Dokumen ini membahas sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah di Indonesia. Ia menjelaskan permasalahan perencanaan pembangunan, sasaran utama SPPN, dokumen-dokumen perencanaan, hubungan antar dokumen, mekanisme penyusunan rencana, perencanaan dan penganggaran, serta pengawasan pelaksanaan rencana pembangunan di tingkat nasional dan daerah.
2. A. Permasalahan perencanaan pembangunan di
Indonesia
Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang SPPN
1. Perubahan tentang tentang MPR dari menyusun
GBHN
2. Adanya ego sektoral
3. Kurang terpadunya antara perencanaan dan
penganggaran
4. Perencanaan yang disusun masih bersifat Top-
down Planning
3. B. Sasaran Pokok SPPN
Mencakup 5 Hal pokok yaitu :
1. Meningkatkan koordinasi antara prilaku
pembangunan
2. Meningkatkan keterpaduan dan sinergitas
perencanaan antara pusat dan daerah serta antar
daerah yang terkait
3. Meningkatkan keterpaduan antara perencanaan
penganggaran pelaksanaan dan pengawasan
4. Mengoptimalkan partisipasi dan peran serta
masyarakat
5. Penggunaan sumberdaya secara efesien, efektif
dan adil
5. D. Keterkaitan antara dokumen perencanaan
Pembangunan
1. Keterkaitan antara RPJP Nasional dan
RPJP Daerah
2. Keterkaitan antara RPJM Nasional dan
RPJM Daerah
3. RPJM dan Renstra
6. E. Mekanisme Penyusunan Rencana Pembangunan
RPJPN MENPPN
BAPPENAS
RPJPD BAPPEDA
MUSREMBANG
PEMBANGUNAN NASIONAL
7. Lanjutan......
1
RPJMD & RKPD
RPJMN
RPJMD
Renstra KL
Renstra SKPD
Prov, Kab, & Kota
BAPPENAS
BAPPEDA
DP
DD
Musrenbang
Jangka
panjang
Musrenbang
jangka
menegah
Musrenbang
Jangka
Menegah
PEMBANGUNAN DAERAH
8. Undang-undang No. 17 tahun 2003 dalam peraturan
Pemerintah Nomor 28 tahun 2005 Prosedur dan
langkah-langkah yang menyangkkut dengan
penyusunan dokumen adalah sbb:
a. Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
b. Prioritas dan plafond anggaran sementara (PPAS)
c. Rencana Kerja Anggaran (RKA)
F. Perencanaan dan Penganggaran
9. G. Pengendalian (Monitoring dan Evaluasi)
Kegiatan Pengendalian dan evaluasi
dilakukan untuk memastikan pelaksanaan
program sesuai rencana dan mendapat
Feedback dimasa mendatang
10. Pengendalian dan pemantauan pelaksanaan rencana
Tingkat Pusat
Tingkat Daerah
Mentri
Kepala Lembaga
Gubernur
Bupati
Walikota
11. Evaluasi Pelaksana Rencana Pemba
1. Tingkat Pusat Efesien
Efektivitas
Manfaat
2. Tingkat Daerah Pelaksanaan RKPD
dan Renja SKPD
OutPut Out COme
12. Nasional VS Daerah
Struktur Pembangunan
Bersifat Sektoral
Berinteraksi dgn negara lain
Bersifat Regional
Interaksi yang erat dgn daerah
yang lain
Struktur Keuangan
PPn & PPh
Minyak Bumi
PAD
Nasional
Daerah
Nasional
Daerah