Dokumen ini menjelaskan kerangka hukum dan prosedur perencanaan serta penganggaran pembangunan daerah di Kabupaten Jombang untuk tahun 2011, mencakup berbagai undang-undang dan peraturan terkait. Fokus utama termasuk perencanaan jangka panjang dan pendek, sumber daya yang tersedia, serta upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan indeks pembangunan manusia. Konten juga mencakup metodologi penyusunan dokumen perencanaan yang melibatkan partisipasi berbagai pemangku kepentingan.

1. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2011

2. PERENCANAAN : U U 25/2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan nasional UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah PP 08/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah PERMENDAGRI 54/2010 tentang Pelaksanaan PP 08/2008 PENGANGGARAN : UU 17/2003 tentang Keuangan Negara UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah PP 58/2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah PERMENDAGRI 13/2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah PERMENDAGRI 59/2007 tentang Perubahan atas PERMENDAGRI 13/2006. Dasar Hukum Perencanaan & Penganggaran

3. DOKUMEN PENETAPAN TAHAPAN TATA CARA PENYUSUNAN RPJPD (20 th) PERDA Psl 20 s.d Psl 49 Lampiran II RPJMD (5 th) PERDA Psl 50 s.d Psl 84 Lampiran III RENSTRA SKPD (5 th) PENGESAHAN KDH Psl 85 s.d Psl 98 Lampiran IV RKPD (1 th) PERKADA Psl 99 s.d Psl 133 Lampiran V RENJA SKPD (1 th) PENGESAHAN KDH Psl 134 s.d Psl 154 Lampiran VI DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH P ENGENDALIAN & EVALUASI Psl 155 s.d Psl 281

5. PEMANFAATAN SUMBER DAYA YANG DI MILIKI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG NYATA ASPEK PENDAPATAN, KESEMPATAN KERJA, LAPANGAN BERUSAHA, PENGAMBILAN KEBIJAKAN, BERDAYA SAING. PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA ( IPM)

6. PROSES PENYUSUNAN TAHAPAN-TAHAPAN KEGIATAN U nsur P emangku K epentingan Guna Pemanfataan Pengalokasian Sumber Daya yang Ada Meningkatkan Kesejahteraan Sosial

7. D okumen P erencanaan D aerah untuk P eriode 20 (dua puluh) t ahun

8. SISTEMATIKA PENULISAN RPJPD : Pendahuluan Gambaran Umum Kondisi Daerah Analisis isu-isu strategis Visi dan Misi daerah Arah kebijakan Kaidah pelaksanaan

9. Pengolahan data dan informasi Perumusan P ermasalahan Pembangunan Daerah Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJPD Musrenbang RPJPD Konsultasi rancangan akhir RPJ P D dengan MENDAGRI Rancangan Akhir RPJPD Penelaahan RPJPN & RPJPD daerah lainnya Penyelarasan visi, misi dan arah kebijakan RPJPD Prov Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Persiapan Penyusunan RPJPD Masukan dari SKPD Penelaahan RTRW Provinsi & Daerah Lainnya Analisis isu-isu strategis P embahasan dan penetapan Perda RPJPD BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJPD PROVINSI (Lampiran II) 1 2 4

10. Pengolahan data dan informasi Perumusan P ermasalahan Pembangunan Daerah Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJPD Musrenbang RPJPD Konsultasi rancangan akhir RPJ P D dengan GUBERNUR Rancangan Akhir RPJPD Penelaahan RPJPN & RPJPD prov & kab/kota lainnya Penyelarasan visi, misi dan arah kebijakan RPJPD kab/kota Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Persiapan Penyusunan RPJPD Masukan dari SKPD Penelaahan RTRW kab/kota & RTRW kab/kota Lainnya Analisis isu-isu strategis P embahasan dan penetapan Perda RPJPD BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJPD KAB/KOTA (Lampiran II) 1 2 3 4

11. D okumen P erencanaan D aerah untuk P eriode 5 (lima) tahun

12. SISTEMATIKA PENULISAN RPJMD : Pendahuluan Gambaran Umum Kondisi Daerah Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan Analisis Isu-Isu Strategis Visi, Misi,Tujuan dan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Indikasi Rencana Program Prioritas Penetapan Indikator Kinerja Daerah

13. Pengolahandata dan informasi Perumusan P ermasalahan Pembangunan Daerah Rancangan Awal RPJMD Musrenbang RPJMD Konsultasi rancangan akhir RPJ M D dengan M ENDAGRI Rancangan Akhir RPJMD P embahasan dan penetapan Perda RPJMD VISI, MISI dan Program KDH Penelaahan RPJPD PROV Perumusan Strategi dan arah kebijakan Perumusan Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan Pembahasan dengan DPRD utk memperoleh masukan dan saran Perumusan Kebijakan umum dan program pembangunan daerah Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Hasil evaluasi capaian RPJMD Penelaahan R TRW prov. Dan RTRW prov. lainnya Rancangan RPJMD Pembahasan dgn SKPD Provinsi Pe nyelarasan program prioritas dan kebutuhan pendanaan Penetapan Indikator Kinerja Daerah BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJMD PROVINSI (Lampiran III) Persiapan Penyusunan RPJMD Penelaahan RPJMN dan RPJMD Provinsi daerah lainnya Perumusan Tujuan dan Sasaran Perumusan Penjelasan visi dan misi Penyusunan Rancangan Renstra SKPD Analisis isu-isu strategis 1 2 3 4

14. Pengolahandata dan informasi Perumusan P ermasalahan Pembangunan Daerah Rancangan Awal RPJMD Musrenbang RPJMD Konsultasi rancangan akhir RPJ M D dengan G UBERNUR Rancangan Akhir RPJMD P embahasan dan penetapan Perda RPJMD VISI, MISI dan Program KDH Penelaahan RPJPD Kab/Kota Perumusan Strategi dan arah kebijakan Perumusan Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan Pembahasan dengan DPRD utk memperoleh masukan dan saran Perumusan Kebijakan umum dan program pembangunan daerah Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Hasil evaluasi capaian RPJMD Penelaahan R TRW Kab/kota & RTRW daerah lainnya Rancangan RPJMD Pembahasan dgn SKPD Kab/Kota Pe nyelarasan program prioritas dan kebutuhan pendanaan Penetapan Indikator Kinerja Daerah BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJMD KABUPATEN/KOTA (Lampiran III) Persiapan Penyusunan RPJMD Penelaahan RPJMN, RPJMD Provinsi dan kab/kota lainnya Perumusan Tujuan dan Sasaran Perumusan Penjelasan visi dan misi Analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan Analisis Gambaran umum kondisi daerah Penyusunan Rancangan Renstra SKPD Analisis isu-isu strategis 1 2 3 4

15. D okumen P erencanaan D aerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan R encana Pembangunan T ahunan D aerah

16. SISTEMATIKA PENULISAN RKPD : Pendahuluan Evaluasi RKPD tahun lalu Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kerangka Pendanaan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

17. Rancangan Akhir RKPD VERIFIKASI Bappeda BAGAN ALUR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RKPD PROVINSI (Lampiran V) Rancangan Awal RKPD Musrenbang RKPD provinsi P ENYUSUNAN KUA & PPAS Penetapan PERGUB ttg RKPD Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan beserta pagu Forum Konsultasi Publik Perumusan Kerangka Ekonomi & Kebijakan Keuda Pengolahan data dan informasi Analisis Ekonomi & keuda SE Penyusunan Renja-SKPD Penyusunan Rancangan Renja SKPD Provinsi Rancangan RKPD Persiapan Penyusunan RKPD Pokok-pokok pikiran DPRD provinsi Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah E valuasi Kinerja RKPD Tahun Lalu Review R PJMD Dok RKPD provinsi tahun berjalan Perumusan program prioritas daerah beserta pagu indikatif Penyelarasan Rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif 1 2 3 4 5

18. BAGAN ALUR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RKPD KAB/KOTA (Lampiran V) Rancangan Awal RKPD Musrenbang RKPD kab/kota Rancangan Akhir RKPD Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan beserta pagu Forum Konsultasi Publik Perumusan Kerangka Ekonomi & Kebijakan Keuda Pengolahan data dan informasi Analisis Ekonomi & keuda Perumusan P ermasalahan Pembangunan Daerah Telaahan kebijakan nasional SE Penyusunan Renja-SKPD Penyusunan Rancangan Renja SKPD kab/kota Rancangan RKPD VERIFIKASI Bappeda Persiapan Penyusunan RKPD Pokok-pokok pikiran DPRD Kab/Kota Berita Acara Musrenbang kecamatan Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah E valuasi Kinerja RKPD Tahun Lalu Review R PJMD Dok RKPD kab/kota tahun berjalan Perumusan program prioritas daerah beserta pagu indikatif Penyelarasan Rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif P ENYUSUNAN KUA & PPAS Penetapan PERBUP/PERWALI ttg RKPD 1 2 3 4 5 VERIFIKASI Bappeda

19. Dok umen P erencanaan SKPD untuk P eriode 5 (lima) tahun

20. SISTEMATIKA PENULISAN RENSTRA SKPD : Pendahuluan Gambaran Pelayanan SKPD Isu-Isu Strategis berdasarkan TUPOKSI V isi, M isi, T ujuan dan S asaran, S trategi dan K ebijakan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Indikator Kinerja SKPD

21. sesuai Persiapan Penyusunan Rentra-SKPD Musrenbang RPJMD Rancangan Akhir RPJMD Perda RPJMD Rancangan RPJMD Pengolahan data dan informasi Perumusan Isu-isu strategis berdasarkan tupoksi Analisis Gambaran pelayanan SKPD SPM Penelaahan RTRW & KLHS Renstra-KL & Renstra SKPD kab/kota PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMD SE KDH ttg Penyusunan Rancangan Renstra-SKPD Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Rancangan RENSTRA-SKPD VERIFIKASI s esua i Penyesuaian Rancangan Renstra-SKPD tdk sesuai Rancangan akhir RENSTRA-SKPD Penyempurnaan Rancangan Renstra-SKPD Penetapan Renstra SKPD RENSTRA-SKPD VERIFIKASI Tdk sesuai Perumusan Strategi dan Kebijakan PENYUSUNAN RENSTRA SKPD PROVINSI (Lampiran IV) Perumusan sasaran 1 2 3 4

22. sesua i Persiapan Penyusunan Rentra-SKPD Musrenbang RPJMD Rancangan Akhir RPJMD Perda RPJMD Rancangan RPJMD Pengolahan data dan informasi Perumusan Isu-isu strategis berdasarkan tupoksi Analisis Gambaran pelayanan SKPD SPM Penelaahan RTRW & KLHS Renstra-KL & Renstra SKPD Provinsi PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMD SE KDH ttg Penyusunan Rancangan Renstra-SKPD Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Rancangan RENSTRA-SKPD VERIFIKASI s esuai Penyesuaian Rancangan Renstra-SKPD Tdk sesuai Rancangan akhir RENSTRA-SKPD Penyempurnaan Rancangan Renstra-SKPD Penetapan Renstra SKPD RENSTRA-SKPD VERIFIKASI Tdk sesuai Perumusan Strategi dan Kebijakan PENYUSUNAN RENSTRA SKPD KABUPATEN/KOTA (Lampiran IV) Perumusan sasaran 1 2 3 4

23. D okumen P erencanaan SKPD untuk P eriode 1 (satu) tahun

24. SISTEMATIKA PENULISAN RENJA SKPD : Pendahuluan Evaluasi Renja Tahun Lalu Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran Dana indikatif beserta sumbernya Sumber Dana Penutup

25. Penyesuaian Rancangan Renja SKPD prov Penetapan Renja-SKPD oleh Kepala SKPD BAGAN ALIR PENYUSUNAN RENJA SKPD PROVINSI (Lampiran VI) Rancangan Renja-SKPD prov Pembahasan Renja SKPD pada Forum SKPD Provinsi Pengesahan Renja-SKPD oleh KDH Perumusan program dan kegiatan , indikator kinerja, dana indikatif Pengolahan data dan informasi Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Analisis Gambaran Pelayanan SKPD prov Penyempurnaan Rancangan Renja SKPD prov Persiapan Penyusunan Renja SKPD hasil evaluasi capaian Renstra SKPD prov hasil evaluasi pelaksanaan Renja-SKPD prov tahun lalu Perumusan Sasaran Perumusan Tujuan Telaahan Rancangan Awal RKPD prov U sulan program & kegiatan dari masyarakat Sinkronisasi Kebijakan Nasional Forum SKPD Kabupaten/Kota Penyesuaian & penyampaian Rancangan Renja SKPD prov kpd Bappeda Penyusunan Rancangan RKPD prov Musrenbang RKPD prov Perumusan Racng akhir RKPD prov Per KDH RKPD Prov RENJA-SKPD Provinsi 1 2 3 4

26. BAGAN ALIR PENYUSUNAN RENJA SKPD KABUPATEN/KOTA (Lampiran VI) Rancangan Renja-SKPD kab/kota Pembahasan Renja SKPD pada Forum SKPD Kabupaten/Kota Pengesahan Renja-SKPD oleh KDH Perumusan program dan kegiatan , indikator kinerja, dana indikatif Pengolahan data dan informasi Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Analisis Gambaran Pelayanan SKPD Penyempurnaan Rancangan Renja SKPD kab/kota Persiapan Penyusunan Renja SKPD hasil evaluasi capaian Renstra SKPD kab/kota hasil evaluasi pelaksanaan Renja-SKPD kab/kota tahun lalu Telaahan Rancangan Awal RKPD kab/kota U sulan program & kegiatan dari masyarakat Sinkronisasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Musrenbang Kecamatan Musrenbang Desa Penyesuaian Rancangan Renja SKPD kab/kota Penyesuaian Rancangan Renja SKPD kab/kota Penyusunan Rancangan RKPD Musrenbang RKPD Perumusan Ranc. akhir RKPD Per KDH RKPD kab/kota Penetapan Renja-SKPD oleh Kepala SKPD RENJA-SKPD Kab/Kota 1 2 3 4

27. Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Koordinasi penyusunan Renstra SKPD dan Renja SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD Koordinasi penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD dilakukan oleh Bappeda Koordinasi penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD antarkabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur Koordinasi penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD antarprovinsi dilakukan oleh Menteri

28. R encana K euangan T ahunan P emerintahan N egara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang

29. D okumen yang memuat K ebijakan B idang P endapatan, B elanja, dan P embiayaan serta A sumsi yang mendasarinya untuk P eriode 1 (satu) tahun

30. Program, Kegiatan dan Pendanaan disusun berdasarkan: Pendekatan Kinerja, Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah serta Perencanaan dan Penganggaran terpadu Kerangka Pendanaan dan Pagu Indikatif Program Prioritas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan kondisi nyata Daerah dan kebutuhan Masyarakat

31. R ancangan P rogram P rioritas dan P atokan B atas maksimal A nggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

32. Program, K egiatan dan P endanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana Sumber Pendanaan Pembangunan Daerah terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.

33. D okumen P erencanaan dan P enganggaran yang berisi : R encana P endapatan R encana B elanja P rogram dan kegiatan SKPD R encana P embiayaan D asar P enyusunan APBD

34. DOKUMEN RENCANA YANG MEMUAT : PROGRAM KEGIATAN TUJUAN : MENCAPAI SASARAN PEMBANGUNAN BENTUK : KERANGKA REGULASI KERANGKA ANGGARAN

35. KUMPULAN PENGATURAN PENERBIT : PEMERINTAH DAERAH BENTUK : PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TUJUAN : MENCAPAI SASARAN HASIL PEMBANGUNAN HASIL : PEMBANGUNAN DAERAH YANG UTUH

36. RENCANA KEGIATAN BENTUK : PENGADAAN BARANG DAN JASA SUMBER DANA : APBD TUJUAN : PEMBANGUNAN DAERAH

37. PROGRAM DAN KEGIATAN TUJUAN : MENCAPAI SASARAN HASIL PEMBANGUNAN S UMBER DANA : ANGGARAN PEMERINTAH/DAERAH HASIL : BAGIAN INTEGRAL DARI UPAYA PEMBANGUNAN DAERAH SECARA UTUH

38. KONDISI : DIPERHATIKAN DAN DI KEDEPANKAN HASIL : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG SIGNIFIKAN BAGI DAERAH

39. RUMUSAN UMUM KEADAAN YANG DI INGINKAN AKHIR PERIODE PERENCANAAN

40. RUMUSAN UMUM MEWUJUDKAN VISI

41. LANGKAH-LANGKAH PROGRAM-PROGRAM INDIKATIF VISI DAN MISI

42. ARAH/TINDAKAN PEMERINTAH DAERAH VISI DAN MISI

43. INSTRUMEN KEBIJAKAN SKPD/MASYARAKAT KOORDINASI CAPAI PEMDA SASARAN PEMBANGUNAN

44. PROGRAM SKPD PENCAPAIANSASARAN TERUKUR PROGRAM

45. PROGRAM PRIORITAS

46. KESINAMBUNGAN KEBIJAKAN

47. SUMBER DAYA, KELUARAN DAN DAMPAK DOKUMEN RENCANA

48. KUANTITAS DAN KUALITAS TERUKUR

49. UNTUK MASUKAN,PROSES,KELUARAN, HASIL, MANFAAT DAN DAMPAK TINGKAT CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN

50. PELAYANAN DASAR URUSAN WAJIB DAERAH HAK MINIMAL WARGA

51. PROGRAM DAN KELUARAN SUATU KEGIATAN

52. SASARAN DAN TUJUAN PROGRAM KEGIATAN

53. PROGRAM

54. ANTAR PEMANGKU KEPENTINGAN

55. LANGSUNG/TIDAK LANGSUNG MANFAAT ATAU DAMPAK PROGRAM/KEGIATAN TUPOKSI SKPD

56. Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

57. RUMUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara: Transparan; Responsif; Efisien; Efektif; Akuntabel; Partisipatif; Terukur; Berkeadilan; dan Berwawasan lingkungan.

58. PRINSIP & PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (Pasal 3, Pasal 6 & Pasal 11) Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah: Satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional Dilakukan bersama pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan Mengintegrasikan RTRW dgn rencana pembangunan Dilaksanakan berdasarkan kondisi, potensi serta dinamika daerah, nasional dan global Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah : Politik, (penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan KDH terpilih) Teknokratik, (menggunakan metoda dan kerangka pikir ilmiah) Partisipatif, (melibatkan semua pemangku kepentingan) Top down & Bottom Up (diselaraskan melalui musyawarah nasional, provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan dan desa) Pendekatan Penyusunan Program, Kegiatan & Penganggaran: Berdasarkan prestasi kerja ( Performance Budgeting System ) Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah ( Medium Term Expenditure Framework ) Perencanaan Penganggaran terpadu ( Unified Budgeting System ) Pagu Indikaif & Prakiraan maju ( Resource Envelope & Forward Estimate ) Mengacu pada SPM , sesuai dgn kondisi nyata dan kebutuhan masyarakat dan urusan wajib serta urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab SKPD.

59. Membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.

60. Dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah

61. Pencapaian Keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal

62. Merupakan kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau proses yang paling optimal

63. Merupakan kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau proses yang paling optimal

64. Merupakan Hak Masyarakat untuk terlibat dalam setiap Proses tahapan Perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi Aspirasi kelompok Masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan

65. Penetapan Target Kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk Mencapainya

66. Prinsip Keseimbangan antar Wilayah, Sektor, Pendapatan,Gender dan Usia

68. Menggunakan Metoda dan Kerangka Berpikir Ilmiah untuk mencapai tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

70. Mereview menyeluruh kinerja pembangunan daerah periode yang lalu; Merumuskan capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah masa kini; Merumuskan peluang dan tantangan yang mempengaruhi capaian sasaran pembangunan daerah; Merumuskan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan daerah; Memproyeksikan kemampuan keuangan daerah dan sumber daya lainnya berdasarkan perkembangan kondisi makro ekonomi; Merumuskan prioritas program dan kegiatan SKPD berbasis kinerja; Menetapkan tolok ukur dan target kinerja keluaran dan hasil capaian, lokasi serta kelompok sasaran program/kegiatan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan SPM; Memproyeksikan pagu indikatif program dan kegiatan pada tahun yang direncanakan, serta prakiraan maju untuk satu tahun berikutnya; dan menetapkan SKPD penanggungjawab pelaksana, pengendali, dan evaluasi rencana pembangunan daerah.

71. Terciptanya sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan pembangunan daerah; Memantapkan hubungan dan keterikatan daerah provinsi yang satu dengan daerah provinsi yang lain dalam kerangka NKRI; Mensinergikan pengelolaan potensi antarprovinsi dan/atau dengan pihak ketiga, serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal; Keterpaduan antara rencana pembangunan daerah provinsi yang didanai melalui APBD dengan yang didanai APBN; mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum, khususnya yang ada di wilayah terpencil, pulau-pulau terluar, perbatasan antardaerah/antar negara dan daerah tertinggal; dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli daerah. KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ANTARPROVINSI (Pasal 14)

72. HUBUNGAN SINKRONISASI PERENCANAAN & PENGANGGARAN PUSAT DAN DAERAH DALAM KESATUAN SITEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DIPERHATIKAN PEDOMAN 5 TAHUN PEDOMAN PEDOMAN DIJABARKAN DIJABARKAN 20 TAHUN DIACU DIACU DIPERHATIKAN PEDOMAN DIJABARKAN PEDOMAN 1 TAHUN DIACU DIACU PEDOMAN PEDOMAN PEDOMAN DIACU PEDOMAN PEDOMAN PEDOMAN PEDOMAN 20 TAHUN DIPERHATIKAN PEDOMAN PEDOMAN PEDOMAN DIJABARKAN DIJABARKAN DIACU DIPERHATIKAN PEDOMAN DIJABARKAN PEDOMAN 1 TAHUN DIACU PEDOMAN DIACU PEDOMAN PEDOMAN PEDOMAN 5 TAHUN 20 TAHUN RPJP N RPJMN RKP RPJP D PROV RPJM D PROV RKPD PROV RENSTRA SKPD PROV RENJA SKPD PROV RPJP D K/K RPJM D K/K RKPD K/K RENSTRA SKPD K/K RENJA SKPD K/K RENSTRA K /L RENJA K /L RAPBN RAPBD PROV RAPBD K/K

73. TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

74. Pembahasan & Kesepakaan KUA antara KDH dgn DPRD (Juni) Pembahasan dan Kesepakatan PPAS antara KDH dgn DPRD (Juni) Penyusunan RKA-SKPD & RAPBD (Juli-September) Pembahasan dan persetujuan Rancangan APBD dgn DPRD (Oktober-November) Penetapan Perda APBD (Desember) Penetapan RKPD (Mei) Musrenbang Kab/Kota (Maret) Forum SKPD Penyusunan Renja SKPD Kab/Kota (Maret) Musrenbang Kecamatan (Februari) Musrenbang Desa (Januari) Penyusunan DPA SKPD (Desember) Pelaksanaan APBD Januari thn berikutnya Evaluasi Rancangan Perda APBD (Desember) Forum SKPD Penyusunan Renja SKPD Kab/Kota (Maret) SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 10 13

75. 11 PRIORITAS NASIONAL Reformasi Birokrasi dan Tata kelola; Pendidikan Kesehatan Penanggulangan Kemiskinan Ketahanan Pangan Infrastruktur Iklim Investasi dan Iklim Usaha Energi Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan Pascakonflik; Kebudayaan, kreatifitas, dan Inovasi teknologi; SINKRONISASI RKP – RKPD PROV & KAB/KOTA PROGRAM-PROGRAM 8 URUSAN PILIHAN PROGRAM-PROGRAM 26 URUSAN WAJIB 3 FOKUS PROGRAM Program Pro Rakyat Program keadilan untuk semua Program pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium

76. Lampiran RAPERDA ttg APBD RKPD : DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PROV/KAB/KOTA. Memuat : Program, Kegiatan Lokasi, Indikator Kinerja (Hasil Program, Keluaran Kegiatan, Hasil Kegiatan), Pagu indikif, Prakiraan Maju (Target Capaian & Pagu Indikatif TA Berikutnya) , serta SKPD penanggungjawab. RENJA SKPD : DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS SKPD PROV/KABUPATEN/KOTA, Memuat : Indikator Kinerja Program dan Kegiatan, Lokasi, Target Capaian Kinerja, Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Prakiraan Maju KUA & PPAS (Kesepakatan KDH dgn DPRD) Lampiran RAPERKADA ttg Penjabaran APBD Memuat : Judul Program dan Kegiatan, Waktu Pelaksanaan, Lokasi, Sumber dana, Indikator capaian, Tolok ukur kinerja, Target Kinerja atas capaian program, masukan dan keluaran serta hasil kegiatan. EVALUASI KONSISTENSI/SINKRONISASI RKPD, KUA, PPAS DAN RAPBD

77. KERANGKA PENGENDALIAN DAN EVALUASI SINKRONISASI KEBIJAKAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH Review RKPD KUA PPAS PERDA APBD DPA-SKPD PRKPD PKUA PPPAS PERDA PAPBD DPPA SKPD Penatausahaan/ Akuntansi Keuda RPJMD RPJPD Laporan Triwulan Laporan Smesteran laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan BUMD/perusahaan daerah.

78. Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup provinsi dan kabupaten/kota. Cakupan: pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.

80. Tata cara koordinasi penyusunan rencana pembangunan daerah antarkabupaten/kota, diatur dengan Peraturan Gubernur. Pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD diatur dengan peraturan kepala daerah . Peraturan Gubernur dan Peraturan kepala daerah tersebut pada huruf a dan huruf b, ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.