1. Dokumen tersebut membahas latar belakang Undang-Undang Dasar 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Termasuk proses penyusunan dan penandatanganan teks Proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. 2. Isi Pembukaan UUD 1945 membahas prinsip-prinsip dasar negara Indonesia seperti tujuan negara, bentuk negara berdasarkan republik, dan dasar filsafat berpijak pada Pancasila. 3. Bab II membahas lebih

1. 1
BAB I
PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang
Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia 1945 atau disingkat
UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis (basic law) konstitusi pemerintahan
negara Republik Indonesia saat ini. UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang
dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak tanggal 27
Desember 1949 , di Indonesia berlaku Konstitusi RIS dan sejak tanggal 17
Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS 1950. Dekrit Presiden 5 Juli 1959
kembali memberlakukan UUD 1945, dengan dikukuhkan secara aklamasi oleh
DPR pada tanggal 22 Juli 1959.
Pada kurun waktu tahun 1999-2002 , UUD 1945 mengalami 4 kali
perubahan (amandemen), yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam
sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
Proklamasi merupakan pengakuan bangsa Indonesia atas kebebasannya
dari belenggu para penjajah. Proklamasi Kemerdekaan banga Indonesia
didapatkan dengan pengorbanan dari para pahlawan.
Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan
teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia berlangsung pukul 02.00 - 04.00 dini
hari. Teks proklamasi ditulis di ruang makan di laksamana Tadashi Maeda jln
Imam Bonjol No 1. Para penyusun teks proklamasi itu adalah Ir. Soekarno, Drs.
Moh. Hatta, dan Mr. Ahmad Soebarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Ir.
Soekarno sendiri. Di ruang depan, hadir B.M Diah Sayuti Melik, Sukarni dan
Soediro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu
adalah Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks
Proklamasi Indonesia itu diketik oleh Sayuti melik. Pagi harinya, 17 Agustus
1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 telah hadir antara lain
Soewirjo, Wilopo, Gafar Pringgodigdo, Tabrani dan Trimurti. Acara dimulai pada
pukul 10:00 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato
singkat tanpa teks. Kemudian bendera Merah Putih, yang telah dijahit oleh bu

2. 2
Fatmawati, dikibarkan, disusul dengan sambutan oleh Soewirjo, wakil walikota
Jakarta saat itu dan Moewardi, pimpinan Barisan Pelopor.
I.2 Tujuan
 Mengetahui dan memahami arti Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia dan arti Proklamasi Kemerdekaan.
 Mengetahui dan memahami pentingnya Undang-undang Dasar sebagai
landasan hukum bangsa Indonesia
 Mengetahui dan memahami pentingnya Proklamasi atas berdirinya bangsa
Indonesia.
 Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945 dan
Proklamasi Kemerdekaan.
I.3 Manfaat
Dapat mengetahui dan memahami arti dari Undang-undang Dasar negara
Republik Indonesia dan Proklamasi Kemerdekaan. Dan dapat mengamalkan nilai-
nilai yang terkandung dalam UUD 1945 dan Proklamasi Republik Indonesia.

3. 3
BAB II
PEMBAHASAN
PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bersama-sama dengan pasal-pasal
Undang-Undang Dasar 1945, disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945,
dan diundangkan dalam Berita Republik Indonesia Tahun II No. 7. Pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945 dalam ilmu hukum mempunyai kedudukan di atas
pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Konsekuensinya keduaanya memiliki
kedudukan hukum yang berlainan , namun keduanya terjalin dalam suatu
hubungan kesatuan yang kausal dan organis.
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas empat alenia, dan
setiap alinea memiliki spesifikasi jikalau ditinjau berdasarkan isinya. Alinea
pertama, kedua dan ketiga memuat segolongan pernyataan yang tidak memiliki
hubungan kausal organis dengan pasal-pasalnya. Bagian tersebut memuat
serangkaian pernyataan yang menjelaskan peristiwa yang mendahului
terbentuknya negara Indonesia, adapun alinea keempat memuat dasar-dasar
fundamental negara yaitu : tujuan negara, ketentuan UUD negara, bentuk negara
dan dasar filsafat negara pancasila. Oleh karena itu, alinea IV ini memiliki
hubungan ‘kausal organis’ dengan pasal-pasal UUD 1945, sehingga erat
hubungannya dengan isi pasal-pasal UUD 1945 tersebut.
1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Praktek Hukum yang
Tertinggi
Kedudukan Pembukaan UUD 1945 dalam kaitannya dengan tertib
hukum Indonesia memiliki dua aspek yang sangat fundamental yaitu :
pertama, memberikan faktor-faktor mutlak bagi terwujudnya tertib hukum
Indonesia, dan kedua, memasukkan diri pada tertib hukum Indonesia
sebagai tertib hukum tertinggi.
Dalam kedudukan dan fungsi pancasila sebagai dasar Negara
Republik Indonesia, pada hakikatnya merupakan suatu dasar dan asas
kerohanian dalam setiap aspek penyelenggaraan negara termasuk dalam
penyusunan tertib hukum Indonesia. Maka kedudukan pancasila
sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia.
2. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Pokok Kaidah yang
Fundamental

4. 4
Pokok Kaidah Fundamental (Staatsfundamentalnorm), menurut
ilmu hukum tatanegara memiliki beberapa unsur mutlak antara lain :
a. Dari Segi Terjadinya
Ditentukan oleh Pembentuk Negara dan terjelma dalam suatu
pernyataan lahir sebagai penjelmaan kehendak pembentuk
Negara, untuk menjadikan hal-hal tertentu sebagai dasar-dasar
negara yang dibentuknya.
b. Dari Segi Isinya
Ditinjau dari isinya maka pembukaan UUD 1945 memuat
dasar-dasar pokok negara sebagai berikut :
1. Dasar tujuan negara, (baik tujuan umum maupun tujuan
khusus)
 Tujuan Umum :
Tercakup dalam kalimat “ .... ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi
dan keadilan sosial”. Tujuan umum ini berhubungan
dengan masalah hubungan antar bangsa (pergaulan
masyarakat internasional). Tujuan umum inilah yang
merupakan dasar politik luar negeri Indonesia yang
bebas dan aktif.
 Tujuan Khusus
Makna ini tercakup dalam kalimat, “...... melindungi
segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa....”. Tujuan khusus
ini meliputi tujuan nasional, sebagai tujuan bersama
bangsa Indonesia dalam membentuk negara untuk
mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan
makmur, material maupun spiritual.
2. Ketentuan Diadakannya Undang-Undang Dasar Negara
Pernyataan ini tersimpul dalam kalimat “..... maka
disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam
suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia”. Hal ini
merupakan suatu ketentuan bahwa negara Indonesia harus
berdasarkan pada suatu Undang-Undang Dasar, dan
merupakan suatu dasar yuridis formal bahwa negara
Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum.
3. Bentuk Negara

5. 5
Pernyataan ini tersimpul dalam kalimat “.... yang terbentuk
dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang
berkedaulatan rakyat”.
4. Dasar Filsafat Negara (asas kerohanian negara)
Pernyataan ini tersimpul dalam kalimat “..... dengan
berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,
kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia,
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan
suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
3. Isi Pembukaan UUD 1945
1. Alinea Pertama
“ Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan
oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena
tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan”.
Dalam kalimat “Bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa…”
terkandung suatu pengakuan tentang nilai “hak kodrat” . Hak kodrat
adalah hak yang merupakan karunia dari Tuhan yang Maha Esa, yang
melekat pada manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.
Pelanggaran terhadap hak kemerdekaan tidak sesuai dengan hakikat
manusia (peri kemanusiaan) dan hakikat adil (peri keadilan) dan atas
pelanggaran tersebut maka harus dilakukan suatu pemaksaan, yaitu
bahwa penjajahan harus dihapuskan. Deklarasi kemerdekaan atas
seluruh bangsa atas seluruh bangsa di dunia yang terkandung dalam
alenia pertama merupakan suatu pernyataan yang bersifat universal.
2. Alenia Kedua
“ Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah
pada saat yang bebahagia dengan selamat sentausa mengantarkan
rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara
Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur “
Perwujudan kemerdekaan bangsa Indonesia disamping sebagai suatu
bukti obyektif atas penjajahan pada bangsa Indonesia, juga sekaligus
mewujudkan suatu hasrat yang kuat dan bulat untuk menentukan nasib
sendiri, terbebas dari kekuasaan bangsa lain. Hasil dari perjuangan
tersebut terjelma dalam suatu Negara Indonesia dengan kemampuan
dan kekuatan sendiri untuk menuju cita-cita bersama yang berkeadilan
dan berkemakmuran. Demi terujudnya cita-cita tersebut maka bangsa
Indonesia harus merdeka, bersatu dan mempunyai suatu kebulatan.

6. 6
3. Alenia Ketiga
“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan
oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas
maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”
Pengakuan ‘nilai religius’ dalam pernyataan “Atas berkat rahmat Allah
Yang Maha Kuasa” mengandung makna bahwa Negara Indonesia
mengakui nilai-nilai religious, merupakan dasar dari hukum positif
negara maupun dasar moral negara. Pengakuan ‘nilai moral’ yang
terkandung dalam pernyataan “didorong oleh keinginan luhur supaya
berkehidupan kebangsaan yang bebas” mengandung makna bahwa
negara dan bangsa Indonesia mengakui nilai-nilai moral dan hak
kodrat segala bangsa. Pernyataan kembali ke proklamasi dalam kalimat
”…maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.
Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan dan rincian lebih lanjut naskah
Proklamasi 17 Agustus 1945.
4. Alenia Keempat
“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam
suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam
suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat
dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan
yang adil dan beradab, persatuaan Indonesia, dan kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakil
an, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia”.
Dalam alenia ke empat termuat prinsip-prinsip serta pokok-pokok
kaidah pembentukan pemerintahan Negara Indonesia seperti yang
disimpulkan dari kalimat “..Kemudian dari pada itu untuk membentuk
suatu pemerintahan negara Indonesia…”. Pemerintahan dalam susunan
kalimat “pemerintahan Negara Indonesia…” maksudnya dalam penger
tian sebagai penyelenggaraan keseluruhan aspek kegiatan Negara dan
segala kelengkapannya (government) yang berbeda dengan pemerintah
an Negara yang hanya menyangkut salah satu aspek saja dari kegiatan
penyelenggaraan Negara, yaitu aspek pelaksana (executive) (Sulandra,
1979:230).
Adapun isi pokok yang terkandung dalam pembukaan UUD 1
945 alinea keempat adalah meliputi empat hal yang merupakan prinsip
pokok kenegaraan yaitu :
a. Tujuan Negara
• Tujuan Khusus: melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan

7. 7
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.
• Tujuan Umum: ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
b. Ketentuan diadakannya UUD Negara (“…maka disusunlah
kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang
Dasar Negara Indonesia…”).
c. Bentuk Negara (“…yang terbentuk dalam suatu susunan Negara
Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat…”).
d. Dasar filsafat Negara (“…dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang
Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuaan Indonesia,
dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”).

8. 8
BAB III
PENUTUP
1. KESIMPULAN
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas empat alenia,
dan setiap alinea memiliki spesifikasi jikalau ditinjau berdasarkan isinya.
Alinea pertama, kedua dan ketiga memuat segolongan pernyataan yang
tidak memiliki hubungan kausal organis dengan pasal-pasalnya. Bagian
tersebut memuat serangkaian pernyataan yang menjelaskan peristiwa yang
mendahului terbentuknya negara Indonesia, adapun alinea keempat
memuat dasar-dasar fundamental negara yaitu : tujuan negara, ketentuan
UUD negara, bentuk negara dan dasar filsafat negara pancasila. Oleh
karena itu, alinea IV ini memiliki hubungan ‘kausal organis’ dengan pasal-
pasal UUD 1945, sehingga erat hubungannya dengan isi pasal-pasal UUD
1945 tersebut.
2. SARAN
Makalah ini sangat jauh dari kesempurnaan, maka dari itu kami
meminta kepada pembaca agar memberi saran untuk makalah ini.

9. 9
DAFTAR PUSTAKA
Prof. DR. Khaelan, M.S.2010.Pendidikan Pancasila.Yogyakarta :Paradigma