasar 1945
yaitu merupakan kepribadian negara dan cara pandang hidup bangsa, yang telah diuji kebenaran,
kemampuannya, sehingga tak ada satu kekuatan apapun dan mananappun juga yang mampu
memisahkan Pancasila dan Indonesia dari kehidupan masyarakat Indonesia. Pengertian Pancasila
sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dan sebagaimana tertuang
dalam Memorandum DPR-GR 9 Juni 1966 yang menandaskan Pancasila sebagai pandangan hidup
bangsa yang telah dimurnikan dan dipadatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar
negara Republik Indonesia. Memorandum DPR-GR itu disahkan pula oleh MPRS dengan Ketetapan
No.XX/MPRS/1966.
3. BABI
PENDAHULUAN
A. Latar belakang
Pancasila ada jiwa raga seluruh rakyat Indonesia, yang memberikan kontribusi atau kekuatan
hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbing dan mengajarkan nilai nilai kehidupan yang makin
baik untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Pancasila telah ditetapkan
sebagai dasar negara dan telah diterima oleh seluruh warga negara indonesia seperti yang tercantum
pada pembukaan Undang- Undang dasar 1945 yaitu merupakan kepribadian negara dan cara pandang
hidup bangsa, yang telah diuji kebenaran, kemampuannya, sehingga tak ada satu kekuatan apapun
dan mananappun juga yang mampu memisahkan Pancasila dan Indonesia dari kehidupan masyarakat
Indonesia.
B. Rumusan masalah
A. Sejarah pancasila
B. Pancasila sebagai dasar negara
C. Pancasila sebagai pandangan hidup
D. pancasila sebagai ideologi
4. BAB II
PEMBAHASAN
A. Sejarah Pancasila
Dalam rapat BPUPKI tanggal 1 juni 1945, Dalam maklumat itu sekaligus dimuat dasar pembentukan
Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Tugas badan ini
adalah menyelidiki dan mengumpulkan usul-usul untuk selanjutnya dikemukakan kepada pemerintah
Jepang untuk dapat dipertimbangkan bagi kemerdekaan Indonesia. Keanggotaan badan ini dilantik
pada tanggal 28 Mei 1945, dan mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 – 1 Juni 1945.
Dalam sidang pertama ini yang dibicarakan mengenai calon dasar negara untuk Indonesia. Pada
sidang pertama itu, banyak anggota yang berbicara, dua di antaranya adalah Muhammad Yamin dan
Bung Karno, yang masing-masing mengusulkan calon dasar negara untuk Indonesia merdeka.
Muhammad Yamin mengajukan usul mengenai dasar negara yang terdiri atas lima hal, yaitu:
1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat
Selain itu Muhammad Yamin juga mengajukan usul secara tertulis yang juga terdiri atas lima hal,
yaitu:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Persatuan Indonesia
3. Rasa Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Usulan ini diajukan pada tanggal 29 Mei 1945, kemudian pada tanggal 1 Juni 1945,
Bung Karno mengajukan usul mengenai calon dasar negara yang terdiri atas lima hal, yaitu:
1. Nasionalisme (Kebangsaan Indonesia)
2. Internasionalisme (Perikemanusiaan)
3. Mufakat atau Demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan yang Berkebudayaan
5. Kelima hal ini oleh Bung Karno diberi nama Pancasila. Lebih lanjut Bung Karno
mengemukakan bahwa kelima sila tersebut dapat diperas menjadi Trisila, yaitu:
1. Sosio nasionalisme
2. Sosio demokrasi
3. Ketuhanan
Berikutnya tiga hal ini menurutnya juga dapat diperas menjadi Ekasila yaitu Gotong Royong. Pada
tanggal 22 Juni 1945 diadakan rapat gabungan antara Panitia Kecil, dengan para anggota BPUPKI
yang berdomisili di Jakarta. Hasil yang dicapai antara lain disetujuinya dibentuknya sebuah Panitia
Kecil Penyelidik Usul-Usul/Perumus Dasar Negara, yang terdiri
atas sembilan orang, yaitu:
1. Ir. Soekarno
2. Drs. Muh. Hatta
3. Mr. A.A. Maramis
4. K.H. Wachid Hasyim
5. Abdul Kahar Muzakkir
6. Abikusno Tjokrosujoso
7. H. Agus Salim
8. Mr. Ahmad Subardjo
9. Mr. Muh. Yamin
Panitia Kecil yang beranggotakan sembilan orang ini pada tanggal itu juga melanjutkan sidang dan
berhasil merumuskan calon Mukadimah Hukum Dasar, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan
“Piagam Jakarta”. Untuk pengesahan Preambul, terjadi proses yang cukup panjang. Sebelum
mengesahkan Preambul, Bung Hatta terlebih dahulu mengemukakan bahwa pada tanggal 17 Agustus
1945 sore hari, sesaat setelah Proklamasi Kemerdekaan, ada utusan dari Indonesia bagian Timur yang
menemuinya. Intinya, rakyat Indonesia bagian Timur mengusulkan agar pada alinea keempat
preambul, di belakang kata “ketuhanan” yang berbunyi “dengan kewajiban menjalankan syariat
Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dihapus. Jika tidak maka rakyat Indonesia bagian Timur lebih
baik memisahkan diri dari negara RI yang baru saja diproklamasikan. Usul ini oleh Muh. Hatta
disampaikan kepada sidang pleno PPKI, khususnya kepada para anggota tokoh-tokoh Islam, antara
lain kepada Ki Bagus Hadikusumo, KH. Wakhid Hasyim dan Teuku Muh. Hasan. Muh. Hatta
berusaha meyakinkan tokoh-tokoh Islam, demi persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena
pendekatan yang terus-menerus dan demi persatuan dan kesatuan, mengingat Indonesia baru saja
merdeka, akhirnya tokoh-tokoh Islam itu merelakan dicoretnya “dengan kewajiban menjalankan
syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” di belakang kata Ketuhanan dan diganti dengan “Yang
Maha Esa” hingga akhirnya menjadi Pancasila seperti saat ini.
6. B. Pancasila sebagai dasar negara
Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dan
sebagaimana tertuang dalam Memorandum DPR-GR 9 Juni 1966 yang menandaskan Pancasila
sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan dipadatkan oleh PPKI atas nama rakyat
Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia. Memorandum DPR-GR itu disahkan pula oleh
MPRS dengan Ketetapan No.XX/MPRS/1966.
Ketetapan MPR No.V/MPR/1973 dan Ketetapan MPR No.IX/MPR/1978 yang menegaskan
kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari tertib hukum di
Indonesia. Inilah sifat dasar Pancasila yang pertama dan utama, yakni sebagai dasar negara
(philosophische grondslaag) Republik Indonesia. Pancasila yang terkandung dalam alinea keempat
Pembukaan UUD 1945 tersebut ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh
PPKI yang dapat dianggap sebagai penjelmaan kehendak seluruh rakyat Indonesia yang merdeka.
Dengan syarat utama sebuah bangsa menurut Ernest Renan: kehendak untuk bersatu (le desir d’etre
ensemble) dan memahami Pancasila dari sejarahnya dapat diketahui bahwa Pancasila merupakan
sebuah kompromi dan konsensus nasional karena memuat nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh semua
golongan dan lapisan masyarakat Indonesia. Maka Pancasila merupakan intelligent choice karena
mengatasi keanekaragaman dalam masyarakat Indonesia dengan tetap toleran terhadap adanya
perbedaan. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara tak hendak menghapuskan perbedaan
(indifferentism), tetapi merangkum semuanya dalam satu semboyan empiris khas Indonesia yang
dinyatakan dalam seloka “Bhinneka Tunggal Ika”. Mengenai hal itu pantaslah diingat pendapat
Prof.Dr. Supomo: “Jika kita hendak mendirikan Negara Indonesia yang sesuai dengan keistimewaan
sifat dan corak masyarakat Indonesia, maka Negara kita harus berdasar atas aliran pikiran Negara
(Staatside) integralistik. Negara tidak mempersatukan diri dengan golongan yang terbesar
dalammasyarakat, juga tidak mempersatukan diri dengan golongan yang paling kuat, melainkan
mengatasi segala golongan dan segala perorangan, mempersatukan diri dengan segala lapisan
rakyatnya” Penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu memberikan pengertian bahwa negara
Indonesia adalah Negara Pancasila. Hal itu mengandung arti bahwa negara harus tunduk kepadanya,
membela dan melaksanakannya dalam seluruh perundang-undangan. Mengenai hal itu, Kirdi
Dipoyudo (1979:30) menjelaskan: “Negara Pancasila adalah suatu negara yang didirikan,
dipertahankan dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan
hak-hak azasi semua warga bangsa Indonesia (kemanusiaan yang adil dan beradab), agar masing-
masing dapat hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya dan mewujudkan
kesejahteraannya lahir batin selengkap mungkin, memajukan kesejahteraan umum, yaitu
kesejahteraan lahir batin seluruh rakyat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa (keadilan sosial).”
Pandangan tersebut melukiskan Pancasila secara integral (utuh dan menyeluruh) sehingga merupakan
penopang yang kokoh terhadap negara yang didirikan di atasnya, dipertahankan dan dikembangkan
dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan hak-hak azasi semua warga
7. bangsa Indonesia. Perlindungan dan pengembangan martabat kemanusiaan itu merupakan kewajiban
negara, yakni dengan memandang manusia qua talis, manusia adalah manusia sesuai dengan
principium identatis-nya. Pancasila seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dan
ditegaskan keseragaman sistematikanya melalui Instruksi Presiden No.12 Tahun 1968 itu tersusun
secara hirarkis-piramidal. Setiap sila (dasar/ azas) memiliki hubungan yang saling mengikat dan
menjiwai satu sama lain sedemikian rupa hingga tidak dapat dipisah-pisahkan. Melanggar satu sila
dan mencari pembenarannya pada sila lainnya adalah tindakan sia-sia. Oleh karena itu, Pancasila pun
harus dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh, yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Usaha
memisahkan sila-sila dalam kesatuan yang utuh dan bulat dari Pancasila akan menyebabkan Pancasila
kehilangan esensinya sebagai dasar negara. Sebagai alasan mengapa Pancasila harus dipandang
sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh ialah karena setiap sila dalam Pancasila tidak dapat
diantitesiskan satu sama lain. Secara tepat dalam Seminar Pancasila tahun 1959, Prof. Notonagoro
melukiskan sifat hirarkis-piramidal Pancasila dengan menempatkan sila “Ketuhanan Yang Mahaesa”
sebagai basis bentuk piramid Pancasila. Dengan demikian keempat sila yang lain haruslah dijiwai
oleh sila “Ketuhanan Yang Mahaesa”. Secara tegas, Dr. Hamka mengatakan: “Tiap-tiap orang
beragama atau percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, Pancasila bukanlah sesuatu yang perlu
dibicarakan lagi, karena sila yang 4 dari Pancasila sebenarnya hanyalah akibat saja dari sila pertama
yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.”
Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara sesungguhnya berisi:
1. Ketuhanan yang mahaesa, yang ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber-Persatuan
Indonesia, yang ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/
perwakilan, serta ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber-Ketuhanan yang mahaesa, yang ber- Persatuan
Indonesia, yang ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/
perwakilan, dan ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Persatuan Indonesia, yang ber-Ketuhanan yang mahaesa, yang ber-Kemanusiaan yang adil dan
beradab, ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/
perwakilan, dan ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, yang
ber-Ketuhanan yang mahaesa, yang ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber-Persatuan
Indonesia, dan ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang ber-Ketuhanan yang mahaesa, yang ber
Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber-Persatuan Indonesia, dan ber- Kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.
8. Pancasila di masa saat ini
Sebagai contoh warga Indonesia yang aktif di organisasi "Persaudaraan" ini menyebut tidak adanya
keadilan sosial. Para pemimpin negara yang semestinya memakmurkan rakyat, tapi ternyata tidak.
Kekayaan rakyat dicuri, dirongrong dan semua amburadul. Indonesia sekarang banyak menghadapi
problem besar. Korupsi semakin merajalela. Hukum dimanipulasi, bukan digunakan untuk
melindungi kepentingan rakyat, tapi untuk melindungi penjahat-penjahat atau koruptor-koruptor di
kalangan para penguasa negara, dan juga terorisme. Kerukunan beragama yang sebenarnya dituntut
oleh Pancasila, juga jauh dari kenyataan di Indonesia saat ini. Dengan sila pertama Ketuhanan Yang
Maha Esa seyogyanya masyarakat bebas beragama. Tapi kenyataannya tidak demikian.
C. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa
1. Pandangan Hidup
Setiap manusia pasti mempunyai pandangan hidup. Pandangan hidup bersifat kodrati, karena
itu menentukan hidup seseorang. Pandangan hidup merupakan konsep atau cara pandang manusia
yang bersifat medasar tentang diri dan dirinya. Pandangan hidup berarti pendapat atau pertimbangan
yang dijadikan pegangan, pedoman, arahan, petunjuk hidup di dunia. Pendapat atau pertimbangan itu
merupakan hasil pemikiran manusia berdasarkan pengalaman sejarah berdasarkan waktu dan
lingkungan hidupnya. Dengan demikian pandangan hidup bukanlah timbul seketika ataupun dalam
waktu yang singkat, melainkan dalam waktu yang lama dan proses terus menerus sehingga hasil
pemikiran tersebut dapat diuji kenyataanya, serta dapat diterima oleh akal dan diketahui kebenarannya
dan atas dasar tersebut manusia menerima hasil pemikiran itu sebagai pegangan, pedoman, arahan,
atau petunjuk yang dapat disebut sebagai pandangan hidup.
Dengan pandangan hidup inilah suatu bangsa akan memandang persoalan-persoalan yang
dihadapinya dan menentukan arah serta cara bagaimana bansa itu memecahkan persoalan-persoalan
tadi. Tanpa memiliki pandangan hidup maka suatu bangsa akan merasa terus terombang-ambing
dalam menghadapi persoalan-persoalan besar yang pasti timbul baik persoalan yang ada di dalam
masyarakat sendiri maupun persoalan besar umat manusia dalam pergaulan masyarakat bangsa-
bangsa di dunia ini. Dengan pandangan hidup yang jelas suatu bangsa akan memilki pegangan dan
pedoman bagaimana ia memecahkan masalah-masalah politik, ekonomi, sosial budaya yang timbul
dalam gerakan masyarakat yang makin maju. Dengan berpedoman pada pandangan hidup itu pula
suatu bangsa akan membangun dirinya.
Dalam pandangan hidup ini terkandung daasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh
suatu bangsa mengenai wujud kehidupan yang di anggap baik, pada akhirnya pandangan hidup suatu
bangsa adalah suatu kristalisasi dari nilai-nilai yang dimilikibangsa itu sendiri yang diyakini
kebenarannya dan menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkannya. Karena itulah
pandangan hidup suatu bangsa merupakan masalah yang sangat asasi bagi kekokohan dan kelestarian
suatu bangsa.
9. Manfaat pandangan hidup antara lain :
1. Agar suatu bangsa teta berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas kearah mana tujuan yang ingin
dicapai
2. Memilki pegangan dan pedoman yang jelas bagi pemecahan asalah-masalah yang dihadapi
3. Memilki pedoman-pedoman bagi suatu bangsa untuk membantu membangun dirinya sendiri.
2. Pancasila Sebagi Pandangan Hidup Bangsa
Manusia sebagai mahluk ciptaan Tuhan YME dalam perjuangan untuk mencapai kehidupan yang
lebih sempurna senantiasa memerlukan nilai-nilai luhur yang dijunjungnya sebagai suatu pandangan
hidup. Nilai-nilai luhur adalah merupakan suatu tolak ukur kebaikan yang berkaitan dengan hal-hal
yang bersifat mendasar dan abadi dalam hidup manusia seperti cita-cita yang hendak dicapainya
dalam hidup manusia.
Sebagai bangsa atau negara yang merdeka dan sederajat bangsa lain, kita pun mempunyai
pandangan hidup yang disepakati oleh wakil-wakil rakyat yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup
bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.Pancasila sebenarnya
bukan lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan melalui proses yang sangat panjang dan
dimatangkan oleh sejarah perjuangan bangsa Indonesia sendiri, dengan melihat pengalaman bangsa-
bangsa lain, serta diilhami oleh ide-ide besar dunia, akan tetapi tetap berpegang pada kepribadian
bangsa Indonesia sendiri yang telah berakar sejak karuhun nenek moyang kita dan ide-ide besar para
“Pendiri Negara Republik Indonesia”. Maka jelaslah makna Pancasila
sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah “Kristalisasi nilai-nilai sosial budaya bangsa
Indonesia yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad pada bangsa Indonesia untuk
mewujudkannya.
D. Pengertian Ideologi sebagai Ideologi Negara
Nilai-nilai pancasila yang terkandung di dalam nya merupakan nilai-nilai ketuhanan,kemabusiaan,
persatuan, kerakyatan, dan keadilan.
Nilai-nilai pancasila sebagai sumber nilai bagi manusia Indonesia dalam menjalankan kehidupan
berbangsa dan bernegara, maksudnya sumber acuan dalam betingkah laku dan bertindak dalam
menetukan dan menyusun tata aturan hidup berbangsa dan bernegara.
Dengan demikian nilai-nilai pancasila menjadi ideologi yang tidak diciptakan oleh negara, melainkan
digali dari harta kekayaan rohani moral dan budaya masyarakat Indonesia sendiri.
Sebagai ideologi yang tidak diciptakan oleh negara menjadikan pancasila sebagai ideologi juga
merupakan sumber Indonesia dan meliputi suasana kebatinan dari undang –undang nilai sehingga
pancasila merupakan asa kerohanian bagi tertib hukum Indonesia dan meliputi suasana kebatinan dari
undang undang dasar 1945 serata mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara.
10. 1. Pentingnya Ideologi bagi suatu bangsa dan negara (Fungsi Ideologi)
Ideologi dimaknai sebagai keseluruhan pandangan, citap-cita, nilai, dan keyakinan yang ingin
diwujudkan dalam kenyataan hidup nyata. Ideologi dalam artian ini sangat diperlukan, karena
dianggap mampu membangkitkan kesadaran akan kemerdekaan, memberikan arahan mengenai dunia
beserta isinya, serta menanamkan semangat dalam perjuangan masyarakat untuk bergerak melawan
penjajahan, yang selanjutnya mewujudkan dalam kehidupan penyelenggara negara.
Pentingnya ideologi bagi suatu negara juga terlihat dari fungsinya. Adapaun fungsi idelogi adalah
sebagai berikut:
1. Membentuk identitas atau ciri kelompok atau bangsa
2. Mempersatukan sesama
3. Mempersatukan orang dari berbagai agama
4. Mengatasi berbagai pertentangan / konflik / ketegangan sosial
5. Pembentukan solidariatas
2. Perbandingan Ideologi Pancasila Dengsn Ideologi lain (ideologi liberalisme dan
idelogi sosialisme)
No Aspek Ideologi Liberalisme Ideologi Sosialisme Ideologi Pancasila
1 Politik
(hubungan
negara
dengan
warga
negara)
Negara sebagai penjaga
malam. Rakyat atau
warganya mempunyai
kebebasan atau
bertinddak apa saja asal
tidak melanggar tats
tertib hukum,
kepentingan dan hak
warganegara lebih
diutamakn dari, pada
kepentingsn negara
Kepentingan negara
lebih diutamakan
daripada kepentingan
warga negara.
Kebebasan atau
kepentingan warga
negara dkalahkan
untuk kepentingan
negara.
hubungan antara
warga negara
dengan negara
adalah seimbang.
Artinya kepentingan
negara dengan
warga negara sama-
sama dipetingkan
2 Agama
(hubungan
negara
dengan
agama)
Negara tidak
mempunyai urusan
agama. Agama menjadi
urusan pribadi setiap
warga negaranya. Warga
negara bebas beragama,
tetapi juga bebas tidak
Kehidupan agama
terpisah dengan
negara. Warga negara
bebas beragama, bebas
tidak beragama dan
bebas pula untuk
propaganda anti-
Agama erat
hubungannya
dengan negara.
Setiap warganegara
dijamin pula
kebebasanya untuk
memilih salah satu
11. beragama. agama. agama yang diakui
oleh pemerintah.
Setiap orang harus
beragama, dan tidak
diperbolehkan
propaganda anti-
agama
3 Pendidikan
(tujuan
pendidikan)
Pendidikan diarahkan
pada pengembangan
demokrasi
Pendidikan diarahkan
untuk membentuk
warga negara yang
senantiasa patuh atau
taat pada perintah
negara
Pendidikan
diarahkan untuk
membentuk warga
negara yang
bertanggung jawab
memiliki akhlak
mulia dan takwa
kepada tuhan yang
Tuhan yang Maha
Esa.
4 Ekonomi
(sistem
perekonomi
an )
Sisitem ekonomi yang
pengelolaannya diatur
oleh kekuatan pasar.
Sistem ekonomi ini
menghendaki adanya
kebebasan individeu
dalam kegiatan ekonomi
dan pemerintah tidak
ikut campur dalam
kegiatan ekonomi.
Pemerintah hanya
bertugas melindungi,
menjaga dan memberi
fasilitas
Sistem ekonomi
sosialisme ini
bertujuan untuk
memperoleh suatu
distribusi yang lebih
baik dan perolehan
produksi kekayaan
yang lebih baik.
Sisitem sosialisme
berpandangan bahwa
kemakmuran individu
hanya mungkin
tercapai bila
berpondasikan
kemakmuran bersama
dan merupakan faktor-
faktor produksi yang
merupakan
kepemilikan sosial
Sisitem ekonomi
pancasila terdiri dari
beberapa prinsip
antara lain berkaitan
dengan prinsip
kemanusiaan dengan
prinsip
kemanusiaan,
nasionalisme
ekonomi, demokrasi
ekonomi yang
diwujudkan dalam
ekonomi kerakyatan
dan keadilan
12. BAB III
KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Pancasila sebagai pandangan hidup suatu bangsa dan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila
telah melekat dan men-darah daging pada masyarakat Indonesia. Maka masyarakat Indonesia
menjadika Pancasila sebagai pedoman hidup ataupun menjadikan Pancasila sebagai perjuangan utama
oleh masyarakat banggsa Indonesia. Oleh karena itu, setiap warga negara mulai menerapkan nilai-
nilai pada Pancasila tersebut baik di daerah maupun di pusat.
2. Saran
Berdasarkan wacana diatas kita dapat menyadari betapa pentingnya Pancasila sebagai pedoman
bangsa Indonesia. Maka kita harus menjunjung tinggi dan mengamalkan sila- sila pancasila tersebut.
