Mampu menjelaskan tentang materi "Tindak Pidana Pencucian Uang" dan mengetahui konsekuensi dari Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut.

1. MODUL PERKULIAHAN
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Tindak Pidana Pencucian Uang
Modul Standar untuk digunakan dalam Perkuliahan
di Universitas Mercu Buana
Fakultas
Program
Studi
Tatap
Muka
Kode MK Disusun Oleh
Ekonomi dan
Bisnis
Akuntansi
06
1A2323EL Angela Regife Laksmy
Situmorang
Abstract : Kompetensi
Tindak Pidana Pencucian Uang Dapat menjelaskan tentang Pidana
Pencucian Uang

2. TEORI PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANANYA
I. Pencucian Uang
A. Pengertian.
Menurut Pasal 1 ayat (1) UU no 25 th 2003 Pencucian uang adalah
perbuatan menempatkan, mentransfer, membayar, menghibahkan, dan
membawa keluar negeri atas harta yang patut diduga merupakan hasil tindak
pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul
harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.
Hukum pidana ekonomi adalah hukum pidana khusus.
1. Yang dimaksud dengan tindak pidana dibidang ekonomi adalah suatu
perbuatan yang melanggar ketentuan dalam peraturan hukum dibidang
ekonomi, ketentuan mana tersebar dalam berbagai peraturan.
2. Adapun menurut peraturan tindak pidana ekonomi dapat ditemukan
pada pada UU darurat no. 7 th 1955 dalam arti sempitnya. Sedangkan
dalam arti luasnya, tindak pidana dibidang ekonomi meliputi sbb;
a. UU no 10 th 1998 tentang perbankan.
b. UU no 7 th 1987 tentang hak cipta.
c. UU no 20 th 2001 tentang tindak pidana korupsi.
d. UU no 25 th 2003 tentang tindak pidana pencucian
uang Perubahan dari pada UU no 15 th 2002.
Menurut Pasal 2 UU no 25 th 2003 yang dikatakan pencucian uang adalah
usaha untuk memutihkan asal usul uang dari hasil kejahatan seperti :
a) Korupsi
b) Perdagangan wanita dan budak
c) Penyuapan
d) Perdagangan senjata gelap
e) Penyelundupan barang
f) Penculikan
g) Penyelundupan tenaga kerja
h) Terorisme
i) Penyelundupan Imigran
j) Pencurian
k) Perbankan
l) Pengelapan
m) Narkotikao.
n) Penipuan
o) Psikotropika dan lain-lain.
Untuk menjadikan agar undang-undang ini menjadi efektif maka
dibentuklah Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Menurut Pasal 26 UU no 25 tahun 2003 Adapun tugas PPATK antara lain :
a) Mendeteksi, mengumpulkan, menyimpan, menganalisi informasi yang
diparoleh PPATK bedasarkan undang-undang yang berlaku.
 Pelapor bisa orang-perorang, kelompok dan instansi.
b) Merekomendasikan pada penegak hukum.

3.  Menurut pasal 26 g UU nomor 25 tahun 2003 PPATK wajib
melaporkan hasil analisis pada kepolisian dan kejaksaan.
 Menurut pasal 26 h UU nomor 25 tahun 2003 PPATK wajib
memberikan laporan pada Presiden setiap, DPR, dan lembaga
yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia
jasa keuangan setiap 6 bulan sekali.
B. Tahap-tahap Money Laundring :
 Menempatkan uang dibank. (placeman)
Seseorang menyimpan uangnya dibank dari hasil kejahatannya agar
aman, Sebab amat berbahaya jika uang tersebut disimpan dirumah atau
disimpan ditempat yang tidak jelas.
 Dipindah-pindah atau dilapis-lapis. (levering).
Uang tersebut dipindah-pindah dari bank satu ke bank yang lain lalu
dipisah-pisah menjadi jumlah kecil. Seumpama seseorang dari hasil
kejahatannya memperoleh uang Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar) lalu
dipecah-pecah menjadi Rp 2.00.000.000,00 (dua ratus juta) pada lima
bank Yang berbeda.
 Menyatukan uang. (integration).
Uang uang yang dipisahkan tadi dikumpulkan kembali dan jadilah
uang tersebut seolah-olah menjadi halal.
C. Problem yang dihadapi
Sebagaimana kita ketahui Hukum dibuat untuk mengatur hubungan
manusia.“Hukum adalah alat untuk mengubah dan memperbaiki keadaan
mesyarakat.” terdapat perbedaan antara tindak pidana Pencucian uang
dengan tindak pidana dalam KUHP, diantaranya dalam KUHP Hanya terdapat
hukuman maximal. Sedangkan dalam UU no 25 tahun 2003 terdapat hukuman
maximal dan minimal. Berdasarkan Pasal 6 UU no 25 tahun 2003 dan Pasal 9
UU no 25 tahun 2003 . Sudah seharusnya hukum dapat mencegah dan
memperbaiki masyarakat, Akan tetapi jika diteliti lebih lanjut, terdapat
beberapa pasal yang masih dapat memberi peluang seseorang atau suatu
kelompok untuk dapat melakukan money laundering tanpa terjerat atau lolos
begitu saja dari jangkauan UU no 25 tahun 2003 itu sendiri. Diantaranya
adalah menurut Pasal 13 ayat 1 UU no 25 tahun 2003 ; penyedia jasa
keuangan (bank) wajib menyampaikan laporan kepada PPATK untuk hal-hal
sebagai berikut;
a) Transaksi keuangan mencurigakan.
b) Transaksi yang dilakukan secara tunai dalam jumlah komulatif sebasar
Rp 500.000.000,00 atau lebih atau mata uang asing yang nilainya sama
atau lebih dari itu.
Sementara jika ada trasaksi keuangan yang dibawah nilai uang Rp
5.00.000.000,00 (limaratus juta rupiah) Hendaknya “hasil tindak
pidana adalah harta kekayaan yang berjumlah Rp 500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah) atau lebih, yang diperoleh langsung ataupun tidak
langsung dari suatu kejahatan. Bukankah ini dapat mempersempit
jangkauan hukum itu sendiri. Seumpama apabila terjadi sebuah kasus
dimana terdapat tansaksi kejahatan yang bernilai dibawah Rp

4. 500.000.000,00 tidak dapat dijangkau oleh hukum karena harus
bernilai Rp 500.000.000,00.
CONTOH KASUS
Contoh kasus jika seseorang melakukan seseorang melakukan penjualan
narkoba senilai Rp 400.000.000,00 atau dibawah Rp 5.00.000.000,00 lalu
kemudian memasukannya ke Bank dalam deposito pribadinya, maka pihak
Bank tidak akan menaruh kecurigaan terhadap orang tesebut, sebab
menurut syarat untuk dicurigai uang tersebut dimungkinkan dari kejahatan
harus yang nilai Rp 500.000.000,00 baru dapat dicurigai sebagai hasil dari
suatu kejahatan sebagaimana yang disebutkan diatas.
Padahal menurut Pasal 1 ayat (7) kolom a UU no 25 tahun 2003, yang
dimaksud dengan transaksi mencurigakan adalah transaksi yang
menyimpang dari profil dan karakteristik.
Logikanya jika seseorang menabung dibank senilai Rp 4.50.000.000,00
dan ia tidak bisa memberi keterangan dengan jelas darimana uang tersebut
ia dapat maka saat ditanyai bahwa ia adalah seorang pengangguran atau
pada profesinya tidak memadai untuk sampai memiliki uang sebesar itu
maka patut dicurigai bahwa ia mungkin telah mendapatkan uang tersebut
dari proses yang tidak halal atau tidak sah dari kejahatan yang tertera pada
Pasal 2 UU no 25 tahun 2003. Ini merupakan penyimpangan antara Pasal 2
UU no 25 tahun 2003 dengan Pasal 13 ayat 1 UU no 25 tahun 2003 yang
menyebabkan merubah pengertian dan definisi Money laundering itu
sendiri dan dapat berkibat aturan tersebut jadi tidak tegas dan lemah.
Tujuan dibuatnya undang-undang tindak pidana pencucian uang adalah
untuk dapat mendeteksi dan menangkap pelaku kejahatan pada saat orang
tersebut menyimpan uangnya di Bank untuk menutupi jejak kejahatannya.
Pada awalnya istilah money laundry dikenal pada tahun 1930 di Amerika
Serikat oleh seorang Mafia yang bernama Alcophone. Dia adalah seorang
yang pertama kali melakukan pencucian uang. Pada saat itu Alcophone
membeli banyak perusahaan pencucian pakaian (laundery) untuk mencuci
uangnya. Kemudian pihak kepolisian Amerika Serikat menangkap
Alcophone bukan dengan tuduhan penjualan narkotika, pembunuhan,
perjudian, atau kejahatan lainnya, tetapi karena Alcophone tidak
melaporkan bahwa dia memiliki uang sebanyak itu pada pihak kepolisian.
Perlu di ketahui pula bahwa Indonesia menganut kebijakan rezim devisa
bebas. Kalau kita mendepositokan uang dibank, kita tidak akan ditanyai
tentang asal usul uang. Memang uang kotor dapat dikenakan tindakan
penyitaan oleh penyidik tetapi bila ada hubungan dengan kasus tertentu,
atau misalnya tindak pidana korupsi yang dapat ditangani oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK). Akan tetapi bukan karena Money
laundering atau ilegal income. Maka sangat dimungkinkan terjadinya
bentuk-bentuk investasi semu dari luar negeri yang tujuannya untuk

5. memfasilitasi pencucian uang haram. “Hukum pidana adalah sebagai
hukum yang bersifat publik, hukum publik harus memiliki ketegasan sebab
mengatur tingkah laku manusia dan pada pelaksanaannya diambil-alih
pertanggung jawabannya oleh Negara tidak lagi oleh pribadi.”
“pembentukan norma hukum publik berbeda dengan hukum privat karena
struktur norma hukum publik berada diatas hukum privat, sedangkan
apabila dilihat dari struktur lembaga maka otoritas publik terletak diatas
hukum privat.”
Menurut pembahasan diatas dapat simpulkan bahwa, penerapan undang-
undang tindak pidana pencucian uang adalah termasuk hal yang amat vital
dalam penegakan hukum dan perkembangan hukum di Indonesia. Untuk
itu diharapkan agar undang-undang tindak pidana pencucian uang dapat
memiliki daya jangkau yang lebih luas bukan hanya pembentukan undang-
undang itu dan juga bukan hanya dapat memberi tindakan Represif saja
tetapi dapat juga memberikan tindakan Preventif atau pencegahan tindak
pidana tersebut dan segala jenis tindak pidana yang tertera pada Pasal 2
UU no 25 th 2003. sesuai dengan teori Relatif dan absolut pada konsep
pemidanaan.
Identifikasi masalah.
Di negara yang sudah maju dalam tatanan hukumnya seperti Amerika
Serikat sudah memiliki peraturan pengawasan yang efektif tehadap
pencucian uang. Dimana penyidik dapat menyita uang hasil kejahatan atau
Black Money yang berasal dari ilegal incom jika pemilik tidak dapat
menjelaskan darimana asal usul uang. Oleh karena itu banyak gembong
narkotika yang melakukan pencucian uang haramnya di bank-bank yang
ada di luar negri. Uang tersebut kemudian ditransfer kembali ke Amerika
Serikat seolah-olah hasil dari suatu Infestasi di luar negeri. Jadi jelas
persoalan money laundering adalah persoalan internasional, dan bukan
hanya masalah nasional saja. Lalu persoalannya:
1. Mengapa pada UU Tindak pidana pencucian uang nomor 25 tahun 2003
harus dicantumkan Rp 5.00.000.000,00.(Limaratus juta Rupiah) sebagai
suatu syarat yang kenyataannya dapat mempersempit jangkauan hukum itu
sendiri?
2. Apakah UU no 25 th 2003 yang menggantikan UU yang sebelumnya
dapat lebih baik dari pada yaitu UU no 15 th 2002 ? misalnya dalam pasal
2 UU no 15 th 2002 disebutkan yang merupakan tindak Pidana pencucian
uang adalah harus senilai Rp 500.000.000,00. tetapi setelah diubah pada
Pasal 2, UU no 25 th 2003 menjadi tidak ada nilai nominalnya, akan tetapi
pada pasal 13 disebutkan lagi nilai nominalnya yaitu Rp 500.000.000,00.
ini artinya sama sekali tidak ada perubahan dari UU yang sebelumnya
padahal tujuan dari pada pengubahan adalah agar undang-undang tindak
pidana pencucian uang dapat memenuhi standar internasional dibidang
penegakan hukum money laundry?
3. Apakah apakah Bank sebagai sumber informasi PPATK sebagai badan
yang berwenang menangani masalah tindak pidana pencucian uang dapat

6. berperan efektif walaupun ada pembatasan dari undang-undang?
Tujuan penelitian dan kegunaan penelitian.
Apabila bertitik tolak dari berbagai permasalahan diatas dapat disebutkan
bahwa “penelitian adalah sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk
memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan sekaligus
untuk mencari kebenaran.” Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk
;
a. Meneliti apakah tindak pidana pencucian uang dapat diatasi dengan
pembentukan UU no 25 th 2003 jika dilihat dari struktur secara dogmatik.
b. Untuk menguji apakah uu.no 25 th 2003 kira-kira dapat berjalan efektif
atau tidak jika dilihat dari dari struktur normatifnya atau domatikanya dan
untuk menguji apakah UU no 25 th 2003. dapat memenuhi perkembangan
tindak pidana pencucian uang dengan standar internasional ?
c. Meneliti apakah asas-asas hukum yang terdapat pada UU no 25 th 2003
sesuai dengan asas-asas yang terdapat di asas-asas hukum pidana sebab
tindak pidana ekonomi adalah perkembangan dari hukum pidana yang
dapat mempengaruhi kinerja PPATK dan bank sebagai sumber informasi
PPATK.
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari sifat teoritis dan praktis.
Dari segi teoritis diharapkan dapat menghasilkan karya ilmiah yang dapat
dipergunakan untuk perbaikan sekaligus kritik terhadap pengembangan
hukum pidana dibidang ekonomi khususnya money laundering. Dari segi
praktis, penelitian diharapkan dapat menghasilkan karya ilmiah yang dapat
dipakai sebagai masukan bagi DPR untuk mengubah dan
menyempurnakan UU nomor 25 th 2003. " RZ "[1]
D. Pencegahan dan Penanggulangan Money Loundry
Indonesia merupakan surga bagi pelaku pencucian uang ( money
laundering ). Hal itu disebabkan, antara lain, ketentuan deposito dari nasabah
yang tidak boleh diusut asal-usulnya, belum adanya UU pencucian uang dan
kerahasiaan nasabah yang begitu ketat. Pada tanggal 19 Desember 1988,
Indonesia telah bergabung dengan organisasi internasional yaitu United
Nations Convention AgainstIllicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic
Substances atau yang lebih dikenal UN Drugs Convention dengan komitmen
untuk memberantas kasus money laundry internasional.
Kemudian Indonesia mengambil langkah untuk pemberantasan kasus
money laundry di dalam negeri dengan menciptakan Undang-undang Nomor 7
tahun 1997. Indonesia juga menetapkan kegiatan pencucian uang sebagai
suatu tindak pidana dan mengambil langkah-langkah dengan membuat
peraturan-peraturan tertentu agar pihak yang berwajib dapat mengidentifikasi,
melacak dan membekukan/menyita dana yang tidak jelas asal usulnya.

7. Sebagai salah satu entry bagi masuknya uang hasil tindak kejahatan,
bank harus mengurangi risiko digunakannya sebagai sarana pencucian uang
dengan cara mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau transaksi
dan memelihara profil nasabah, serta melaporkan adanya transaksi keuangan
yang mencurigakan (suspicious transactions) yang dilakukan oleh pihak yang
menggunakan jasa bank. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah atau lebih
dikenal umum dengan Know Your Customer Principle (KYC Principle) ini
didasari pertimbangan bahwa KYC tidak saja penting dalam rangka
pemberantasan pencucian uang, melainkan juga dalam rangka penerapan
prudential banking untuk melindungi bank dari berbagai risiko dalam
berhubungan dengan nasabah dan counter-party. Penerapan ketentuan tersebut
dilakukan berdasarkan antara lain 40 rekomendasi FATF dan core principle
no. 15 dari Basel Committee on Banking Supervision .
Oleh karenanya Bank Indonesia juga memberikan langkah konkret
dengan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/10/PBI/2001 tentang
Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles).
Peraturan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah itu didasarkan pada Basle
Committee on Banking Regulation dalam Core Principles for Effective
Banking Supervision, dimana penerapan Prinsip Mengenal Nasabah
merupakan faktor yang penting dalam melindungi kesehatan bank, maka bank
perlu menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah secara lebih efektif. Prinsip
Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) tersebut juga
didasarkan sebagaimana yang dikemukakan FATF untuk pencucian uang,
dimana Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)
merupakan upaya untuk mencegah industri perbankan digunakan sebagai
sarana atau sasaran kejahatan, baik yang dilakukan secara langsung maupun
tidak langsung oleh pelaku kejahatan.
Upaya pemerintah tidak hanya berhenti disitu saja. Pada tahun 2002,
pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak
Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) (selanjutnya disebut
“UUTPPU”) yang berlaku sejak diumumkan pada tanggal 17 April 2002. Hal
tersebut dilakukan untuk menanggapi keputusan FATF tanggal 22 Juni 2001,
yang memasukkan Indonesia sebagai salah satu negara diantara 15 negara
yang dianggap tidak kooperatif (non-cooperative countries and teritories)
untuk memberantas aksi money laundring, sebagaimana terdapat dalam daftar
yang dirilis oleh Financial Actions Task Force on Money Laundring (FATF)
yang merupakan satgas dari Organization for Economic Cooperation and
Development (OECD).
Dalam rekomendasinya, FATF mengkategorikan beberapa risiko bagi
perbankan dan penyedia jasa keuangan lainnya yang terkait dengan
penggunaan institusinya untuk keperluan pencucian uang. Risiko-risiko
tersebut antara lain sebagai berikut :
1) Transaksi yang dilakukan oleh Politically Exposed Persons
(PEPs)
2) Correspondent banking

8. 3) Pelayanan jasa keuangan tanpa bertatap muka dengan melalui
saran elektronis (electronic and other Non Face-to-Face
Financial services)
4) Transaksi penarikan tunai
5) Penyimpanan dan transfer dana melalui ATM, dan
6) Electronic money (purses and cards).
Sedangkan upaya Penanggulangan money laundry secara
Internasional, Indonesia melalui Menteri Kehakiman dan HAM pada saat itu,
Yusril Ihza Mahendra, menyatakan akan segera memberlakukan UU untuk
memberantas kasus money laundry. Diharapkan UU tersebut dapat
memberantas pelaku money laundry di luar negeri, terutama bagi mereka yang
melakukannya di negara-negara yang belum melakukan perjanjian ekstradisi
dengan Indonesia, seperti Singapura.
Selain itu, Indonesia juga telah menjadi anggota United Nations
Convention AgainstIllicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic
Substances atau yang lebih dikenal UN Drugs Convention yang lahir di Wina,
Austria pada tanggal 19 Desember 1988 dan ditandatangani 106 negara.
Dengan adanya organisasi tersebut, diharapkan akan muncul upaya untuk
melakukan pemberantasan kasus money laundry di tingkat internasional yang
disebut dengan “The International Anti-Money Laundering Legal Regime”.
Hal tersebut merupakan awal untuk pengawasan internasional terhadap kasus
money laundry. Selanjutnya, anggota dari organisasi tersebut diwajibkan
untuk menjadikan kasus money laundry sebagai suatu kriminal dan kejahatan
berat sehingga setiap anggota diharuskan mengambil langkah untuk membuat
Undang-undang dan peraturan untuk melaksanakan komitmen tersebut.[2]
E. 3 JENIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG HARUS
ANDA KETAHUI
Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), tindak
pidana pencucian uang dapat diklasifikasi ke dalam 3 (tiga) pasal, yaitu:
1. Tindak Pidana Pencucian Uang yang diakomodir di dalam
Pasal 3
` Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan,
membelanjakan,membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar
negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat
berharga, atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau
patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (sesuai pasal 2 ayat (1) UU
ini) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta
Kekayaan dipidana karena Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana
penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp
10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
Contoh kasusnya adalah Pembelian Saham Maskapai Penerbangan
Nasiona Garuda Indonesia oleh Muhammad Nazarudin, dimana pembelian
saham yang dilakukannya hanya perusahaan-perusahaan dilingkungan saja

9. dengan tawaran lebih tinggi. Nazarudin melakukan ini untuk menyimpan
uangnya ke dalam sistem yang lebih aman dan berorientasi untuk
mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Hal ini dikatakan
sebagai money laundering.
Melirik pada UU Nomor 8 Tahun 2010 TPPU pasal 3, karena Nazarudin
telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan,
membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri,
mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau
perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya
merupakan hasil tindak pidana (dalam hal ini membelanjakan berupa saham
maskapai penerbangan Garuda Indonesia) sehingga dapat terkena pidana
penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp10 milyar.
2. Tindak Pidana Pencucian Uang yang diakomodir di dalam
Pasal 4`
Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber,
lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak
atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya
atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (sesuai pasal 2 ayat (1)
UU ini) dipidana karena Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana
penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp
5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
Misalnya Penyamaran dana yang dilakukan oleh si X yang merupakan
karyawan Bank. Dalam kasus tersebut, X melakukan perbuatan Tindak Pidana
penggelapan dana nasabahnya dengan mengalihkan dana nasabah ke
tabungannya dan seterusnya. Selanjutnya, dana tersebut ditransfer
ke beberapa tabungan adik, ibu serta suaminya. Selain itu dana tersebut
dipakai untuk membeli barang-barang seperti apartemen dan mobil. Atas
perbuatan tersebut, maka X telah menyamarkan asal-usul uang hasil
penggelapan tersebut.
3. Tindak Pidana Pencucian Uang yang diakomodir di dalam
Pasal 5
Setiap orang yang menerima, atau menguasai, penempatan,
pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau
menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya
merupakan hasil tindak pidana (sesuai pasal 2 ayat (1) UU ini) dipidana
karena Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1 milyar.
Melanjutkan contoh kasus dari poin 2 di atas, maka adik, ibu beserta
suaminya yang menerima transferan dari X dan menikmatinya dengan dipakai
untuk membeli beberapa barang seperti apartemen dan mobil, maka juga dapat
dikenakan Pasal 5 Undang-undang ini, karena mereka telah menerima uang
yang baik diketahui atau seharusnya patut diduga bahwa uang tersebut adalah
hasil tindak pidana.[3]

10. KASUS PENCUCIAN UANG
ADELIN LIS BNI 46 CAB. MEDAN
Sekalipun demikian, polisi tetap kukuh untuk memburu Adelin. Selain masih terkait
dengan kasus pembalakan liar, dia juga dituduh melakukan pencucian uang sebesar Rp1,7
miliar di Bank BNI 46, Medan. Tak tanggung-tanggung delapan Kepolisian Daerah (Polda)
di Indonesia ditebar untuk mengejarnya. Selain memasukan nama lelaki asal Medan itu,
dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), pemerintah melalui Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia (Dephuk dan HAM) menerbitan surat pencekalan yang berlaku selama satu
tahun, sejak 7 November 2007.
Disisi lain Interpol Indonesia juga memfokuskan pencarian Adelin Lis sesuai dengan
sejarah tertangkapnya yakni, Hongkong, China dan Singapura. Di mana negara tersebut
secara khusus diamati Interpol. "Kita awali pengamatan di mana dia tertangkap sebelumnya.
Yakni di China," ujar Sekretaris National Central Bureau Interpol Indonesia Brigjen Iskandar
Hassan. Iskandar menjelaskan kedua negara lainnya, Hongkong dan Singapura menjadi fokus
perhatian Interpol. Sebab di dua negara tersebut, tersangka kasus pencucian uang yang juga
Direktur PT Rimba Mujur Mahkota (RMM) itu, pernah beberapa kali singgah.
Hingga kini, menurut Iskandar, dari 182 negara yang dikirimkan red notice, belum satu pun
yang memberikan respon yang menyebutkan keberadaan Adelin Lis. "Kita tunggu saja
respon dari negara anggota Interpol. Kita bekerja sesuai dengan prosedur yang ada," tutur
Iskandar.
Kembali ke persoalan aliran dana di bank plat merah itu, polisi menemukan dana
Rp1,7 miliar atas nama Adelin Lis. Untuk membongkar kasus pencucian uang dan kredit
macet Adelin Lis yang baru dibebaskan Pengadilan Negeri Medan itu. Mabes Polri
menurunkan tiga tim. Tim itu ditugasi untuk menyelidiki kasus kredit macet pembangunan
perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit PT Rimba Mujur Mahkota (RMM), yang
kini BAP-nya belum lengkap.
ANALISIS
Tentang tersangka yang melarikan diri keluar negeri
Banyak para pakar hukum mengemukakan pendapat mengenai ekstradisi diantaranya,
1. L. Oppenheim menyatakan pengertian ekstradisi merupakan:
“Extradition is the delivery of an accused or convicted individual to the state on
whose territory he is alleged to have commited, or to have been convicted of, acrime
by the state on whose territory the alleged criminal happens for the time to be.

11. (Ekstradisi ialah suatu penyerahan si tertuduh atau terhukum kepada suatu negara,
tentang kejahatan yang dituduhkan di wilayah yang dilakukan pada saat kejadian
tersebut).
2. J.G. Starke, menyatakan sebagai berikut:
“Istilah ekstradisi menunjuk kepada proses di mana berdasarkan traktat atau atas
dasar resiprositas suatu negara untuk menyerahkan kepada negara lain atas
permintaanya seseorang yang dituduh atau dihukum karena melakukan tindak
kejahatan yang dilakukan
terhadap hukum negara yang mengajukan permintaan, negara yang meminta
ekstradisi memiliki kompetensi untuk mengadili tertuduh pelaku tindak pidana
tersebut”.
3. Menurut M. Budiarto,
“Ekstradisi ialah suatu proses penyerahan tersangka atau terpidana karena telah
melakukan kejahatan yang dilakukan secara formal oleh suatu negara kepada negara
lain yang berwenang memeriksa dan mengadili pelaku kejahatan tersebut” dan ada
beberapa definisi-definisi lain.
Indonesia sebagai sebuah negara yang patuh terhadap hukum internasional
tentu saja tidak bisa secara langsung menangkap para penjahat tersebut. Indonesia
harus mengikuti prosedur hukum tertentu karena penjahat yang bersangkutan telah
berada di luar wilayah territorial dan yuridiksinya. Berada di luar wilaya yuridiksi
berarti berada di luar wilayah cakupan wewenang/kekuasaan hukumnya
(suryokusumo,2007:239). Oleh karena itu Indonesia perlu mencari cara yang diakui
secara internasional untuk dapat menangkap dan mengadili penjahat tersebut di dalam
negeri.
Salah satu cara yang harus ditempuh Indonesia adalah mengadakan perjanjian
internasional baik bilateral maupun multilateral dengan negara-negara tempat para
penjahat tersebut bersembunyi. Adapun perjanjian tersebut tidak begitu saja berlaku
tanpa adanya ratifikasi untuk menjamin kepastian hukumnya (Abdussalam,2006:1).
Atas dasar perjanjian tersebut barulah Indonesia bisa menangani kasus pidana (pelaku
kejahatan) yang berada di luar wilayah yuridiksinya. Dalam hal ini sering disebut
ektradisi.
Di Indonesia, ketentuan mengenai ekstradisi telah diatur dalam UU No. 1 Tahun
1979.
Sejauh ini, Indonesia telah melakukan perjanjian ekstradisi dengan tujuh
negara. Negara-negara tersebut antara lain Malaysia, Philipina, Thailand, Australia,
Hongkong, Korea Selatan dan Singapura. Adapun perjanjian ekstradisi antara
Indonesia dan Singapura baru ditandatangani pada 27 April 2007 di Istana
Tampangsiring Bali yang menyepakati penanganan terhadap 31 jenis kejahatan

12. termasuk korupsi dan terorisme. Dan dalam kasus ini diduga pelaku melarikan diri ke
negara China.
Akan tetapi Apabila hubungan kedua negara yang semula bersahabat berubah
menjadi permusuhan, maka kerja sama saling menyerahkan penjahat pelarian bisa
berubah menjadi saling melindungi penjahat pelarian. Di samping itu pula praktek-
praktek penyerahan penjahat pelarian belum didasarkan atas keinginan untuk bekerja
sama dalam mencegah dan memberantas kejahatan. Hal ini mengingat kehidupan
masyarakat umat manusia pada jaman kuno masih jauh lebih sederhana jika
dibandingkan dengan masyarakat sekarang ini. Kemajuan-kemajuan dalam bidang
ilmu pengetahuan dan teknologi serta berkembangnya pemikiran-pemikiran baru
dalam bidang politik, ketatanegaraan dan kemanusiaan turut pula memberikan warna
tersendiri pada ekstradisi ini.
Dalam kasus ini berarti pemerintah indonesia harus dengan bersungguh-
sungguh mengadakan perjanjian dengan pemerintah china (adelin lis) diduga
melarikan diri keasana, akan tetapi jika itu tidak dilakukan maka nselamanya adelin
lis tidak akan bisa diadili di indonesia.
Unsur-Unsur dalam UUTPU (Tindak Pidana Pencucian Uang)
Pasal 1 angka 1 UU No. 25 Tahun 2002, mendefinisikan Pencucian Uang
adalahperbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan,
menyumbangkan, menitipkan,membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya
atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana
dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan
sehingga seolah-seolah menjadi Harta Kekayaan yang sah.
Pendefinisian di atas mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
1. Pelaku
2. Transaksi keuangan atau alat keuangan atau finansial untuk menyembunyikan atau
menyamarkan asal usul harta kekayaan seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah
3. Merupakan hasil tindak pidana
Perbuatan melawan hukum Adelin lis
Menurut Prof. Moeljatno, SH. Dalam bukunya Sifat Melawan Hukumnya Perbuatan
Pidana adalah sebagai berikut, ”ada dua pendapat, yaitu pertama, apabila perbuatan tersebut
telah mencocoki larangan undang-undang, maka disitu ada kekeliruan. Letak melawan
hukunya perbuatan sudah ternyata, dari sifat pelanggarannya ketentuan undang-undang,
kecuali jika termasuk perkecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang, sebab hukum
adalah undang-undang. Pendirian demikian dinamakan pendirian yang formil atau ajaran

13. melawan hukum yang formil. Kedua, berpendapat bahwa kalau semua perbuatan yang
mencocoki larangan undang-udang belum tentu bersifat melawan hukum. Menurut mereka,
yang dinamakan hukum bukanlah undang-undang saja karena disamping undang-undang
(hukum yang tertulis), ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau
kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat. Pendirian ini dinamakan pendirian
yang materiel atau ajaran melawan hukum yang materiel.”
Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH. Dalam bukunya mengatakan sebagai berikut,
”oenrecthmatigheid ini juga dinamakan wederrechtlijkheid yang berarti sama. Akan tetapi,
dengan nama wederrechtlijkheid ini, adakalanya unsur ini secara tegas disebutkan dalam
perumusan ketentuan hukum pidana.” seperti dikatakan HR. Nederland tahun 1919, yang
terkenal dengan nama Lindenbaum-Cohen Arrest mengenai perkara perdata, bahwa,
”perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige) bukan saja perbuatan yang bertentangan
dengan wet tetapi juga perbuatan yang dipandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat.”
Jadi, perbuatan melanggar hukum untuk perkara perdata juga berlaku untuk perkara pidana,
tetapi istilah perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) ditujukan untuk kasus
perdata, sedangkan istilah melawan hukum (wederrechtlijkheid) ditujukan untuk kasus
pidana. Dengan demikian, akibat dari perbuatan melanggar hukum dalam masalah perdata itu
sanksinya harus mengganti kerugian, sedangkan akibat dari perbuatan melanggar hukum
dalam masalah pidana itu, sanksinya harus menerima hukuman (mati, penjara, kurungan,
denda) sesuai dengan berat atau ringannya masalah.
Menurut hal ditas, penulis lebih sepakat deangan pernyataannya Prof. Moeljatno.
Akan tetapi dalam kasus adelin, dugaan siafat melawan hukumnya belum jelas, karena polisi
belum menentgukan pelanggaran pencucian uang yang seperti apa. Karena unsur-unsur diatas
tidak ada yang terbukti dilakukan oleh adelin lis.
Merupakan hasil tindak pidana
Penyebutan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur
adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU No. 25 Tahun
2003, dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi karena pelaku melakukan tindakan
pengelolaan atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana. Pengertian hasil tindak
pidana dinyatakan pada Pasal 2 UU No. 25 Tahun 2003 yang telah mengubah UU No. 15
Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang dalam pembuktian nantinya hasil
tindakan pidana akan merupakan unsur-unsur delik yang harus dibuktikan. Pembuktian
apakah benar harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana adalah dengan
membuktikan ada atau terjadi tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan tersebut,
pembuktian disini bukan untuk membuktikan apakah benar telah terjadi tindak pidana asal
(predicate crime) yang menghasilkan harta kekayaan. Apabila digambarkan maka unsur-
unsur pokok pencucian uang adalah sebagai berikut :[11]

14. Pelaku==èPerbuatan Melawan Hukum(hasil tindak pidana)==èmenjadi Transaksi
Keuangan LEGAL
Penulis mengemukanan pendapat sebagai berikut:
1) Adelin lis benar melakukan tindak pidana di BNI 46 cab,medan
2) Adelin lis pergi/melarikan diri ke luar negari;
3) Adelin lis belum terbukti melakukan transaksi di luar negeri dengan uanganya.
Menurut hal ditas, semua yang ada dalam kasus ini harus di kumpulkan dahulu bukti-
buktinya.
Hukum acara (Pembuktian Terbalik)
Dalam pembuktian terbalik beban pembuktian ada pada terdakwa. Dalam tindak
pidana pencucian uang yang harus dibuktikan adalah asal-usul harta kekayaan yang bukan
berasal dari tindak pidana, misalnya bukan berasal dari korupsi, kejahatan narkotikan serta
perbuatan haram lainnya. Pembuktian terbalik bukan untuk membuktikan perbuatan pidana
yang dilakukan oleh terdakwa, melainkan tujuannya adalah untuk menyita harta kekayaan
yang berasal dari tindak pidana jadi bukan untuk menghukum pelaku tindak pidana.
Dalam Pasal 35 UU No 25 Tahun 2003 diatur tentang pembuktian terbalik dengan
rumusan bahwa
”Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan
bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana”.
Dalam ketentuan ini memang tidak jelas pembuktian ini apakah dalam konteks pidana
untuk menghukum orang yang bersangkutan atau untuk menyita harta kekayaan yang
bersangkutan. Hukum acara yang mengatur pembuktian terbalik ini pun belum ada, sehingga
dalam pelaksanaannya menimbulkan kesulitan, seperti yang terjadi dalam persidangan Adrian
Herling Woworuntu di PN Jakarta Selatan yang dituduh dengan dakwaan korupsi atau tindak
pidana pencucian uang.
Jika pembuktian terbalik dilakukan untuk menghukum terdakwa, ini jelas
bertentangan dengan beberapa asas hukum pidana di Indonesia yaitu asas praduga tak
bersalah (Presumption of innocence) dan non-self incrimination. Asas praduga tak bersalah
telah lama dikenal dalam hukum di Indonesia, yang sekarang diatur dalam Pasal 8 UU No 4
Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 18 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia. Asas ini intinya menyatakan setiap orang yang ditangkap, ditahan dan
dituntut karena disangka melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai
dibuktikan kesalahannya secara sah dalam sidang pengadilan. Sementara itu asas non-self

15. incrimination ditemui dalam praktik dan dalam peraturan tertulis di Indonesia seperti dalam
UU, tentang Hak Asasi Manusia.
Asas non- self incrimination dalam sistem hukum common – law dikenal dengan
istilah the privilege against self incrimination, yaitu seseorang tidak dapat dituntut secara
pidana atas dasar keterangan yang diberikannya atau dokumen yang ditunjukkannya. Sebagai
konsekuensi tersangka atau terdakwa dapat diam dan tidak menjawab pertanyaan yang
diajukan kepadanya. Asas ini berjalan dengan baik di negara yang menganut sistem
hukum common law, akan tetapi di Indonesia apabila terdakwa tidak menjawab pertanyaan
yang diajukan, maka hal tersebut dianggap menyulitkan jalannya persidangan hingga dapat
memperberat hukum nantinya. Karenanya terdapat kecenderungan terdakwa akan menjawab
pertanyaan yang diajukan kepadanya, hingga pada akhirnya tidak merugikan dirinya.[4]

16. Dafar Pustaka
[1] http://polisijaya.blogspot.co.id/p/pencucian-uang.html
[2] https://draganhard1971.wordpress.com/2013/10/28/money-loundry-latar-belakang-
sejarah-dan-cara-penanggulangannya-dari-sudut-hukum-nasional-dan-pidana-internasional/
[3] https://blog.bplawyers.co.id/3-jenis-tindak-pidana-pencucian-uang-yang-harus-anda-
ketahui/
[4] http://greatandre.blogspot.co.id/2011/04/analisis-tindak-pidana-pencucian-uang.html