2. Pengertian Pajak (Prof. Dr. RochmatPengertian Pajak (Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH), SH)
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara
berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan)
dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang
langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk
membayar pengeluaran umum.
3. Pengertian Pajak (Prof. Dr. RochmatPengertian Pajak (Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH), SH)
Setelah disempurnakan:
Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat
kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin
dan “surplus” – nya digunakan untuk public saving yang
merupakan sumber utama untuk membiayai public
insvestment.
4. Pengertian Pajak (Pengertian Pajak (Dr. N. J. FeldmannDr. N. J. Feldmann))
Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan
terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang
ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi,
dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-
pengeluaran umum.
5. Unsur-unsur Pajak:Unsur-unsur Pajak:
Iuran dari rakyat kepada negaraIuran dari rakyat kepada negara
Berdasarkan undang-undangBerdasarkan undang-undang
Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dariTanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari
negara yang secara langsung dapatnegara yang secara langsung dapat
ditunjuk.ditunjuk.
Digunakan untuk membiayai rumahDigunakan untuk membiayai rumah
tangga negara, yakni pengeluaran-tangga negara, yakni pengeluaran-
pengeluaran yang bermanfaat bagipengeluaran yang bermanfaat bagi
masyarakat luas.masyarakat luas.
6. Fungsi PajakFungsi Pajak
Fungsi budgetairFungsi budgetair
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untukPajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk
membiayai pengeluarannya.membiayai pengeluarannya.
Fungsi mengatur (regulerend)Fungsi mengatur (regulerend)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakanPajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan
kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dankebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan
ekonomi.ekonomi.
7. Syarat Pemungutan PajakSyarat Pemungutan Pajak
Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)
Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-
undang (syarat yuridis)undang (syarat yuridis)
Tidak mengganggu perekonomian (syaratTidak mengganggu perekonomian (syarat
ekonomis)ekonomis)
Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansiil)Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansiil)
Sistem pemungutan pajak harus sederhana.Sistem pemungutan pajak harus sederhana.
8. Teori-teori yang mendukungTeori-teori yang mendukung
pemungutan pajakpemungutan pajak
Teori AsuransiTeori Asuransi
Teori KepentinganTeori Kepentingan
Teori daya pikul. Teori ini mengukur dariTeori daya pikul. Teori ini mengukur dari
dua pendekatan yaitu unsur objektif dandua pendekatan yaitu unsur objektif dan
subjektif.subjektif.
Teori BaktiTeori Bakti
Teori asas daya beliTeori asas daya beli
9. Kedudukan Hukum PajakKedudukan Hukum Pajak (Rochmat Soemitro)(Rochmat Soemitro)
Sebagai hukum Perdata, mengatur hubunganSebagai hukum Perdata, mengatur hubungan
antara satu individu dengan individu lainnya.antara satu individu dengan individu lainnya.
Sebagai hukum Publik, mengatur hubunganSebagai hukum Publik, mengatur hubungan
antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum iniantara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini
dapat dirinci lagi sebagai berikut:dapat dirinci lagi sebagai berikut:
1. Hukum Tata Negara1. Hukum Tata Negara
2. HUkum Tata Usaha (Hukum Administrasi)2. HUkum Tata Usaha (Hukum Administrasi)
3. Hukum Pajak3. Hukum Pajak
4. Hukum Pidana4. Hukum Pidana
10. Macam Hukum Pajak:Macam Hukum Pajak:
Hukum Pajak Materiil, memuat norma-normaHukum Pajak Materiil, memuat norma-norma
yang menerangkan antara lain keadaan,yang menerangkan antara lain keadaan,
perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajakperbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak
(objek pajak), segala sesuatu tentang timbul dan(objek pajak), segala sesuatu tentang timbul dan
hapusnya utang pajak, dan hubungan hukumhapusnya utang pajak, dan hubungan hukum
antara pemerintah dan wajib pajak. Contoh: UUantara pemerintah dan wajib pajak. Contoh: UU
Pajak Penghasilan.Pajak Penghasilan.
Hukum Pajak Formil, memuat bentuk/tata caraHukum Pajak Formil, memuat bentuk/tata cara
untuk mewujudkan hukum materiil menjadiuntuk mewujudkan hukum materiil menjadi
kenyataan.kenyataan.
11. Hukum Pajak Formil memuat antara lain:Hukum Pajak Formil memuat antara lain:
Tata cara penyelenggaraan (prosedur)Tata cara penyelenggaraan (prosedur)
penetapan suatu utang pajak.penetapan suatu utang pajak.
Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasanHak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan
terhadap para wajib pajak mengenai keadaan,terhadap para wajib pajak mengenai keadaan,
perbuatan dan peristiwa yang menimbulkanperbuatan dan peristiwa yang menimbulkan
utang pajak.utang pajak.
Kewajiban wajib pajak misalnyaKewajiban wajib pajak misalnya
menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, danmenyelenggarakan pembukuan/pencatatan, dan
hak-hak wajib pajak misalnya mengajukanhak-hak wajib pajak misalnya mengajukan
keberatan dan banding.keberatan dan banding.
13. Pengelompokkan Pajak menurutPengelompokkan Pajak menurut
golongannya:golongannya:
Pajak Langsung, yaitu pajak yang harusPajak Langsung, yaitu pajak yang harus
dipikul sendiri oleh WP dan tidak dapatdipikul sendiri oleh WP dan tidak dapat
dibebankan atau dilimpahkan kepadadibebankan atau dilimpahkan kepada
orang lain. Cont: Pajak Penghasilanorang lain. Cont: Pajak Penghasilan
Pajak tidak langsung, yaitu pajak yangPajak tidak langsung, yaitu pajak yang
pada akhirnya dapat dibebankan ataupada akhirnya dapat dibebankan atau
dilimpahkan kepada orang lain. Cont:dilimpahkan kepada orang lain. Cont:
Pajak Pertambahan Nilai.Pajak Pertambahan Nilai.
14. Pengelompokkan Pajak menurutPengelompokkan Pajak menurut
sifatnya:sifatnya:
Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkalPajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal
atau berdasarkan pada subjeknya, dalam artiatau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti
memperlihatkan keadaan diri wajib pajak. Cont:memperlihatkan keadaan diri wajib pajak. Cont:
Pajak Penghasilan.Pajak Penghasilan.
Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal padaPajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada
objeknya, tanpa memperlihatkan keadaan dariobjeknya, tanpa memperlihatkan keadaan dari
Wajib Pajaknya. Cont: Pajak Pertambahan Nilai,Wajib Pajaknya. Cont: Pajak Pertambahan Nilai,
Pajak Perjualan atas Barang Mewah.Pajak Perjualan atas Barang Mewah.
15. Pengelompokkan Pajak menurutPengelompokkan Pajak menurut
Lembaga Pemungutnya:Lembaga Pemungutnya:
Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut olehPajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh
pemerintah pusat dan digunakan untukpemerintah pusat dan digunakan untuk
membiayai rumah tangga negara. Cont: PPN,membiayai rumah tangga negara. Cont: PPN,
PPnBM, Bea Materai.PPnBM, Bea Materai.
Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut olehPajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh
Pemerintah daerah dan digunakan untukPemerintah daerah dan digunakan untuk
membiayai rumah tangga daerah. Cont: Pajakmembiayai rumah tangga daerah. Cont: Pajak
Propinsi (Pajak Kendaraan Bermotor), PajakPropinsi (Pajak Kendaraan Bermotor), Pajak
Kabupaten/Kota (Pajak Hotel, Restoran,Kabupaten/Kota (Pajak Hotel, Restoran,
Hiburan)Hiburan). PBB.. PBB.
16. Tata cara pemungutan pajak:Tata cara pemungutan pajak:
Harus memperhatikan hal-hal berikut:Harus memperhatikan hal-hal berikut:
Stelsel PajakStelsel Pajak
Asas Pemungutan PajakAsas Pemungutan Pajak
Sistem Pemungutan PajakSistem Pemungutan Pajak
17. Pemungutan pajak dapat dilakukanPemungutan pajak dapat dilakukan
berdasarkan 3 stelsel:berdasarkan 3 stelsel:
Stelsel nyata, pengenaan pajak didasarkan pada objekStelsel nyata, pengenaan pajak didasarkan pada objek
(penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya(penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya
baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitubaru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu
setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.
Stelsel anggapan, pengenaan pajak didasarkan padaStelsel anggapan, pengenaan pajak didasarkan pada
suatu anggapan yang diatur undangsuatu anggapan yang diatur undang22
. Mis: penghasilan. Mis: penghasilan
suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya,suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya,
sehingga pada awal th pajak dpt ditetapkan besarnyasehingga pada awal th pajak dpt ditetapkan besarnya
pajak yang terutang.pajak yang terutang.
Stelsel campuran, merupakan kombinasi dari duaStelsel campuran, merupakan kombinasi dari dua
stelsel. Pada awal th, besarnya pajak dihitungstelsel. Pada awal th, besarnya pajak dihitung
berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir thberdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir th
besarnya pajak disesuaikan dengan keadaanbesarnya pajak disesuaikan dengan keadaan
sebenarnya.sebenarnya.
18. Asas pemungutan pajak:Asas pemungutan pajak:
Asas domisili, negara berhak mengenakan pajakAsas domisili, negara berhak mengenakan pajak
atas seluruh penghasilan WP yg bertempatatas seluruh penghasilan WP yg bertempat
tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yangtinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang
berasal dari dalam maupun dari luar negeri.berasal dari dalam maupun dari luar negeri.
Asas ini berlaku utk WP dlm negeri.Asas ini berlaku utk WP dlm negeri.
Asas sumber, negara berhak mengenakan pajakAsas sumber, negara berhak mengenakan pajak
atas penghasilan yang bersumber di wilayahnyaatas penghasilan yang bersumber di wilayahnya
tanpa memperhatikan tempat tinggal WP.tanpa memperhatikan tempat tinggal WP.
Asas kebangsaan, pengenaan pajakAsas kebangsaan, pengenaan pajak
dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.
19. Sistem pemungutan pajak:Sistem pemungutan pajak:
Official assesment system, adalah suatu sistemOfficial assesment system, adalah suatu sistem
pemungutan yang memberi wewenang kepadapemungutan yang memberi wewenang kepada
pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya yangpemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya yang
terutang oleh WP.terutang oleh WP.
Self assesment system, adalah suatu sistemSelf assesment system, adalah suatu sistem
pemungutan pajak yang memberi wewenang kepadapemungutan pajak yang memberi wewenang kepada
wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajakwajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak
yang terutang.yang terutang.
With holding system, adalah suatu sistem pemungutanWith holding system, adalah suatu sistem pemungutan
pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketigapajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga
(bukan fiskus dan bukan WP) untuk menentukan(bukan fiskus dan bukan WP) untuk menentukan
besarnya pajak yang terutang oleh WP.besarnya pajak yang terutang oleh WP.
20. Ciri-ciri official assesment system:Ciri-ciri official assesment system:
Wewenang untuk menentukan besarnyaWewenang untuk menentukan besarnya
pajak terutang ada pada fiskus.pajak terutang ada pada fiskus.
Wajib pajak bersifat pasif.Wajib pajak bersifat pasif.
Utang pajak timbul setelah dikeluarkanUtang pajak timbul setelah dikeluarkan
surat ketetapan pajak oleh fiskus.surat ketetapan pajak oleh fiskus.
21. Ciri-ciri self assesment system:Ciri-ciri self assesment system:
Wewenang untuk menentukan besarnya pajakWewenang untuk menentukan besarnya pajak
terutang ada pada WP sendiri.terutang ada pada WP sendiri.
Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung,Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung,
menyetor dan melaporkan sendiri pajak yangmenyetor dan melaporkan sendiri pajak yang
terutang.terutang.
Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
22. Ciri-ciri with holding system:Ciri-ciri with holding system:
Wewenang menentukan besarnya
pajak yang terutang ada pada pihak
ketiga, pihak selain fiskus dan WP.
23. Dua ajaran yang mengaturDua ajaran yang mengatur
timbulnya hutang pajak:timbulnya hutang pajak:
Ajaran Formil, utang pajak timbul karenaAjaran Formil, utang pajak timbul karena
dikeluarkannya surat ketetapan pajak olehdikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh
fiskus. Ajaran ini diterapkan pada officialfiskus. Ajaran ini diterapkan pada official
assesment system.assesment system.
Ajaran Materiil, utang pajak timbul karenaAjaran Materiil, utang pajak timbul karena
berlakunya undang-undang. Seseorangberlakunya undang-undang. Seseorang
dikenai pajak karena suatu keadaan dandikenai pajak karena suatu keadaan dan
perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada selfperbuatan. Ajaran ini diterapkan pada self
assesment system.assesment system.
24. Hapusnya hutang pajak:Hapusnya hutang pajak:
PembayaranPembayaran
KompensasiKompensasi
DaluwarsaDaluwarsa
Pembebasan dan penghapusanPembebasan dan penghapusan
25. Hambatan pemungutan pajak (perlawananHambatan pemungutan pajak (perlawanan
pasif dan perlawanan aktif):pasif dan perlawanan aktif):
Perlawanan pasif, masyarakat enggan (pasif) membayarPerlawanan pasif, masyarakat enggan (pasif) membayar
pajak yang dapat disebabkan antara lain: perkembanganpajak yang dapat disebabkan antara lain: perkembangan
intelektual dan moral masyarakat, sistem perpajakanintelektual dan moral masyarakat, sistem perpajakan
yang mungkin sulit dipahami, sistem kontrol tdk dptyang mungkin sulit dipahami, sistem kontrol tdk dpt
dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
Perlawanan aktif, meliputi semua usaha dan perbuatanPerlawanan aktif, meliputi semua usaha dan perbuatan
yang secara langsung ditujukan kepada fiskus denganyang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan
tujuan untuk menghindari pajak, bentuknya antara lain:tujuan untuk menghindari pajak, bentuknya antara lain:
tax avoidance (usaha meringankan beban pajak dengantax avoidance (usaha meringankan beban pajak dengan
tidak melanggar UU), tax evasion (usaha meringankantidak melanggar UU), tax evasion (usaha meringankan
beban pajak dengan cara melanggar UU sepertibeban pajak dengan cara melanggar UU seperti
menggelapkan pajak).menggelapkan pajak).
26. Tarif PajakTarif Pajak
Tarif sebanding/proposional, tarif berupa prosentaseTarif sebanding/proposional, tarif berupa prosentase
tetap, terhadap jumlah yang dikenai pajak sehinggatetap, terhadap jumlah yang dikenai pajak sehingga
besarnya pajak yang terutang proposional terhadapbesarnya pajak yang terutang proposional terhadap
besarnya nilai yang dikenai pajak. Mis: PPN 10%.besarnya nilai yang dikenai pajak. Mis: PPN 10%.
Tarif tetap, tarif berupa jumlah yang tetap (sama)Tarif tetap, tarif berupa jumlah yang tetap (sama)
terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehinggaterhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga
besarnya pajak yang terutang tetap. Cont. Bea Materai.besarnya pajak yang terutang tetap. Cont. Bea Materai.
Tarif progresif, prosentase tarif yang digunakan semakinTarif progresif, prosentase tarif yang digunakan semakin
besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
Cont. PPh Ps 21. s/d 25 jt : 5%, >25 jt s/d 50 jt : 10%, >Cont. PPh Ps 21. s/d 25 jt : 5%, >25 jt s/d 50 jt : 10%, >
50 jt s/d 100 jt : 15%, >100 jt s/d 200 jt : 25%, >200 jt :50 jt s/d 100 jt : 15%, >100 jt s/d 200 jt : 25%, >200 jt :
35%.35%.
Tarif degresif, prosentase tarif yang digunakan semakinTarif degresif, prosentase tarif yang digunakan semakin
kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
27. Tarif progresif dibagi:Tarif progresif dibagi:
Tarif progresif progresif : kenaikanTarif progresif progresif : kenaikan
prosentase semakin besar.prosentase semakin besar.
Tarif progresif tetap : kenaikan prosentaseTarif progresif tetap : kenaikan prosentase
tetap.tetap.
Tarif progresif degresif : kenaikanTarif progresif degresif : kenaikan
prosentase semakin kecil.prosentase semakin kecil.
