1. PEMBUKAAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945
Piagam Jakarta
Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan
oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan,
karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah
kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa
mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Negara
Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
Atas berkat Rahmat Allah Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh
keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas,
maka rakyat Indonesia dengan menyatakan kemerdekaanya.
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan
Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah
kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar Negara
Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik
Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar
kepada: Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam
bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil
dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.
Bila diperhatikan Piagam Jakarta terdapat kalimat yang ditandai warna merah ”Ketuhanan
dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Kalimat tersebut
dirasa kurang tepat karena menyebutkan agama tertentu (Islam), padahal di Indonesia terdapat
bermacam-macam agama. Maka kemudian Pada sidang pertama PPKI TGL 18 Agustus 1945
rancangan UUD hasil kerja BPUPKI dibahas kembali. Kalimat di atas diubah menjadi “Ketuhanan
Yang Maha Esa”. Semua itu diterima peserta sidang. Hal itu menunjukkan mereka sangat
memperhatikan persatuan dan kesatuan bangsa. Piagam Jakarta yang telah mengalami
perbaikan ini akhirnya menjadi Pembukaan (mukadimah) UUD 1945 yang terdiri atas empat
alinea.

2. Berikut adalah Pembukaan (mukadimah) UUD 1945: YANG BENAR DAN SAH
Pembukaan UUD 1945
"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka
penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan
perikeadilan."
"Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang
berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang
kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur."
"Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur,
supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini
kemerdekaannya."
"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka
disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara
Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan
rakyat dengan berdasar kepada :
 Ketuhanan Yang Maha Esa,
 kemanusiaan yang adil dan beradab,
 persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan,
 serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."
Renungkan
 Mungkin Anda pernah menghafal isi Pembukaan UUD 1945. Cobalah Anda renungkan
isinya. Kalau mungkin, hafallah kembali isinya.
 Demikianlah Pembukaan UUD 1945 yang memuat rumusan Pancasila sebagai dasar
negara, dan perubahannya setelah Piagam Jakarta
 Bayangkan apa yang mungkin akan terjadi jika Pembukaan UUD 1945 itu diubah !
 Ungkapkan perasaan dan pendapatmu/pandanganmu !Apakah anda akan membiarkan
hal tersebut terjadi ?
B. Sejarah Singkat Perumusan Pembukaan UUD NRI 1945
Jepang membentuk Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai (BPUPKI-62 orang) tanggal 29 April 1945 dan
dilantik 28 Mei 1945 dengan ketua : Dr. Rajiman Wedyodiningrat dan wakil ketua R. Panji
Soeroso dan Ichibangase (orang Jepang) yang mulai bekerja 29 Mei 1945.
Tugas BPUPKI tersebut adalah :
1. Membuat rancangan dasar negara
2. Membuat rancangan Undang-Undang Dasar

3. BPUPKI Melakukan 2 kali sidang, yaitu :
1) Sidang pertama tanggal 29 mei s/d 1 juni 1945, membahas Dasar Negara Indonesia antara
lain dikemukakan oleh :
1) Muhammad Yamin (29 Mei 1945) yang diusulan secara lisan :
a. Peri Kebangsaan
b. Peri Kemanusiaan
c. Peri Ketuhanan
d. Peri Kerakyatan
e. Kesejahteraan rakyat
Setelah berpidato Muhammad Yamin menyampaikan usulan tertulis yang terdiri dari :
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kebangsaan Persatuan Indonesia
3. Rasa Kemanusiaan Yang adil dan beradab
4. Kerakyatan yg dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dlm permusyawaratan/perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
2) Soepomo (31 Mei 1945 ) menyampaikan pokok-pokok
1. pikirannya sebagai berikut :
2. Paham Negara Persatuan
3. Warga negara hendaknya tunduk kepada Tuhan dan supaya ingat kepada Tuhan
(Perhubungan negara dan agama) Sistem badan permusyawaratan
4. Ekonomi negara bersifat kekeluargaan
5. Hubungan antara bangsa yang bersifat Asia Timur Raya
3) Soekarno (1 Juni 1945) menyampaikan lima dasar negara sebagai berikut :
a. Kebangsaan Indonesia
b. Internasionlisme atau Peri kemanusiaan
c. Mufakat atau demokrasi
d. Kesejahteraan sosial
e. Ketuhanan yang berkebudayaan
Namun, ketiga rumusan tersebut tidak ada yang ditetapkan sebagai dasar negara, maka
dibentuklah Panitia Kecil (Panitia Sembilan) yang terdiri atas : Soekarno (ketua), Moh. Hatta,
Moh. Yamin, Achmad Soebardjo, Wachid Hasyim, Agus Salim, Abdulkahar Moedzakir, Abikusno
Tjokrosoejoso, AA. Maramis.
Panitia Kecil berhasil menyusun Piagam Jakarta (Jakarta Charter) nama ini diberikan oleh M.
Yamin pada tgl 22 Juni 1945, yaitu dokumen yang berisikan asas dan tujuan negara Indonesia
Merdeka dengan rumusan berikut :
1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at islam bagi pemeluk pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia

4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2) Sidang kedua tanggal 10 sampai 16 Juli 1945, Membahas rancangan Undang- Undang Dasar
Negara Indonesia yang menghasilkan UUD 1945 yang terdiri dari :
1. Pembukaan UUD 1945 empat alinea yg didlmnya tercantum rumusan Pancasila.
2. Batang tubuh yg terdiri dari 16 BAB, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan
tambahan.
3. Penjelasan yang terdiri dari Penjelasan umum dan pasal demi pasal.
Dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, diputuskan :
1. Mengesahkan Pembukaan UUD 1945
2. Mengesahkan Rancangan Hukum Dasar menjadi UUD 1945
3. Memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Hoh. Hatta sebagai wakil presiden.
4. Sebelum terbentuknya MPR kekuasaan dijalankan oleh presiden dng bantuan Komite
nasional.
C. MAKNA PEMBUKAAN UUD NRI 1945
Pembukaan UUD 1945 berisi pokok pikiran pemberontakan melawan imperialisme,
kolonialisme, dan fasisme, serta memuat dasar pembentukan Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Selain daripada itu, Pembukaan UUD 1945 yang telah dirumuskan dengan padat dan
khidmat dalam empat alinea, dimana setiap alinea mengandung arti dan makna yang sangat
dalam, mempunyai nilai-nilai yang universal dan lestari. Mengandung nilai universal artinya
mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di seluruh dunia,
sedangkan lestari artinya mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi
landasan perjuangan bangsa dan negara selama bangsa Indonesia tetap setia kepada Negara
Proklamasi 17 Agustus 1945.
Alinea-alinea Pembukaan UUD 1945 pada garis besarnya adalah:
Alinea I : terkandung motivasi, dasar, dan pembenaran perjuangan (kemerdekaan adalah hak
segala bangsa dan penjajahan bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan).
Alinea II : mengandung cita-cita bangsa Indonesia (negara yang merdeka, bersatu, berdaulat,
adil, dan makmur).
Alinea III : memuat petunjuk atau tekad pelaksanaannya (menyatakan bahwa kemerdekaan
atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa).
Alinea IV : memuat tugas negara/tujuan nasional, penyusunan UUD 1945, bentuk susunan
negara yang berkedaulatan rakyat dan dasar negara Pancasila.
Selanjutnya marilah kita uraikan satu persatu makna masing-masing Alinea Pembukaan UUD
1945 sebagai berikut:
Alinea pertama : “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh
sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan
perikemanusiaan dan perikeadilan”
Makna yang terkandung dalam Alinea pertama ini adalah menunjukkan keteguhan dan kuatnya
pendirian bangsa Indonesia menghadapai masalah kemerdekaan melawan penjajah.
Alinea ini mengungkapkan suatu dalil obyektif, yaitu bahwa penjajahan tidak sesuai dengan
perikemanusiaan dan perikeadilan, dan oleh karenanya harus ditentang dan dihapuskan agar

5. semua bangsa di dunia ini dapat menjalankan hak kemerdekaannya sebagai hak asasinya.
Disitulah letak moral luhur dari pernyataan kemerdekaan Indonesia.
Selain mengungkapkan dalil obyektif, alinea ini juga mengandung suatu pernyataan subyektif,
yaitu aspirasi bangsa Indonesia sendiri untuk membebaskan diri dari penjajahan. Dalil tersebut
di atas meletakkan tugas kewajiban bangsa/pemerintah Indonesia untuk senantiasa berjuang
melawan setiap bentuk penjajahan dan mendukung kemerdekaaan setiap bangsa.
Alasan bangsa Indonesia menentang penjajahan ialah karena penjajahan itu bertentangan
dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Ini berarti setiap hal atau sifat yang bertentangan
atau tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan juga harus secara sadar ditentang
oleh bangsa Indonesia. Pendirian tersebut itulah yang melandasi dan mengendalikan politik luar
negeri kita.
Alinea kedua : “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada
saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu
gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur”
Kalimat tersebut menunjukkan kebanggaan dan penghargaan kita akan perjuangan bangsa
Indonesia selama ini. Hal Ini juga berarti adanya kesadaran keadaan sekarang yang tidak dapat
dipisahkan dari keadaan kemarin dan langkah yang kita ambil sekarang akan menentukan
keadaan yang akan datang. Dalam alinea ini jelas apa yang dikehendaki atau diharapkan oleh
para "pengantar" kemerdekaan, ialah Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil
dan makmur. Nilai-nilai itulah yang selalu menjiwai segenap bangsa Indonesia dan terus
berusaha untuk mewujudkannya.
Alinea ini mewujudkan adanya ketetapan dan ketajaman penilaian :
1. Bahwa perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada tingkat yang
menentukan;
2. Bahwa momentum yang telah dicapai tersebut harus dimanfaatkan untuk menyatakan
kemerdekaan;
3. Bahwa kemerdekaan tersebut bukan merupakan tujuan akhir tetapi masih harus diisi dengan
mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
Alinea ketiga : “Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh
keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia
menyatakan dengan ini kemerdekaannya”
Kalimat tersebut bukan saja menegaskan apa yang menjadi motivasi nyata dan materiil bangsa
Indonesia, untuk menyatakan kemerdekaannya, tetapi juga menjadi keyakinan motivasi
spiritualnya, bahwa maksud dan tindakan menyatakan kemerdekaan itu diberkati oleh Allah
Yang Maha Kuasa. Hal tersebut berarti bahwa bangsa Indonesia mendambakan kebidupan yang
berkeseimbangan material dan spiritual serta keseimbangan kebidupan di dunia dan di akhirat.
Alinea ini memuat motivasi spiritual yang luhur dan mengilhami Proklamasi Kemerdekaan
(sejak dari Piagam Jakarta) serta menunjukkan pula ketaqwaan bangsa Indonesia kepada Tuhan
Yang Maha Esa. Berkat ridho-Nyalah bangsa Indonesia berhasil dalam perjuangan mencapai
kemerdekaannya, dan mendirikan negara yang berwawasan kebangsaan.
Alinea keempat : “Kemudian daripada itu untuk membentuk susunan pemerintahan negara
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan
untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut

6. melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan
keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-
Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang
berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan
yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan 13
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan,
serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Alinea ini merumuskan dengan padat sekali tujuan dan prinsip-prinsip dasar, untuk mencapai
tujuan bangsa Indonesia setelah menyatakan dirinya merdeka.
Tujuan nasional negara Indonesia dirumuskan dengan "... Pemerintah Negara Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kebidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial"
Sedangkan prinsip dasar yang dipegang teguh untuk mencapai tujuan itu adalah dengan
menyusun kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia,
yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan
berdasarkan PancasiIa. Dengan rumusan yang panjang dan padat ini, alinea keempat
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sekaligus menegaskan:
1. Negara Indonesia mempunyai fungsi yang sekaligus menjadi tujuannya yaitu:melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
2. Negara Indonesia berbentuk Republik dan berkedaulatan rakyat;
3. Negara Indonesia mempunyai dasar falsafah Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa,
Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia.
D. Makna Pembukaan UUD 1945 bagi Perjuangan Bangsa Indonesia
Undang-Undang Dasar merupakan sumber hukum tertinggi dari hukum yang berlaku di
Indonesia, sedangkan Pembukaan UUD 1945 merupakan sumber dari motivasi dan aspirasi
perjuangan serta tekad bangsa Indonesia untuk mencapai tujuannya, Pembukaan juga
merupakan sumber dari “cita hukum” dan” cita-cita moral” yang ingin ditegakkan baik dalam
lingkungan nasional maupun dalam hubungan pergaulan bangsa-bangsa di dunia
Pembukaan yang telah dirumuskan secara padat dan khidmat dalam empat alinea itu, setiap
alinea kata-katanya mengandung arti dan makna yang sangat dalam, mempunyai nilai -nilai
yg universal & lestari.
>Universal, krn mengandung nilai-nilai yg dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di
seluruh muka bumi; dan
>Lestari, krn mampu menampung dinamika masyara-kat, dan akan tetap menjadi landasan
perjuangan bangsa dan negara selama bangsa Indonesia tetap setia kepada Negara Proklamasi
17 Agustus 1945,serta bersifat tetap/permanen,tidak boleh diubah oleh siapapu;termasuk MPR
hasil PEMILU,sebab merubah Pembukaan UUD 1945 berarti membubarkan NKRI yang
berdasarkan Pancasila.

7. E.KEDUDUKAN PEMBUKAAN UUD NRI 1945 DALAM NKRI
Pembukaan UUD mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa yang
beradab diseluruh muka bumi. Kalimat di dalam Pembukaan UUD tersebut antara lain “Bahwa
sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di
atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan”.
Di dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 termuat unsur-unsur seperti yang diisyaratkan
bagi adanya suatu tertib hukum yaitu “kebulatan dari keseluruhan peraturan hukum”. Adapun
syarat-syarat yang dimaksudkan mencakup hal-hal berikut:
1. Adanya kesatuan objek (penguasa) yang mengadakan peraturan-peraturan
hukum. Hal ini terpenuhi dengan adanya suatu Pemerintah Republik Indonesia
2. Adanya kesatuan asas kerohanian yang menjadi dasar keseluruhan peraturan
hukum. Hal initerpenuhi oleh adanya dasar Filsafat Negara Pancasila
3. Adanya kesatuan daerah dimana keseluruhan peraturan hukum itu berlaku,
terpenuhi oleh penyebutan “seluruh tumpah darah Indonesia”
4. Adanya kesatuan waktu dimana keseluruhan peraturan hukum itu berlaku. Hal
itu terpenuhi oleh penyebutan “disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu
dalam suatu UUD Negara Indonesia” yang berlangsung saat sejak timbulnya Negara
Indonesia sampai seterusnya selama Negara Indonesia ada.
Pokok kaidah negera yang fundamental menurut ilmu hukm tata Negara mempunyai beberapa
unsur mutlak antara lain:
1. Dari segi terjadinya, ditentukan oleh pembentuk Negara dan terjelma dalam
suatu bentuk pernyataan lahir sebagai penjelmaan kehendak pembentuk Negara untuk
menjadikan hal-hal tetentu sebagai dasar Negara yang dibentuknya.
2. Dari segi isinya, memuat dasar-dasar pokok Negara yang dibentuk sebagai
berikut :
Dasar tujuan Negara (tujuan umum dan tujuan khusus).Tujuan umum, tercakup dalam kalimat
untuk memajukan kesejahteraan umumdan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social. Tujuan umum ini
berhubungan dengan masalah hubungan antara bangsa (hubungan luar negri) atau politik luar
negeri Indonesia yang bebas aktif.
Tujuan khusus, tercakup dalam kaimat “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah
Indonesia, mencerdaskan ehidupan bangsa serta mewujudkan suatu keadilan social bagiseluruh
rakyat Indonesia. Tujuan ini bersifat khusus dalam kerangka tujuan bersama, yaitu menuju
masyarakat adil dan makmur.
Ketentuan diadakannya Undang- Undang Dasar yang tersimpul dalam kalimat, “Maka
disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara
Indonesia”.
Bentuk Negara, adalah “Republik yang berkedaulatan Rakyat”
Dasar filsafat Negara (asas kerohaian) pancasila yang tercakup dalam kalimat “….dengan
berdasar kepada : Ke-Tuhanan yang MAha Esa; Kemanusian yang adil dan beradab,

8. PersatuanIndonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyaaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh
rakyat Indonesia”.
Dengan demikian, pembukaan UUD 1945 telah memenuhi syarat sebagai pokok kaidahNegara
yang fundamental ( fundamental norm ). Dalam hubungannya dengan pasal-pasal UUD1945
(Batang Tubuh UUD 1945).UUD memiliki sifat-sifat sebagai berikut :
1. Karena sifatnya tertulis dan rumusannya jelas, UUD 1945 merupakan hukum
positif yangmengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara, dan juga mengikat
setiap warga negara.
2. Membuat norma–norma, aturan–aturan serta ketentuan –ketentuan yang dapat
dan harusdilaksanakan secara konstitusional.
UUD 1945, termasuk pembukaan UUD 1945 yang dalam tertib hukum Indonesia merupakan
undang –undang yang tertinggi, menjadi alat kontrol norma–norma hukum yang lebihrendah
dalam hirarki tertib hukum Indonesia
.
1. Pokok-pokok Pikiran Dlm Pembukaan UUD 1945
Pokok pikiran pertama : ”Negara – begitu bunyinya – ”melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Pokok pikiran kedua : ”Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat”. .
Pokok pikiran ketiga : ”Negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakayatan dan
permusyawaratan/ perwakilan”.
Pokok pikiran keempat : ”Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar
kemanusiaan yang adil dan beradab”.
2. Hubungan Pembukaan Dengan Batang Tubuh UUD 1945
Bahwa pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD 1945, merupakan ”— suasanan kebatinan
dari UUD Negara Indonesia serta mewujudkan cita hukum yang menguasai hukum dasar
negara, baik tertulis maupun tidak tertulis”--.
Pembukan UUD 1945 mempunyai hubungan langsung dng Batang Tubuh UUD 1945, karena
mengandung pokok-pokok pikiran yang dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal di Batang
Tubuh UUD 1945.
Pembukaan UUD 1945, memuat dasar falsafah negara Pancasila dan Batang Tubuh UUD
1945 yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, bahkan hal ini menjadi
rangkaian kesatuan nilai dan norma yang terpadu.
3. Tata Urutan Peratutan Perundangan Yang Berlaku di Indonesia
Pada awalnya tercantum di dalam TAP MPRS No.XX/MPRS/1966, Selanjutnya dikukuhkan
kembali dengan TAP MPR No.V/MPR/1973, dan TAP MPR No.IX/MPR/1978. Di era reformasi,
dirubah dengan keluarnya TAP MPR Nomor III/MPR/2003
a. UUD 1945
b. Ketetapan MPR
c. Undang-undang
d. Perpu

9. e. Peraturan Pemerintah
f. Keputusan Presiden
g. Perda
Tetapi dalam perjalanannya muncul UU No. 10 Tahun 2004 tentang tata urutan perundang-undangan
RI sebagai berikut :
a. UUD 1945
b. UU / Perpu
c. Peraturan Pemerintah
d. Perpres
e. Perda
B. Perbandingan Konstitusi Pada Negara RI dengan Negara Liberal & Negara Komunis
a. Konstitusi Negara Republik Indonesia
Mekanisme demokrasi Pancasila telah tercantum di dalam Penjelasan UUD 1945.
Penjabaran lebih lanjut sistem Pemerintahan negara sebagai berikut :
• Indonesia ialah negara yg berdasar atas hukum.
• Indonesia menggunakan sistem konstitusional.
• Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR.
• Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara tertinggi di bawah majelis.
• Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.
• Menteri negara adalah pembantu Presiden ; Menteri negara tdk bertanggung jawab kpd
DPR.
• Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.
Lembaga-lembaga Kenegaraan
Konsepsi Konstitusi negara republik Indonesia bersumber kepada UUD 1945, dan
berdasarkan Pancasila.
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Presiden
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Mahkamah Agung (MA)
b. Konstitusi Pada Negara Liberal
Negara tidak boleh campur tangan dalam urusan pribadi, ekonomi, dan agama
warganya. Negara hanya berfungsi sebagai “Penjaga Malam”, yaitu menjaga keamanan dan
ketertiban individu serta menjamin kebebasan seluas-luasnya dalam memperjuangkan
kehidupannya.
Bentuk negara yang diidamkan aliran liberalisme adalah demokrasi parlementer dengan
persamaan hak bagi seluruh rakyat di depan hukum dan penghormatan terhadap Hak Asasi
Manusia. Contoh Konstitusi di Negara Inggris.

10. Pemerintahan negara Inggris dikenal sebagai induknya parlementaria (mother of
parliament), dengan ciri-ciri :
Kekuasaan legislatif (DPR/Parlemen) lebih kuat dari kekuasaan eksekutif (Pemerintah = Perdana
Menteri).
Menteri-menteri (kabinet) harus mempertanggungja-wabkan semua tindakannya kepada DPR.
Program-program kebijaksanaan kabinet harus dise-suaikan dengan tujuan politik sebagian besar
anggota parlemen.
Kedudukan kepala negara (raja, ratu, pengeran, atau kaisar) hanya sebagai lambang atau simbol
yang tidak dapat diganggu gugat.
Raja atau ratu sebagai pemegang tahta kerajaan, dalam pemerintahan bersifat seremonial.
Ratu memberi persetujuan resmi terhadap undang-undang yang telah disahkan oleh parlemen,
tetapi tidak boleh menyatakan pendapatnya secara terbuka.
Ratu bertanggung jawab atas penunjukkan Perdana Menteri dan pembubaran parlemen sebelum
masa pemilihan.
Kekuasaan dan hak-hak istimewa raja/ratu, sebenarnya tergantung pada Perdana Menteri dan
Kabinetnya.
Menteri-menteri kabinet berasal dari partai mayoritas dalam Majelis Rendah (House of Commons).
Sedangkan raja/ratu secara otomatis menduduki jabatan warisan dalam Majelis Tinggi (House
of Lord).