Tindak pidana pencucian uang telah ada sejak lama, namun baru diatur secara hukum pada tahun 1980-an. Berbagai negara dan organisasi internasional kemudian membentuk kerangka hukum anti pencucian uang. Indonesia mengeluarkan UU terkait pada tahun 2002 dan terus memperbaiki regulasi untuk memenuhi standar internasional dalam pemberantasan pencucian uang.

1. Sie Infokum – Ditama Binbangkum 1
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(MONEY LAUNDERING)
1. Sejarah
Money laundering sebagai salah satu
jenis kejahatan kerah putih (white
collar crime) yang sebenarnya sudah
ada sejak tahun 1967. Pada saat itu,
seorang perompak di laut, Henry
Every, dalam perompakannya terakhir
merompak kapal Portugis berupa
berlian senilai £325.000 poundsterling
(setara Rp5.671.250.000). Harta rampokan tersebut kemudian dibagi
bersama anak buahnya, dan bagian Henry Every ditanamkan pada transaksi
perdagangan berlian dimana ternyata perusahaan berlian tersebut juga
merupakan perusahaan pencucian uang milik perompak lain di darat.
Namun istilah money laundering baru muncul ketika Al Capone, salah
satu mafia besar di Amerika Serikat, pada tahun 1920-an, memulai bisnis
Laundromats (tempat cuci otomatis). Bisnis ini dipilih karena menggunakan
uang tunai yang mempercepat proses pencucian uang agar uang yang
mereka peroleh dari hasil pemerasan, pelacuran, perjudian, dan
penyelundupan minuman keras terlihat sebagai uang yang halal. Walau
demikian, Al Capone tidak dituntut dan dihukum dengan pidana penjara atas
kejahatan tersebut, akan tetapi lebih karena telah melakukan penggelapan
pajak. Selain Al Capone, terdapat juga Meyer Lansky, mafia yang
menghasilkan uang dari kegiatan perjudian dan menutupi bisnis ilegalnya itu
dengan mendirikan bisnis hotel, lapangan golf dan perusahaan pengemasan
daging. Uang hasil bisnis illegal ini dikirimkan ke beberapa bank-bank di
Swiss yang sangat mengutamakan kerahasian nasabah, untuk
didepositokan. Deposito ini kemudian diagunkan untuk mendapatkan
pinjaman yang dipergunakan untuk membangun bisnis legalnya. Berbeda
dengan Al Capone, Meyer Lansky justru terbebas dari tuntutan melakukan
penggelapan pajak, tindak pidana termasuk tindak pidana pencucian uang
yang dilakukannya.
2. Pengaturan Hukum
Sebelum tahun 1986, tindakan pencucian uang bukan merupakan
kejahatan. Pada tahun 1980-an, jutaan uang hasil tindak kejahatan masuk
dalam bisnis legal dan usaha-usaha ekonomi lain. Bahkan praktek money
laundering tidak lagi sesederhana yang dilakukan Al Capone atau Meyer
Lansky. Contohnya adalah pengakuan dari seorang mafia obat bius, Franklin
Jurador yang menceritakan pemindahtanganan uang hasil kejahatan ke
bisnis legal dilakukan dalam berbagai transaksi antara lain jual beli fiktif
asset atau penitipan fiktif untuk keperluan investasi, yang melibatkan lebih
banyak pihak, tidak hanya secara domestik namun juga antar negara,
dengan transaksi yang lebih rumit. Bahkan berkembangnya transaksi money
laundering juga didukung fasilitas financial dunia perbankan, seperti layanan
nomor rekening istimewa atau nostro account yang diberikan bank-bank
Swiss sejak tahun 1930-an. Layanan ini mengidentifikasi nasabah dengan
nomor sandi yang digunakan untuk transaksi sehingga bank tidak

2. Sie Infokum – Ditama Binbangkum 2
mengetahui siapa nasabah dan pihak yang menjadi lawan transaksi.
Beberapa bank di kawasan lepas pantai juga menyediakan fasilitas transfer
uang antar negara, manajemen pengelolaan dana dan perlindungan asset
yang mempermudah kegiatan pencucian uang.
Perkembangan kejahatan kerah putih ini menimbulkan kekhawatiran
internasional sebab dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas
perekonomian karena perputaran dana dalam jumlah besar yang terjadi
secara cepat dari satu tempat ke tempat lain bahkan dari satu atau lebih
negara ke satu atau lebih negara lain. Untuk itu maka masalah money
laundering mulai menjadi perhatian dan dibentuk beberapa peraturan
perundang-undangan baik yang bersifat internasional maupun nasional :
a. Amerika Serikat :
Memiliki berbagai macam peraturan perundang-undangan seperti The
Bank Secrecy Act (1970), Money Laundering Central Act. (1986), The
Annunzio Wylie Act. dan Money Laundering Suppression Act. (1994).
Dalam Bank Secrecy Act, terdapat kewajiban lembaga keuangan untuk
melaporkan setiap transaksi alat pembayaran yang melebihi $10,000 kepada
Internal Revenue Service yang dikenal dengan nama Currency Transaction
Report (CTR). Termasuk juga di dalamnya Foreign Transactions Reporting
Act yang memperbesar jumlah informasi keuangan yang harus disampaikan
kepada instansi-instansi pemerintah yang bersangkutan dengan tindakan
pidana, perpajakan dan penuntutan.
Setelahnya dalam Money Laundering Central Act (MLCA) diatur adanya
unsur yang harus dipenuhi untuk mengkategorikan tindak pidana pencucian
uang yakni :
(1) terdapat transaksi finansial atau perpindahan internasional; dan
(2) terdapat kegiatan melanggar hukum tertentu.
b. Swiss, Thailand, Spanyol, Italia, Inggris, Jerman dan Perancis
Swiss memiliki The Money Laundering Act (1998), Thailand memiliki
The Money Laundering Prevention and Suppresion Act (1999), Spanyol
memiliki The Money Laundering Law (1993), sementara untuk negara Italia,
Inggris, Jerman dan Perancis memiliki Penal Code yang mengatur ketentuan
anti money laundering.
c. Indonesia
Pada tahun 1988, United Nations Convention Against Illicit Traffic in
Narcotic Drugs and Psychotropic Substances atau lebih dikenal UN Drugs
Convention ditandatangani 106 negara, dan Indonesia menjadi salah satu
negara anggota yang kemudian baru meratifikasi melalui UU No. 7 Tahun
1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang
Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika.
Selanjutnya pada tahun 1989 dan 1990 negara-negara yang
tergabung dalam Group 7 melahirkan The Financial Action Task Force on
Money Laundering (FATF) yang bertujuan mendorong Negara-negara agar
menyusun peraturan perundang-undangan untuk mencegah mengalirnya
uang hasil perdagangan narkotik baik melalui bank maupun lembaga
keuangan bukan bank. Pada bulan April 1990, FATF memperluas pesertanya
mencakup pusat keuangan 15 negara yang kemudian mengeluarkan
rekomendasi yang paralel dengan UN Drug Convention agar Negara-negara
menciptakan peraturan perundang-undangan mengawasi money laundering.

3. Sie Infokum – Ditama Binbangkum 3
Upaya pemberantasan peredaran gelap obat bius ini diikuti dengan upaya
pemberantasan pencucian uang dalam skala internasional karena kegiatan
pencucian uang kerap kali digunakan untuk menutupi hasil perdagangan
obat bius yang diwujudkan dalam pembentukan konvensi The International
Anti-Money Laundering Legal Regime. Konvensi ini mewajibkan negara-
negara penandatangan menjadikan pencucian uang sebagai suatu tindakan
kriminal dan tergolong kejahatan berat.
Selanjutnya pada tahun 1998 dibentuk Basle Committee on Banking
Regulations dan Supervisory Practices yang terdiri dari perwakilan-
perwakilan Bank Sentral dan badan-badan pengawas negara-negara industri,
dimana bank harus mengambil langkah-langkah yang masuk akal untuk
menetapkan identitas nasabahnya yang dikenal dengan Know Your-Customer
Rule. Indonesia kemudian mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor:
3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang telah
diubah kedua kali dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003.
Walaupun secara de jure BI telah mengeluarkan peraturan BI No.
3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 tentang Penerapan Prinsip Pengenalan
Nasabah namun peraturan ini sulit diterapkan untuk memberantas transaksi
money laundering. Penerapan ini dibatasi oleh UU No. 10 Tahun 1998
tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dimana
Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan
simpanannya kecuali untuk kepentingan perpajakan, untuk penyelesaian
piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan
Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, untuk kepentingan peradilan
dalam perkara pidana, atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari
nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, atau dalam hal si nasabah
meninggal dunia sehingga ahli waris yang sah wajib diberitahukan mengenai
simpanan nasabah yang bersangkutan.
Akan tetapi, penerbitan Peraturan Bank Indonesia ini belum dianggap
cukup oleh FATF untuk menanggulangi pencucian uang. FATF sendiri sudah
mengeluarkan beberapa rekomendasi yang berkaitan dengan praktek
pencucian uang. Rekomendasi tersebut mempunyai tiga ruang lingkup yaitu
mengenai peningkatan sistem hukum nasional, peningkatan peranan sistem
finansial, dan memperkuat kerjasama internasional. Semua rekomendasi
FATF ini menjadi standar internasional untuk mengukur apakah anggota
FATF telah mematuhi rekomendasi itu dan memberikan usulan-usulan untuk
perbaikan upaya pemberantasan pencucian uang, dan Indonesia dipandang
belum mendukung upaya pemberantasan pencucian uang. Indonesia
dimasukkan dalam daftar Negara wilayah yang tidak bekerjasama Non
Cooperative Countries and Teritories (NCCTs) pada bulan Juni 2001 oleh
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dari FATF,
dan hal ini berlangsung sampai dengan Februari 2002 mengingat FATF
menganggap kurang ada upaya Indonesia dalam memerangi pencucian
uang, yang dibuktikan dengan belum adanya program penegakan hukum
pencucian yang efektif, belum ada tindakan hukum terhadap para pelaku
kejahatan money laundering, belum adanya peningkatan kerja dalam
lembaga keuangan untuk memerangi praktek money laundering, belum
adanya sistem yang mewajibkan pelaporan transaksi keuangan yang
mencurigakan, belum adanya kerja sama dengan Negara-negara lain,
institusi-institusi internasional atau belum adanya identifikasi nasabah dan
belum ada perangkat hukum untuk mengatasi praktek money laundering
yang dibuktikan dengan belum adanya Undang-Undang Anti Pencucian Uang.

4. Sie Infokum – Ditama Binbangkum 4
Baru pada Februari 2005, Indonesia dikeluarkan dari daftar hitam setelah
FTAF mengadakan review langsung ke Indonesia dengan mengadakan
wawancara dengan para pemimpin instansi yang menangani money
laundering, kemudian Presiden mengutus beberapa Menteri ke Negara
Amerika, Inggris, Perancis, Australia, Jepang untuk menjelaskan keseriusan
Pemerintah Indonesia menangani kasus money laundering.
Pada tanggal 17 April 2002 telah diundangkan UU No. 15 Tahun 2002
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Lembaran Negara No. 30. UU
ini tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan pencucian uang, hanya
dalam penjelasan dinyatakan bahwa upaya untuk menyembunyikan atau
menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dikenal sebagai pencucian
uang (money laundering). Tindak pidana tersebut adalah tindak pidana
sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Undang-Undang ini yakni harta
kekayaan yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau
lebih atau nilai setara yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung
dari kejahatan korupsi; penyuapan; penyeludupan barang; penyeludupan
tenaga kerja; penyeludupan imigran; perbankan; narkotika; psikotropika;
perdagangan budak, wanita, dan anak; perdagangan senjata gelap;
penculikan; terorisme; pencurian; penggelapan; penipuan, yang dilakukan
baik di wilayah RI atau di luar wilayah RI dan kejahatan tersebut merupakan
tindak pidana menurut hukum Indonesia. Berbeda dengan UU No. 15 Tahun
2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, perubahan UU ini yang diatur
dalam UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun
2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan definisi tentang
pencucian uang mendefinisikan pencucian uang sebagai perbuatan
menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan,
menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri,
menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya
atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk
menyembunyikan, atau menyamar asal usul harta kekayaan sehingga
seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (Pasal 1 angka 1).
Perubahan dalam UU No. 25 Tahun 2003 antara lain meliputi :
a. pengertian Penyedia Jasa Keuangan yang diperluas meliputi jasa lainnya
yang terkait dengan keuangan guna mengantisipasi pelaku tindak pidana
pencucian uang yang memanfaatkan bentuk penyedia jasa keuangan
yang ada di masyarakat namun belum diwajibkan menyampaikan laporan
transaksi keuangan dan munculnya bentuk penyedia jasa keuangan baru.
Hal ini tampak dari ketentuan Pasal 1 angka 4 UU No. 15 Tahun 2002 :
Penyedia Jasa Keuangan adalah setiap orang yang menyediakan jasa
di bidang keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank,
lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana,
kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian,
pedagang valuta asing, dana pensiun, dan perusahaan asuransi,
yang kemudian diubah menjadi Pasal 1 angka 5 UU No. 25 Tahun 2003 :
Penyedia Jasa Keuangan adalah setiap orang yang menyediakan jasa
di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan
termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan,
perusahaan efek, pengelola reksa dana, custodian, wali amanat,
lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana
pensiun, perusahaan asuransi, dan kantor pos.

5. Sie Infokum – Ditama Binbangkum 5
b. perluasan definisi Transaksi Keuangan Mencurigakan, yakni :
Pasal 1 angka 6 UU No. 15 Tahun 2002 :
Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah transaksi yang menyimpang
dari profil dan karakteristik serta kebiasaan pola transaksi dari
nasabah yang bersangkutan, termasuk transaksi keuangan oleh
nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk
menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib
dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan
Undang-undang ini, menjadi
Pasal 1 angka 7 UU No. 25 Tahun 2003 :
Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:
a. transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau
kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;
b. transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan
tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan
yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang ini; atau
c. transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan
menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak
pidana.
c. Pembatasan jumlah hasil tindak pidana yang diperoleh dari tindak pidana
dihapus karena penentuan suatu perbuatan dapat dipidana tidak
bergantung besar kecilnya hasil tindak pidana yang diperoleh,
sebagaimana diatur berdasarkan :
Pasal 2 UU No. 15 Tahun 2002 :
Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang berjumlah
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau nilai yang
setara, yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari
kejahatan:
a. korupsi;
b. penyuapan;
c. penyelundupan barang;
d. penyelundupan tenaga kerja;
e. penyeludupan imigran;
f. perbankan;
g. narkotika;
h. psikotropika;
i. perdagangan budak, wanita, dan anak;
j. perdagangan senjata gelap;
k. penculikan;
l. terorisme;
m. pencurian;
n. penggelapan;
o. penipuan;
yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar
wilayah Negara Republik Indonesia dan kejahatan tersebut merupakan
tindak pidana menurut hukum Indonesia, menjadi
Pasal 2 UU No. 25 Tahun 2003, yakni :
(1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak
pidana :
a. korupsi;
b. penyuapan;

6. Sie Infokum – Ditama Binbangkum 6
c. penyelundupan barang;
d. penyelundupan tenaga kerja;
e. penyelundupan imigran;
f. di bidang perbankan;
g. di bidang pasar modal;
h. di bidang asuransi;
i. narkotika;
j. psikotropika;
k. perdagangan manusia;
l. perdagangan senjata gelap;
m. penculikan;
n. terorisme;
o. pencurian;
p. penggelapan;
q. penipuan;
r. pemalsuan uang;
s. perjudian;
t. prostitusi;
u. di bidang perpajakan;
v. di bidang kehutanan;
w. di bidang lingkungan hidup;
x. di bidang kelautan; atau
y. tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4(empat)
tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia
atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana
tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.
(2) Harta Kekayaan yang dipergunakan secara langsung atau tidak
langsung untuk kegiatana terorisme dipersamakan sebagai hasil
tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.
d. Ruang lingkup tindak pidana asal (predicate crime) diperluas untuk
mencegah berkembangnya tindak pidana yang menghasilkan harta
kekayaan dimana pelaku tindak pidana berupaya menyembunyikan atau
menyamarkan asal-usul hasil tindak pidana namun perbuatan tersebut
tidak dipidana. Berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait
yang mempidana tindak pidana asal antara lain:
- UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
- UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi;
- UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.
e. Jangka waktu penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
dipersingkat, dengan tujuan agar harta kekayaan yang diduga berasal
dari hasil tindak pidana dan pelaku tindak pidana pencucian uang dapat
segera dilacak, sebagaimana diatur berdasarkan :
Pasal 13 UU No. 15 Tahun 2002 :
(2) Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat 14 (empat
belas) hari kerja setelah diketahui oleh Penyedia Jasa Keuangan,
menjadi:

7. Sie Infokum – Ditama Binbangkum 7
Pasal 13 UU No. 25 Tahun 2003 :
(2) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari
kerja setelah Penyedia Jasa Keuangan mengetahui adanya unsur
Transaksi Keuangan Mencurigakan.
f. Terdapat ketentuan baru yang menjamin adanya kerahasiaan
penyusunan dan penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
yang disampaikan kepada PPATK atau penyidik (anti-tipping off) bahkan
dengan disertai sanksi pidana penjara, dengan tujuan untuk mencegah
berpindahnya hasil tindak pidana dan lolosnya pelaku tindak pidana
pencucian uang, sebagaimana diatur berdasarkan :
Pasal 10A UU No. 25 Tahun 2003 :
(1) Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan
siapapun juga yang memperoleh dokumen dan/atau keterangan dalam
rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini, wajib
merahasiakan dokumen dan/atau keterangan tersebut kecuali untuk
memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini.
(2) Sumber keterangan dan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
wajib dirahasiakan dalam persidangan pengadilan.
(3) Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan
siapapun juga yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan pada
ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1
(satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.
(4) Jika pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) dilakukan dengan sengaja, pelaku dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima
belas) tahun.
g. Penjabaran lebih rinci dan lebih tegas dalam beberapa pasal mengenai
ketentuan kerja sama bantuan timbal balik di bidang hukum (mutual legal
assistance), merupakan bukti bahwa Pemerintah Indonesia memberikan
komitmennya bagi komunitas internasional untuk bersama-sama
mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
3. Unsur-Unsur
Pasal 1 angka 1 UU No. 25 Tahun 2002, mendefinisikan Pencucian
Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan,
membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa
ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan
yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan
maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta
Kekayaan sehingga seolah-seolah menjadi Harta Kekayaan yang sah.
Pendefinisian di atas mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
a. Pelaku
b. Transaksi keuangan atau alat keuangan atau finansial untuk
menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan
seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah
c. Merupakan hasil tindak pidana

8. Sie Infokum – Ditama Binbangkum 8
ad. a) Pelaku
Dalam UU No. 15 Tahun 2002 maupun perubahannya dalam UU
No. 25 Tahun 2003, digunakan kata “setiap orang”, dimana dalam Pasal 1
angka 2 dinyatakan bahwa Setiap orang adalah orang perseorangan atau
korporasi. Sementara pengertian korporasi terdapat dalam Pasal 1 angka 3
yang menyatakan bahwa Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau
kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan
badan hukum.
ad. b)Transaksi keuangan atau alat keuangan atau finansial untuk
menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan
seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah
Istilah transaksi jarang atau hampir tidak dikenal dalam sisi hukum
pidana tetapi lebih banyak dikenal pada sisi hukum perdata, sehingga
undang-undang tindak pidana pencucian uang mempunyai ciri kekhususan
yaitu di dalam isinya mempunyai unsur-unsur yang mengandung sisi hukum
pidana maupun perdata. UU No. 25 Tahun 2003 mendefinisikan Transaksi
adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban atau
menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih,
termasuk kegiatan pentransferan dan/atau pemindahbukuan dana yang
dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan. Transaksi keuangan yang menjadi
unsur pencucian uang adalah transaksi keuangan mencurigakan dan
transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai yang belum dilaporkan dan
mendapat persetujuan dari Kepala PPATK. Definisi Transaksi Keuangan
Mencurigakan adalah (Pasal 1 angka 7 UU No. 25 Tahun 2003) :
a. transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau
kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;
b. transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan
tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan
yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang ini; atau
c. transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan
menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak
pidana, dan
definisi Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai diatur dalam Pasal
1 angka 8 UU No. 25 Tahun 2003 adalah transaksi penarikan, penyetoran,
atau penitipan yang dilakukan dengan uang tunai atau instrumen
pembayaran lain yang dilakukan melalui Penyedia Jasa Keuangan.
ad. c) Merupakan hasil tindak pidana
Penyebutan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus
memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 UU No. 25 Tahun 2003, dimana perbuatan melawan hukum
tersebut terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta
kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana. Pengertian hasil tindak
pidana dinyatakan pada Pasal 2 UU No. 25 Tahun 2003 yang telah mengubah
UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang dalam
pembuktian nantinya hasil tindakan pidana akan merupakan unsur-unsur
delik yang harus dibuktikan. Pembuktian apakah benar harta kekayaan
tersebut merupakan hasil tindak pidana adalah dengan membuktikan ada
atau terjadi tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan tersebut,

9. Sie Infokum – Ditama Binbangkum 9
pembuktian disini bukan untuk membuktikan apakah benar telah terjadi
tindak pidana asal (predicate crime) yang menghasilkan harta kekayaan.
Apabila digambarkan maka unsur-unsur pokok pencucian uang adalah
sebagai berikut :
Pelaku
Perbuatan Melawan Hukum
(hasil tindak pidana) menjadi
Transaksi Keuangan LEGAL
4. Dampak Money Laundering
Baik cara perolehan uang yang illegal maupun transaksi keuangan
untuk melegalkan uang hasil tindakan illegal menimbulkan dampak ekonomi
mikro dan makro.
Dampak ekonomi mikro :
a. cara perolehan uang yang illegal mengganggu jalannya mekanisme
pasar. Esensi sistem pasar adalah adanya pengakuan dan perlindungan
terhadap pemilikan pribadi atas faktor-faktor produksi maupun atas
barang-barang serta jasa-jasa yang digunakan untuk keperluan
konsumsi. Namun dengan adanya peluang perolehan uang yang ilegal
telah menunjukkan tidak adanya perlindungan dari penguasa atas hak
milik, pasar menjadi tidak efisien yang ditunjukkan dengan
meningkatnya biaya transaksi pasar, adanya akses yang asimetris pada
informasi pasar yang menyebabkan transaksi bersifat zero sum game
dalam arti bahwa keuntungan suatu pihak dapat membawa kerugian
bagi pihak lain.
b. transaksi keuangan untuk melegalkan hasil perolehan uang yang illegal
membawa dampak penurunan produktifitas masyarakat.
Dampak ekonomi makro :
a. tindak pidana pencucian uang menghindarkan kewajiban pembayaran
pajak yang berarti mengurangi penerimaan Negara;
b. apabila transaksi keuangan yang dilakukan adalah dengan membawa
uang yang ilegal ke luar negeri maka akan menambah defisit neraca
pembayaran luar negeri, selain itu juga mengakibatkan berkurangnya
dana perbankan yang menyebabkan kesulitan bank melakukan ekspansi
kredit;
c. Apabila Negara memperoleh sejumlah uang ilegal dari luar negeri maka
akan menambah kegoncangan stabilitas ekonomi makro. Terlebih untuk
Negara yang tidak memiliki cukup banyak instrumen moneter sehingga
tidak mampu mensterilisasi dampak moneter pemasukan modal. Jika
bank sentral membeli devisa yang masuk itu sebagai upaya untuk
mempertahankan nilai tukar luar negeri mata uang nasionalnya, jumlah
uang beredar akan bertambah dengan cepat dan tambahan jumlah

10. Sie Infokum – Ditama Binbangkum 10
uang beredar itu akan menyulut inflasi sehingga menimbulkan
gangguan pada keseimbangan internal perekonomian. Akan tetapi jika
bank sentral tidak membeli devisa yang masuk akan menguatkan nilai
tukar mata uang nasional yang menyebabkan berkurangnya insentif
kegiatan ekspor. Pengurangan ini akan menambah defisit neraca
pembayaran luar negeri.
5. Tahapan Pencucian Uang
a. tahap penempatan (placement), merupakan tahap pengumpulan dan
penempatan uang hasil kejahatan pada suatu bank atau tempat tertentu
yang diperkirakan aman guna mengubah bentuk uang tersebut agar tidak
teridentifikasi, biasanya sejumlah uang tunai dalam jumlah besar dibagi
dalam jumlah yang lebih kecil dan ditempatkan pada beberapa rekening
di beberapa tempat;
b. tahap pelapisan (layering), merupakan upaya untuk mengurangi jejak
asal muasal uang tersebut diperoleh atau ciri-ciri asli dari uang hasil
kejahatan tersebut atau nama pemilik uang hasil tindak pidana, dengan
melibatkan tempat-tempat atau bank di negara-negara dimana
kerahasiaan bank akan menyulitkan pelacakan jejak uang. Tindakan ini
dapat berupa : mentransfer ke negara lain dalam bentuk mata uang
asing, pembelian property, pembelian saham pada bursa efek
menggunakan deposit yang ada di Bank A untuk meminjam uang di Bank
B dan sebagainya.
c. tahap penggabungan (integration), merupakan tahap mengumpulkan dan
menyatukan kembali uang hasil kejahatan yang telah melalui tahap
pelapisan dalam suatu proses arus keuangan yang sah. Pada tahap ini
uang hasil kejahatan benar-benar telah bersih dan sulit untuk dikenali
sebagai hasil tindak pidana, muncul kembali sebagai asset atau investasi
yang tampak legal.
6. Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan UU No. 15
Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun
2003 dimuat dalam :
Pasal 3
(1) Setiap orang yang dengan sengaja:
a. menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya
merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas
nama sendiri atau atas nama pihak lain;
b. mentransfer Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya
merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke
Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas
nama pihak lain;
c. membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau
patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas
namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
d. menghibahkan atau menyumbangkan Harta Kekayaan yang diketahuinya
atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya
sendiri maupun atas nama pihak lain;
e. menitipkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya
merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas
nama pihak lain;

11. Sie Infokum – Ditama Binbangkum 11
f. membawa ke luar negeri Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut
diduganya merupakan hasil tindak pidana; atau
g. menukarkan atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya
atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau
surat berharga lainnya, dengan maksud menyembunyikan atau
menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut
diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana
pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan
paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.
100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.
15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
(2) Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan
jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan
pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 6
(1) Setiap orang yang menerima atau menguasai:
a. penempatan;
b. pentransferan;
c. pembayaran;
d. hibah;
e. sumbangan;
f. penitipan; atau
g. penukaran,
Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil
tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun
dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi
Penyedia Jasa Keuangan yang melaksanakan kewajiban pelaporan transaksi
keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
Pasal 7
Setiap Warga Negara Indonesia dan/atau korporasi Indonesia yang berada di
luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan,
kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana
pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak
pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
Dari pasal-pasal di atas, ditunjukkan adanya pengaturan terhadap jenis-jenis
tindak pidana sebagai berikut :
1. Tindak pidana pencucian uang : yaitu tindakan untuk menempatkan,
mentransfer, membayar/membelanjakan, menghibahkan atau
menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan
dengan mata uang atau surat berharga lainnya, atau perbuatan lain atas
harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak
pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul
harta kekayaan tersebut.
2. Tindak pidana percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk
melakukan tindak pidana pencucian uang.

12. Sie Infokum – Ditama Binbangkum 12
3. Tindak pidana menerima atau menguasai penempatan, pentransferan,
pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, atau penukaran atas harta
kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak
pidana.
Selain itu juga ditemukan adanya pengaturan yang berkaitan dengan tindak
pidana pencucian uang :
a. penyedia jasa keuangan yang sengaja tidak menyampaikan laporan yang
diwajibkan kepada PPATK atas transaksi keuangan mencurigakan atau
transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif
sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau yang
nilainya setara, bila dilakukan dalam 1 (satu) kali transaksi maupun
beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja;
b. setiap orang yang membawa uang tunai ke dalam atau keluar wilayah
Negara Republik Indonesia berupa rupiah sejumlah Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah) atau lebih untuk melapor kepada Dirjen Bea dan Cukai;
c. bagi direksi, pejabat atau pegawai penyedia jasa keuangan yang
memberitahukan kepada pengguna jasa keuangan atau orang lain baik
secara langsung atau tidak langsung dengan cara apapun mengenai laporan
transaksi keuangan mencurigakan yang sedang disusun atau telah
disampaikan kepada PPATK;
d. larangan bagi saksi, penuntut umum, hakim, dan orang lain yang
bersangkutan dengan tindak pidana pencucian uang yang sedang dalam
pemeriksaan di sidang pengadilan untuk menyebut nama atau alamat
pelapor atau hal-hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas
pelapor.
7. Modus-Modus Pencucian Uang
Dalam perbuatan tindak pidana pencucian uang terdapat
pengkategorian beberapa modus yang didasarkan pada tipologinya :
a. tipologi dasar :
1). modus orang ketiga, yaitu dengan menggunakan seseorang untuk
menjalankan perbuatan tertentu yang diinginkan oleh pelaku
pencurian uang, dapat dengan menggunakan atau mengatasnamakan
orang ketiga atau orang lain lagi yang berlainan. Ciri-cirinya adalah :
orang ketiga hampir selalu nyata dan bukan hanya nama palsu dalam
dokumen, orang ketiga biasanya menyadari ia dipergunakan, orang
ketiga tersebut merupakan orang kepercayaan yang bisa dikendalikan,
dan hubungannya dengan pelaku sangat dekat sehingga dapat
berkomunikasi setiap saat.
2). modus topeng usaha sederhana, merupakan kelanjutan modus orang
ketiga, dimana orang tersebut akan diperintahkan untuk mendirikan
suatu bidang usaha dengan menggunakan kekayaan yang merupakan
hasil tindak pidana.
3). modus perbankan sederhana, dapat merupakan kelanjutan modus
pertama dan kedua, namun juga dapat berdiri sendiri. Disini terjadi
perpindahan sistem transaksi tunai yang berubah dalam bentuk cek
kontan, cek perjalanan, atau bentuk lain dalam deposito, tabungan
yang dapat ditransfer dengan cepat dan digunakan lagi dalam
pembelian aset-aset. Modus ini banyak meninggalkan jejak melalui
dokumen rekening koran, cek, dan data-data lain yang mengarah

13. Sie Infokum – Ditama Binbangkum 13
pada nasabah itu, serta keluar masuknya dari proses transaksi baik
yang menuju pada seseorang maupun pada aset-aset, atau pun pada
pembayaran-pembayaran lain.
4). modus kombinasi perbankan atau usaha, yang dilakukan oleh orang
ketiga yang menguasai suatu usaha dengan memasukkan uang hasil
kejahatan ke bank untuk kemudian ditukar dengan cek yang
kemudian digunakan untuk pembelian aset atau pendirian usaha-
usaha lain.
b. tipologi ekonomi :
1). model smurfing, yakni pelaku menggunakan rekan-rekannya yang
banyak untuk memecah sejumlah besar uang tunai dalam jumlah-
jumlah kecil dibawah batas uang tunai sehingga bank tidak mencurigai
kegiatan tersebut untuk kemudian uang tunai tersebut ditukarkan di
bank dengan cek wisata atau cek kontan. Bentuk lain adalah dengan
memasukkan dalam rekening para smurfing di satu tempat pada
suatu bank kemudian mengambil pada bank yang sama di kota yang
berbeda atau disetorkan pada rekening-rekening pelaku pencucian
uang di kota lain sehingga terkumpul dalam beberapa rekening pelaku
pencucian uang. Rekening ini tidak langsung atas nama pelaku namun
bisa menunjuk pada suatu perusahaan lain atau rekening lain yang
disamarkan nama pemiliknya.
2). model perusahaan rangka, disebut demikian karena perusahaan ini
sebenarnya tidak menjalankan kegiatan usaha apapun, melainkan
dibentuk agar rekening perusahaannya dapat digunakan untuk
memindahkan sesuatu atau uang. Perusahaan rangka dapat
digunakan untuk penempatan (placement) dana sementara sebelum
dipindah atau digunakan lagi. Perusahaan rangka dapat terhubung
satu dengan yang lain misal saham PT A dimiliki oleh PT B yang
berada di daerah atau Negara lain, sementara saham PT B sebagian
dimiliki oleh PT A, PT B, PT C, dan/atau PT D yang berada di daerah
atau Negara lain
3). modus pinjaman kembali, adalah suatu variasi dari kombinasi modus
perbankan dan modus usaha. Contohnya : pelaku pencucian uang
menyerahkan uang hasil tindak pidana kepada A (orang ketiga), dan A
memasukkan sebagian dana tersebut ke bank B dan sebagian dana
juga didepositokan ke bank C. Selain itu A meminjam uang ke bank D.
Dengan bunga deposito bank C, A kemudian membayar bunga dan
pokok pinjamannya dari bank D. Dari segi jumlah memang terdapat
kerugian karena harus membayar bunga pinjaman namun uang illegal
tersebut telah berubah menjadi uang pinjaman yang bersih dengan
dokumen yang lengkap.
4). modus menyerupai MLM.
5). modus under invoicing, yaitu modus untuk memasukkan uang hasil
tindak pidana dalam pembelian suatu barang yang nilai jual barang
tersebut sebenarnya lebih besar daripada yang dicantumkan dalam
faktur.
6). modus over invoicing, merupakan kebalikan dari modus under
invoicing.
7). modus over invoicing II, dimana sebenarnya tidak ada barang yang
diperjualbelikan, yang ada hanya faktur-faktur yang dijadikan bukti
pembelian (penjualan fiktif) sebab penjual dan pembeli sebenarnya
adalah pelaku pencucian uang.

14. Sie Infokum – Ditama Binbangkum 14
8). modus pembelian kembali, dimana pelaku menggunakan dana yang
telah dicuci untuk membeli sesuatu yang telah dia miliki.
c. tipologi IT :
1). modus E-Bisnis, hampir sama dengan modus menyerupai MLM,
namun menggunakan sarana internet.
2). modus scanner merupakan tindak pidana pencucian uang dengan
predicate crime berupa penipuan dan pemalsuan atas dokumen-
dokumen transaksi keuangan.
d. tipologi hitek adalah suatu bentuk kejahatan terorganisir secara skema
namun orang-orang kunci tidak saling mengenal, nilai uang relatif tidak
besar tetapi bila dikumpulkan menimbulkan kerugian yang sangat besar.
Dikenal dengan nama modus cleaning dimana kejahatan ini biasanya
dilakukan dengan menembus sistem data base suatu bank.
8. Pembuktian Terbalik
UU Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa Untuk
kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib
membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak
pidana (Pasal 35 UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan
UU No. 25 Tahun 2003).
Hal ini merupakan salah satu kekhususan tindak pidana pencucian
uang dibandingkan dengan pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana dimana terdakwa tidak dibebani kewajiban tidak dibebani
kewajiban pembuktian (Pasal 66), namun pembuktian terbalik untuk tindak
pidana pencucian uang hanya dapat dilakukan oleh terdakwa pada tingkat
pengadilan bukan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
9. Kesulitan Penerapan UU Tindak Pidana Pencucian Uang
a. Fungsi PPATK hanya bersifat administratif, yaitu untuk mengumpulkan,
menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh PPATK
(Pasal 26 huruf a) dan bilamana dari hasil analisis ditemukan transaksi
keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang maka PPATK
baru melaporkan kepada kepolisian dan kejaksaan (Pasal 26 huruf g),
atau paling lambat 3(tiga) hari kerja sejak ditemukan adanya petunjuk
atas dugaan transaksi keuangan yang mencurigakan, PPATK wajib
menyerahkan hasil analisis kepada penyidik untuk ditindaklanjuti (Pasal
31). Selain itu PPATK tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan
pemblokiran atas dana yang diduga merupakan hasil tindak pidana.
b. Pihak kepolisian dan penuntut umum memiliki kesulitan dalam
membuktikan terjadinya tindak pidana pencucian uang karena modusnya
yang bervariasi dan biasanya tidak ditemukan adanya cukup alat bukti.
Sumber Informasi :
- UU No. 15 Tahun 2002;
- UU No. 25 Tahun 2003;
- Drs. Tb. Imran S. SH., MH. dalam Hukum Pembuktian Pencucian Uang Money Laundering;
- Yenti Garnasih dalam Arti Pencucian Uang di Indonesia dan Kelemahan dalam Implementasinya
(Suatu Tinjauan Awal);
- Dr. Bismar Nasution SH.MH dalam Pemahaman UU Tindak Pidana Pencucian Uang (Money
Laundering);
- Prof. Dr. Anwar Nasution dalam Sumber, Proses, Mekanisme dan Dampak Ekonomi “Money
Laundering Crime”;
- Erman Radjagukguk, SH., LLM. Ph.D dalam Money Laundering Crime Dalam Hukum Perbankan.