Dokumen tersebut membahas tentang kajian manajemen publik khususnya analisis kebijakan publik. Dokumen menjelaskan pengertian, konsep, proses, dan peran informasi dalam pembuatan kebijakan publik.

1. KAJIAN MANAJEMEN PUBLIK
POKOK BAHASAN :
ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK
(Sumber : Analisis Kebijakan Publik, LAN-RI, 2008)
1
FASILITATOR :
DRS. SURJADI, M.Si
Widyaiswara Utama
Badan Diklat Provinsi Jawa Timur
2010

2. DESKRIPSI SINGKAT
Mata diklat Analisis Kebijakan Publik membahas
pengertian, konsep poko dan metode analisis
kebijakan publik yang menyangkut system,
tingkat-tingkat, proses, siklus kebijakan publik
dan peran informasi dalam pembuatan
kebijakan publik.
2

3. TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM
SETELAH MEMBACA MODUL ANALISIS
KEBIJAKAN PUBLIK INI, PESERTA MAMPU
MENJELASKAN, MENERAPKAN KONSEP DAN
PENGERTIAN KONSEP POKOK, METODE
ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK DAN
MENGAPLIKASIKANNYA SERTA PERAN
INFORMASI DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN
PUBLIK.
3

4. TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS
1. Peserta mampu memahami dan menjelaskan
pengertian, jenis-jenis dan tingkat-tingkat kebijakan
publik;
2. Peserta mampu memahami dan menjelaskan system,
proses dan siklus kebijakan publik;
3. Peserta mampu memahami dan menjelaskan peran
informasi dalam pembuatan kebijakan publik;
4. peserta mampu memahami dan menjelaskan agenda
setting;
5. Peserta mampu memahami dan menjelaskan analisis
kebijakan publik.
4

5. PROLOG
5

6. TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH
• MELAKSANAKAN KEWAJIBAN NEGARA
YAITU :
- MELINDUNGI RAKYAT (To Protect The
People);
- MELAYANI RAKYAT (To Serve The People);
- MENGATUR RAKYAT (To Regulate The
People).
• ESENSI TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH ADALAH PELAKSANAAN
“FUNGSI PELAYANAN”.
6

7. PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PUBLIK YANG MEMUASKAN
MELESTARIKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT
&
MENUMBUHKAN PARTISIPASI
7
MELALUI :
ALOKASI KEBIJAKAN PUBLIK

8. SUB POKOK BAHASAN AKP
I. PENDAHULUAN
II. PENGERTIAN KEBIJAKAN PUBLIK
III. SISTEM, PROSES DAN SIKLUS
KEBIJAKAN PUBLIK
IV. PERAN INFORMASI DLM
PEMBUATAN KEBIJAKAN DAN
AGENDA SETTING
V. PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK
VI. IMPLEMENTASI, MONITORING DAN
EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK
8

9. I. PENDAHULUAN
• PENDEKATAN STUDI KEBIJAKAN;
• PROSES KEBIJAKAN DAN ANALISIS
KEBIJAKAN;
• MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK
9

10. PENGERTIAN
“ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK ADALAH SUATU
DISIPLIN ILMU SOSIAL TERAPAN YANG
MENGGUNAKAN BERBAGAI MACAM
METODOLOGI PENELITIAN DAN ARGUMEN
UNTUK MENGHASILKAN DAN
MENTRANSFORMASIKAN YANG RELEVAN
DENGAN KEBIJAKAN YANG DIGUNAKAN
DALAM LINGKUNGAN POLITIK TERTENTU
UNTUK MEMECAHKAN MASALAH-MASALAH
KEBIJAKAN”
(William N. Dunn)
10

11. ASPEK-ASPEK DALAM ANALISIS
KEBIJAKAN PUBLIK
a. ANALISIS MENGENAI PERUMUSAN
KEBIJAKAN;
b. ANALISIS MENGENAI IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN;
c. ANALISIS MENGENAI EVALUASI
KEBIJAKAN.
11
(Buka Modul LAN-RI, 2008 : 45-46)

12. MACAM-MACAM ANALISIS
KEBIJAKAN
1. Analysis of Policy Determination,
2. Analysis of Policy Content;
3. Policy Monitoring and Evaluation;
4. Information for Policy;
5. Policy Advocacy.
12
ANALYSIS
OF POLICY
ANALYSIS
FOR POLICY
(Buka Modul LAN-RI, 2008 : 47-48)

13. LIHAT MODUL –LAN.RI, 2008 : 42)
PENDEKATAN
STUDI KEBIJAKAN PUBLIK
POLICY
STUDY
Analysis of the policy
process (Policy
Process)
Analysis in and for the
policy process (Policy
Analysis)

14. PUBLIC POLICY
MAKING
PROCESS
Policy
Process
Policy
Analysis
PROSES PEMBUATAN
KEBIJAKAN LOKUS
Focus: Analisis pada setiap
tahapan policy process
dalam bentuk penyediaan
relevant information untuk
policy process
Wilayah Politik
KEBIJAKAN PUBLIK
Wilayah Administratif

15. POLICY PROCESS
BERKAITAN DENGAN BAGAIMANA :
• MASALAH DIRUMUSKAN.
• AGENDA KEBIJAKAN DITENTUKAN.
• KEBIJAKAN DIRUMUSKAN.
• KEPUTUSAN KEBIJAKAN DIAMBIL.
• KEBIJAKAN DILAKSANAKAN.
• KEBIJAKAN DIEVALUASI.
15

16. POLICY ANALYSIS
(ANALISIS KEBIJAKAN)
MENCAKUP PENGGUNAAN TEKNIK-TEKNIK ANALITIK,
RISET, ADVOKASI DALAM :
• PERUMUSKAN MASALAH KEBIJAKAN
• PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK
• PELAKSANAAN KEBIJAKAN.
• EVALUASI KEBIJAKAN.
16

17. MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK
17
MKP
SUATU PENGATURAN
YANG DIPERLUKAN
UNTUK MERENCANAKAN
KEGIATAN
FORMULASI
IMPLEMENTASI
EVALUASI
MEMANFAATKAN
SUMBER DAYA
MEMANFAATKAN
LINGKUNGAN
GOALS
EFEKTIF
EFISIEN
INTERNAL DAN
EKSTERNAL

18. POINT PENTING
STUDI KEBIJAKAN PUBLIK
• AKAN SELALU MUNCUL MASALAH KEBIJAKAN
PUBLIK SEBAGAI INPUT KEBIJAKAN DARI DUA
KUTUB, YAKNI :
1. DARI HAL-HAL YG SUDAH DIATUR, KARENA :
- ADANYA PERGESERAN PARADIGMA
- MENINGKATNYA TUNTUTAN MASYARAKAT
- TIMBULNYA KONFLIK
- TIMBULNYA MASALAH BARU KARENA
KEBIJAKAN PUBLIK
- DLL
2. DARI HAL-HAL YANG MEMANG BELUM/TIDAK
DIATUR
18

19. II. KEBIJAKAN PUBLIK
• PENGERTIAN KEBIJAKAN PUBLIK
• JENIS-JENIS KEBIJAKAN PUBLIK
• STRATIFIKASI KEBIJAKAN PUBLIK
• ELEMEN DAN ESENSI KEBIJAKAN
PUBLLIK
19

20. DEFINISI
20
THOMAS R.DYE :Public Policy is whatever the
Government choose “to do or not to do”.
JAMES E. ANDERSON : Public Policy are those policies
developed by Governmental Bodies and Officials.
DAVID EASTON : Public Policy is the Authoritative
allocation of values for the whole society.
GEORGE C. EDWARDS : Public Policy is what government
say and do, or do not do it is the goals or purposes of
government programs.

21. PENGERTIAN
KEBIJAKAN PUBLIK
(Mustopadidjaja AR)
21
Suatu keputusan yang dimaksudkan untuk
mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan
kegiatan tertentu , atau untuk mencapai tujuan
tertentu yang dilakukan oleh instansi yang
berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan
Negara dan Pembangunan.

22. PENGERTIAN KEBIJAKAN PUBLIK
• RESPON SISTEM POLITIK TERHADAP DEMMAND /
CLAIMS DAN SUPPORT YANG MENGALIR DARI
LINGKUNGANNYA.
• SERANGKAIAN TINDAKAN YANG MEMPUNYAI
TUJUAN TERTENTU YANG DIIKUTI DAN
DILAKSANAKAN OLEH PELAKU ATAU SEKELOMPOK
PELAKU GUNA MEMECAHKAN MASALAH TERTENTU.
• SUATU KEPUTUSAN YANG DIBUAT DENGAN
MELIBATKAN PUBLIK ATAU YANG MEWAKILINYA DAN
SUBSTANSINYA UNTUK KEPENTINGAN ATAU
BERPIHAK PD PUBLIK.
22

23. KESIMPULAN PENGERTIAN
KEBIJAKAN PUBLIK
KEBIJAKAN PUBLIK ADALAH
SERANGKAIAN TINDAKAN YANG
DITETAPKAN DAN DILAKSANAKAN
ATAU TIDAK DILAKSANAKAN OLEH
PEMERINTAH YANG MEMPUNYAI
TUJUAN ATAU BERORIENTASI PADA
TUJUAN TERTENTU DEMI
KEPENTINGAN MASYARAKAT
(ISLAMY, 1984)
23

24. 24
IMPLIKASI KEBIJAKAN PUBLIK
ADALAH :
• BENTUK PERDANANYA BERUPA TINDAKAN
PEMERINTAH;
• TIDAK CUKUP HANYA DINYATAKAN, TETAPI
DILAKSANAKAN DALAM BENTUKNYA YANG
NYATA;
• BAIK MELAKUKAN SESUATU ATAU TIDAK
MELAKUKAN SESUATU, DILANDASI MAKSUD
DAN TUJUAN TERTENTU;
• HARUS SENANTIASA DITUJUKAN BAGI
KEPENTINGAN MASYARAKAT.

25. MENGAPA KP ITU HARUS ADA TUJUAN
TERTENTU
• “KP” ITU DAPAT DIJADIKAN SEBAGAI PEDOMAN APA
YANG HARUS DILAKUKAN;
• “TUJUAN” ITU AKAN DIPAKAI SEBAGAI TOLOK UKUR
KINERJA DARI KEBIJAKAN TSB;  “KEGIATAN MENILAI”
(tdk cukup berdasarkan capaian dlm Renstra, tapi
apakah kinerja itu berlaku dlm kehidupan nyata yang
akuntabel);
25

26. UNSUR-2 KEBIJAKAN PUBLIK :
• SELALU MEMPUNYAI TUJUAN;
• BERISI TINDAKAN ATAU POLA TINDAKAN
PEJABAT PEMERINTAH;
• APA YANG BENAR-BENAR DILAKUKAN OLEH
PEMERINTAH;
• BERSIFAT POSITIF;
• BERDASARKAN PERATURAN DAN BERSIFAT
OTORITATIF.
26

27. ESENSI KEBIJAKAN PUBLIK.
• UNTUK MEMECAHKAN MASALAH YANG
TUMBUH KEMBANG DI MASYARAKAT;
• UNTUK MENGATUR DAN MENGENDALIKAN
MASYARAKAT;
• MENGALOKASIKAN SUMBER DAYA KEPADA
MASYARAKAT;
• DILAKUKAN OLEH INSTANSI YANG
BERKEWENANGAN.
27

28. JENIS-JENIS KEBIJAKAN
PUBLIK
• Substantive and Procedural Policies;
• Distributive Policy, Redistributive Policy
and Regulatory Policies;
• Material Policy;
• Public Goods and Private Goods
Policies.
28

29. STRATIFIKASI KEBIJAKAN PUBLIK
• LINGKUP NASIONAL
1) KEBIJAKAN NASIONAL (UUD, UU Perpu)
2) KEBIJAKAN UMUM (PP, Keppres, Inpres)
3) KEBIJAKAN PELAKSANAAN (Permen, Kepmen, Inmen)
• LINGKUP WILAYAH DAERAH
1) KEBIJAKAN UMUM (Perda)
2) KEBIJAKAN PELAKSANAAN (Kpts/ Instruksi
Gub/Bup/Wakot)
29

30. III. SISTEM, PROSES DAN
SIKLUS KEBIJAKAN PUBLIK
A. SISTEM KEBIJAKAN PUBLIK
B. PROSES KEBIJAKAN PUBLIK
C. SIKLUS KEBIJAKAN PUBLIK
30

31. A.SISTEM KEBIJAKAN PUBLIK
• KESELURUHAN POLA KELEMBAGAAN DALAM
PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG
MELIBATKAN HUBUNGAN DIANTARA 4
ELEMEN, YAITU LINGKUNGAN KEBIJAKAN,
PEMBUAT DAN PELAKSANA KEBIJAKAN
(AKTOR KEBIJAKAN), KEBIJAKAN PUBLIK,
DAN KELOMPOK SASARAN KEBIJAKAN;
• KEBIJAKAN PUBLIK ADALAH MERUPAKAN
PRODUK (OUTPUT) DARI SUATU INPUT YANG
DIPROSES SECARA POLITIS.
31

32. ELEMEN SISTEM KEBIJAKAN
32
PEMBUAT DAN PELAKSANA
KEBIJAKAN
LINGKUNGAN
KEBIJAKAN
KEBIJAKAN
KELOMPOK SASARAN
KEBIJAKAN
1
2
4
3
MUSTOPADIDJAJA, 1988
10

33. ELEMEN SISTEM KEBIJAKAN
33
LINGKUNGAN KEBIJAKAN
(POLICY ENVIRONMENT)
KEBIJAKAN PUBLIK
(PUBLIC POLICY)
PELAKU KEBIJAKAN
(POLICY STAKEHOLDERS)
WILIAM N. DUNN, 1994.

34. ELEMEN SISTEM KEBIJAKAN
34
KONDISI SOSIAL DAN EKONOMI
(SOCIAL AND ECONOMIC
CONDITION)
KEBIJAKAN PUBLIK
(PUBLIC POLICY)
INSTITUSI, PROSES, PERILAKU
(INSTITUTION, PROCESS,
BEHAVIOR)
THOMAS, R. DYE, 1984

35. SISTEM KEBIJAKAN PUBLIK
35
INPUT
MASALAH KEBIJAKAN
PUBLIK
PROSES
PEMBUATAN
KEBIJAKAN PUBLIK
OUTPUT
KEBIJAKAN PUBLIK
IMPACT
DAMPAK TERHADAP
TARGET GROUP
LINGKUNGAN
KEBIJAKAN
•KELOMPOK
KEPENTINGAN
•KELOMPOK PENEKAN
•STAKEHOLDERS
DAVID EASTON, 1989
• INTENDED IMPACT
•UNINTENDED
IMPACT

36. B. PROSES KEBIJAKAN PUBLIK
• PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK;
• IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK;
• MONITORING KEBIJAKAN PUBLIK;
• EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK.
36
2 SLIDE

37. C. SIKLUS KEBIJAKAN PUBLIK
37
PERUMUSAN
KEBIJAKAN
EVALUASI
KEBIJAKAN
IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN
MONITORING
KEBIJAKAN

38. IV. PERUMUSAN MASALAH KEBIJAKAN
PUBLIK DAN AGENDA SETTING
A. PERUMUSAN MASALAH KEBIJAKAN PUBLIK
B. AGENDA SETTING
38

39. A. PERUMUSAN MASALAH KEBIJAKAN
PUBLIK
PENGERTIAN
“MASALAH KEBIJAKAN”
MASALAH KEBIJAKAN ADALAH KEBUTUHAN ATAU
KESEMPATAN YANG TIDAK TEREALISIR TETAPI
DAPAT DICAPAI MELALUI TINDAKAN
“KEBIJAKAN PUBLIK”
39

40. PRIORITAS PERUMUSAN MASALAH DALAM ANALISIS KEBIJAKAN
40
PENGENALAN
MASALAH
SITUASI
MASALAH
PERUMUSAN
MASALAH
MASALAH
KEBIJAKAN
MASALAH
BENAR
PEMENTAHAN
MASALAH
PEMENTAHAN
SOLUSI
MASALAH
PEMECAHAN
MASALAH
SOLUSI
KEBIJAKAN
SOLUSI
KEBIJAKAN
PEMECAHAN
KEMBALI
MASALAH
TIDAK
YA
YA TIDAK

41. POLICY PROBLEM FORMULATION
(PERUMUSAN MASALAH KEBIJAKAN)
• MENGHENDAKI PERUMUSAN MASALAH YANG BAIK
DAN BENAR;
• MASALAH YANG TELAH DIRUMUSKAN DENGAN BAIK
DAN BENAR, BERARTI “50 %” MASALAH SUDAH
TERPECAHKAN ;
• KEBERHASILAN DALAM MEMECAHKAN MASALAH
MENGHENDAKI DIKETEMUKANNYA PEMECAHAN
YANG BENAR ATAS MASALAH YANG BENAR;
• KEGAGALAN SERING TERJADI, KARENA KITA
MEMECAHKAN “MASALAH YANG SALAH”.
41

42. PERUMUSAN MASALAH SEBAGAI SUATU
PROSES MELIPUTI 4 FASE :
• PENCARIAN MASALAH,
• PENDEFINISIAN MASALAH,
• SPESIFIKASI MASALAH DAN
• PENGENALAN MASALAH.
42

43. TEKNIK PERUMUSAN MASALAH
(WILLIAM N DUNN)
43
SITUASI
MASALAH
MASALAH
SUBSTANTIF
META
MASALAH
MASALAH
FORMAL
1- PENCARIAN
MASALAH
4- PENGENALAN
MASALAH
2- PENDEFINISIAN
MASALAH
3- SPESIFIKASI
MASALAH

44. PERUMUSAN MASALAH
• SITUASI MASALAH ADALAH SATU PENGAKUAN
ATAU DIRASAKANNYA KEBERADAAN ADANYA
SUATU FENOMENA MASALAH;
• META MASALAH ADALAH SETUMPUK MASALAH
YANG SALING TERKAIT DAN MERUPAKAN
KUMPULAN MSL YG DIIDENTIFIKASI SEBAGAI
PENYEBAB TERJADINYA MASALAH PUBLIK
YANG TERGAMBAR DLM SITUASI MASALAH;
44

45. • MASALAH SUBSTANTIF ADALAH MERUPAKAN
MASALAH PUBLIK YANG TERHIMPUN DLM
KELOMPOK-KELOMPOK MASALAH SEBAGAI
HASIL PENDEFINISIAN META MASALAH;
• MASALAH FORMAL ADALAH MASALAH PUBLIK
YANG DIPILIH UNTUK DIPECAHKAN SESUAI
DENGAN KEMAMPUAN DAN KEINGINAN
POLITIK DAN DIJADIKAN AGENDA UNTUK
DIPECAHKAN MELALUI KEBIJAKAN PUBLIK.
45

46. B. AGENDA SETTING
46

47. AGENDA SETTING
47
COB AND ROSS :
Proses dimana keinginan-2 dari berbagai
kelompok masyarakat diterjemahkan ke dalam
butir-2 kegiatan agar mendapat perhatian serius
dari pejabat-2 pemerintah.
JOHN KINGDON :
Daftar subyek/masalah dimana para pejabat
pemerintah & masyarakat diluar pemerintah
yang ada kaitannya dg pejabat tsb memberikan
perhatian pada masalah tsb.
AGENDA SETTING :
•SYSTEMIC AGENDA
•GOVERNMENTAL AGENDA

48. SISTEMIC AGENDA :
Surjadi - Proses Perumusan KP 48
Terdiri Isu-isu Yang Dipandang Secara
Umum Anggota Masyarakat Politik
Sebagai Pantas Mendapat Perhatian Dari
Pemerintah Dan Mencakup Masalah-
masalah Yang Berada Dalam Kewenangan
Sah Setiap Tingkat Pemerintah Masing-
masing.

49. SYARAT ISSU KEBIJAKAN MASUK
AGENDA SISTEMIK
1. Issu itu mendapat perhatian luas dlm
masyarakat (ada kesadaran
masyarakat);
2. Ada persepsi masyarakat bahwa perlu
tindakan peme cahan masalah;
3. Ada persepsi masyarakat yang sama,
bahwa pemecahan masalah itu ada lah
kewajiban pemerintah.
Surjadi - Proses Perumusan KP 49

50. GOVERNMENTAL AGENDA :
Surjadi - Proses Perumusan KP 50
Adalah Serangkaian Masalah Yang
Secara Eksplisit Memerlukan
Pertimbangan – Pertimbangan Yang
Aktif Dan Serius Dari Pembuat
Kebijakan Yang Sah  Bersifat Khas
Dan Terbatas Jumlahnya.

51. SYARAT ISSU KEBIJAKAN MASUK
DALAM AGENDA PEMERINTAH
Surjadi - Proses Perumusan KP 51
1. TERDAPAT ADANYA ANCAMAN;
2. ADANYA PERHATIAN DARI “Para Aktor”
3. TIMBUL “Krisis” / “Peristiwa” LUAR BIASA;
4. ADANYA GERAKAN-GERAKAN PROTES.

52. Agenda Setting
52
Private
Problems
Public
Problems
Sistemic
Agenda
Governmenta
l Agenda
Policy
Issues
Private Problems adalah masalah-masalah yang
mempunyai akibat yang terbatas, atau hanya
menyangkut pada satu atau sejumlah kecil orang yang
terlibat secara langsung.
Public Problems adalah masalah-masalah
yang mempunyai akibat lebih luas termasuk
akibat-akibat yang mengenai orang-orang
yang secara tidak langsung terlibat.
Policy Issues adalah perbedaan
pendapat masyarakat tentang
solusi dalam menangani masa-lah
(policy action).
Systematic Agenda: issue dirasakan oleh
semua warga masyarakat politik yang patut
mendapat perhatian publik dan issue
tersebut berada dalam yuridiksi kewenangan
pemerintah.
Institutional Agenda: serangkaian issue yang secara tegas
membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang aktif dan
serius dari pembuat keputusan yang syah / otoritatif. 3 slide

53. V. PERUMUSAN KEBIJAKAN
PUBLIK
A. ISU-ISU KONSEPTUAL;
B. PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN
PUBLIK.
53
Model

54. A. ISU KONSEPTUAL
• Apabila pemerintah mengetahui adanya masalah-masalah
dalam masyarakat (public problems) dan pemerintah ingin
mengatasinya, maka pembuat kebijakan perlu memutuskan
untuk melakukan serangkaian tindakan untuk mengatasi
masalah tersebut. Untuk itu pembuat kebijakan harus
memilih beberapa alternatif yang ada untuk mengatasi
masalah tersebut. Untuk memperoleh alternatif tersebut
diperlukan adanya proses perumusan kebijakan (Howlett,
1995)
54

55. B. PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN
PUBLIK (Tujuh Langkah)
1. PERUMUSAN MASALAH KEBIJAKAN;
2. PERUMUSAN TUJUAN/SASARAN;
3. PERUMUSAN ALTERNATIF KEBIJAKAN;
4. PERUMUSAN MODEL;
5. PERUMUSAN KRITERIA;
6. PENILAIAN ALTERNATIF KEBIJAKAN;
7. REKOMENDASI KEBIJAKAN;
55
1
2
3
4
5
6
7
IMPLEMENTASI

56. KRITERIA PENILAIAN ALTERNATIF
• Politik : alternatif mana yang paling banyak
mendapatkan dukungan aktor;
• Ekonomi/Finansial : alternatif mana yang paling
banyak menggunakan dana;
• Administratif : apakah alternatif tsb layak dari segi
administratif;
• Teknologi : apakah alternatif tsb didukung adanya
teknologi;
• Sosial, Budaya, Agama : apakah alternatif tsb tdk
menimbulkan gejolak SARA;
• Hankam : apakah alternatif tsb layak dari segi
hankam/trantib. 56

57. VI. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
• IMPLEMENTASI ADALAH SUATU PROSES MEWUJUDKAN
SUATU KEBIJAKAN YANG MASIH BERSIFAT ABSTRAK KE
DALAM REALITA NYATA;
• IMPLEMENTASI ADALAH SUATU PROSES MENIMBULKAN
DAMPAK ATAU HASIL AGAR DAPAT BERMANFAAT ATAU
DINIKMATI OLEH KELOMPOK SASARAN (TARGET
GROUPS);
• IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BERTUJUAN AGAR APA YANG
MENJADI TUJUAN KEBIJAKAN YANG TELAH DITETAPKAN
DAPAT SEGERA TERCAPAI DENGAN DAMPAK NEGATIF
YANG SEKECIL MUNGKIN.
57

58. PENGELOLAAN
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PERTIMBANGAN KEMUNGKINAN :
• Program Failures : Kebijakan atau program
dapat disebut gagal karena keduanya memang
tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana;
• Theory Failures : Kebijakan atau program dapat
dilaksanakan sesuai rencana, tetapi tidak
mampu mencapai hasil yang diharapkan.
58

59. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
59
• KEBIJAKAN REGULATIF :
Kebijakan yng dirancang untuk
menjamin terwujudnya penaat-
an (compliance) thd serangkai-
an ketentuan, aturan ataupun
prosedur tertentu yg diwajib-
kan kepada obyak dan subyek
kebijakan.
• KEBIJAKAN ALOKATIF :
Kebijakan yg menetapkan kebu
tuhan masukan/input berupa :
dana, waktu, personil maupun
perlengkapan (termasuk tekno-
logi, mesin, sarana & prasarana
KEBIJAKAN
REGULATIF
ALOKATIF
DISTRIBUTIF/
REDISTRIBUTIF
KEGIATAN
PROGRAM
UNIT PELAKSANA

60. IMPLEMENTATION ANALYSIS
Analisis implementasi kebijakan mengkaji
beberapa faktor yang menghambat atau
memperlancar pelaksanaan kebijakan :
1. Siapa dan berapa banyak unsur pelaksana kebijakan ?
2. Bagaimana setting pelaksanaan kebijakan ?
3. Apakah ada standar operasi baku ?
4. Bagaimana tingkat konsensus pelaksanaan kebijakan
yang disepakati ?
5. Bagaimana tingkat dampak yang diharapkan ?
6. Teknik apa yang dapat digunakan untuk pelaksanaan
kebijakan ini ?
7. Apakah sumber-sumber yang dibutuhkan untuk
pelaksanaan telah tersedia ? 60

61. TUJUAN MONITORING / PEMANTAUAN
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
• COMPLIANCE (PENAATAN) : Memonitor apakah
tindakan pelaksana kebijakan dan stakeholders
mematuhi standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
• AUDITING (PEMERIKSAAN) : Memeriksa apakah
sumber-sumber dan program yang ditujukan bagi target
group dan benefeciaries telah benar-benar sampai atau
diterima ybs.
• ACCOUNTING (PENGHITUNGAN) : Mencari data dan
informasi untuk menghitung perubahan sosial-ekonomi
yang diharapkan terjadi (intended impact) dengan
diterapkannya kebijakan.
• EXPLANATION (PENJELASAN) : Memperoleh
informasi untuk menjelaskan tingkat kinerja kebijakan.
61

62. UPAYA MENCEGAH
KEGAGALAN IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN
• Kebijakan tidak bersifat ambigua;
• Prosedur administrasi jelas dan
dikomunikasikan secara konsisten;
• SDM terlatih dan well informed tersedia
untuk melaksanakan kebijakan;
• SDM memperoleh delegasi wewenang;
• SDM memperoleh insentif dan motivasi;
• Melaksanakan pemantauan dan evaluasi.
62

63. KENDALA IMPLEMENTASI
63
1. Pluralisme kepentingan dan benyaknya
aktor yang terlibat yang saling berbeda
prioritas, urgensi dan tujuannya;
2. Pedoman pelaksanaan yang tidak jelas,
sistem dan prosedur yang sangat ketat;
3. Aktor pelaksana yang berbeda dan saling
bertubrukan;
4. Hambatan hukum (legal obstacles) bagi
pelaksana efektif.

64. FAKTOR PENDORONG PENOLAKAN
PUBLIK TERHADAP KEBIJAKAN PUBLIK
64
1. Bertentangan dengan sistem nilai dalam
masyarakat;
2. Ketidak patuhan selektif;
3. Adanya pengaruh kelompok penolakan;
4. Adanya mencari keuntungan dengan cepat;
5. Adanya ketidak pastian hukum.

65. FAKTOR PENDORONG PENERIMAAN
PUBLIK TERHADAP KEBIJAKAN PUBLIK
65
1. Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan
keputusan keputusan lembaga pemerintah;
2. Adanya kesadaran masyarakat;
3. Adanya keyakinan keabsahan kebijakan yang dibuat
lembaga pemerintah;
4. Adanya kesesuaian dengan kepentingan pribadi;
5. Adanya sanksi-sanksi terhadap penolakan kebijakan;
6. Masalah waktu (sebelumnya menolak, setelah
berselang waktu berikut dapat menerima kebijakan
tersebut).

66. FAKTOR PENYEBAB
KEBIJAKAN GAGAL
66
1.Tersedianya sumber yang terbatas;
2.Kelemahan administrasi;
3.Faktor-faktor yang dipertimbangkan
dalam perumusan kebijakan terbatas;
4.Respon publik yang berbeda-beda;
5.Tujuan suatu kebijakan yang
bertentangan dengan kebijakan yang
lain;

67. Faktor ……………
6. Memecahkan masalah dengan kebijakan
yang beresiko biaya lebih besar;
7. Masalah publik yang tidak terpecahkan
secara tuntas;
8. Perubahan sifat permasalahan yang
dihadapi;
9. Munculnya masalah baru.
67

68. VII. EVALUASI KEBIJAKAN
• PENGERTIAN, TAHAPAN DAN KLASIFIKASI /
BENTUK EVALUASI KP;
• CARA EVALUASI KP;
• DAMPAK KEBIJAKAN PUBLIK;
• REKOMENDASI HASIL EVALUASI.
68

69. PENGERTIAN
• Evaluasi kebijakan publik merupakan suatu
aktivitas yang dirancang untuk menilai hasil-hasil
kebijakan pemerintah yang mempunyai perbedaan-
perbedaan yang sangat penting dalam spesifikasi
objeknya, teknik-teknik pengukurannya, dan metode
analisisnya;
• Evaluasi kebijakan merupakan proses mendapatkan
gambaran tentang kebijakan publlik dalam pelaksa-
naannya, alat yg dipakai dan tujuan-tujuan yang
diberikan.
Karenanya kegiatan-kegiatan spesifikasi,
pengukuran, analisis, dan rekomendasi adalah
mencirikan segala bentuk evaluasi.

70. TAHAPAN EVALUASI
• Spesifikasi adalah mengidentifikasi tujuan-tujuan
serta kriteria-kriteria yang harus dievaluasi dalam
suatu proses atau kebijakan tertentu. Spesifikasi
adalah merupakan cara di mana “manfaat” harus
dinilai atau dipertimbangkan.
• Pengukuran (measurement), secara sederhana
mengacu pada pengumpulan informsi yang relevan
dengan tujuan kebijakan.
• Analisis adalah penyerapan dan penggunaan
informasi yang dikumpulkan guna membuat
kesimpulan.
• Rekomendasi, merupakan suatu penentuan apa yang
seharusnya dilakukan selanjutnya.

71. EVALUASI
KEBIJAKAN
PROSES
MENDAPATKAN
GAMBARAN TENTANG
KEBIJAKAN DALAM
• PELAKSANAAN
• ALAT YANG DIPAKAI
• TUJUAN YANG
DIBERIKAN.
• TUJUAN
SISTEMIK
• PENGAMATAN
EMPIRIS.
• PENGARUH
KEBIJAKAN YANG
BERJALAN.
• PROGRAM
PEMERINTAH YANG
TELAH DITENTUKAN
• BENTUK TUJUAN
YANG AKAN
DICAPAI.
KLASIIFIKASI
EVALUASI
KP
• EVALUASI
ADMINISTRATIF.
• EVALUASI BIDANG
HUKUM.
• EVALUASI POLITIK.
MAKSUD DAN
SYARAT
INPUTS
OUTPUTS
OUTCOME
PENGARUHNYA AKIBAT PERUBAHAN
YANG DITIMBULKAN OLEH KEBIJAKAN

72. Klasifikasi / Bentuk
Evaluasi Kebijakan
• EVALUASI ADMINISTRATIF :
Untuk menjamin kebijakan yang dilaksanakan secara
efektif dan efisien, apa yang diperlukan;
• EVALUASI LEGAL/HUKUM :
Untuk menjamin kebijakan yang dilaksanakan tidak
menimbulkan konflik, baik antar kebijakan, norma,
standar, HAM dsb;
• EVALUASI POLITIK :
Untuk menjamin kebijakan benar-benar aspiratif dan
rasional.

73. EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK
KLASIFIKASI HASIL EVALUASI
EVALUASI
ADMINISRATIF
-
-
-
EVALUASI
LEGAL/HUKUM
-
-
-
EVALUASI
POLITIK
-
-
-

74. CARA EVALUASI KEBIJAKAN
• Perbandingan sebelum dan sesudah
kebijakan;
• Perbandingan dengan dan tanpa kebijakan;
• Perbandingan kinerja nyata dengan
rencana;
• Model eksperimentasi (sampel kontrol);
• Pendekatan analisis biaya.
74

75. LANGKAH PROGRAM EVALUASI
KEBIJAKAN
• SPESIFIKASI PROGRAM KEBIJAKAN;
• KOLEKSI INFORMASI PROGRAM KEBIJAKAN;
• PENILAIAN HASIL PROGRAM KEBIJAKAN;
• PENILAIAN HASIL UMPAN BALIK UNTUK TARGET
GROUP.
75

76. KRITERIA EVALUASI KEBIJAKAN
• COMPLIANCE : Tingkat ketaatan atas aturan
hukum, arah kebijakan, prosedur, rencana dsb ;
• EFFICIENCY : Tingkat produktivitas
optimum dari sumber-sumber daya yang
digunakan ;
• EFFECTIVENESS : Tingkat pencapaian
sasaran yang optimum dari penggunaan sumber-
sumber daya sesuai target yang ditetapkan.
76

77. • EFEKTIFITAS
• EFISIENSI
• KECUKUPAN
• PERATAAN
• RESPONSIVITAS
• KETEPATAN
77
KRITERIA EVALUASI

78. DIMENSI DAMPAK KEBIJAKAN PUBLIK
78
1. Dampak yang diharapkan (Intended
Consequences)
2. Dampak yang tidak diharapkan (Unintended
Consequences)
3. Limbah terhadap situasi/orang/kelompok di
luar target group kebijakan (Externalities
Spillover effect);
4. Dampak pada kondisi sekarang / yang akan
datang;
5. Dampak beban biaya langsung (Economic Cost
maupun Social Cost);
6. Dampak beban biaya tidak langsung.

79. EVALUASI KEBIJAKAN MERUPAKAN AKHIR
SIKLUS KEBIJAKAN, HASILNYA :
1. Kebijakan dilanjutkan (Continuation)
2. Perubahan atau Perbaikan Kebijakan
(Change or alteration)
3. Pencabutan kebijakan (Termination)
REKOMENDASI HASIL EVALUASI
79

80. SEKIAN DAN TERIMA KASIH
80

81. SUBSTANTIVE AND PROCEDURAL
POLICIES
• SUBSTANTIVE POLICY :
Suatu kebijakan dilihat dari substansi masalah yang
dihadapi oleh pemerintah. (Misalnya kebijakan
pendidikan, kebijakan ekonomi dsb.)
• PROCEDURAL POLICY :
Suatu kebijakan dilihat dai pihak-pihak yang terlibat
dalam perumusannya
81

82. DISTRIBUTIVE, REDISTRIBUTIVE AND
REGULATORY POLICIES
• DISTRIBUTIVE POLICY :
Suatu kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan /
keuntungan kepada individu-individu, kelompok-kelompok atau
perusahaan-perusahaan; (Tax Holiday)
• REDISTRIBUTIVE POLICY :
Suatu kebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasi
kekayaan, pemilikan atau hak-hak. (Pembebasan tanah utk
kepentingan umum)
82

83. • REGULATORY POLICY :
Suatu kebijakan yang mengatur tentang
pembatasan/ pelarangan terhadap perbuatan
/ tindakan. (Larangan memiliki dan
menggunakan senjata api).
83

84. MATERIAL POLICY
• MATERIAL POLICY :
Suatu kebijakan yang mengatur tentang
pengalokasian/ penyediaan sumber-2
material yang nyata bagi penerimanya.
(Misal : kebijakan pembuatan rumah
sederhana).
84

85. PUBLIC GOODS AND
PRIVATE GOODS POLICIES
• PUBLIC GOODS POLICY :
Suatu kebijakan yang mengatur tentang
penyediaan barang-2 / pelayanan-2 oleh
pemerintah untuk kepentingan orang
banyak.
(Kebijakan tentang perlindungan
keamanan, jalan umum dsb).
85

86. • PRIVATE GOODS POLICY :
Suatu kebijakan yang mengatur tentang
penyediaan barang-2/ pelayanan oleh pihak
swasta untuk kepentingan individu-2 di pasar
bebas dengan imbalan biaya tertentu.
(Misal : Kebijakan pengadaan barang keperluan
perorangan misalnya tempat hiburan, hotel dsb.)
86