kab. muna

1. 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Di dalam melakukan pembangunan, setiap Pemerintaah memerlukan Perencanaan
Pembangunan Daerah yang akurat serta diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap
pembangunan yang dilakukannya. Seiring dengan semakin pesatnya pembangunan bidang
ekonomi, maka terjadi peningkatan permintaan data dan indikator-indikator yang
menghendaki ketersediaan data sampai tingkat Kabupaten/ Kota. Data dan indikator-indikator
pembangunan yang diperlukan adalah yang sesuai dengan Perencanaan Pembangunan Daerah
yang telah ditetapkan.
Struktur diIndonesia berdasarkan hirarki dimensi waktunya berdasarkan Undang-
Undang Nomor25 Tahun 2004 tentang Sistem Nasional dibagi menjadiPerencanaan
Pembangunan Daerah jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek
(tahunan),sehingga dengan Undang-Undang ini kita mengenal satu bagian penting
dariPerencanaan Pembangunan Daerah wilayah yaitu apa yang disebut sebagai rencana
pembangunan daerah,yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D),
Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJM-D) dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) sertaRencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan
RencanaKerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sebagai kelengkapannya.
B. Rumusan Masalah
Rumusan masalah yang akan dibahas pada bab pembahasan yaitu :
1. Apakah yang dimaksud denganPerencanaan Pembangunan Daerah ?
2. Apa sajakah sasaran pendekatan dalam pembangunan?
3. Apa sajakan tujuan Perencanaan Pembangunan Daerah ?
4. Apa sajakah manfaat Perencanaan Pembangunan Daerah ?
5. Bagaimanakah langkah-langkah dan syarat Perencanaan Pembangunan Daerah ?
6. Apakah yang dimaksud ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah ?
7. Apa sajakah klasifikasi Perencanaan Pembangunan Daerah ?
8. Bagaimanakah tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah ?
9. Apa sajakah unsur – unsur pokok ?

2. 2
C. Tujuan Penulisan
1. Mengetahui defenisi Perencanaan Pembangunan Daerah .
2. Mengetahui sasaran pendekatan dalam pembangunan.
3. Mengetahui tujuan Perencanaan Pembangunan Daerah .
4. Mengetahui manfaat Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Mengetahui langkah-langkah dan syarat Perencanaan Pembangunan Daerah
6. Mengetahui ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah
7. Mengetahui klasifikasi Perencanaan Pembangunan Daerah
8. Mengetahui tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah
9. Mengetahui unsur – unsur pokok Perencanaan Pembangunan Daerah pembangunan
D. Manfaat Penulisan
1. Mahasiswa dapat mengetahui pengertian Perencanaan Pembangunan Daerah .
2. Mahasiswa dapat mengetahui pendekatan dalam pembangunan.
3. Mahasiswa mampu menyebutkan tujuan Perencanaan Pembangunan Daerah .
4. Mahasiswa dapat mengetahui manfaat Perencanaan Pembangunan Daerah .
5. Mahasiswa dapat mengetahui langkah-langkah dan syarat Perencanaan Pembangunan
Daerah .
6. Mahasiswa dapat mengetahui ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah .
7. Mahasiswa mampu menyebutkan klasifikasi Perencanaan Pembangunan Daerah ?
8. Mahasiswa mampu menyebutkan tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah ?
9. Mahasiswa dapat mengetahui unsur – unsur pokok ?
.

3. 3
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya
untuk dilaksanakan pada suatau periode tertentu dalam rangka tujuan yang ditetapkan.
Sedangkan menurut para ahli adalah :
 Bintarao Tjokroaminoto ialah proses mempersiapkan kegiatan kegiatan secara
sistematis yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.
Secara rinci Tjokroamidjojo (1977) menguraikan tahap-tahap dalam suatu proses
Perencanaan Pembangunan Daerah yang meliputi penyusunan rencana, penyusunan program
rencana, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.
Pertama, penyusunan rencana meliputi unsur-unsur tinjauan keadaan (review) yang
dapat berupa tinjauan sebelum memulai suatu rencana maupun tinjauan terhadap pelaksanaan
rencana sebelumnya. Pada tahap ini pula dilakukan perkiraan keadaan masa yang akan dilalui
rencana (forecasting), karena itu dibutuhkan berbagai informasi untuk mengetahui
kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Informasi yang diperlukan dapat
berupa data statistik dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.Setelah semua perkiraan
dilakukan, maka selanjutnya penetapan tujuan rencana (plan objectives) dan pemilihan cara-
cara pencapaian tujuan rencana.Unsur kegiatan berikutnya adalah mengidentifikasi kebijakan
(policy) yang perlu dilakukan.Operasionalisasi unsur ini perlu didasarkan pada pilihan
alternatif terbaik dan skala prioritas.Setelah seluruh unsur kegiatan dinilai tuntas, maka unsur
kegiatan yang terakhir dari tahapan penyusunan rencana adalah pengambilan keputusan
(decision making) sebagai persetujuan atas suatu rencana.
Kedua, penyusunan program rencana yang dilakukan melalui perumusan yang lebih
terperinci mengenai tujuan atau sasaran dalam jangka waktu tertentu, suatu perincian jadwal
kegiatan, jumlah dan jadwal pembiayaan serta penentuan lembaga atau kerja sama
antarlembaga mana yang akan melakukan program-program pembangunan. Tahap ini
seringkali perlu dibantu dengan penyusunan suatu tahap flow chart, operation plan atau
network plan.
 Prajudi Atmosudirdja mendefinisikan Perencanaan Pembangunan Daerah ialah
perhitungan dan penentuan tentang sauatu yang akan dijalankan dalam rangka
mencapai tujuan tertentu , siapa yang melakukan , bilamana, di mana, dan bagaimana
cara melakukanya.

4. 4
 Handoko( 2003) meliputi (1)pemilihan atau penetapan tujuan tujuan organisasi., (2)
penentuan strategi , kebijakan , proyek, program , prosedur, metode, system,
anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.
2.2 Pendekatan Dalam Pembangunan
1. Teori Modernisasi
Modernisasi dapat dipahami sebagai sebuah upaya tindakan menuju perbaikan dari
kondisi sebelumnya. Selain upaya, modernisasi juga berarti proses yang memiliki tahapan
dan waktu tertentu dan terukur. Modernisasi memiliki asumsi dasar yang menjadi pangkal
hipotesisnya dalam menawarkan rekayasa pembangunan.Pertama, kemiskinan dipandang
oleh Modernisasi sebagai masalah internal dalam sebuah negara (Arief Budiman,
2000:18).
Kemiskinan dan problem pembangunan yang ada lebih merupakan akibat dari
keterbelakangan dan kebodohan internal yang berada dalam sebuah negara, bukan
merupakan problem yang dibawa oleh faktor dari luar negara. Jika ada seorang warga
yang miskin sehingga ia tidak mampu mencukupi kebutuhan gizinya, maka penyebab
utama dari fakta tersebut adalah orang itu sendiri dan negara dimana orang tersebut
berada, bukan disebabkan orang atau negara lain. Artinya, yang paling pantas dan layak
melakukan penyelesaian masalah atas kasus tersebut adalah orang dan negara dimana
orang itu berada, bukan negara lain.
Kedua, muara segala problem adalah kemiskinan, pembangunan berarti perang
terhadap kemiskinan.Jika pembangunan ingin berhasil, maka yang kali pertama harus
dilakukan adalah menghilangkan kemiskinan dari sebuah negara.Cara paling tepat
menurut Modernisasi untuk menghilangkan kemiskinan adalah dengan ketersediaan
modal untuk melakukan investasi.Semakin tinggi tingkat investasi di sebuah negara,
maka secara otomatis, pembangunan telah berhasil, (Mansour Fakih, 2002:44-47).
2. Teori Dependensi (Ketergantungan).
Teori Dependensi lahir atas respon ilmiah terhadap pendapat kaum Marxis Klasik
tentang pembangunan yang dijalankan di negara maju dan berkembang.Aliran neo-
marxisme yang kemudian menopang keberadaan teori Dependensi ini.Tokoh utama dari
teori Dependensi adalah Theotonio Dos Santos dan Andre Gunder Frank.Theotonio Dos
Santos sendiri mendefinisikan bahwa ketergantungan adalah hubungan relasional yang
tidak imbang antara negara maju dan negara miskin dalam pembangunan di kedua
kelompok negara tersebut.Dia menjelaskan bahwa kemajuan negara Dunia Ketiga

5. 5
hanyalah akibat dari ekspansi ekonomi negara maju dengan kapitalismenya. Jika terjadi
sesuatu negatif di negara maju, maka negara berkembang akan mendapat dampak
negatifnya pula. Sedangkan jika hal negatif terjadi di negara berkembang, maka belum
tentu negara maju akan menerima dampak tersebut. Sebuah hubungan yang tidak imbang.
Artinya, positif-negatif dampak berkembang pembangunan di negara maju akan dapat
membawa dampak pada negara, (theotonio dos santos, review, vol. 60, 231).
Enam bagian pokok dari teory independensi adalah :
1. Pendekatan Keseluruhan Melalui Pendekatan Kasus
2. Pakar Eksternal Melawan Internal.
3. Ekonomi Melawan Analisi Sosiopolitik.
4. Kontradiksi Sektoral/Regional Melawan Kontradiksi Kelas.
5. Keterbelakangan Melawan Pembangunan.
6. Voluntarisme Melawan Determinisme.
2.3 Tujuan Perencanaan Pembangunan Daerah
1. Standar pengawasan yaitu mencocokan pelaksanaan dengan Perencanaan
Pembangunan Daerah nya.
2. Mengetahui kapan pelaksanaan dan selesainya suatu kegiatan
3. Mengetahui siapa saja yang terlibat (stuktur organisasinya) baik kualifikasinya
maupunkauntitasnya.
4. Mendapatkan kegiatan kegiatan yang tidak produktif dan menghemat biaya tenaga dan
waktu.
5. Meminimalkan kegiatan kegiatan yang tidak produktif dan menghemat biaya, tenaga,
dan waktu.
6. Memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kegiatan pekerja.
7. Menyerasikan dan memadukan beberapa subkegiatan.
8. Mendeteksi hambatan kesulitan yang bakal ditemui
9. Mengarahkan pada percapaian tujuan.
2.4 Manfaat Perencanaan Pembangunan Daerah
1. Standar pelaksaanaan dan pengawasan
2. Pemilihan berbagai alternative terbaik.
3. Penyusunan skala prioritas , baik sasaran mauopun kegiatan,

6. 6
4. Menghemat pemanfaatan sumber daya organisasi’
5. Alat memudahkan dalam berkordinasi dengn pihak terkait
6. Alat untuk meminimalkan pekerjaan tidak pasti.
2.5 Langkah-langkah dan Syarat Pembangunan
Langkah-langkah dalam pembangunan meliputi hal-hal sebagai berikut:
1. Menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai.
2. Meneliti masalah-masalah atau pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan.
3. Mengumpulkan data dan informasi-informasi yang diperlukan.
4. Menentukan tahap-tahap atau rangkaian tindakan.
5. Merumuskan bagaimana masalah-masalah itu akan dipecahkan dan bagaimana
pekerjaan-pekerjaan itu akan diselesaikan.
Syarat-syarat pembangunan antara lain sebagai berikut:
a. Perencanaan Pembangunan Daerah harus didasarkan atas tujuan yang jelas.
b. Bersifat sederhana, realistis, dan praktis.
c. Terinci, memuat segala uraian serta klasifikasi kegiatan dan rangkaian tindakan
sehingga mudah dipedomani dan dijalankan.
d. Memiliki fleksibilitas sehinggga disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi dan
situasi sewaktu-waktu.
e. Terdapat pertimbangan antara bermacam-macam bidang yang akan digarap dalam
Perencanaan Pembangunan Daerah itu, menurut urgensinya masing-masing.
f. Diusahakan agar sedapat mungkin tidak terjadi adanya duplikasi pelaksanaan.
Ciri-ciri dari suatu :
a. Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial
ekonomi yang mantap (steady socialeconomic growth). Hal ini dicerminkan dalam
usaha pertumbuhan ekonomi yang positif.
b. Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk meningkatkan pendapatan per kapita.
c. Usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi. Hal ini seringkali disebut
sebagai usaha diversifikasi ekonomi.
d. Usaha perluasan kesempatan kerja.
e. Usaha pemerataan pembangunan sering disebut sebagai distributive justice.

7. 7
f. Usaha pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang
kegiatan-kegiatan pembangunan.
g. Usaha secara terus menerus menjaga stabilitas ekonomi.
2.6 Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah dari Dimensi Waktu
a. Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang (Long Term Planning)
Perencanaan Pembangunan Daerah ini meliputi jangka waktu 10 tahun ke atas.Dalam
Perencanaan Pembangunan Daerah ini belum di tampilkan sasaran-sasaran yang bersifat
kuantitatif, tetapi lebih kepada proyeksi atau prespektif atas keadaan ideal yang diinginkan
dan pencapaian keadaan yang bersifat fundamental. Contoh, Propenas.
b. Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah (Medium Term Planning)
Perencanaan Pembangunan Daerah ini meliputi jangka waktu antara tiga sampai delapan
tahun. Di Indonesia umumnya lima tahun. Perencanaan Pembangunan Daerah jangka
menengah ini merupakan penjabaran atau uraian Perencanaan Pembangunan Daerah jangka
panjang.Walaupun Perencanaan Pembangunan Daerah jangka menengah ini masih bersifat
umum, tetapi sudah ditampilkan saran-saran yang diproyeksikan secara kuantitatif. Contoh,
Propeda.
c. Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Pendek (Short Term Planning)
Jangka waktunya kurang maksimal satu tahun.Perencanaan Pembangunan Daerah jangka
pendek tahunan (annual plann) disebut juga Perencanaan Pembangunan Daerah (annual
operational planning).Contoh, Proyek-proyek.
2.7 Klasifikasi Perencanaan Pembangunan Daerah
dapat diklasifikasi berdasarkan beberapa dimensi, diantaranya: dimensi pendekatan dan
koordinasi, dimensi waktu, dan dimensi arus penyunan. Ketiga klasifikasi ini akan diuraikan
pada pembahasan berikut ini.
I. Dimensi pendekatan dan koordinasi
Pertama, makro adalah nasional dalam skala menyeluruh. Dalam Perencanaan
Pembangunan Daerah makro ini dikaji berapa pesat pertumbuhan ekonomi dapat dan akan
direncanakan, berapa besar tabungan masyarakat dan pemerintah akan tumbuh, bagaimana
proyeksinya, da-n hal-hal lainnya secara makro dan menyeluruh. Kajian ini dilakukan untuk
menentukan tujuan dan sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu rencana, dengan
memperhitungkan berbagai variabel ekonomi mikro.Perencanaan Pembangunan Daerah

8. 8
makro ini dilakukan dengan melihat dan memperhitungkan secara cermat keterkaitannya
dengan Perencanaan Pembangunan Daerah sektoral dan regional.
Kedua, Perencanaan Pembangunan Daerah sektoral adalah Perencanaan Pembangunan
Daerah yang dilakukan dengan pendekatan berdasarkan sektor.Yang dimaksud dengan
sektor adalah kumpulan dari kegiatan-kegiatan atau program yang mempunyai persamaan
ciri-ciri serta tujuannya.Pembagian menurut klasifikasi fungsional seperti sektor, maksudnya
untuk mempermudah perhitungan-perhitungan dalam mencapai sasaran makro. Sektor-sektor
ini kecuali mempunyai ciri-ciri yang berbeda satu sama lain, juga mempunyai daya dorong
yang berbeda dalam mengantisipasi investasi yang dilakukan pada masing-masing sektor.
Meskipun pendekatan ini menentukan kegiatan tertentu, oleh instansi tertentu, di lokasi
tertentu, faktor lokasi pada dasarnya dipandang sebagai tempat atau lokasi kegiatan
saja.Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah lainnya
yang terutama bertumpu pada lokasi kegiatan.
Ketiga, Perencanaan Pembangunan Daerah dengan dimensi pedekatan regional
menitikberatkan pada aspek lokasi di mana kegiatan dilakukan.Pemerintah daerah
mempunyai kepentingan yang berbeda dengan instansi-instansi di pusat dalam melihat aspek
ruang di suatu daerah.Departemen/lembaga pusat dengan visi atau kepentingan yang bertitik
berat sektoral melihat lokasi untuk kegiatan, sedangkan pemerintah daerah dengan titik berat
pendekatan pembangunan regional (wilayah/daerah) melihat kegiatan untuk lokasi. Kedua
pola pikir itu dapat saja menghasilkan hal yang sama, namun sangat mungkin menghasilkan
usulan yang berbeda. Pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan daerah
mengupayakan pendayagunaan ruang di daerahnya, mengisinya dengan berbagai kegiatan
sedemikian rupa sehingga menghasilkan alternatif pembangunan yang terbaik bagi daerah
tersebut.Pilihan daerah terhadap alternatif yang tersedia dapat menghasilkan pertumbuhan
yang tidak optimal dari sudut pandang sektor yang melihat kepentingan nasional secara
sektoral.Berbagai pendekatan tersebut perlu dipadukan dalam nasional, yang terdiri dari
pembangunan sektor-sektor di berbagai daerah, dan pembangunan daerah yang bertumpu
pada sektor-sektor.
Keempat, Perencanaan Pembangunan Daerah mikro adalah Perencanaan Pembangunan
Daerah skala rinci dalam Perencanaan Pembangunan Daerah tahunan, yang merupakan
penjabaran rencana-rencana baik makro, sektoral, maupun regional ke dalam susunan proyek-
proyek dan kegiatan-kegiatan dengan berbagai dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
dan penganggarannya. Secara operasional Perencanaan Pembangunan Daerah mikro ini
antara lain tergambar dalam Daftar Isian Proyek (DIP), Petunjuk Operasional (PO), dan

9. 9
rancangan kegiatan. Perencanaan Pembangunan Daerah ini merupakan unsur yang sangat
penting, karena pada dasarnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.Efektivitas dan
efisiensi yang menjadi masalah nasional sehari-hari dapat ditelusuri penanganannya dalam
Perencanaan Pembangunan Daerah dan pelaksanaan rencana di tingkat mikro.
II. Dimensi waktu
yang didasarkan oleh periode waktu terdiri atas tiga klasifikasi umum.Pertama,
Perencanaan Pembangunan Daerah jangka panjang.Perencanaan Pembangunan Daerah
jangka panjang sekitar 10 sampai dengan 25 tahun.Perencanaan Pembangunan Daerah ini
bukan merupakan pedoman kerja yang siap pakai, melainkan keputusan kekuasaan tertinggi
yang lebih bersifat dorongan atau motivasi.Jenis Perencanaan Pembangunan Daerah yang
demikian ini bersifat berkesinambungan, tidak dapat diputus-putus.Perencanaan
Pembangunan Daerah pengentasan kemiskinan, Perencanaan Pembangunan Daerah
keluarga berencana, dan proyek jalan raya merupakan contoh sederhana dari Perencanaan
Pembangunan Daerah jangaka panjang.
Kedua, Sementara Perencanaan Pembangunan Daerah jangka menengah lazim disebut
Repelita, oleh karena periodesasinya dalam kurun waktu 5 tahunan.Perencanaan
Pembangunan Daerah jangka menengah biasanya dikaitkan dengan kebutuhan secara politis
karena jangka waktu disesuaikan dengan jabatan pemerintah yang sedang berjalan.
Ketiga, Perencanaan Pembangunan Daerah jangka pendek.Perencanaan Pembangunan
Daerah jangka pendek sering juga dikenal dengan istilah rencana operasional tahunan yang
hanya memiliki kurun waktu 1 tahun.Jenis Perencanaan Pembangunan Daerah ini merupakan
operasionalisasi atau penjabaran dari Perencanaan Pembangunan Daerah jangka menengah
ke dalam Perencanaan Pembangunan Daerah tahunan yang biasanya disesuaikan dengan
kemampuan atau kondisi riil suatu daerah tertentu.Kemampuan yang dimaksudkan di sini
terkait dengan anggaran (budget) yang populer disebut APBN dan APBD.Dalam pandangan
Lewis (1994), rencana tahunan merupakan rencana pengontrol dengan pengertian bahwa ini
adalah tahun dimana tahun demi tahun menyesuaikan sumber-sumber daya dengan hasil-hasil
yang dapat diperoleh.Singkatnya dalam pandangan Lewis bahwa rencana tahunan merupakan
sebuah dokumen operasi.Dengan demikian, sasaran dalam Perencanaan Pembangunan
Daerah jangka pendek tidak menyimpang dari frame work kebijakan yang telah ditentukan
dalam Perencanaan Pembangunan Daerah jangka menengah dan jangka panjang.

10. 10
III. Dimensi arus penyusunan
Berdasarkan prosesnya, Perencanaan Pembangunan Daerah ini dibagi menjadi
Perencanaan Pembangunan Daerah dari bawah ke atas (bottom-up planning) dan
Perencanaan Pembangunan Daerah dari atas ke bawah (top-downplanning).Perencanaan
Pembangunan Daerah dari bawah ke atas dianggap sebagai pendekatan Perencanaan
Pembangunan Daerah yang seharusnya diikuti karena dipandang lebih didasarkan pada
kebutuhan nyata.Pandangan ini timbul karena Perencanaan Pembangunan Daerah dari bawah
ke atas ini dimulai prosesnya dengan mengenali kebutuhan di tingkat masyarakat yang secara
langsung yang terkait dengan pelaksanaan dan mendapat dampak dari kegiatan pembangunan
yang direncanakan.
2.8 Tahapan : Tiga Model Dasar
1. Model Pertumbuhan Agregat: Memproyeksikan Variabel-variabel Makro
2. Model Input-Output dan Proyeksi Sektoral: Gagasan Dasar
3. Penilaian Proyek dan Analisis Manfaat Biaya Sosial
Jenis dapat dilihat dari berbagai sisi yaitu:
NO. SIFAT JENIS
1. Menurut Jangka
Waktunya
 Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang
 Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah
 Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Pendek
2. Menurut Sifat.  Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Komando
 Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rangsangan
3. Menurut
Sumber Daya.
 Perencanaan Pembangunan Daerah Keuangan
 Perencanaan Pembangunan Daerah Fisik
4. Menurut
Tingkat
Keleluasaan
 Perencanaan Pembangunan Daerah Indikatif
 Perencanaan Pembangunan Daerah Imperatif
5. Menurut Sistem
Ekonomi
 dalam sistem kapitalis
 dalam sistem komunis
 dalam sistem campuran
6. Menurut Cara
Pelaksanaan
 Perencanaan Pembangunan Daerah Sentralistik
 Perencanaan Pembangunan Daerah Desentralistik

11. 11
Ciri-ciri yang dipersiapkan dengan baik yaitu sebagai berikut:
 Tersusun secara lengkap termasuk sektor swasta
 Memasukkan evaluasi perekonomian masa lalu
 Merinci tujuan dan prioritas pebangunan
 Menterjemahkan tujuan kedalam target pembangunan
 Strategi dan kebijakan bersifat spesifik
 Berisikan Perencanaan Pembangunan Daerah kebutuhan investasi
 Memuat perkiraan atau proyeksi selama periode Perencanaan Pembangunan Daerah
 Mempunyai kaitan yang jelas dengan lainnya.
2.9 Unsur Pokok Perencanaan Pembangunan Daerah Pembangunan
Dalam melakukan pembangunan, harus memiliki Perencanaan Pembangunan Daerah
yang matang dan mantap, agar pembangunan dapat berdaya guna dan berhasil guna. Dalam
Perencanaan Pembangunan Daerah pembangunan, tentunya ada unsure-unsur pokok yang
harus dimiliki yaitu seperti sebagai berikut:
1. Mengetahui Locus: mengerti, mengetahui, dan memahami kondisi umum daerah yang
dijadikan sasaran pembangunan.
2. Memiliki visi dan misi pembangunan: pelaksanaan pembangunan harus tetap fokus,
sehingga harus bersandar pada visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya,
mengenai untuk apa, siapa, dan mengapa pembangunan itu harus dilaksanakan.
3. Mempunyai sasaran dan target pembangunan: mengetahui tindakan nyata yang akan
dilakukan serta jangka waktu yang dibutuhkan dari tujuan yang ingin dicapai.
4. Memiliki strategi pembangunan: bertujuan agar pelaksanaan berjalan secara
kronologis serta, mengutamakan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien, dengan
tepat dan terarah. Berikut merupakan contoh strategi pembangunan seperti, strategi
menyeluruh dan strategi parsial, strategi fokus dan strategi campuran.
5. Adanya prioritas pembangunan: hal ini bertujuan agar tercipta pengoptimalisasian
terhadap pencapaian sasaran pembangunan dengan dana dan sumberdaya yang
terbatas.
6. Memiliki program dan kegiatan pembangunan yang jelas: sebagai bentuk intervensi
dari pemerintah dengan menggunakan sejumlah sumberdaya, termasuk dana dan
tenaga dalam rangka melaksanakan kebijakan pembangunan.

12. 12
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Manfaat dari Daerah adalah Diharapkan terdapat suatu pengarahan kegiatan, adanya
pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan
pembangunan. Dapat dilakukan suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan
yang akan dilalui. Perkiraan dilakukan mengenai potensi dan prospek pengembangan, juga
mengenai hambatan dan resiko yang mungkin dihadapi. Memberi kesempatan untuk memilih
berbagai alternatif tentang cara yang terbaik atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara
yang baik.
Lingkup dan langkah-langkah pembangunan Dapat dilakukan penyusunan skala prioritas,
memilih urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan usahanya .Akan
ada suatu alat pengukur untuk mengadakan suatu pengawasan dan evaluasi.Perkembangan
ekonomi yang mantap atau pertumbuhan ekonomi yang terus menerus dapat
ditingkatkan.Dapat dicapai stabilitas ekonomi.
Didalam melakukan pembangunan, Pemerintaah memerlukan Perencanaan
Pembangunan Daerah yang akurat serta diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap
pembangunan yang dilakukannya.Seiring dengan semakin pesatnya pembangunan bidang
ekonomi, maka terjadi peningkatan permintaan data dan indikator-indikator yang
menghendaki ketersediaan data sampai tingkat Kabupaten/ Kota.Data dan indikator-indikator
pembangunan yang diperlukan adalah yang sesuai dengan Perencanaan Pembangunan Daerah
yang telah ditetapkan.
B. Saran
Kritik dan saran yang membangun, kami harapkan demi perbaikan makalah ini lebih
lanjut.

13. 13
DAFTAR PUSTAKA
elearning.gunadarma.ac.id/.../bab2
Strategi.Pembangunan.pdf
perkembangan_strategi_dan_perencanaan_pembangunan_indonesia.pdf
Suroso, P.C. 1997. Perkonomian Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka

14. 14
TUGAS : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
MAKALAH
LINGKUP DAN LANGKAH PEMBANGUNAN DAERAH
OLEH :
NAMA : JUYATI
NIM : 21208259
JURUSAN : ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
KENDARI
2015

15. 15
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat
dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya.
Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas dari mata kuliah ‘’PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DERAH‘’. Adapun makalah ini membahas mengenai “LINGKUP DAN
LANGKAH-LANGKAH PEMBANGUNAN DAERAH”
Kami mengucapkan terimakasih kepada pihak – pihak yang telah mendukung dan
memberikan bimbingan dalam penyusunan makalah ini. Kami menyadari bahwa dalam
penulisan makalah ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan karena faktor
batasan pengetahuan penyusun, maka kami dengan senang hati menerima kritikan serta
saran – saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan makalah ini.
Semoga hasil dari penyusunan makalah ini dapat dimanfaatkan bagi generasi
mendatang, khususnya mahasiswa UMK Kendari Akhir kata, melalui kesempatan ini kami
penyusun makalah mengucapkan banyak terimakasih.
Raha, Juni 2015
Penyusun
i

16. 16
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL....................................................................................…………i
Kata Pengantar..............................................................................................………… ii
Daftar Isi.......................................................................................................………….iii
BAB I PENDAHULUAN
1. Latar Belakang........................................................................................……. 1
2. Rumusan Masalah...................................................................................……. 1
3. Tujuan Penulisan.....................................................................................……. 2
4. Manfaat Penulisan .................................................................................……. 2
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Perencanaan Pembangunan Daerah…………………………….…. 3
2.2 Pendekatan Dalam Pembangunan…………………………………….…….…. 4
2.3 Tujuan Perencanaan Pembangunan Daerah……………………………….…. 5
2.4 Manfaat Perencanaan Pembangunan Daerah……………………………….…. 5
2.5 Langkah-langkah dan Syarat Pembangunan……………………………….…. 6
2.6 Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah……………………….…. 7
2.7 Klasifikasi Perencanaan Pembangunan Daerah…………………………….…. 7
2.8 Tahapan : Tiga Model Dasar…………………………………………….….…. 10
2.9 Unsur Pokok Perencanaan Pembangunan Daerah Pembangunan……….…. 11
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan..............................................................................................………. 12
B. Saran.......................................................................................................……… 12
Daftar Pustaka .............................................................................................………. 13
ii