Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan daerah yang mencakup pengertian, tahapan, ciri-ciri, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pertanggungjawaban kebijakan daerah. Secara khusus, dibahas mengenai dasar-dasar rencana strategis yang menjadi tolak ukur pertanggungjawaban kepala daerah dan peran lembaga pengawasan dalam memastikan pelaksanaan kebijakan yang t

1. KEBIJAKAN DAERAH

2. PENGERTIAN KEBIJAKAN
 Mustopadidjaja : Kebijakan lazim digunakan dlm
kaitannya dgn tindakan atau kegiatan pmth, serta
perilaku negara pada umumnya dan kebijakan
tsb dituangkan dlm berbagai bentuk peraturan.
 Anderson (1984) : Tindakan yg mpy tujuan yg
dilakukan seseorang pelaku untuk memecahkan
suatu masalah.
 Thomas R. Dye (1978) : Kebijakan publik adh
apapun yg dipilih pemerintah untuk dilakukan
atau tidak dilakukan.

3. KEBIJAKAN DAERAH
 Tindakan yg mpy tujuan yg dilakukan oleh
Pemerintahan Daerah untuk memecahkan suatu
masalah.

4. Tahapan Kebijakan Publik
 Younis (1990) :
1. Formulasi dan desain kebijakan
2. Implementasi kebijakan
3. Evaluasi kebijakan
. Gortner ( 1984) :
1. Identification of Needs
2. Formulasi usulan kebijakan
3. Adopsi yg mencakup analisis kelayakan politik, gab
bbrp teori politik , pengg teknik2 penganggaran
4. Pelaksanaan program
5. Evaluasi

5. CIRI – CIRI KEBIJAKAN PUBLIK
 Kebijakan adh tindakan pemerintah yg mpy
tujuan mensejahterakan masy
 Kebijakan dibuat mll tahap2 yg sistematis shg
semua variabel pokok dr semua permasalahan
yg akan dipecahkan tercakup.
 Kebijakan hrs dilaksanakan oleh unit organisasi
pelaksana
 Kebijakan perlu dievaluasi shg diketahui berhasil
atau tidaknya dlm menyelesaikan masalah.

6. PERENCANAAN KEBIJAKAN
 Bridgeman-Davis dan Ferma-Yuwono,
Perencanaan kebijakan diartikan :
1. Proses u menentukan dan mengatur
persoalan2 publik dlm rangka mencapai
kesejahteraan bersama.
2. Proses merumuskan keputusan yg diambil u
mengurus mslh2 publik.
3. Pengaturan mslh umum yg hny bisa dilakukan
o/ lbg (org publik) yg sah krn mpy kekuatan
memaksa kpd sel masy tanpa pandang bulu
4. Memiliki dimensi yg luas oki perenc hrs dilak scr
baik, matang, terfokus, terarah dan terorganisir.

7. Perencanaan Kebijakan
Pemerintah
Dalam Perencanaan Kebijakan Daerah
Pemerintah dan DPRD melakukan :
- Menyusun arah dan kebijakan pembangunan
jangka panjang
- Menyusun Rancangan Pembangunan Jangka
Menengah
- Menyusun program Pembangunan Daerah
- Menetapkan Program Pembangunan Daerah
- Menyusun Perda
- Menetapkan Perda

8. Karakteristik Perenc Kebijakan
Publik Yang baik ( Badjuri &
Yuwono,2002)
1. Merup respon positif dan proaktif thd kepent publik.
2. Merup hasil dr konsultasi publik, debat publik atau
analisis yg mendalam, rasional dan ditujukan u
kepent umum.
3. Merup hsil dr manajemen partisipatif yg tetap
membuka diri terhadap masukan sblm ditetapkan
sbg kebijakan.
4. Akan menghasilkan rencana kebijakan yg mudah
dipahami, mudah dievaluasi, indikatornya jelas shg
mekanisme akuntabilitasnya mudah dipahami.
5. Merup produk pemikiran yg panjang yg telah
mempertimbangkan berbagai hal yg
mempengaruhinya.
6. Merup perenc yg bervisi ke depan dan berdimensi
luas krn tdk diabbaikan u kepentingan sesaat

9. PELAKSANAAN KEBIJAKAN
 KEBIJAKAN PMTH DAERAH DITETAPKAN O/ KEPALA
DAERAH DENGAN PERSETUJUAN DPRD DALAM BENTUK
PERATURAN DAERAH.
 YANG WAJIB MELAKSANAKAN PERDA ADH PMTH
DAERAH SELAKU LEMBAGA EKSEKUTIF DAERAH.
 PMTH DAERAH DAN PERANGKAT2NYA MENYUSUN
STRATEGI PELAKS KEBIJAKAN .
 KPL DAERAH ADH PENANGGUNG JAWAB PELAKS
KEBIJAKAN, KEMUD MEMBERI TUGAS SESUAI DGN
BIDANG TUGAS.
 SEKDA MENYEDIAKAN DATA DAN INFORMASI TERKAIT
DGN POKOK KEBIJ KPD KPL DAERAH, MENYEDIAKAN
PELAY ADM KPD SEL PERANGKAT DAERAH DAN
MENGKOORDINASI PERUMUSAN KEBIJAKAN YG
DILAKUKAN OLEH DINAS DAN LBG TEKNIS
 DINAS SBG PELAKS KEBIJAKAN BIDANG T3 MEMBUAT
PERUMUSAN TEKNIS SESUAI DGN LINGKUP TUGASNYA
(NURCHOLIS,2007:268-269)

10. KOORDINASI DLM PELAKSANAAN
KEBIJAKAN
 Koordinasi antar dinas dan pelaksana teknis sangat
penting, dgn koord mk arah, tujuan dan tindakan yg
akan dilakukan mjd jelas.
 Agar koordinasi bisa berjalan dgn baik, maka :
1. Adanya kesesuaian antara kebijakan dasar dan
keput pelaksanaannya.
2. Adanya perlakuan yg sama thd semua aktor yg
terlibat
3. Adanya perilaku yg konsisten antara para pjbt dlm
menyelgg tugasnya sesuai dgn deskripsi tugas
msng2
4. Adanya tindakan pr pejabat yg taat asa thd
prosedur dan batas waktu yg telah ditentukan
5. Adanya kejelasan kebijakan itu sendiri dan cara
melaksanakannya (Badjuri, Yuwono, 2002 ).

11. Agar pelakaksanaan kebijakan
berjalan baik, maka…..
 Dirancang sesuai dgn kerangka acuan dan teori
yg kuat
 Korelasi yg jelas antara kebijakan dan
implementasinya
 Ditetapkan adanya organisasi yg mengkoordinir
pelaksanaan kebijakan shg proses implementasi
kebijakan dpt berjalan baik.
 Dilakukan sosialisasi kebijakan yg akan
diterapkan sampai orgs pelaksana tkt terbawah
 Dilakukan pemantauan scr terus menerus.
 Diberi bobot yg sama penting antara kebijakan
dan implementasinya.

12. Kondisi yang mempengaruhi
Implementasi Kebijakan
 Dukungan dan penolakan dr lembaga eksternal.
 Ketersediaan waktu dan sumber daya yg cukup.
 Dukungan dr berbagai sumber daya yg ada ,
makin byk yg mendukung makin tinggi tkt
kesuksesannya.
 Kemampuan pelaks kebijakan menganalisis
kausalitas persoalan yg timbul dr pelaks
kebijakan
 Kepatuhan pr pelaks kebijakan thd kesepakatan
dan tujuan yg telah diciptakan dlm tkt koordinasi.

13. EVALUASI KEBIJAKAN
 Adh penilaian secara menyeluruh input, proses,
output dan outcomes dari kebijakan pemerintah
daerah.
 Melalui evaluasi akan diketahui apakah kebijakan
yg ditetapkan berhasil mencapai tujuannya atau
tidak

14. INDIKATOR EVALUASI
KEBIJAKAN
 INPUT :
- Apakah sumber daya pendukung dan bahan2 dasar
yg diperlukan u melaksanakan kebijakan memadai ?
- Berapakah SDM, uang dan infra struktur pendukung
lain yg diperlukan ?
 PROSES :
- Bagaimanakah sebuah kebijakan diwujudkan dlm
bentuk pelay langsung kpd masy ?
- Bagaiamana efektifitas dan efesiensi metode yg
dipakai u melaks kebijakan tsb ?
 OUTPUT
 OUTCOMES

15. INDIKATOR EVALUASI KEBIJAKAN
(2)
 OUTPUT
- Apakah hasil atau produk yg dihasilkan dr sebuah
kebijakan publik ?
- Berapa orang yg berhasil mengikuti
program/kegiatan tsb ?
 OUTCOMES
- Apakah dampak yg diterima o/ masy luas atau
pihak ygdikenai kebijakan ?
- Adakah dampak negatifnya ? Seberapa jauh
dampak negatif tsb ?

16. Pertanggungjawaban Kepala Daerah
 Pertanggungjawaban Kepala Daerah menurut PP
No. 108 tahun 2000, terdiri dari :
 Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran :
``Laporan perhitungan APBD, Nota Perhitungan
APBD, Neraca APBD, Aliran APBD
 Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan
 Pertanggungjawaban untuk hal tertentu

17. Pertanggungjawaban Akhir Tahun
Anggaran
 Pertanggungjawaban kepala Daerah atas
penyelenggaraan pemerintahan daerah selama
satu tahun anggaran, yg merupakan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
berdasarkan tolak ukur Renstra.
 Proses pertanggungjawaban Kepala Daerah
membacakan laporan pertanggungjawaban di
depan sidang paripurna DPRD paling lambat 3
bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
DPRD melakukan penilaian paling lambat 1
bulan. Apabila sampai dengan satu bulan tidak
ada penilaian, maka laporan dianggap diterima.

18. Pertanyaan :
 Aida : Dasar Renstra yang seperti apa ? Peran
Komisi Penyelidikan
 Ridawan : Renstra bgmana dengan rencana
pembangunan
 Herdandi : Bawasda , bagaimana bawasda
melakukan pengawasan, DPRD Kota Serang,
dapat meloloskan walikota