Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

MAKALAH PERENCANAAN DAERAH ,DICAPIL...Fitri ,BY..ACHMADAVANDI,SE,MM

PERANAN PERENCANAAN DAERAH DIDINAS CAPIL...

  • Be the first to comment

MAKALAH PERENCANAAN DAERAH ,DICAPIL...Fitri ,BY..ACHMADAVANDI,SE,MM

  1. 1. TUGAS MANDIRI MAKALAH PERANAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMBAGUNAN DIINSPEKTORAT KAB.LAMPUNG UTARA Disajikan Pada Materi Ajar Perencanaan Pembagunan Dosen Pengajar Prof.Dr.Ali Kabul Mahi Oleh : NAMA NIM KELAS  Fitri agustina sari  136 11011 396  15 . ED , PPSD4 PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SANG BUMI RUWA JURAI (USBRJ) BANDAR LAMPUNG 2014 JL. IMAM BONJOL NO.468 BANDAR LAMPUNG TELP.(0721) 262654 , 261397 ,FAX. (0721) 261397
  2. 2. KATA PENGATAR Alhamdulillahhirobbilalamin Penulis Panjatkan ke Pada Tuhan Allah Yang Maha Kuasa karena berkat Karunia-Nya penulis Dapat menyusun dan Menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya. Dalam penyusunan makalah ini, penulis banyak mendapat tantangan dan hambatan tetapi dengan bantuan dari berbagai pihak tantangan itu bisa teratasi. Olehnya itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini, semoga bantuannya mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari bentuk penyusunan maupun materinya. Kritik Dan Saran Yang Membagun dari pembaca sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan makalah selanjutnya. Akhir kata semoga makalah ini dapat memberikan manfaat kepada kita sekalian. Lampung Utara, November 2014 Penulis Fitri Agustina Sari
  3. 3. DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL............................................................................ ........................... KATA PENGATAR........................................................................................................ DAFTAR ISI................................................................................................................... ABSTRAK……………………………………………………………………………….…… BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang......................................................................................................... 1.2 Rumusan Masalah............................................................................................. ...... 1.3 Tujuan Penulisan..................................................................................................... BAB II PEMBAHASAN BAB III PENUTUP KESIMPULAN ……………… ................................................................................ ...... DAFTAR PUSTAKA
  4. 4. BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Perencanaan Adalah Sebagai Upaya Untuk Mengantisipasi Ketidak Seimbangan Yang Terjadi Yang bersifat Akumulatif. Artinya Perubahan Pada Suatu Keseimbangan Awal Dapatmengakibatkan Perubahan Pada Sistem Sosial Yang Akhirnya Membawa Sistem Yangada Menjauhi Keseimbangan Awal. Perencanaan Sebagai Bagian Daripada Fungsi manajemen Yang Bila Ditempatkan Pada Pembangunan Daerah Akan Berperan Sebagai arahan Bagi Proses Pembangunan Berjalan Menuju Tujuan Di Samping Itu Menjaditolak Ukur Keberhasilan Proses Pembangunan Yang Dilaksanakan. Menurut Tjokroamidjojo (1992),Perencanaan Dalam Arti Seluas-Luasnya Tidak Lain Adalah Suatu Prosesmempersiapkan Secara Sistematis Kegiatan-Kegiatan Yang Akan Dilakukan Untukmencapai Sesuatu Tujuan Tertentu. Perencanaan Adalah Suatu Cara Bagaimanamencapai Tujuan Sebaik-Baiknya Dengan Sumber- Sumber Yang Ada Supaya Lebihefisien Dan Efektif. Didalam Pembangunan, Pemerintaah Daerah Memerlukan Perencanaan Yang Baik Serta Diharapkan Dapat TerProgram Dengan Jelas Arah Pembagunan Yang Ingin DicapaiNya DImasa Yang Akan Datang Terhadap Pembangunan Yang dilakukannya Tersebut.
  5. 5. Seiring Pesatnya Pembangunan Bidang Ekonomi, MakaPeningkatan Permintaan Data Dan Indikator ketersediaan Data Sampai Tingkat Kabupaten/ Kota. Data Dan Indikator-Indikator pembangunan Yang Diperlukan Adalah Yang Sesuai Dengan Perencanaan Yang Telah ditetapkan. Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Diamanatkan Oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang SPPN,Mewajibkan Daerah Untuk Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Yangberdurasi Waktu 20 (Dua Puluh) Tahun Yang Berisi Tentang Visi, Misi Dan Arahpembangunan Daerah. 1.2 Rumusan Masalah Dari Penelitian Ini,Peneliti Terfokuspada Masalah – Masalah Sebagai Berikut : A.Pengertian Perencanaan Pembangunan Itu B. Proses Pembangunan C. Peranan Pelaksanaan Perencanaan pembangunan Diinspektorat Kab.LU 1.3 Tujuan Penulisan Tujuan Daripenelitian Ini Adalah.Mengetahui Apa – Apa Saja Unsur Terkait Dari Peranan Pelaksanaan perencanaan Pembangunan Daerah Diinspektorat Kab.Lampung Utara Dan Sebagai Tugas Mandiri MataKuliah Perencanaan Daerah
  6. 6. BAB II PEMBAHASAN A. Perencanaan pembangunan Perencanaan pembangunan Adalah Cara Pandangan Melihat Ke Depan Dengan Mengambil Pilihan Berbagai alternative Dari Kegiatan Untuk Mencapai Tujuan Masa Depan Tersebut Dengan terus Mengikuti Supaya Pelaksanaan Tidak Menyimpang Tujuan. Perencanaan Bagian Dari pada Fungsi Manajemen Yang Bila ditempatkan Pada Pembangunan Daerah Akan Berperan Sebagai Arahan Bagi Prosespembangunan Berjalan Menuju Tujuan Di Samping Itu Menjadi Tolok Ukurkeberhasilan Proses Pembangunan Yang Dilaksanakan Perencanaan Dapat Dilakukan Dalam berbagai Bidang. Namun Tidak Semua Rencana Merupakan Perencanaan Pembangunan terkait Dengan Kebijaksanaan Pembangunan Maka Pemerintah Berperan Sebagai pendorong Pembangunan Itu Sendiri. Menurut Tjokroamidjojo (1992),Perencanaan Dalam Arti Seluas- Luasnya Tidak Lain Adalah Suatu Prosesmempersiapkan Secara Sistematis Kegiatan-Kegiatan Yang Akan Dilakukan Untukmencapai Sesuatu Tujuan Tertentu. Perencanaan Adalah Suatu Cara Bagaimanamencapai Tujuan Sebaik-Baiknya Dengan Sumber-Sumber Yang Ada Supaya Lebihefisien Dan Efektif. B. Proses Perencanaan Pembangunan Undang-Undang No. 25Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Mengamanatkan Bahwa setiap Daerah Harus Menyusun Rencana Pembangunan Daerah Secara Sistematis,Terarah, Terpadu Dan Tanggap Terhadap Perubahan (Pasal 2 Ayat 2), Dengan Jenjang Perencanaan Jangka Panjang (25 Tahun), Jangka Menengah (5 Tahun) Mau punjangka Pendek Atau Tahunan (1 Tahun).
  7. 7. Setiap Daerah (Propinsi/Kabupaten/Kota)Harus Menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencanapembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD). C. peranan pelaksanaan perencanaan Pembagunan Diinspektorat Kab.Lampung Utara Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan dokumen perencanaan komprehensif untuk kurun waktu 5 tahun kedepan. Rencana Strategis selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) SKPD, sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Acuan Utama Penyusunan Renstra SKPD Adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Yang Merupakan Rumusan Visi, Misi, Arah Kebijakan Dan Rencana Program Indikatif Kepala Daerah/ Wakil Daerah Terpilih Yang Telah Disampaikan Kepada Masyarakat Pemilih Dalam Sidang Paripurna DPRD Dalam Tahapan Kampanye Pemilihan Pasangan Calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Secara Langsung. 1. Renstra SKPD Berisi Visi, Misi, Tujuan, Strategi Dan Kebijakan Yang Akan Dilaksanakan Oleh Inspektorat Lampung Utara Kurun Waktu 2014 – 2019. Landasan Hukum 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
  8. 8. dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah; 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Lapuran Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Presidan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 17. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ttg Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2005-2025; 19. Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
  9. 9. Rencana strategis (Renstra) disusun berdasarkan Arah, Kebijakan dan program-program kerja daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2014-2019. Rencana strategis (renstra) dipergunakan sebagai acuan perencanaan operasional kegiatan satuan kerja yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja setiap tahunnya serta penyusunan anggaran berdasarkan kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Penyusunan Anggaran berdasar Kinerja tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk setiap tahunnya guna mendukung operasional kegiatan yang telah ditetapkan dalam upaya mewujudkan visi dan misi. GAMBARAN PELAYANAN SKPD 1. Tupoksi 2. Struktur Organisasi.  Inspektur  Secretariat  Inspektur pembantu wil 1  Inspektur pembantu wil 2  Inspektur pembantu wil 3  Inspektur pembantu wil 4  Kelompok jabatan fungsional 3.Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan. Jumlah Jabatan No. Jabatan Formasi Terisi Keterangan 1. Eselon II 1 1 - 2. Eselon III 4 4 - 3. Eselon IV 15 15 - 4. Fungsional Auditor 22 10 12
  10. 10. Jumlah Pegawai berdasar Golongan No. Jabatan Laki-laki Wanita Jumlah 1. Golongan IV/c 1 1 2. Golongan IV/b 4 1 5 3. Golongan IV/a 2 3 5 4. Golongan III/d 8 3 11 5. Golongan III/c 7 4 11 6. Golongan III/b 3 4 7 7. Golongan III/a 2 4 6 8. Golongan II/d - - - 9. Golongan II/c 1 2 3 10. Golongan II/b - - - 11. Golongan II/a 2 - - 12. Golongan I/c 1 - - Jumlah 31 21 52 Jumlah Pegawai berdasar Pendidikan No. Jabatan Laki-laki Wanita Jumlah 1. Magister S-2 1 6 7 2. Sarjana S-1 22 11 33 3. Sarmud/ DIII 3 4 7 4. SLTA 3 - 3 5. SLTP 2 - 2 Jumlah 31 21 52  Sarana dan prasarana Kendaraan Operasional Roda 4 : 4 buah Kendaraan Operasional Roda 2 : 11 buah Komputer : 8 buah Printer : 5 buah Gedung Perkantoran : 1 unit
  11. 11.  Tugas dan Fungsi 1. Tugas Pokok : Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah. 2. Fungsi Dalam melaksanakan tugas pokoknya Inspektorat menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan umum, yang meliputi pemerintahan dan aparatur, perekonomian dan kesejahteraan rakyat serta keuangan; b. Penyusunan perencanaan dan program kerja bidang pengawasan umum, yang meliputi pemerintahan dan aparatur, perekonomian dan kesejahteraan rakyat serta keuangan; c. Pembinaan dan pengendalian teknis bidang pengawasan umum, yang meliputi pemerintahan dan aparatur, perekonomian dan kesejahteraan rakyat serta keuangan; d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas bidang pengawasan; e. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerja sama teknis dengan pihak lain yang berhubungan dengan bidang pengawasan umum, yang meliputi pemerintahan dan aparatur, perekonomian dan kesejahteraan rakyat serta keuangan; f. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang pengawasan umum. g. Pengelolaan sekretariat Inspektorat; h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.  Pelayanan SKPD Kondisi Inspektorat sekarang Pengawasan merupakan bagian integral dari sistem manajemen modern termasuk manajemen pemerintahan yang mutlak tidak dapat dieliminir, karena ia melekat pada setiap gerak langkah Pemerintahan, Pembangunan, dan Pelayanan Masyarakat.
  12. 12. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menekankan pentingnya pengawasan. Inspektorat Kabupaten Lampung Utara mempunyai kompetensi pengawasan atas semua obyek pemeriksaan yang ada di wilayah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, kecuali hal tertentu yang telah diatur oleh ketentuan lain yang mengaturnya. Obyek Pemeriksaan meliputi : No. Jenis Obyek Pemeriksaan Jumlah 1. Badan 4 2. Dinas /Setwan 11 3. Kantor 6 4. Bagian Setda 9 5. Kecamatan 23 6. BUMD 2 7. UPTD di Dinas Kesehatan 29 8. UPTD di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 17 9. UPTD di Dinas Pekerjaan Umum 7 10. UPTD di Dinas Pengairan 4 11. UPTD di Dinas Nakertransos 1 12. UPTD di Dinas Pertanian dan Kehutanan 1 13. UPTD di Dinas Kelautan dan Peternakan 7 14. UPTD di Dinas Perindagkop 1 15. UPTD di Dinas Kebudayaan & Pariwisata 1 16. UPTD di Dinas Kependudukan & Capil 17 17. UPTD di Dinas Perhubungan dan Pariwisata 4 19. Desa/ Kelurahan 247 20. SMP/SMU/SMK 57 Mencermati hal-hal tersebut diatas ditinjau dari sisi Sumber Daya Manusia Aparat Pemeriksa dan jumlah jangkauan obyek pemeriksaan yang ada belum terdapat keseimbangan yang proporsional, khususnya dari segi kuantitas dan kualitas Aparat Pemeriksa yang ada.Terdapat perbedaan kesepahaman antara Aparat Pemeriksa dengan pihak-pihak
  13. 13. yang diperiksa yang disebabkan antara lain lemahnya sosialisasi aturan/juklak yang ada. Sistem Pengendalian Intern yang dilaksanakan oleh masing-masing Atasan Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah belum berjalan efektif sebagaimana yang diharapkan. Hal ini dapat diidentifikasikan bahwa belum semua kegiatan berorientasi pada kualitas hasil, tepat waktu, tepat mutu, ketaatan terhadap aturan serta kepuasan stakeholders. Hubungan Koordinasi, kerjasama dan tanggung jawab. Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya melakukan koordinasi dengan perangkat daerah Kabupaten Lampung Utara (Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas / Badan / Kantor, Lembaga Teknis Daerah) juga dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah maupun eksternal Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang lebih tinggi (BPKP, Inspektorat Provinsi) melakukan pengawasan di Pemerintah Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan dan / atau jika diminta oleh Inspektorat Kabupaten berdasarkan sinergi pengawasan. Pada dasarnya lembaga pengawasan yang lebih tinggi, hanya memiliki kompetensi di bidang pengawasan represif dan fungsional atas kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, kecuali BPK sebagai lembaga pengawasan eksternal memiliki kewenangan atas semua hal yang menyangkut keuangan negara.  Keadaan yang diharapkan lima tahun yang akan datang Dengan kondisi yang ada pada saat ini maka harapan lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :
  14. 14. 1. Peningkatan penyelenggaraan administrasi umum, dengan penyediaan fasilitas kerja pegawai agar tercipta suasana kerja yang menyenangkan. 2. Adanya peningkatan mutu aparatur pengawasan. 3. Peningkatan pemanfaatan hasil-hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal dalam rangka pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah. 4. Peningkatan koordinasi dan pembinaan teknis pengawasan. 5. Peningkatan Operasional pemeriksaan serta penanganan terhadap kasus-kasus aduan masyarakat. 6. Sistem Pengendalian Intern dapat dilaksanakan di masing-masing unit kerja ``. 7. Adanya peningkatan semangat perbaikan kinerja aparatur Pemerintah. ISU-ISU STRATEGIS Isu Strategis Yang Berkembang Saat Ini Serta Prediksi Situasi Dan Kondisi Lima Tahun Ke Depan Dapat Dirumuskan Sebagai Berikut : a. Kondisi Internal Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas/Badan/Kantor, Lembaga Teknis Daerah) juga dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah maupun eksternal Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang lebih tinggi (BPKP, Inspektorat Provinsi) melakukan pengawasan di Pemerintah Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan dan/atau jika diminta oleh Inspektorat Kabupaten berdasarkan sinergi pengawasan.
  15. 15. Pada dasarnya lembaga pengawasan yang lebih tinggi, hanya memiliki kompetensi di bidang pengawasan represif dan fungsional atas kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, kecuali BPK sebagai lembaga pengawasan eksternal memiliki kewenangan atas semua hal yang menyangkut keuangan negara. b. Kondisi Eksternal Kondisi eksternal dapat diketahui sebagai berikut : 1. Adanya peningkatan penyelenggaraan administrasi umum, dengan penyediaan fasilitas kerja pegawai agar tercipta suasana kerja yang menyenangkan. 2. Adanya peningkatan mutu aparatur pengawasan. 3. Peningkatan pemanfaatan hasil-hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal dalam rangka pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah. 4. Peningkatan koordinasi dan pembinaan teknis pengawasan. 5. Peningkatan Operasional pemeriksaan serta penanganan terhadap kasus-kasus aduan masyarakat. 6. Sistem Pengendalian Intern dapat dilaksanakan di masing-masing unit kerja. 7. Adanya peningkatan semangat perbaikan kinerja aparatur pemerintah. Prediksi keadaan lima tahun kedepan secara manajerial menurut teori SWOT dapat dikemukakan sebagai berikut : 1. Faktor Internal a. Strength (Kekuatan) 1. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara. 2. Program Kerja Pengawasan Tahunan 3. Sumber daya manusia/pegawai 4. Sarana dan prasarana yang tersedia b. Weakness (Kelemahan) 1. Terbatasnya jumlah Pejabat Fungsional Pemeriksa 2. Kualitas sumber daya manusia masih kurang
  16. 16. 2. Faktor Eksternal a. Opportunities (Peluang) 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999. 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005. 4. Keputusan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2001. 5. Kepmendagri dan Otda Nomor 17 Tahun 2001. 6. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004. 7. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999. b. Threats (Tantangan/Ancaman) 1. Tuntutan dari masyarakat 2. Tuntutan dari pengambil kebijakan Setelah diketahui faktor internal dan faktor eksternal kemudian diinteraksikan dengan mengeluarkan pemetaan prediksi dan pemetaan interaktif, yaitu sebagai berikut : a. Pemetaan kekuatan untuk memanfaatkan peluang 1. Daya gunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang ada untuk mencapai kinerja yang ditetapkan. 2. Tingkatkan jangkauan obyek pemeriksaan yang ada, yang belum adanya keseimbangan secara proporsional. b. Pemetaan dengan perkecil kelemahan dengan memanfaatkan peluang. 1. Tingkatkan kualitas sumber daya manusia dan wawasan dengan melalui Seminar atau PKS. 2. Perbanyak jumlah Pejabat Fungsional Pemeriksa dengan melalui Diklat Fungsional. c. Pemetaan kekuatan untuk menghindari ancaman 1. Laksanakan kinerja pemeriksaan secara konsisten berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku. 2. Laksanakan pengawasan atas semua obyek pemeriksaan yang ada
  17. 17. d. Pemetaan dengan perkecil kelemahan dan hindari ancaman 1. Laksanakan pemeriksaan secara obyektif, independen sesuai standar dan norma pemeriksaan. 2. Tingkatkan sosialisasi pengawasan sesuai dengan aturan atau juklak yang ada.  VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan strategis tersebut mengandung visi, misi, tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. A. Visi dan Misi Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tetang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Visi : “Terwujudnya Lembaga Pengawasan Internal yang profesional dalam rangka mewujudkankan Good Governance.” 1. Lembaga Pengawasan Internal yang professional adalah Lembaga Pengawas Internal Pemerintah yang memiliki keahlian untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan tugas/kegiatan apakah telah sesuai dengan ketentuan yang seharusnya/tidak, berdasarkan atas keahlian di bidang masing-masing secara komprehensif.
  18. 18. 2. Good Governance adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara yang baik yang berarti Pemerintah Daerah yang dapat bertanggung jawab (akuntabel) transparan dan partisipatif. Misi Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di masa mendatang. Dari visi tersebut, Inspektorat Kabupaten Lampung Utara mempunyai misi : 1. Melaksanakan pengawasan internal yang berkesinambungan dalam rangka mendorong terciptanya pemerintahan yang akuntabel dan bersih dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN); 2. Mengembangkan sistem pengawasan dan sistem informasi pengawasan yang akurat dan actual 3. Meningkatkan profesionalisme aparatur pengawasan internal yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai B. Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan sebagai penjabaran visi dan misi Inspektorat Kabupaten Lampung Utara yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi. Sedangkan sasaran adalah merupakan focus dari tujuan. Tujuan dan Sasaran perencanaan strategis pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara adalah : 1. Terlaksananya prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik yang mendorong partisipasi masyarakat, taat hukum, tertib
  19. 19. administrasi, transparan, responsive terhadap aspirasi masyarakat, penetapan kebijakan publik berdasarkan konsensus dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait, kesetaraan, efektif dan efisiensi, akuntabel, visioner dan bebas KKN. Sasaran : a. Terlaksananya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara b. Meningkatnya ketaatan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada termasuk kebijakan dan arahan pimpinan c. Mendorong efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui evaluasi, koordinasi, dan perbaikan kebijakan (policy recommendation) dengan menggunakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. d. Meningkatnya perbaikan kualitas pelayanan public 2. Meningkatnya akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan daerah dalam rangka menuju Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian. Sasaran : Terwujudnya akuntabilitas yang tinggi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pertanggungjawabn pengelolaan keuangan daerah pada SKPD. 3. Tersedianya Sistem Informasi Pengawasan (SIMWAS) melalui penerapan teknologi informasi, yang berfungsi sebagai sarana koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan temuan, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan.
  20. 20. Sasaran : Meningkatnya fungsi koordinasi antar APIP maupun SKPD terkait dalam rangka sinkronisasi program, sinergitas dan penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan. 4. Meningkatnya kuantitas dan kualitas aparatur pengawasan yang ditunjukkan dengan bertambahnya pengetahuan, keahlian, keterampilan, etika dan moralitas agar dapat mandiri dan professional melaksanakan tugas pengawasan. Sasaran : Meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa dan jumlah sumber daya pemeriksa yang memadai. C. Strategi Strategi adalah langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi misi Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Strategi perencanaan strategis tersebut adalah : 1. Mengupayakan efektivitas pelaksanaan pengawasan internal dan pemberdayaan pengawasan masyarakat serta Evaluasi Kinerja maupun Reviu Laporan Keuangan Daerah. 2. Mengembangkan manajemen berbasis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 3. Mengintensifkan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas dengan instansi terkait. 4. Meningkatkan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa di Inspektorat Kabupaten Lampung Utara. D. Kebijakan Strategi adalah langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi misi SKPD.Kebijakan adalah arah/tindakan/cara yang ditempuh untuk mencapai kegiatan.
  21. 21. 1. Strategi Mengupayakan efektivitas pelaksanaan pengawasan internal dan pemberdayaan pengawasan masyarakat serta Evaluasi Kinerja maupun Reviu Laporan Keuangan Daerah. Kebijakan : a. Mengoptimalkan pelayanan dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan. b. Mengoptimalkan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemeriksaan, evaluasi akuntabilitas kinerja maupun reviu laporan keuangan. 2. Strategi Mengembangkan manajemen berbasis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Kebijakan : a. Menerapkan prinsip-prinsip pengendalian melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sekaligus evaluasi dan monitoring pelaksanaan SPIP di SKPD. 3. Strategi Mengintensifkan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas dengan instansi terkait. Kebijakan : a. Mengoptimalkan koordinasi pengawasan tingkat Daerah, Propinsi maupun Pusat. 4. Meningkatkan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa di Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Kebijakan : a. Memberdayakan sumber daya pemeriksa  PROGRAM DAN KEGIATAN Program
  22. 22. Program Kerja Operasional Merupakan Proses Penentuan Jumlah Dan Jenis Sumber Daya Yang Diperlukan Dalam Rangka Pelaksanaan Suatu Rencana. Tahun 2014 1. Kebijakan : Mengoptimalkan Pelayanan Dalam Rangka Mendukung Kegiatan Pengawasan. Program a. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1) Penyediaan surat menyurat; 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; 3) Penyediaan Jasa Kebersihan; 4) Penyediaan Alat Tulis Kantor; 5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; 6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Pembangunan Kantor; 7) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; 8) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. 9) Penyediaan Makanan dan Minuman. 10) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 11) Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih. b. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan. Kegiatan : 1) Penyusunan Pelaporan Keuangan; 2) Penyusunan perencanaan dan evaluasi pelaporan. c. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : 1) Pembangunan Gedung Ruang Pemeriksaan; 2) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor; 3) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor; 4) Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor; 5) Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional; 6) Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor; 7) Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Kantor.
  23. 23. 2. Kebijakan : Mengoptimalkan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemeriksaan, evaluasi akuntabilitas kinerja maupun reviu laporan keuangan. Program : Peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH. Kegiatan : 1) Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala; 2) Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah; 3) Pemeriksaan Khusus; 4) Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan; 5) Pengelolaan Administrasi Pengawasan. 3. Kebijakan : Menerapkan prinsip-prinsip pengendalian melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sekaligus evaluasi dan monitoring pelaksanaan SPIP di SKPD. Program : Peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH. Kegiatan : 1) Pegendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 4. Kebijakan : Mengoptimalkan koordinasi pengawasan tingkat Daerah, Propinsi maupun Pusat. Program : Peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Kegiatan : 1) Inventarisasi Temuan Pengawasan 2) Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensip; 3) Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan Program : Penataan dan penyempurnaan kebijakan system dan prosedur pengawasan Kegiatan : 1) Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan;
  24. 24. 5. Kebijakan : Memberdayakan sumber daya pemeriksa. Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan. Kegiatan : 1) Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan. 2) Pengelolaan Jabatan Fungsional Auditor. Tahun 2015 1. Kebijakan : Mengoptimalkan pelayanan dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan. Program a. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1) Penyediaan surat menyurat; 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; 3) Penyediaan Jasa Kebersihan; 4) Penyediaan Alat Tulis Kantor; 5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; 6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Pembangunan Kantor; 7) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; 8) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; 9) Penyediaan Makanan dan Minuman; 10) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; 11) Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih. b. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan. Kegiatan : 1) Penyusunan Pelaporan Keuangan; 2) Penyusunan perencanaan dan evaluasi pelaporan.
  25. 25. c. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : 1) Pembangunan Gedung Ruang Pemeriksaan; 2) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor; 3) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor; 4) Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor; 5) Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional; 6) Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor; 7) Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Kantor. 2. Kebijakan : Mengoptimalkan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemeriksaan, evaluasi akuntabilitas kinerja maupun reviu laporan keuangan. Program : Peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH. Kegiatan : 1) Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala; 2) Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah; 3) Pemeriksaan Khusus; 4) Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan; 5) Pengelolaan Administrasi Pengawasan. 3. Kebijakan : Menerapkan prinsip-prinsip pengendalian melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sekaligus evaluasi dan monitoring pelaksanaan SPIP di SKPD. Program : Peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH. Kegiatan : 1) Pegendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 4. Kebijakan : Mengoptimalkan koordinasi pengawasan tingkat Daerah, Propinsi maupun Pusat. Program :
  26. 26. Peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Kegiatan : 1) Inventarisasi Temuan Pengawasan 2) Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensip; 3) Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan Program : Penataan dan penyempurnaan kebijakan system dan prosedur pengawasan Kegiatan : 1) Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan; 5. Kebijakan : Memberdayakan sumber daya pemeriksa. Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan. Kegiatan : 1) Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan. 2) Pengelolaan Jabatan Fungsional Auditor
  27. 27. BAB III PENUTUP Kesimpulan  Bahwa Renstra SKPD Merupakan Pedoman Dalam Penyusun Renja SKPD, Penguatan Peran Serta Stakehorders, Dalam Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) SKPD Dan Merupakan Dasar Evaluasi Dan Laporan Pelaksanaan Atas Kinerja Tahunan Dan Lima Tahunan.  Visi : “Terwujudnya Lembaga Pengawasan Internal Yang Profesional Dalam Rangka Mewujudkankan Good Governance.”  Perencanaan Strategis Ini Diharapkan Mampu Disatu Pihak Memperoleh Manfaat Dari Berbagai Peluang Yang Ada Serta Dilain Pihak Juga Memperkecil Atau Bahkan Menghilangkan Dampak Sebagai Faktor Yang Sifatnya Negatif Atau Yang Mengancam Kesinambungan Operasional Organisasi.  Demikian Makalah Tentang Perencanaan Pembagunan DiKabupaten Lampung Utara Kami Buat Agar Bermanfaat.
  28. 28. DAFTAR PUSTAKA 1. Sianipar, J.P.G., dan HM Entang, 2003, Teknik-teknik Analisis Manajemen, Bahan Ajar Diklatpim Tingkat III, Lembaga Administrasi Negara (LAN), RI, 2003 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2006 dan Atas perubahannya UU Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang SPPN 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999. 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005. 8. Keputusan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2001. 9. Kepmendagri dan Otda Nomor 17 Tahun 2001. 10. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004. 11. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999. 12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006.

×