Dokumen tersebut membahas tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia sesuai dengan UU No. 6 Tahun 1983 yang telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2007, mencakup pengaturan mengenai wajib pajak, pengertian NPWP dan SPPKP, kewajiban mendaftar dan melaporkan usaha, serta sanksi bagi yang tidak melakukannya."
2. 22
UU NO. 6 TH. 1983UU NO. 6 TH. 1983
TENTANGTENTANG
KETENTUAN UMUM DANKETENTUAN UMUM DAN
TATA CARA PERPAJAKANTATA CARA PERPAJAKAN
SEBAGAIMANA TELAHSEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH TERAKHIRDIUBAH TERAKHIR
DENGANDENGAN
UU NO. 28 TH. 2007UU NO. 28 TH. 2007
KECUALI DIATUR TERSENDIRI
DALAM UU YANG BERSANGKUTAN
PPh PPN/
PPn
BM
PBB
MENGATUR
KETENTUAN FORMAL
BAGI
Pajak lainnya yang mengacu kepada UU ini
BPHTB PPSP
3. 33
DASAR HUKUMDASAR HUKUMDASAR HUKUMDASAR HUKUM
UU NO.6/1983 SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH TERAKHIR DG UU NO 28/2007UU
No. 49/PMK.03/2007
No. 534/KMK.04/2000
No. 535/KMK.04/2000
• No. 536/KMK.04/2000 jo No.82/KMK.04/2003
• No. 537/KMK.04/2000
• No. 538/KMK.04/2000
• No. 539/KMK.04/2000
• No. 40/PMK.03/2005
• No. 541/KMK.04/2000 jo No.326/KMK.03/2001
• No. 542/KMK.04/2000
• No. 543/KMK.04/2000
• No. 544/KMK.04/2000 jo No.325/KMK.03/2001
• No. 545/KMK.04/2000 jo No.123/PMK.03/2006
• No. 576/KMK.04/2000 jo No.97/PMK.03/2006
KEP
MENKEU
• KEP-67/PJ./2004 jo PER-91/PJ./2005
• KEP-161/PJ./2001 jo PER-160/PJ./2007
• KEP-517/PJ./2000
• KEP-518/PJ./2000
• KEP-519/PJ./2000 jo KEP-160/PJ./2001 jo
PER-122/PJ./2006
• KEP-520/PJ./2000
• KEP-543/PJ./2000
• KEP-550/PJ./2000
KEP
DIRJEN
SE-DIRJEN
• SE-02/PJ.33/2001
• SE-13/PJ.331/2003
• SE-03/PJ.33/2001
5. 55
KEWAJIBAN MENDAFTARKANKEWAJIBAN MENDAFTARKAN
DIRI & MELAPORKAN USAHADIRI & MELAPORKAN USAHA
KEWAJIBAN MENDAFTARKANKEWAJIBAN MENDAFTARKAN
DIRI & MELAPORKAN USAHADIRI & MELAPORKAN USAHA
PASAL 2 AYAT (1) DAN (2) UU KUP
1. KEWAJIBAN MENDAFTARKAN DIRI UNTUK MENDAPATKAN
NPWP :
a. Orang Pribadi
yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas,
memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi PTKP
Setahun (PER-16/PJ/2007)
Wanita Kawin yg dikenakan pajak secara terpisah karena hidup
terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara
tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta
b. Semua Badan
Setiap Wajib Pajak Hanya Diberikan Satu NPWP.
2. MELAPORKAN USAHA UNTUK DIKUKUHKAN MENJADI PKP :
Pengusaha yg telah melampaui batasan pengusaha Kecil
pada suatu masa dalam suatu tahun buku.
Pengusaha Kecil yang memilih menjadi PKP
3. SANKSI PERPAJAKAN
Wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri atau melaporkan usahanya
akan dikenakan sanksi menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
6. 66
Sebelum
penyerahan
BKP/JKP
Paling lama
akhir bulan
berikut setelah
s/d suatu masa
dalam tahun
buku nilai
peredaran
usaha melebihi
batasan
Pengusaha
Kecil
Paling lambat 1
bulan setelah saat
usaha mulai
dijalankan
Paling lambat pada akhir
bulan berikutnya
apabila sampai dengan
suatu bulan dalam satu
tahun buku memperoleh
penghasilan yang
melebihi PTKP
WP BADAN /
OP Usahawan
WP ORANG
PRIBADI
Non
Usahawan
JANGKA WAKTU
PENDAFTARAN NPWP
JANGKA WAKTU
PENDAFTARAN NPWP
PASAL 2 AYAT (5) UU KUP JO.
KEP- 161/PJ./2001 JO PER-160/PJ./2007
PPKPNPWP
7. 77
FUNGSIFUNGSI
NPWPNPWP
FUNGSIFUNGSI
NPWPNPWP
TANDA PENGENAL DIRI ATAUTANDA PENGENAL DIRI ATAU
IDENTITAS WP SEBAGAI SARANAIDENTITAS WP SEBAGAI SARANA
DALAM ADMINISTRASIDALAM ADMINISTRASI
PERPAJAKAN;PERPAJAKAN;
DALAM MELAKSANAKAN HAK DANDALAM MELAKSANAKAN HAK DAN
KEWAJIBAN PERPAJAKAN; (KEWAJIBAN PERPAJAKAN; ( JUGAJUGA
UNTUK MENDAPATKANUNTUK MENDAPATKAN
PELAYANAN DARI INSTANSIPELAYANAN DARI INSTANSI
TERTENTUTERTENTU))
SEBAGAI SARANA
PENJELASAN PASAL 2 AYAT (1) DAN (2) UU KUP
10. 1010
TEMPAT PENDAFTARAN &
PELAPORAN
WP / PKP TERTENTU
TEMPAT PENDAFTARAN &
PELAPORAN
WP / PKP TERTENTU
Wajib Pajak BUMN, termasuk anak
perusahaan yang penyertaan modal baik
langsung maupun tidak langsung dari BUMN
lebih dari 50%
Wajib Pajak PMA yang tidak masuk bursa,
kecuali selama ini telah terdaftar di KPP
domisili
Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap & Orang
Asing berkedudukan/bertempat tinggal di DKI
Jakarta dan di wilayah kerja Kanwil DJP
Jawa Bagian Barat I dan III, kecuali Cirebon,
Majalengka, Indramayu, Kuningan.
Wajib Pajak yang pernyataan pendaftaran
emisi saham telah dinyatakan efektif oleh
Bapepam, Perusahaan Efek Non Bank, Reksa
Dana, serta KIK-EBA, kecuali selama ini telah
terdaftar di KPP Setempat dan Wajib Pajak
emiten BUMN.
Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap dan Wajib
Pajak Orang Asing yang berkedudukan di
luar DKI Jakarta
Wajib Pajak BUMN, PMA, BUT dan Orang
Asing, Perusahaan Masuk Bursa dan
Perusahaan Besar Tertentu, terbatas dalam
hal sebagai pemotong dan atau pemungut
Pajak Penghasilan.
Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha
Tertentu yang Mempunyai Beberapa Tempat
Usaha
KPP BUMN
KPP PMA
KPP BADORA
KPP PERUSAHAAN
MASUK BURSA
KPP SETEMPAT
KPP TEMPAT
PUSAT,
CABANG/PERWAKI
LAN ATAU
KEGIATAN USAHA
KPP TEMPAT
TINGGAL/TEMPAT
KEGIATAN USAHA
Wajib Pajak perusahaan besar tertentu yang
ditetapkan dengan Keputusan Direktur
Jenderal Pajak
KPP WAJIB PAJAK
BESAR
11. 1111
APABILA ORANG PRIBADI ATAU BADANAPABILA ORANG PRIBADI ATAU BADAN
YANG TELAH MEMENUHI SYARATYANG TELAH MEMENUHI SYARAT
SEBAGAI WP/PKP TETAPI TIDAKSEBAGAI WP/PKP TETAPI TIDAK
MENDAFTARKAN DIRI DAN / ATAUMENDAFTARKAN DIRI DAN / ATAU
TIDAK MELAPORKAN USAHANYATIDAK MELAPORKAN USAHANYA
DIRJEN PAJAK
MENERBITKAN
NPWP DAN ATAU PPKP
SECARA JABATAN
PENERBITANPENERBITAN
NPWP DAN ATAUNPWP DAN ATAU
PENGUKUHAN PKPPENGUKUHAN PKP
SECARA JABATANSECARA JABATAN
PENERBITANPENERBITAN
NPWP DAN ATAUNPWP DAN ATAU
PENGUKUHAN PKPPENGUKUHAN PKP
SECARA JABATANSECARA JABATAN
PASAL 2 AYAT (4) UU KUP JO KEP-144/PJ./2005 JO
KEP-47/PJ./2006
12. 1212
SYARAT-SYARAT UNTUK
MENDAPATKAN NPWP/ PPKP
BAGI WP ORANG PRIBADI DAN
JANGKA WAKTU PENERBITAN
SYARAT-SYARAT UNTUK
MENDAPATKAN NPWP/ PPKP
BAGI WP ORANG PRIBADI DAN
JANGKA WAKTU PENERBITAN
WP ORANG PRIBADI
USAHAWAN NON USAHAWAN
MENGISI DAN MENANDATANGANI SENDIRI/
KUASA KHUSUS
FORMULIR PENDAFTARAN
MENGISI DAN MENANDATANGANI SENDIRI/
KUASA KHUSUS
FORMULIR PENDAFTARAN
DILAMPIRI FOTO KOPI :
• KTP / PASPOR ditambah Surat
Keterangan tempat tinggal
dari instansi yang berwenang
sekurang - kurangnya Lurah /
Kepala Desa;
• Surat Ijin Usaha / Keterangan Tempat
Usaha.
KEP-161/PJ./2001 JO PER-160/PJ./2007
• UNTUK NPWP, PALING LAMA PADA HARI KERJA BERIKUTNYA
• UNTUK SPPKP PALING LAMA 3 HARI KERJA
DILAMPIRI FOTO KOPI :
• KTP / PASPOR ditambah Surat
Keterangan tempat tinggal
dari instansi yang berwenang
sekurang - kurangnya Lurah /
Kepala Desa bagi Orang Asing.
13. 1313
WAJIB PAJAK
BADAN
PEMUNGUT/
PEMOTONG
Dilampiri Fotocopy :
• Akte pendirian;
penunjukan dari Kantor
Pusat (Untuk BUT).
• KTP/Paspor salah seorang
pengurus; dan
• Surat Ijin Usaha/
Keterangan Tempat
Usaha.
Dilampiri Fotocopy :
• Surat penunjukan
sebagai bendaharawan ;
• Tanda bukti diri
bendaharawan
SYARAT-SYARAT UNTUK
MENDAPATKAN NPWP/ PPKP WP
BADAN &
PEMUNGUT/PEMOTONG DAN
JANGKA WAKTU PENERBITAN
SYARAT-SYARAT UNTUK
MENDAPATKAN NPWP/ PPKP WP
BADAN &
PEMUNGUT/PEMOTONG DAN
JANGKA WAKTU PENERBITANKEP-161/PJ./2001 JO PER-160/PJ./2007
MENGISI DAN MENANDATANGANI SENDIRI/
KUASA KHUSUS
FORMULIR PENDAFTARAN
MENGISI DAN MENANDATANGANI SENDIRI/
KUASA KHUSUS
FORMULIR PENDAFTARAN
OP
Dilampiri Fotocopy :
• Perjanjian Kerja sama
sebagai OP
• NPWP masing-masing
anggota OP
• UNTUK NPWP, PALING LAMA PADA HARI KERJA BERIKUTNYA
• UNTUK SPPKP PALING LAMA 3 HARI KERJA
14. 1414
WAJIB PAJAKWAJIB PAJAK PINDAH ALAMATPINDAH ALAMATWAJIB PAJAKWAJIB PAJAK PINDAH ALAMATPINDAH ALAMAT
KEP-161/PJ./2001 jo PER-160/PJ./2007
Permohonan WP dengan Surat
Pernyataan Pindah
Menerbitkan SURAT
PINDAH kepada
Wajib Pajak
KPP baru menerbitkan NPWP dan atau SPPKP
(menggunakan nomor lama dengan mengganti
kode KPP baru)
KPP Lama KPP Baru
Menerbitkan Surat
Pemberitahuan Pindah,
dikirimkan ke KPP Lama
15. 1515
Dilakukan dalam hal :
Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan
harta dan penghasilan
WP badan yang telah dibubarkan secara resmi
berdasarkan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku
WP Orang Pribadi yang tidak memenuhi syarat
lagi untuk dapat digolongkan sebagai Wajib Pajak
Warisan yang belum terbagi (dalam kedudukan
sebagai subjek pajak) sudah selesai dibagi
WP BUT yang karena sesuatu hal kehilangan
statusnya sebagai BUT
PENGHAPUSAN NPWPPENGHAPUSAN NPWPPENGHAPUSAN NPWPPENGHAPUSAN NPWP
KEP-161/PJ./2001 JO PER-160/PJ./2007
WP meninggal dunia dan tidak meninggalkan
warisan
Penghapusan NPWP harus diselesaikan dalam jangka waktu 12Penghapusan NPWP harus diselesaikan dalam jangka waktu 12
bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkapbulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap
Penghapusan NPWP harus diselesaikan dalam jangka waktu 12Penghapusan NPWP harus diselesaikan dalam jangka waktu 12
bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkapbulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap
16. 1616
Dilakukan dalam hal :
WP Bubar
WP tidak memenuhi syarat lagi sebagai PKP
PENCABUTANPENCABUTAN
PENGUKUHAN PKPPENGUKUHAN PKP
PENCABUTANPENCABUTAN
PENGUKUHAN PKPPENGUKUHAN PKP
KEP-161/PJ./2001 JO PER-160/PJ./2007
WP pindah alamat ke wilayah Kerja KPP Lain
Pencabutan Pengukuhan PKP harus diselesaikanPencabutan Pengukuhan PKP harus diselesaikan
dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggaldalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal
diterimanya permohonan secara lengkapditerimanya permohonan secara lengkap
Pencabutan Pengukuhan PKP harus diselesaikanPencabutan Pengukuhan PKP harus diselesaikan
dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggaldalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal
diterimanya permohonan secara lengkapditerimanya permohonan secara lengkap
17. 1717
SURAT PEMBERITAHUAN
(SPT)
SURAT PEMBERITAHUAN
(SPT)
PASAL 1 ANGKA 10, 11, 12 UU KUP
SPT MASA SPT TAHUNAN
SPT
Surat yg oleh WP digunakan untuk melaporkan
Penghitungan dan atau Pembayaran Pajak,
Objek Pajak dan atau bukan Objek Pajak,
dan atau Harta dan Kewajiban
UNTUK SUATU
MASA PAJAK
UNTUK SUATU
TAHUN PAJAK ATAU
BAGIAN TAHUN PAJAK
18. 1818
FUNGSI SPT PPhFUNGSI SPT PPh
a. melaporkan dan mempertanggung jawabkan
penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya
terutang
b. melaporkan tentang :
pembayaran atau pelunasan pajak yg
telah dilaksanakan sendiri dan/atau
melalui pemotongan atau pemungutan
pihak lain dalam suatu Tahun Pajak atau
Bagian Tahun Pajak ;
penghasilan yang merupakan Objek dan
bukan Objek Pajak ;
Harta dan Kewajiban ;
pembayaran dari pemotong / pemungut
tentang pemotongan atau pemungutan
dalam satu Masa Pajak.
PENJELASAN PASAL 3 AYAT (1) UU KUP
SEBAGAI SARANA
UNTUK :
19. 1919
FUNGSI SPT PPNFUNGSI SPT PPN
a. Melaporkan dan mempertanggung
jawabkan penghitungan jumlah
PPN/PPnBM yang sebenarnya terutang, dan
b. Melaporkan tentang:
- Pengkreditan PM terhadap PK;
- Pembayaran atau pelunasan pajak
yg
telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan
atau melalui pihak lain dalam satu
Masa
Pajak;
- Melaporkan dan
mempertanggung
jawabkan pajak yang dipotong
atau
dipungut dan disetorkan (bagi pemotong
atau pemungut).
PENJELASAN PASAL 3 AYAT (1) UU KUP
SEBAGAI SARANA
UNTUK :
20. 2020
KEWAJIBAN PEMENUHAN
SPT
KEWAJIBAN PEMENUHAN
SPT
PASAL 3 AYAT (1), (2), (3), DAN (7) UU KUP
WAJIB PAJAK
KPP/KP4
• MENGAMBIL SENDIRI
• MENGISI
• MENANDATANGANI
• MENYAMPAIKAN
BATAS WAKTU PENYAMPAIAN
• SPT MASA : PALING LAMBAT 20 HARI SETELAH AKHIR
MASA PAJAK
• SPT TAHUNAN PPH ORANG PRIBADI: PALING LAMBAT 3
BULAN SETELAH AKHIR TAHUN PAJAK
• SPT TAHUNAN PPH BADAN : PALING LAMBAT 4 BULAN
SETELAH AKHIR TAHUN PAJAK
SP
T
WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU
DAPAT MELAPORKAN BEBERAPA MASA PAJAK
DALAM 1 (SATU) SURAT PEMBERITAHUAN MASA.
21. 2121
SURAT PEMBERITAHUAN DIANGGAP
TIDAK DISAMPAIKAN APABILA:
PASAL 3 AYAT (7) DAN (7A) JO
536/KMK.04/2000 JO 82/KMK.04/2003
1. SPT TIDAK DITANDATANGANI WP (ATAU
DITANDATANGANI KUASA WP, TETAPI
TIDAK DILAMPIRI DENGAN SURAT KUASA
KHUSUS);
2. SURAT PEMBERITAHUAN TIDAK
SEPENUHNYA DILAMPIRI KETERANGAN
DAN/ATAU DOKUMEN; ATAU
3. SURAT PEMBERITAHUAN YANG
MENYATAKAN LEBIH BAYAR DISAMPAIKAN
SETELAH 3 TAHUN SESUDAH
BERAKHIRNYA MASA PAJAK, BAGIAN
TAHUN PAJAK ATAU TAHUN PAJAK, DAN
WP TELAH DITEGUR SECARA TERTULIS.
4. SURAT PEMBERITAHUAN DISAMPAIKAN
SETELAH DIREKTUR JENDERAL PAJAK
MELAKUKAN PEMERIKSAAN ATAU
MENERBITKAN SKP.
APABILA
APABILA SURAT PEMBERITAHUAN DIANGGAP
TIDAK DISAMPAIKAN, DIREKTUR JENDERAL PAJAK
WAJIB MEMBERITAHUKAN KEPADA WAJIB PAJAK.
22. 2222
a. DALAM BAHASA INDONESIA
B. HURUF LATIN
C. MENGGUNAKAN ANGKA ARAB
D. SATUAN MATA UANG RUPIAH
(KECUALI WP YANG TELAH MENDAPAT IZIN
MENKEU UNTUK MENYELENGGARAKAN
PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA
ASING DAN MATA UANG SELAIN RUPIAH, YAITU
DALAM MATA UANG US $ )
SPT harus diisi
dengan :
PENGISIAN SPTPENGISIAN SPT
PASAL 3 AYAT (1), (1A) UU KUP
JO 49/PMK.03/2007
23. 2323
PERPANJANGAN JANGKA WAKTUPERPANJANGAN JANGKA WAKTU
PENYAMPAIAN SPT TAHUNANPENYAMPAIAN SPT TAHUNAN
PERPANJANGAN JANGKA WAKTUPERPANJANGAN JANGKA WAKTU
PENYAMPAIAN SPT TAHUNANPENYAMPAIAN SPT TAHUNAN
MELAMPIRKAN BUKTI PELUNASANMELAMPIRKAN BUKTI PELUNASAN
ATAS KEKURANGAN PENYETORANATAS KEKURANGAN PENYETORAN
PAJAK YG TERUTANGPAJAK YG TERUTANG
APABILA SPT TAHUNAN TIDAK DAPAT
DISAMPAIKAN PADA WAKTUNYA, WP DAPAT
MENGAJUKAN PERMOHONAN PERPANJANGAN
DIAJUKAN SECARA TERTULIS KEPADA
KEPALA KPP
DIAJUKAN SEBELUM BATAS WAKTU
PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN BERAKHIR
MENYAMPAIKAN PENGHITUNGAN SEMENTARA
PAJAK YG TERUTANG DAN DILAMPIRI
LAPORAN KEUANGAN SEMENTARA
PASAL 3 AYAT (4), (5) DAN (5A) UU KUP
PERPANJANGAN DIBERIKAN PALING LAMA 2 BULAN
APABILA TIDAK DISAMPAIKAN DALAM
BATAS WAKTU PERPANJANGAN TERSEBUT
DITERBITKAN SURAT TEGURAN
DENGAN SYARAT :
24. 2424
BENTUK, ISI, DANBENTUK, ISI, DAN
LAMPIRAN SPTLAMPIRAN SPT
BENTUK, ISI, DANBENTUK, ISI, DAN
LAMPIRAN SPTLAMPIRAN SPT
BENTUBENTU
KK
MENTERIMENTERI
KEUANGANKEUANGAN
MENETAPKANMENETAPKAN
ISI LAMPIRAN
BERUPA
KETERANGAN
DAN ATAU
DOKUMEN
PASAL 3 AYAT (6) UU KUP
25. 2525
DIKECUALIKAN DARIDIKECUALIKAN DARI
KEWAJIBAN PENYAMPAIANKEWAJIBAN PENYAMPAIAN
SPTSPT
DIKECUALIKAN DARIDIKECUALIKAN DARI
KEWAJIBAN PENYAMPAIANKEWAJIBAN PENYAMPAIAN
SPTSPTPASAL 3 AYAT (8) UU KUP JO. KMK NO.535/KMK.04/2000
DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PENYAMPAIAN
SPT ADALAH :
WP OP BERPENGHASILAN NETTO DI BAWAH
PTKP (UNTUK SPT MASA PPH PASAL 25 DAN SPT
TAHUNAN PPH).
WP OP YANG TIDAK MENJALANKAN USAHA
ATAU MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS .
(UNTUK SPT MASA PPH PASAL 25 ).
WAJIB PAJAK TERTENTU
26. 2626
PENGISIAN SPTPENGISIAN SPT
PASAL 4 DAN PENJELASAN PASAL 3 AYAT (1) UU KUP
BENAR
LENGKAP
JELAS
DITANDATANGANI :
BADAN : PENGURUS/DIREKSI ATAU KUASA
KHUSUS
ORANG PRIBADI :YG BERSANGKUTAN ATAU
KUASA KHUSUS
WP YANG WAJIB PEMBUKUAN, DILENGKAPI DGN
LAPORAN KEUANGAN (NERACA, LABA RUGI DAN
KETERANGAN LAIN)
WP YANG WAJIB PEMBUKUAN, DILENGKAPI DGN
LAPORAN KEUANGAN (NERACA, LABA RUGI DAN
KETERANGAN LAIN)
PENGISIAN SPT
• benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar
dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai
dengan keadaan yang sebenarnya;
• lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang
berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang
harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan
• jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek
pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam
Surat Pemberitahuan.
• benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar
dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai
dengan keadaan yang sebenarnya;
• lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang
berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang
harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan
• jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek
pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam
Surat Pemberitahuan.
27. 2727
MENILAI KELENGKAPANMENILAI KELENGKAPAN
PENGISIAN SPT danPENGISIAN SPT dan
LAMPIRANNYALAMPIRANNYA
MENILAI KELENGKAPANMENILAI KELENGKAPAN
PENGISIAN SPT danPENGISIAN SPT dan
LAMPIRANNYALAMPIRANNYA
PENELITIANPENELITIANPENELITIANPENELITIAN
SERANGKAIAN
KEGIATAN
Termasuk : KEBENARAN
PENULISAN dan PENGHITUNGAN
Termasuk : KEBENARAN
PENULISAN dan PENGHITUNGAN
PASAL 1 ANGKA 30 UU KUP
BERSIFAT FORMAL
28. 2828
TEMPAT LAIN
UNTUK PENYAMPAIAN SPT
TEMPAT LAIN
UNTUK PENYAMPAIAN SPT
PASAL 5 UU KUP
DAPAT MENENTUKAN
TEMPAT LAIN UNTUK
PENYAMPAIAN SPT
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
29. 2929
PENYAMPAIAN SPTPENYAMPAIAN SPTPENYAMPAIAN SPTPENYAMPAIAN SPT
PASAL 6 UU KUP JO. KEP- 518 /PJ./2000
Dengan Cara
Disampaikan langsung
ke KPP/ KP4
WP menerima tanda
bukti dan
tanggal penerimaan
Disampaikan melalui
Kantor Pos
secara tercatat
Tanda bukti dan
tanggal pengiriman
dianggap sebagai
tanda bukti dan
tanggal penerimaan
Atau cara lain melalui :
jasa ekspedisi atau jasa kurir yang ditunjuk Dirjen Pajak
30. 3030
SANKSI ADMINISTRASISANKSI ADMINISTRASI
ATAS KETERLAMBATAN atauATAS KETERLAMBATAN atau
TIDAK MENYAMPAIKAN SPTTIDAK MENYAMPAIKAN SPT
SANKSI ADMINISTRASISANKSI ADMINISTRASI
ATAS KETERLAMBATAN atauATAS KETERLAMBATAN atau
TIDAK MENYAMPAIKAN SPTTIDAK MENYAMPAIKAN SPT
PASAL 7 AYAT (1) UU KUP
SPT WP BadanSPT WP Badan
Rp 1.000.000,00Rp 1.000.000,00
SPT Masa PPNSPT Masa PPN
Rp500.000Rp500.000
WP TERLAMBAT /WP TERLAMBAT /
TIDAK MENYAMPAIKANTIDAK MENYAMPAIKAN
SPT
MASA
SPT
TAHUNA
N
SPT WP OPSPT WP OP
Rp100.000,00Rp100.000,00
SPT Masa LainSPT Masa Lain
Rp. 100.000,00Rp. 100.000,00
31. 3131
DIKECUALIKAN DARIDIKECUALIKAN DARI
PENGENAAN SANKSI DENDAPENGENAAN SANKSI DENDA
DIKECUALIKAN DARIDIKECUALIKAN DARI
PENGENAAN SANKSI DENDAPENGENAAN SANKSI DENDA
PASAL 7 AYAT (2) UU KUP JO. KMK NO. 537/KMK.04/2000
WP TERTENTU DIKECUALIKAN DARI
PENGENAAN SANKSI DENDA
A. WP OP YANG TELAH MENINGGAL DUNIA;
B. WP OP YANG SUDAH TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA
ATAU PEKERJAAN BEBAS;
C. WP OP YANG BERSTATUS SEBAGAI WARGA NEGARA
ASING YANG TIDAK TINGGAL LAGI DI INDONESIA;
D. BENTUK USAHA TETAP YANG TIDAK MELAKUKAN
KEGIATAN LAGI DI INDONESIA;
E. WP BADAN YANG TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA
LAGI TETAPI BELUM DIBUBARKAN SESUAI DENGAN
KETENTUAN YANG BERLAKU;
F. BENDAHARA YANG TIDAK MELAKUKAN PEMBAYARAN
LAGI;
G. WAJIB PAJAK YANG TERKENA BENCANA, YANG
KETENTUANNYA DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN; ATAU
H. WAJIB PAJAK LAIN YANG DIATUR DENGAN ATAU
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN.
WP OP BERPENGHASILAN NETO DI BAWAH PTKP
32. 3232
PEMBETULAN SPTPEMBETULAN SPTPEMBETULAN SPTPEMBETULAN SPT
PERNYATAAN TERTULIS (DENGAN SPTPERNYATAAN TERTULIS (DENGAN SPT
PEMBETULAN YBS ATAU BESERTA LAMPIRANPEMBETULAN YBS ATAU BESERTA LAMPIRAN
SENDIRI).SENDIRI).
DALAM HAL PEMBETULAN SPT MENYATAKANDALAM HAL PEMBETULAN SPT MENYATAKAN
RUGI ATAU LEBIH BAYAR, PEMBETULAN SPTRUGI ATAU LEBIH BAYAR, PEMBETULAN SPT
HARUS DISAMPAIKAN PALING LAMA 2 TAHUNHARUS DISAMPAIKAN PALING LAMA 2 TAHUN
SEBELUM DALUWARSA PENETAPAN.SEBELUM DALUWARSA PENETAPAN.
BELUM DILAKUKAN PEMERIKSAAN.BELUM DILAKUKAN PEMERIKSAAN.
APABILA PEMBETULAN SPT MENYEBABKANAPABILA PEMBETULAN SPT MENYEBABKAN
PAJAK KURANG BAYAR DIKENAKAN SANKSIPAJAK KURANG BAYAR DIKENAKAN SANKSI
BUNGA 2% PER BULAN ATAS JUMLAH PAJAKBUNGA 2% PER BULAN ATAS JUMLAH PAJAK
KURANG BAYAR.KURANG BAYAR.
DENGAN KEMAUAN SENDIRI
WP DAPAT MELAKUKAN PEMBETULAN
PASAL 8 AYAT (1), (1A) DAN (2) UU KUP
SPT YG PENGISIANNYA
TERDAPAT KEKELIRUAN
SYARAT
33. 3333
TELAH DIPERIKSA, TETAPI BELUMTELAH DIPERIKSA, TETAPI BELUM
DISIDIK, SEHUBUNGAN TINDAKDISIDIK, SEHUBUNGAN TINDAK
PIDANA PASAL 38PIDANA PASAL 38
PENGUNGKAPAN KETIDAK-
BENARAN SPT ATAS KEMAUAN
SENDIRI
PENGUNGKAPAN KETIDAK-
BENARAN SPT ATAS KEMAUAN
SENDIRI
APABILA WP :
MENGUNGKAPKAN KETIDAK BENARAN ATAS
KEMAUAN SENDIRI
MELUNASI PAJAK YG KURANG DIBAYAR DAN
DENDA 150% DARI JUMLAH PAJAK YANG
KURANG DIBAYAR
SPT TELAH
DISAMPAIKAN
TIDAK DISIDIK
PASAL 8 AYAT ( 3 ) UU KUP
34. 3434
PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARANPENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN
SPT ATAS KESADARAN SENDIRI,SPT ATAS KESADARAN SENDIRI,
DENGAN LAPORAN TERSENDIRIDENGAN LAPORAN TERSENDIRI
PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARANPENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN
SPT ATAS KESADARAN SENDIRI,SPT ATAS KESADARAN SENDIRI,
DENGAN LAPORAN TERSENDIRIDENGAN LAPORAN TERSENDIRI
SEKALIPUN TELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN
DG SYARAT BELUM DITERBITKAN SKP
WP DAPAT MENGUNGKAPKAN
KETIDAKBENARAN
SPT ATAS KESADARAN SENDIRI, DALAM
LAPORAN TERSENDIRI
WP DAPAT MENGUNGKAPKAN
KETIDAKBENARAN
SPT ATAS KESADARAN SENDIRI, DALAM
LAPORAN TERSENDIRI
PAJAK YANG HARUS DIBAYAR MENJADI
LEBIH BESAR ATAU ATAU LEBIH KECIL;
RUGI FISKAL MENJADI LEBIH KECIL ATAU
ATAU LEBIH BESAR;
JUMLAH HARTA MENJADI LEBIH BESAR
ATAU ATAU LEBIH KECIL;
JUMLAH MODAL MENJADI LEBIH BESAR
ATAU LEBIH KECIL.
SYARAT
PASAL 8 AYAT (4) DAN (5) UU KUP
MELUNASI PAJAK YANG KURANG DIBAYAR
DAN KENAIKAN 50 %
PROSES PEMERIKSAAN TETAP DILANJUTKAN
35. 3535
PEMBETULAN SPT TAHUNAN PPhPEMBETULAN SPT TAHUNAN PPh
KARENA KEPUTUSANKARENA KEPUTUSAN
KEBERATAN ATAU PUTUSANKEBERATAN ATAU PUTUSAN
BANDINGBANDING
PEMBETULAN SPT TAHUNAN PPhPEMBETULAN SPT TAHUNAN PPh
KARENA KEPUTUSANKARENA KEPUTUSAN
KEBERATAN ATAU PUTUSANKEBERATAN ATAU PUTUSAN
BANDINGBANDING
PASAL 8 AYAT 6 UU KUP
WP Menerima SKP, Surat Keputusan Keberatan,
Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding,
atau Putusan Peninjauan Kembaliyang menyatakan
rugi fiskal yang berbeda dari yang diajukan
Dapat menyampaikan
pembetulan SPT sekalipun jangka
waktu 2 tahun telah terlampaui
Selama belum dilakukan tindakan pemeriksaan
dan disampaikan dalam jangka waktu 3 bulan setelah
surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan,
Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding,
atau Putusan Peninjauan Kembali
36. 3636
TANGGAL JATUH TEMPO
PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN
PAJAK
TANGGAL JATUH TEMPO
PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN
PAJAKPASAL 9 AYAT (1) UU KUP JIS.
NO. 541 /KMK.04/2000 JO 326/KMK.03/2003
Catatan :
Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran/penyetoran bertepatan dengan hari libur, maka
pembayaran/penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya
JENIS PAJAK
TANGGAL JATUH TEMPO
(paling lambat)
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12
PPh Pasal 4 ayat (2)
a. penjualan saham dibursa efek
b. penghasilan bunga/diskonto
obligasi dibursa efek
PPh Pasal 21
PPh Pasal 23/26
PPh Pasal 25
Pasal 22, PPN/PPn BM atas impor
dilunasi sendiri
PPN/PPn BM atas impor dipungut
DJBC
PPh Pasal 22, pemungutan
bendaharawan APBN
PPh Pasal 22, Produk Pertamina,
Bulog
PPh Pasal 22 oleh bdn-bdn tertentu
PPN/PPnBM
PPN/PPn BM oleh bendaharawan
Pemerintah/instansi pemerintah
PPN/PPn BM selain bendaharawan
pemerintah/instansi pemerintah
tgl. 20 bulan takwim berikutnya
tgl. 10 bulan takwim berikutnya
tgl. 10 bulan takwim berikutnya
tgl. 10 bulan takwim berikutnya
tgl. 15 bulan takwin berikutnya
• tanggal yg sama pada saat pembayaran Bea Masuk
• tanggal yg sama dgn saat penyelesaian dokumen impor
bila bea masuk ditunda/dibebaskan
1 hari setelah pemungutan pajak dilakukan
pada hari yg sama pada saat pembayaran
dilunasi sendiri oleh WP sebelum SPPB/DO ditebus
tgl. 15 bulan takwim berikutnya
tgl. 15 bulan takwin berikutnya
tgl. 7 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak
berakhir
tgl. 15 bulan takwim berikutnya
37. 3737
BATAS WAKTUBATAS WAKTU
PELUNASANPELUNASAN
PPh PASAL 29PPh PASAL 29
BATAS WAKTUBATAS WAKTU
PELUNASANPELUNASAN
PPh PASAL 29PPh PASAL 29
KEKURANGAN BAYAR PPh
BERDASARKAN SPT TAHUNAN
PPh (Ps.29)
TAHUN BUKU
=
TAHUN TAKWIM
TAHUN BUKU
=
TAHUN TAKWIM
SEBELUM
SPT TAHUNAN DISAMPAIKAN
HARUS DILUNASI PALING LAMBAT
PASAL 9 AYAT (2) UU KUP
38. 3838
SANKSI ADMINISTRASISANKSI ADMINISTRASI
KETERLAMBATAN PEMBAYARANKETERLAMBATAN PEMBAYARAN
PAJAKPAJAK
SANKSI ADMINISTRASISANKSI ADMINISTRASI
KETERLAMBATAN PEMBAYARANKETERLAMBATAN PEMBAYARAN
PAJAKPAJAK
PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK
SETELAH TGL JATUH TEMPO PEMBAYARAN/
PENYETORAN PAJAK
BERUPA BUNGA 2% SEBULAN DIHITUNG DARI JATUH
TEMPO PEMBAYARAN SAMPAI DENGAN TGL
PEMBAYARAN (DAN BAGIAN DARI BULAN
DIHITUNG PENUH SATU BULAN)
DIKENAKAN SANKSI ADIMINITRASI
PASAL 9 AYAT (2A) UU KUP
39. 3939
JATUH TEMPOJATUH TEMPO
PEMBAYARANPEMBAYARAN
KETETAPAN PAJAKKETETAPAN PAJAK
JATUH TEMPOJATUH TEMPO
PEMBAYARANPEMBAYARAN
KETETAPAN PAJAKKETETAPAN PAJAK
STPSTP
SKPKBSKPKB
SKPKBTSKPKBT
SK PEMBETULANSK PEMBETULAN
SK KEBERATANSK KEBERATAN
PUTUSANPUTUSAN
BANDINGBANDING
HARUS DILUNASI PALING LAMBAT 1
BULAN SEJAK TANGGAL DITERBITKAN
PAJAK TERUTANG ATAS :
YG
MENGAKIBATKAN
PAJAK YG HARUS
DIBAYAR
BERTAMBAH
PASAL 9 AYAT (3) UU KUP
40. 4040
PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN
PEMBAYARAN PAJAK
PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN
PEMBAYARAN PAJAK
PASAL 9 AYAT (4) UU KUP
STP
SKPKB
SKPKBT
PPh Pasal 29
SK PEMBETULAN
SK KEBERATAN
PUTUSAN BANDING
Yang mengakibatkan
pajak yang harus
dibayar ditambah
ATAS PERMOHONAN WP UNTUK
MENGANGSUR/MENUNDA
PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG
ATAS :
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DAPAT MEMBERIKAN PERSETUJUAN
DIKENAKAN SANKSI BUNGA SEBESAR 2% SEBULAN
41. 4141
SYARAT PENGAJUAN
PERMOHONAN PENGANGSURAN
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
PAJAK
SYARAT PENGAJUAN
PERMOHONAN PENGANGSURAN
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
PAJAK541/KMK.04/2000 jo 326/KMK.03/2003
Diajukan secara tertulis kepada Kepala
KPP tempat WP terdaftar;
Diajukan paling lambat 15 hari sebelum
jatuh tempo pembayaran utang pajak
berakhir, kecuali dalam hal WP
mengalami keadaan diluar kekuasaannya;
Disertai alasan dan jumlah pembayaran
pajak yang dimohon diangsur/ditunda
PERMOHONAN
PENGANGSURAN/PENUNDAAN
PEMBAYARAN PAJAK
SYARAT
Keputusan menerima atau menolak diberikan
dalam jangka waktu 10 hari sejak permohonan
diterima lengkap, lebih dari jangka waktu
tersebuT dianggap diterima
42. 4242
TEMPAT PEMBAYARAN/
PENYETORAN PAJAK
TEMPAT PEMBAYARAN/
PENYETORAN PAJAK
PASAL 10 AYAT (1) UU KUP JO. 541/KMK.04/2000 JO
326/KMK.03/2003
TEMPAT
PEMBAYARAN/PENYETORAN
BANK BUMN/D
ATAU BANK-BANK
LAIN YANG
DITUNJUK OLEH
DIRJEN
ANGGARAN
KANTOR POS
43. 4343
SARANA
PEMBAYARAN PAJAK
PASAL 10 AYAT (2) UU KUP JO. NO 541/KMK.04/2000
Jo 326/KMK.03/2003
PEMBAYARAN/
PENYETORAN PAJAK
MENGGUNAKAN
SURAT SETORAN PAJAK (SSP)
ATAU SARANA ADMINISTRASI LAIN
YG DITENTUKAN DIRJEN PAJAK
44. 4444
TANGGAL JATUH TEMPO
PELAPORAN PAJAK
TANGGAL JATUH TEMPO
PELAPORAN PAJAK
PASAL 9 AYAT (1) UU KUP JO.
NO. 541/KMK.04/2000 JO NO.326/KMK.03/2003
Catatan : KEP.543/PJ./2000
Apabila tanggal jatuh tempo pelaporan bertepatan dengan hari
libur, maka pelaporan harus dilakukan pada hari kerja
sebelumnya
NO. JENIS PAJAK JATUH TEMPO PELAPORAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
PPh Pasal 25
PPh Pasal 21
PPh Pasal 23/26
PPN/PPnBM
PPh Pasal 4 ayat (2):
a. Penjualan saham di Bursa
Efek
b. Penghasilan bunga atau
diskonto obligasi di Bursa Efek
PPN/PPnBM atas impor
dipungut
DJBC
PPh Pasal 22, pemungutan
Bendaharawan APBN/D
PPh Pasal 22, Pertamina,atau
Badan tertentu Pemungut pajak
PPN/PPnBM oleh Bendaharawan
Pemerintah/instansi Pemerintah
PPN/PPnBM selain
Bendaharawan Pemerintah
/instansi Pemerintah
SPT Masa paling lambat 20 hari setelah
Masa Pajak berakhir.
SPT Masa secara mingguan paling lambat 7 hari
setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir.
SPT Masa paling lambat 14 hari setelah Masa Pajak
berakhir
SPT Masa paling lambat 20 hari setelah
Masa Pajak berakhir
SPT Masa paling lambat 14 hari setelah Masa
Pajak berakhir
SPT Masa paling lambat 20 hari setelah Masa
Pajak berakhir.
Paling lambat tanggal 25
Paling lambat tanggal 20
bulan yang sama
dengan bulan
penyetoran
45. 4545
SURAT KETETAPANSURAT KETETAPAN
PAJAKPAJAK
SURAT KETETAPANSURAT KETETAPAN
PAJAKPAJAKPASAL 1 ANGKA 14 UU KUP
SURAT KETETAPAN PAJAK
PASAL 13
PASAL 15
PASAL 17
DAN
PASAL 17
B
PASAL 17
A
SURAT KETETAPAN PAJAKSURAT KETETAPAN PAJAK
LEBIH BAYAR (SKPLB)LEBIH BAYAR (SKPLB)
SURAT KETETAPAN
PAJAK NIHIL (SKPN)
SURAT KETETAPAN
PAJAK KURANG BAYAR
TAMBAHAN (SKPKBT)
SURAT KETETAPAN
PAJAK KURANG BAYAR
(SKPKB)
47. 4747
JUMLAH PAJAK TERUTANGJUMLAH PAJAK TERUTANG
PASAL 12 AYAT (2) & (3) UU KUP
JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG
MENURUT SURAT PEMBERITAHUAN
YANG DISAMPAIKAN WP
JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG
MENURUT KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG UNDANGAN PERPAJAKAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
MENDAPATKAN BUKTI BAHWA JUMLAH
PAJAK YANG TERUTANG MENURUT
SURAT PEMBERITAHUAN TIDAK BENAR
Atau
Apabila
MAKA DJP MENETAPKAN JUMLAH
PAJAK TERUTANG YANG SEMESTINYA
48. 4848
SKPKBSKPKB
PASAL 13 AYAT (1) DAN (2) UU KUP
DAPAT DITERBITKAN DALAM
JANGKA WAKTU 5 TAHUN, DALAM HAL :
APABILA
BERDASARKAN HASIL
PEMERIKSAAN
ATAU KETERANGAN LAIN
PAJAK YANG TERUTANG
TIDAK ATAU KURANG
DIBAYAR;
JUMLAH KEKURANGAN PAJAK
YANG TERUTANG DALAM SKPKB
DITAMBAH :
APABILA KEPADA
WAJIB PAJAK
DITERBITKAN NPWP
DAN/ATAU DIKUKUHKAN
SEBAGAI PKP SECARA
JABATAN SEBAGAIMANA
DIMAKSUD DALAM PASAL
2 AYAT (4A).
SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA
SEBESAR 2% (DUA PERSEN) PER BULAN
PALING LAMA 24 (DUA PULUH EMPAT)
BULAN, DIHITUNG SEJAK SAAT
TERUTANGNYA PAJAK ATAU BERAKHIRNYA
MASA PAJAK, BAGIAN TAHUN PAJAK, ATAU
TAHUN PAJAK SAMPAI DENGAN
DITERBITKANNYA SURAT KETETAPAN
PAJAK KURANG BAYAR.
49. 4949
SKPKBSKPKB
PASAL 13 AYAT (1) DAN (3) UU KUP
DAPAT DITERBITKAN DALAM
JANGKA WAKTU 5 TAHUN, DALAM HAL :
APABILA SURAT
PEMBERITAHUAN TIDAK
DISAMPAIKAN DALAM
JANGKA
WAKTU SEBAGAIMANA
DIMAKSUD DALAM
PASAL 3 AYAT (3) DAN
SETELAH
DITEGUR SECARA
TERTULIS
TIDAK DISAMPAIKAN
PADA WAKTUNYA
SEBAGAIMANA DITENTU
KAN DALAM SURAT
TEGURAN;
JUMLAH PAJAK DALAM SKPKB
DITAMBAH :
APABILA
BERDASARKAN HASIL
PEMERIKSAAN
ATAU KETERANGAN
LAIN MENGENAI PAJAK
PPN DAN PPN
BMTERNYATA TIDAK
SEHARUSNYA
DIKOMPENSASIKAN
SELISIH LEBIH PAJAK
ATAU
TIDAK SEHARUSNYA
DIKENAI TARIF 0%
APABILA
KEWAJIBAN SEBAGAIM
ANA DIMAKSUD DALAM
PASAL 28 ATAU PASAL
29 TIDAK
DIPENUHI SEHINGGA
TIDAK
DAPAT DIKETAHUI
BESARNYA PAJAK
YANG TERUTANG
SANKSI ADMINISTRASI
KENAIKAN 50% DARI
PAJAK PENGHASILAN
YANG TIDAK ATAU
KURANG DIBAYAR
DALAM SATU TAHUN
PAJAK; ATAU
SANKSI ADMINISTRASI
KENAIKAN 100% DARI
PAJAK PENGHASILAN
YANG TIDAK ATAU
KURANG DIPOTONG,
TIDAK ATAU KURANG
DIPUNGUT, TIDAK ATAU
KURANG DISETOR, DAN
DIPOTONG ATAU
DIPUNGUT TETAPI
TIDAK ATAU KURANG
DISETOR, ATAU
SANKSI ADMINISTRASI
KENAIKAN 100% DARI
PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI BARANG DAN
JASA DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH YANG
TIDAK ATAU KURANG
DIBAYAR.
50. 5050
PAJAK YANG DILAPORKAN
DALAM SPT
PAJAK YANG DILAPORKAN
DALAM SPT
KEPASTIAN DANKEPASTIAN DAN
JAMINAN HUKUM SPTJAMINAN HUKUM SPT
KEPASTIAN DANKEPASTIAN DAN
JAMINAN HUKUM SPTJAMINAN HUKUM SPT
DALAM JANGKA WAKTU
5 TAHUN
TIDAK DITERBITKAN SKP
MENJADI
PASTI
PASAL 13 AYAT (4) UU KUP
51. 5151
S K P K B
dapat diterbitkan dalam
j.w. > 5 tahun dalam hal :
S K P K B
dapat diterbitkan dalam
j.w. > 5 tahun dalam hal :
WAJIB PAJAK DIPIDANA DI
BIDANG PERPAJAKAN
BERDASARKAN PUTUSAN
PENGADILAN YANG TELAH
MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM
TETAP
WAJIB PAJAK DIPIDANA DI
BIDANG PERPAJAKAN
BERDASARKAN PUTUSAN
PENGADILAN YANG TELAH
MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM
TETAP
DITAMBAH SANKSI
BUNGA 48 %
DITAMBAH SANKSI
BUNGA 48 %
PASAL 13 AYAT (5) UU KUP
52. 5252
SANKSI ADMINISTRASI
PASAL 13A UU KUP
SANKSI ADMINISTRASI
PASAL 13A UU KUP
WAJIB PAJAK YANG KARENA KEALPAANNYA TIDAK
MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN ATAU
MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN, TETAPI
ISINYA TIDAK BENAR ATAU TIDAK LENGKAP, ATAU
MELAMPIRKAN KETERANGAN YANG ISINYA TIDAK
BENAR SEHINGGA DAPAT MENIMBULKAN
KERUGIAN PADA PENDAPATAN NEGARA
WAJIB PAJAK YANG KARENA KEALPAANNYA TIDAK
MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN ATAU
MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN, TETAPI
ISINYA TIDAK BENAR ATAU TIDAK LENGKAP, ATAU
MELAMPIRKAN KETERANGAN YANG ISINYA TIDAK
BENAR SEHINGGA DAPAT MENIMBULKAN
KERUGIAN PADA PENDAPATAN NEGARA
KENAIKAN SEBESAR 200% DARI JUMLAH PAJAK
YANG KURANG DIBAYAR YANG DITETAPKAN
MELALUI PENERBITAN SKPKB
KENAIKAN SEBESAR 200% DARI JUMLAH PAJAK
YANG KURANG DIBAYAR YANG DITETAPKAN
MELALUI PENERBITAN SKPKB
TIDAK DIKENAI SANKSI PIDANA APABILA
KEALPAAN TERSEBUT PERTAMA KALI DILAKUKAN
OLEH WAJIB PAJAK DAN WAJIB PAJAK TERSEBUT
WAJIB MELUNASI KEKURANGAN PEMBAYARAN
JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG BESERTA
SANKSI ADMINISTRASI BERUPA :
TIDAK DIKENAI SANKSI PIDANA APABILA
KEALPAAN TERSEBUT PERTAMA KALI DILAKUKAN
OLEH WAJIB PAJAK DAN WAJIB PAJAK TERSEBUT
WAJIB MELUNASI KEKURANGAN PEMBAYARAN
JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG BESERTA
SANKSI ADMINISTRASI BERUPA :
53. 5353
SURAT TAGIHAN PAJAKSURAT TAGIHAN PAJAK
PASAL 14 AYAT (1) DAN (3) UU KUP
DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAPAT MENERBITKAN
SURAT TAGIHAN PAJAK APABILA:
PAJAK PENGHASILAN
DALAM TAHUN
BERJALAN TIDAK ATAU
KURANG DIBAYAR
DARI HASIL PENELITIAN
TERDAPAT
KEKURANGAN
PEMBAYARAN PAJAK
SEBAGAI AKIBAT
SALAH TULIS DAN/ATAU
SALAH HITUNG;
JUMLAH KEKURANGAN PAJAK YANG
TERUTANG DALAM STP DITAMBAH
DENGAN
SANKSI ADMINISTRASI BERUPA
BUNGA SEBESAR 2% PER BULAN
UNTUK PALING LAMA 24 (DUA PULUH
EMPAT) BULAN, DIHITUNG SEJAK SAAT
TERUTANGNYA PAJAK ATAU
BERAKHIRNYA MASA PAJAK, BAGIAN
TAHUN PAJAK, ATAU TAHUN PAJAK
SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA STP
WAJIB PAJAK DIKENAI
SANKSI ADMINISTRASI
BERUPA DENDA
DAN/ATAU BUNGA
CATATAN: PASAL 14 AYAT (2)
STP MEMILIKI KEKUATAN HUKUM YANG SAMA DENGAN
SKP
54. 5454
SURAT TAGIHAN PAJAKSURAT TAGIHAN PAJAK
PASAL 14 AYAT (1) DAN (4) UU KUP
DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAPAT MENERBITKAN
SURAT TAGIHAN PAJAK APABILA:
PENGUSAHA YANG TELAH DIKUKUHKAN
SEBAGAI PKP, TETAPI TIDAK MEMBUAT
FAKTUR PAJAK ATAU MEMBUAT FAKTUR
PAJAK, TETAPI TIDAK TEPAT WAKTU
PENGUSAHA YANG TELAH DIKUKUHKAN
SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG
TIDAK MENGISI FAKTUR PAJAK SECARA
LENGKAP SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM
PASAL 13 AYAT (5) UNDANG-UNDANG PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI 1984 DAN
PERUBAHANNYA, SELAIN:
PENGUSAHA KENA PAJAK MELAPORKAN
FAKTUR PAJAK TIDAK SESUAI DENGAN
MASA PENERBITAN FAKTUR PAJAK;
WAJIB MENYETOR
PAJAK YANG
TERUTANG
SANKSI ADMINISTRASI
BERUPA
DENDA SEBESAR 2%
DARI DASAR
PENGENAAN PAJAK
• IDENTITAS PEMBELI SEBAGAIMANA
DIMAKSUD DALAM PASAL 13 AYAT (5)
HURUF B UNDANG-UNDANG PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI 1984 DAN
PERUBAHANNYA; ATAU
• IDENTITAS PEMBELI SERTA NAMA DAN
TANDATANGAN SEBAGAIMANA
DIMAKSUD DALAM PASAL 13 AYAT (5)
HURUF B DAN HURUF G UNDANG-
UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
1984 DAN PERUBAHANNYA, DALAM HAL
PENYERAHAN DILAKUKAN OLEH
PENGUSAHA KENA PAJAK PEDAGANG
ECERAN
DITAMBAH
55. 5555
SKPKBTSKPKBT
Diterbitkan dalam Jangka Waktu 5Diterbitkan dalam Jangka Waktu 5
Tahun Apabila :Tahun Apabila :
SKPKBTSKPKBT
Diterbitkan dalam Jangka Waktu 5Diterbitkan dalam Jangka Waktu 5
Tahun Apabila :Tahun Apabila :
Data baru dan atau
Data yg semula belum
terungkap yang berakibat
jumlah pajak terutang
bertambah
DitemukanDitemukan
oleh FISKUSoleh FISKUS
Dikenakan
KENAIKAN
100 %
Pasal 15 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) UU KUP
Keterangan
tertulis
dari WP atas
kehendak
sendiri
Tidak
Dikenakan
KENAIKAN
56. 5656
S K P K B TS K P K B T
DDapat Diterbitkan dalamapat Diterbitkan dalam
Jangka Waktu 5 Tahun, DalamJangka Waktu 5 Tahun, Dalam
Hal :Hal :
S K P K B TS K P K B T
DDapat Diterbitkan dalamapat Diterbitkan dalam
Jangka Waktu 5 Tahun, DalamJangka Waktu 5 Tahun, Dalam
Hal :Hal :
Wajib Pajak dipidana di bidangWajib Pajak dipidana di bidang
perpajakan berdasarkan putusanperpajakan berdasarkan putusan
Pengadilan yang telahPengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukummemperoleh kekuatan hukum
tetaptetap
Ditambah SanksiDitambah Sanksi
BUNGA 48%BUNGA 48%
Ditambah SanksiDitambah Sanksi
BUNGA 48%BUNGA 48%
Pasal 15 Ayat (4) UU KUP
57. 5757
PEMBETULANPEMBETULAN
KETETAPAN PAJAKKETETAPAN PAJAK
PEMBETULANPEMBETULAN
KETETAPAN PAJAKKETETAPAN PAJAK
PERMOHONAN
WP
PASAL 16 AYAT (1) DAN PENJELASAN UU KUP
SALAH TULIS, SALAH HITUNGSALAH TULIS, SALAH HITUNG
DAN ATAU KELIRU PENERAPANDAN ATAU KELIRU PENERAPAN
UUUU
SALAH TULIS, SALAH HITUNGSALAH TULIS, SALAH HITUNG
DAN ATAU KELIRU PENERAPANDAN ATAU KELIRU PENERAPAN
UUUU
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DAPAT MEMBETULKAN
SURAT KETETAPAN PAJAK, SURAT TAGIHAN PAJAK,
SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN,
SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN,
SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN ATAU
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI,
SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN
ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK, ATAU
SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN
PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK DAN
SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA
SECARA
JABATAN
DAPAT BERUPA :
MENAMBAH ATAU
MENGURANGKAN
ATAU
MENGHAPUSKAN
58. 5858
PERMOHONANPERMOHONAN
PEMBETULANPEMBETULAN
PERMOHONANPERMOHONAN
PEMBETULANPEMBETULAN
APABILA JANGKA WAKTU TELAH LEWAT,
TIDAK MEMBERI SUATU KEPUTUSAN,
MAKA PERMOHONAN PEMBETULAN YANG
DIAJUKAN TSB DIANGGAP DIKABULKAN
PASAL 16 AYAT (2), (3), (4) UU KUP
DIREKTUR JENDERALDIREKTUR JENDERAL
PAJAKPAJAK
DIREKTUR JENDERALDIREKTUR JENDERAL
PAJAKPAJAK
SEJAK TANGGAL PERMOHONAN
DITERIMA,
HARUS MEMBERI KEPUTUSAN
DALAM JANGKA WAKTU 6 BULAN
APABILA DIMINTA OLEH WP, DIREKTUR
JENDERAL PAJAK WAJIB MEMBERIKAN
KETERANGAN SECARA TERTULIS MENGENAI
HAL-HAL YANG MENJADI DASAR UNTUK
MENOLAK ATAU MENGABULKAN SEBAGIAN
PERMOHONAN WAJIB PAJAK
59. 5959
PENERBITAN S K P L BPENERBITAN S K P L B
PASAL 17 DAN PENJELASAN UU KUP
DITERBITKAN SETELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN
ATAS SURAT PEMBERITAHUAN YANG DISAMPAIKAN
WAJIB PAJAK YANG MENYATAKAN KURANG BAYAR,
NIHIL, ATAU LEBIH BAYAR YANG TIDAK DISERTAI
DENGAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK
APABILA JUMLAH KREDIT PAJAK ATAU
JUMLAH PAJAK YANG DIBAYAR LEBIH BESAR
DARIPADA JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG
APABILA TERDAPAT PEMBAYARAN PAJAK
YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG,
WAJIB PAJAK DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN
KEPADA DIREKTUR JENDERAL PAJAK
UNTUK MENERBITKAN SKPLB
SKPLB MASIH DAPAT DITERBITKAN LAGI
APABILA BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN DAN/ATAU
DATA BARU TERNYATA PAJAK YANG LEBIH DIBAYAR
JUMLAHNYA LEBIH BESAR DARIPADA KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK YANG TELAH DITETAPKAN.
60. 6060
PENERBITAN S K P NPENERBITAN S K P N
Pasal 17 A UU KUP
JUMLAH KREDIT PAJAK
ATAU JUMLAH PAJAK
YG DIBAYAR
SAMA DENGAN
JUMLAH PAJAK
YG TERUTANG
PAJAK TIDAK TERUTANG
DAN TIDAK ADA
KREDIT PAJAK /
PEMBAYARAN PAJAK
SETELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN
61. 6161
PERMOHONAN PENGEMBALIANPERMOHONAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARANKELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK DARI WAJIB PAJAKPAJAK DARI WAJIB PAJAK
PERMOHONAN PENGEMBALIANPERMOHONAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARANKELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK DARI WAJIB PAJAKPAJAK DARI WAJIB PAJAK
DIPERIKSADIPERIKSADIPERIKSADIPERIKSA
SKPLBSKPLBSKPKBSKPKB SKPNSKPN
HARUS DITERBITKAN PALING LAMA 12 BULAN
SEJAK PERMOHONAN DITERIMA SECARA LENGKAP
PASAL 17B AYAT (1) UU KUP
SELAIN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHANSELAIN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK DARI WAJIB PAJAKPEMBAYARAN PAJAK DARI WAJIB PAJAK
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 17C DANSEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 17C DAN
PASAL 17DPASAL 17D
SELAIN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHANSELAIN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK DARI WAJIB PAJAKPEMBAYARAN PAJAK DARI WAJIB PAJAK
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 17C DANSEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 17C DAN
PASAL 17DPASAL 17D
TIDAK BERLAKU TERHADAP WAJIB PAJAK YANGTIDAK BERLAKU TERHADAP WAJIB PAJAK YANG
SEDANG DILAKUKAN PEMERIKSAAN BUKTISEDANG DILAKUKAN PEMERIKSAAN BUKTI
PERMULAAN TINDAK PIDANA DI BIDANGPERMULAAN TINDAK PIDANA DI BIDANG
PERPAJAKANPERPAJAKAN
TIDAK BERLAKU TERHADAP WAJIB PAJAK YANGTIDAK BERLAKU TERHADAP WAJIB PAJAK YANG
SEDANG DILAKUKAN PEMERIKSAAN BUKTISEDANG DILAKUKAN PEMERIKSAAN BUKTI
PERMULAAN TINDAK PIDANA DI BIDANGPERMULAAN TINDAK PIDANA DI BIDANG
PERPAJAKANPERPAJAKAN
APABILA SETELAH MELAMPAUI JANGKA WAKTU 12APABILA SETELAH MELAMPAUI JANGKA WAKTU 12
BULAN, DIREKTUR JENDERAL PAJAK TIDAK MEMBERIBULAN, DIREKTUR JENDERAL PAJAK TIDAK MEMBERI
SUATU KEPUTUSAN, PERMOHONAN PENGEMBALIANSUATU KEPUTUSAN, PERMOHONAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DIANGGAPKELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DIANGGAP
DIKABULKAN DAN SKPLB HARUS DITERBITKAN PALINGDIKABULKAN DAN SKPLB HARUS DITERBITKAN PALING
LAMA 1 BULAN SETELAH JANGKA WAKTU TERSEBUTLAMA 1 BULAN SETELAH JANGKA WAKTU TERSEBUT
BERAKHIR.BERAKHIR.
APABILA SETELAH MELAMPAUI JANGKA WAKTU 12APABILA SETELAH MELAMPAUI JANGKA WAKTU 12
BULAN, DIREKTUR JENDERAL PAJAK TIDAK MEMBERIBULAN, DIREKTUR JENDERAL PAJAK TIDAK MEMBERI
SUATU KEPUTUSAN, PERMOHONAN PENGEMBALIANSUATU KEPUTUSAN, PERMOHONAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DIANGGAPKELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DIANGGAP
DIKABULKAN DAN SKPLB HARUS DITERBITKAN PALINGDIKABULKAN DAN SKPLB HARUS DITERBITKAN PALING
LAMA 1 BULAN SETELAH JANGKA WAKTU TERSEBUTLAMA 1 BULAN SETELAH JANGKA WAKTU TERSEBUT
BERAKHIR.BERAKHIR.
62. 6262
SPTLB PPNSPTLB PPN
DENGAN PERMOHONAN OLEH PKP YANGDENGAN PERMOHONAN OLEH PKP YANG
MELAKUKAN KEGIATAN TERTENTUMELAKUKAN KEGIATAN TERTENTU
SPTLB PPNSPTLB PPN
DENGAN PERMOHONAN OLEH PKP YANGDENGAN PERMOHONAN OLEH PKP YANG
MELAKUKAN KEGIATAN TERTENTUMELAKUKAN KEGIATAN TERTENTU
DIPERIKSADIPERIKSADIPERIKSADIPERIKSA
SKPLBSKPLBSKPKBSKPKB SKPNSKPN
PASAL 17B AYAT (1) UU KUP DAN
KEP-519/PJ./2000 JO KEP-160/PJ./2001
1.. EKSPOR BKP
2. PENYERAHAN
BKP/JKP
TERHADAP
PEMUNGUT
DITERBITKAN PALING LAMBAT DALAM
JANGKA WAKTU 2 BULAN SEJAK
DITERIMANYA PERMOHONAN
KEGIATAN
TERTENTU
63. 6363
SPT LBSPT LB
DENGAN PERMOHONAN DALAMDENGAN PERMOHONAN DALAM
SPTSPT
SPT LBSPT LB
DENGAN PERMOHONAN DALAMDENGAN PERMOHONAN DALAM
SPTSPT
SKPLB = SPTSKPLB = SPT
SKPLB = SPTSKPLB = SPT
DITAMBAHDITAMBAH
IMBALANIMBALAN
BUNGABUNGA
2 %2 %
SEBULANSEBULAN
LEBIH DARI 12
BULAN
TIDAK ADA
KEPUTUSAN
DITERBITKAN
DALAM WAKTU
PALING LAMBAT
1 BULAN
PASAL 17B AYAT (2) DAN (3) UU KUP
DITERBITKAN
LEWAT JANGKA
WAKTU 1 BULAN
64. 6464
Penerbitan SKPPKPPenerbitan SKPPKP
(SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN(SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN
PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK)PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK)
Penerbitan SKPPKPPenerbitan SKPPKP
(SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN(SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN
PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK)PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK)
SETELAH DILAKUKAN PENELITIAN (FORMAL)
TERHADAP SPT
PASAL 17C AYAT (1), (2), (3) UU KUP
PPN
Jangka Waktu
1 bulan
WP DENGAN
KRITERIA
TERTENTU
PPh
Jangka Waktu
3 bulan
Diterbitkan
SKPPKP
Tidak
menghendaki
SKPPKP
Diproses
sesuai
dengan
Pasal 17 B
65. 6565
KRITERIA WP YANGKRITERIA WP YANG
DAPAT DIBERIKANDAPAT DIBERIKAN
SKPPKPSKPPKP
KRITERIA WP YANGKRITERIA WP YANG
DAPAT DIBERIKANDAPAT DIBERIKAN
SKPPKPSKPPKP
WP YANG :WP YANG :
1.1. TEPAT WAKTU DALAM PENYAMPAIANTEPAT WAKTU DALAM PENYAMPAIAN SPT (2 TAHUNSPT (2 TAHUN
TERAKHIR)TERAKHIR)
2.2. TIDAK MEMPUNYAI TUNGGAKAN PAJAK (KECUALITIDAK MEMPUNYAI TUNGGAKAN PAJAK (KECUALI
YANG MEMPUNYAI IZIN UNTUK MENUNDA ATAUYANG MEMPUNYAI IZIN UNTUK MENUNDA ATAU
MENGANGSUR)MENGANGSUR)
3.3. TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN KARENATIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN KARENA
MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKANMELAKUKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
DALAM JANGKA WAKTU 10 TAHUN TERAKHIRDALAM JANGKA WAKTU 10 TAHUN TERAKHIR
4.4. DALAM HAL LAPORAN KEUANGAN DIAUDIT , HARUSDALAM HAL LAPORAN KEUANGAN DIAUDIT , HARUS
DENGAN PENDAPAT WAJAR TANPA PENGECUALIANDENGAN PENDAPAT WAJAR TANPA PENGECUALIAN
ATAU WAJAR DNG PENGECUALIAN SEPANJANG TIDAKATAU WAJAR DNG PENGECUALIAN SEPANJANG TIDAK
MEMPENGARUHI R/L FISKALMEMPENGARUHI R/L FISKAL
WP YANG :WP YANG :
1.1. TEPAT WAKTU DALAM PENYAMPAIANTEPAT WAKTU DALAM PENYAMPAIAN SPT (2 TAHUNSPT (2 TAHUN
TERAKHIR)TERAKHIR)
2.2. TIDAK MEMPUNYAI TUNGGAKAN PAJAK (KECUALITIDAK MEMPUNYAI TUNGGAKAN PAJAK (KECUALI
YANG MEMPUNYAI IZIN UNTUK MENUNDA ATAUYANG MEMPUNYAI IZIN UNTUK MENUNDA ATAU
MENGANGSUR)MENGANGSUR)
3.3. TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN KARENATIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN KARENA
MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKANMELAKUKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
DALAM JANGKA WAKTU 10 TAHUN TERAKHIRDALAM JANGKA WAKTU 10 TAHUN TERAKHIR
4.4. DALAM HAL LAPORAN KEUANGAN DIAUDIT , HARUSDALAM HAL LAPORAN KEUANGAN DIAUDIT , HARUS
DENGAN PENDAPAT WAJAR TANPA PENGECUALIANDENGAN PENDAPAT WAJAR TANPA PENGECUALIAN
ATAU WAJAR DNG PENGECUALIAN SEPANJANG TIDAKATAU WAJAR DNG PENGECUALIAN SEPANJANG TIDAK
MEMPENGARUHI R/L FISKALMEMPENGARUHI R/L FISKAL
NO 544/KMK.04/2000 JO 235/KMK.03/2003
DALAM HAL L/K TIDAK DIAUDIT :DALAM HAL L/K TIDAK DIAUDIT :
§ WP DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN SEPANJANGWP DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN SEPANJANG
MEMENUHI SYARAT 1, 2, 3MEMENUHI SYARAT 1, 2, 3
§ DALAM 2 TAHUN PAJAK TERAKHIR MENYELENGGARAKANDALAM 2 TAHUN PAJAK TERAKHIR MENYELENGGARAKAN
PEMBUKUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 28PEMBUKUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 28
UU KUP; DANUU KUP; DAN
§ APABILA DALAM 2 TAHUN TERAKHIR TERHADAP WPAPABILA DALAM 2 TAHUN TERAKHIR TERHADAP WP
PERNAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN PAJAK, MAKAPERNAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN PAJAK, MAKA
KOREKSI FISKAL UNTUK SETIAP JENIS PAJAK YANGKOREKSI FISKAL UNTUK SETIAP JENIS PAJAK YANG
TERUTANG TIDAK LEBIH DARI 10%TERUTANG TIDAK LEBIH DARI 10%
DALAM HAL L/K TIDAK DIAUDIT :DALAM HAL L/K TIDAK DIAUDIT :
§ WP DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN SEPANJANGWP DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN SEPANJANG
MEMENUHI SYARAT 1, 2, 3MEMENUHI SYARAT 1, 2, 3
§ DALAM 2 TAHUN PAJAK TERAKHIR MENYELENGGARAKANDALAM 2 TAHUN PAJAK TERAKHIR MENYELENGGARAKAN
PEMBUKUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 28PEMBUKUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 28
UU KUP; DANUU KUP; DAN
§ APABILA DALAM 2 TAHUN TERAKHIR TERHADAP WPAPABILA DALAM 2 TAHUN TERAKHIR TERHADAP WP
PERNAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN PAJAK, MAKAPERNAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN PAJAK, MAKA
KOREKSI FISKAL UNTUK SETIAP JENIS PAJAK YANGKOREKSI FISKAL UNTUK SETIAP JENIS PAJAK YANG
TERUTANG TIDAK LEBIH DARI 10%TERUTANG TIDAK LEBIH DARI 10%
66. 6666
WP DENGAN KRITERIAWP DENGAN KRITERIA
TERTENTUTERTENTU
WP DENGAN KRITERIAWP DENGAN KRITERIA
TERTENTUTERTENTU
DAPAT DIPERIKSADAPAT DIPERIKSA
DALAM JANGKA WAKTUDALAM JANGKA WAKTU
5 TAHUN5 TAHUN
DAPAT DIPERIKSADAPAT DIPERIKSA
DALAM JANGKA WAKTUDALAM JANGKA WAKTU
5 TAHUN5 TAHUN
SKPLBSKPLBSKPNSKPN SKPKSKPK
BB
DITAMBAH SANKSI
KENAIKAN 100 %
PASAL 17C AYAT (4) , (5) DAN PENJELASAN UU KUP
SETELAH DITERBITKAN
SKPPKP
67. 6767
PENGEMBALIANPENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARANKELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAKPAJAK
PENGEMBALIANPENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARANKELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAKPAJAKPasal 11 UU KUP Jo. KMK No. 538/KMK.04/2000
SKPLB
Pasal 17 dan 17 B
SKPPKP
Pasal 17 C
SISA
LEBIH
SISA
LEBIH
DITERBITKAN SKPKPP dan
SPMKP DLM JANGKA WAKTU
1 BLN SEJAK :
- DITERIMANYA PERMOHON
AN WP untuk Pasal 17
- DITERBITKANNYA SKPLB
untuk Pasal 17 B
DITERBITKAN SKPKPP
DAN SPMKP
DLM JANGKA WAKTU
1 BULAN SEJAK
DITERBITKAN SKPPKP
IMBALAN BUNGA 2% SEBULAN
APABILA SPMKP TERBIT LEWAT JANGKA WAKTUNYA
DIKOMPENSASI
dengan utang pajak baik pusat maupun cabang-cabang
KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK
Kelebihan
Pembayaran
Pajak
Berdasarkan
Pasal 27 A
SISA
LEBIH
DITERBITKAN SPMIB
DLM JANGKA WAKTU
1 BULAN SEJAK :
- DITERBITKAN SK. KEB
ATAU PUT. BANDING;
- DITERBITKAN SK. PE
NGURANGAN/PENGHA
PUSAN SANKSI ADM.
68. 6868
PENAGIHAN PAJAKPENAGIHAN PAJAKPENAGIHAN PAJAKPENAGIHAN PAJAK
Pasal 18 AYAT (1) UU KUP
STPSTP
SKPKBSKPKB
SKPKBTSKPKBT
SK PEMBETULAN
SK KEBERATAN
PUTUSAN BANDING
PUTUSAN PENINJAUAN
KEMBALI
DASAR PENAGIHAN PAJAK
YANG MENGAKIBATKAN
PAJAK YANG HARUS
DIBAYAR BERTAMBAH
69. 6969
BUNGA PENAGIHANBUNGA PENAGIHANBUNGA PENAGIHANBUNGA PENAGIHAN
Ayat (1)Ayat (1)
Pajak yg terutangPajak yg terutang
menurut SKPKB,menurut SKPKB,
SKPKBT, SKSKPKBT, SK
Pembetulan, SKPembetulan, SK
Keberatan atauKeberatan atau
Putusan BandingPutusan Banding atauatau
Putusan PeninjauanPutusan Peninjauan
KembaliKembali yangyang
menyebabkan pajakmenyebabkan pajak
yang harus dibayaryang harus dibayar
bertambah, apabilabertambah, apabila
pada saat jatuh tempopada saat jatuh tempo
pembayaran tidak/pembayaran tidak/
kurang dibayarkurang dibayar
Bunga dihitung dariBunga dihitung dari
tanggal jt. Tempo pemtanggal jt. Tempo pem
bayaran s/d tgl. Pembayaran s/d tgl. Pem
bayaran atau tgl STPbayaran atau tgl STP
Ayat (2)
Pajak yang
terutang dlm
hal WP
diperbolehkan
mengangsur /
menunda
pembayaran
Ayat (3)
Kekurangan
pajak yg belum
dilunasi, apabila
WP diberikan
penundaan
penyampaian
SPT Tahunan
PPh
Bunga dihitung
dari saat
berakhirnya
penyampaian
SPT s/d tgl pem
bayaran
kekurangan
pajak
PASAL 19 AYAT (1), (2) DAN (3) UU KUP
2% Per Bulan
Dikenakan Terhadap :
BAGIAN DARI BULAN DIHITUNG PENUH SATU
BULAN
70. 7070
PENAGIHAN PAJAK
DENGAN SURAT PAKSA
PASAL 20 AYAT (1), (3) UU KUP
STP
SKPKB
SKPKBT
SK PEMBETULAN
SK KEBERATAN
PUTUSAN BANDING
PUTUSAN PENINJAUAN
KEMBALI
YANG MENGAKIBATKAN PAJAK
YG HARUS DIBAYAR
BERTAMBAH
SURAT
PAKSA
TIDAK DIBAYAR SESUAI JANGKA WAKTU
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM
PASAL 9 AYAT(3)
PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DILAKSANAKAN
SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG BERLAKU (UU PPSP)
71. 7171
PENAGIHANPENAGIHAN
SEKETIKA & SEKALIGUSSEKETIKA & SEKALIGUS
PENAGIHANPENAGIHAN
SEKETIKA & SEKALIGUSSEKETIKA & SEKALIGUS
PENJELASAN PASAL 20 AYAT (2) UU KUP
ADALAH :
TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK
YANG DILAKSANAKAN OLEH
JURU SITA PAJAK KEPADA
PENANGGUNG PAJAK TANPA
MENUNGGU TANGGAL JATUH
TEMPO PEMBAYARAN YANG
MELIPUTI SELURUH UTANG
PAJAK DARI SEMUA JENIS
PAJAK, MASA PAJAK DAN TAHUN
PAJAK
72. 7272
PENAGIHANPENAGIHAN
SEKETIKA & SEKALIGUSSEKETIKA & SEKALIGUS
DILAKUKAN DALAM HAL :DILAKUKAN DALAM HAL :
PENANGGUNG PAJAK AKAN MENINGGALKANPENANGGUNG PAJAK AKAN MENINGGALKAN
INDONESIA UNTUK SELAMA-LAMANYA ATAUINDONESIA UNTUK SELAMA-LAMANYA ATAU
BERNIAT UNTUK ITU;BERNIAT UNTUK ITU;
PENANGGUNG PAJAK MEMINDAHTANGANKANPENANGGUNG PAJAK MEMINDAHTANGANKAN
BARANG YG DIMILIKI ATAU DIKUASAI DALAMBARANG YG DIMILIKI ATAU DIKUASAI DALAM
RANGKA MENGHENTIKAN ATAU MENGECILKANRANGKA MENGHENTIKAN ATAU MENGECILKAN
KEGIATAN PERUSAHAAN, ATAUKEGIATAN PERUSAHAAN, ATAU
PEKERJAANNYA DI INDONESIA;PEKERJAANNYA DI INDONESIA;
TERDAPAT TANDA-TANDA BAHWATERDAPAT TANDA-TANDA BAHWA
PENANGGUNG PAJAK AKAN MEMBUBARKANPENANGGUNG PAJAK AKAN MEMBUBARKAN
BADAN USAHANYA, ATAU MENGGABUNGKANBADAN USAHANYA, ATAU MENGGABUNGKAN
USAHANYA, ATAU MEMEKARKAN USAHANYA,USAHANYA, ATAU MEMEKARKAN USAHANYA,
ATAU MEMINDAHTANGANKAN PERUSAHAANATAU MEMINDAHTANGANKAN PERUSAHAAN
YANG DIMILIKI ATAU YANG DIKUASAINYA, ATAUYANG DIMILIKI ATAU YANG DIKUASAINYA, ATAU
MELAKUKAN BERUBAHAN BENTUK LAINNYA;MELAKUKAN BERUBAHAN BENTUK LAINNYA;
BADAN USAHA AKAN DIBUBARKAN OLEHBADAN USAHA AKAN DIBUBARKAN OLEH
NEGARA;NEGARA;
TERJADI PENYITAAN ATAS BARANGTERJADI PENYITAAN ATAS BARANG
PENANGGUNG PAJAK OLEH PIHAK KETIGAPENANGGUNG PAJAK OLEH PIHAK KETIGA
ATAU TERDAPAT TANDA-TANDA KEPAILITAN.ATAU TERDAPAT TANDA-TANDA KEPAILITAN.
PASAL 20 AYAT (2) UU KUP
73. 7373
PENANGGUNG PAJAKPENANGGUNG PAJAK
ORANG
PRIBADI
BADAN
YANG BERTANGGUNG JAWAB
ATAS PEMBAYARAN PAJAK
TERMASUK:
• WAKIL YANG MENJALANKAN HAK DAN MEMENUHI KEWAJIBAN
WAJIB PAJAK MENURUT KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN
• ORANG-ORANG YANG NYATA-NYATA MEMPUNYAI WEWENANG
MENENTUKAN KEBIJAKSANAAN DAN/ MENGAMBIL KEPERLUAN
DALAM KEGIATAN PERUSAHAAN, WALAU TIDAK TERCANTUM
DALAM SUSUNAN PENGURUS DALAM AKTE PERUSAHAAN,
TERMASUK KOMISARIS & PEMEGANG SAHAM PENGENDALI
PASAL 1 ANGKA 28 DAN PASAL 32 AYAT (4) UU KUP
74. 7474
Negara mempunyaiNegara mempunyai
Hak Mendahulu untukHak Mendahulu untuk
Tagihan PajakTagihan Pajak
Negara mempunyaiNegara mempunyai
Hak Mendahulu untukHak Mendahulu untuk
Tagihan PajakTagihan Pajak
Barang- barang milikBarang- barang milik
Penanggung PajakPenanggung Pajak
HAK MENDAHULUHAK MENDAHULU
PASAL 21 AYAT (1) DAN AYAT (2) UU KUP
Meliputi :
- Pokok Pajak
- Sanksi Administrasi :
♦ Bunga
♦ Denda
♦ Kenaikan
- Biaya Penagihan Pajak
ATASATAS
75. 7575
DIKECUALIKAN DARIDIKECUALIKAN DARI
HAK MENDAHULUHAK MENDAHULU
1.1. Biaya perkara yg semata-mataBiaya perkara yg semata-mata
disebabkan suatu penghukumandisebabkan suatu penghukuman
untuk melelang suatu baranguntuk melelang suatu barang
bergerak / tidak bergerakbergerak / tidak bergerak
2.2. Biaya yg telah dikeluarkan untukBiaya yg telah dikeluarkan untuk
menyelamatkan suatu barangmenyelamatkan suatu barang
dimaksuddimaksud
3.3. Biaya perkara, yg semata-mataBiaya perkara, yg semata-mata
disebabkan pelelangan dandisebabkan pelelangan dan
penyelesaian suatu warisanpenyelesaian suatu warisan
PASAL 21 AYAT (3) UU KUP
76. 7676
HAK MENDAHULU
HILANG
HAK MENDAHULU
HILANG
PASAL 21 AYAT (4), DAN AYAT (5) UU KUP
SETELAH LAMPAU
WAKTU LIMA TAHUN
SEJAK TGL DITERBITKANNYA
STP
SKPKB
SKPKBT
SK PEMBETULAN
SK KEBERATAN
PUTUSAN BANDING
PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
YANG MENGAKIBATKAN PAJAK
YANG HARUS DIBAYAR
BERTAMBAH
KECUALIKECUALI
LAMPAU WAKTU 5 TAHUN TSB DIHITUNG
SEJAK TANGGAL PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA ; ATAU
DITAMBAH DGN JANGKA WAKTU PENUNDAAN PEMBAYARAN.
APABILA DALAM JANGKA WAKTU 5 TAHUN TSB :
SURAT PAKSA UNTUK MEMBAYAR TELAH DIBERITAHUKAN
SECARA RESMI ATAU
DIBERIKAN PENUNDAAN PEMBAYARAN.
77. 7777
DALUWARSA PENAGIHANDALUWARSA PENAGIHANDALUWARSA PENAGIHANDALUWARSA PENAGIHAN
PASAL 22 AYAT (1) UU KUP
HAK UNTUK MELAKUKAN
PENAGIHAN PAJAK
DALUWARSA
SETELAH LAMPAU
WAKTU 5 TAHUN
SEJAK :
SAAT TERUTANGNYA PAJAK;
ATAU
BERAKHIRNYA :
MASA PAJAK; ATAU
BAGIAN TAHUN PAJAK; ATAU
TAHUN PAJAK YBS.
78. 7878
DITERBITKAN SURATDITERBITKAN SURAT
PAKSAPAKSA
ADA PENGAKUAN UTANGADA PENGAKUAN UTANG
PAJAK DARI WP BAIKPAJAK DARI WP BAIK
LANGSUNG MAUPUN TIDAKLANGSUNG MAUPUN TIDAK
LANGSUNG, SEPERTI :LANGSUNG, SEPERTI :
DITERBITKAN SKPKB EXDITERBITKAN SKPKB EX
PASAL 13 AYAT (5) ATAUPASAL 13 AYAT (5) ATAU
SKPKBT EX PASAL 15 AYATSKPKBT EX PASAL 15 AYAT
(4) KARENA WP(4) KARENA WP
MELAKUKAN TINDAKMELAKUKAN TINDAK
PIDANA PERPAJAKANPIDANA PERPAJAKAN
BERDASARKAN PUTUSANBERDASARKAN PUTUSAN
PENGADILANPENGADILAN
DILAKUKAN PENYIDIKANDILAKUKAN PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA DI BIDANGTINDAK PIDANA DI BIDANG
PERPAJAKAN.PERPAJAKAN.
DALUWARSADALUWARSA
PENAGIHANPENAGIHAN
TERTANGGUHTERTANGGUH
DALUWARSADALUWARSA
PENAGIHANPENAGIHAN
TERTANGGUHTERTANGGUH
APABILA
PASAL 22 AYAT (2) DAN PENJELASAN UU KUP
DALUWARSA SEJAK :
TANGGAL PEMBERITAHUANTANGGAL PEMBERITAHUAN
SURAT PAKSASURAT PAKSA
TANGGAL SURATTANGGAL SURAT
PERMOHONAN ANGSURANPERMOHONAN ANGSURAN
ATAU PENUNDAANATAU PENUNDAAN
PEMBAYARAN PAJAKPEMBAYARAN PAJAK
TANGGAL PENERBITANTANGGAL PENERBITAN
SURAT KETETAPANSURAT KETETAPAN
TANGGAL PENERBITANTANGGAL PENERBITAN
SURAT PERINTAHSURAT PERINTAH
PENYIDIKAN TINDAK PIDANAPENYIDIKAN TINDAK PIDANA
DI BIDANG PERPAJAKANDI BIDANG PERPAJAKAN
79. 7979
GUGATAN WP ATAUGUGATAN WP ATAU
PENANGGUNG PAJAKPENANGGUNG PAJAK
TERHADAP :TERHADAP :
GUGATAN WP ATAUGUGATAN WP ATAU
PENANGGUNG PAJAKPENANGGUNG PAJAK
TERHADAP :TERHADAP :
PASAL 23 AYAT (2) UU KUPPASAL 23 AYAT (2) UU KUP
HANYA DAPAT DIAJUKAN KEPADA :
BADAN PERADILAN PAJAK
PELAKSANAAN SURAT PAKSA, SURAT
PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN, ATAU
PENGUMUMAN LELANG;
KEPUTUSAN PENCEGAHAN DALAM RANGKA
PENAGIHAN PAJAK
KEPUTUSAN YANG BERKAITAN DENGAN
PELAKSANAAN KEPUTUSAN PERPAJAKAN,
SELAIN YANG DITETAPKAN DALAM PASAL 25
AYAT (1) DAN PASAL 26;
PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK ATAU
SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN YANG DALAM
PENERBITANNYA TIDAK SESUAI DENGAN
PROSEDUR ATAU TATA CARA YANG TELAH
DIATUR DALAM KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN
80. 8080
TATA CARATATA CARA
PENGHAPUSANPENGHAPUSAN
PIUTANG PAJAK DANPIUTANG PAJAK DAN
PENETAPAN BESARNYAPENETAPAN BESARNYA
PENGHAPUSANPENGHAPUSAN
DIATUR OLEH MENTERI KEUANGANDIATUR OLEH MENTERI KEUANGAN
SPPT, SKP,SKPT, SKPKB, SKBKBT,
STB
SK PEMBETULAN, SK KEBERATAN
DAN PUTUSAN BANDING
YANG TIDAK DAPAT DITAGIH LAGI
Pasal 24 UU KUP
565/KMK.04/2000 jo 539/KMK.03/2002565/KMK.04/2000 jo 539/KMK.03/2002
81. 8181
KEBERATAN WPKEBERATAN WP
SKPKBSKPKB
SKPKBTSKPKBT
SKPLBSKPLB
SKP NihilSKP Nihil
Pemotongan atau PemungutanPemotongan atau Pemungutan
oleh Pihak Ketigaoleh Pihak Ketiga
PASAL 25 AYAT (1), AYAT (7) UU KUP
Diajukan hanya kepada
Direktur Jenderal Pajak
atas suatu:
Catatan :Catatan :
Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka
waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (3) atau ayat (3a), atas jumlah pajak
yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan,
tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal
penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
Tidak termasuk sebagai utang pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (1a).
82. 8282
SYARAT PENGAJUANSYARAT PENGAJUAN
KEBERATANKEBERATAN
1.1. TERTULIS DALAM BAHASA INDONESIATERTULIS DALAM BAHASA INDONESIA
2.2. MEMUAT JUMLAH PAJAK YG TERUTANG ATAUMEMUAT JUMLAH PAJAK YG TERUTANG ATAU
JUMLAH PAJAK YG DIPOTONG ATAU DIPUNGUTJUMLAH PAJAK YG DIPOTONG ATAU DIPUNGUT
ATAU JUMLAH RUGI MENURUT PENGHITUNGANATAU JUMLAH RUGI MENURUT PENGHITUNGAN
WP.WP.
3.3. MEMUAT ALASAN-ALASAN YANG JELASMEMUAT ALASAN-ALASAN YANG JELAS
4.4. DALAM JANGKA WAKTU TIGA BULAN SEJAKDALAM JANGKA WAKTU TIGA BULAN SEJAK
TANGGAL DIKIRIM SKPTANGGAL DIKIRIM SKP ATAU TANGGALATAU TANGGAL
PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN KECUALI DI LUARPEMOTONGAN/PEMUNGUTAN KECUALI DI LUAR
KEKUASAAN WAJIB PAJAKKEKUASAAN WAJIB PAJAK (FORCE MAYEUR)(FORCE MAYEUR)
5.5. SATU SURAT KEBERATAN UNTUK SATU JENISSATU SURAT KEBERATAN UNTUK SATU JENIS
PAJAK DAN SATU TAHUN PAJAKPAJAK DAN SATU TAHUN PAJAK
PASAL 25 AYAT (2), AYAT (3), AYAT (4) UU KUP
SYARAT
TIDAK DIPENUHI
TIDAK DIANGGAP SURAT KEBERATAN
SEHINGGA TIDAK DIPERTIMBANGKAN
DALAM HAL WP MENGAJUKAN KEBERATAN ATAS SKP,
WP WAJIB MELUNASI PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR
PALING SEDIKIT SEJUMLAH YANG TELAH DISETUJUI WP
DALAM PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN,
SEBELUM SURAT KEBERATAN DISAMPAIKAN
83. 8383
TANDA BUKTI PENERIMAAN
SURAT KEBERATAN
TANDA BUKTI PENERIMAAN
SURAT KEBERATAN
PASAL 25 AYAT (5) UU KUP
TANDA BUKTI PENERIMAAN
TANDA TERIMA
YANG
DIBUAT OLEH
PEGAWAI
DITJEN PAJAK
YANG
DITUNJUK
RESI (TANDA
PENGIRIMAN
POS
TERCATAT)
YG DIBUAT
OLEH
KANTOR POS
CATATAN :
BATAS WAKTU PENYELESAIAN KEBERATAN
DIHITUNG SEJAK TANGGAL DITERIMANYA SURAT
PERMOHONAN KEBERATAN WP SECARA LENGKAP
CARA LAIN
YANG DIATUR
DENGAN ATAU
BERDASARKAN
PERATURAN
MENTERI
KEUANGAN
84. 8484
Untuk Meminta :Untuk Meminta :
Dasar Pengenaan PajakDasar Pengenaan Pajak
Dasar Penghitungan RugiDasar Penghitungan Rugi
Dasar Pemotongan atauDasar Pemotongan atau
Pemungutan PajakPemungutan Pajak
HAK WAJIB PAJAK
DALAM
PENGAJUAN
KEBERATAN
HAK WAJIB PAJAK
DALAM
PENGAJUAN
KEBERATAN
PASAL 25 AYAT (6) DAN PENJELASAN UU KUP
WAJIB PAJAK
DIBERI HAK
WAJIB DIPENUHI SECARA TERTULIS
OLEH
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
BILA DIMINTA
85. 8585
PENYELESAIANPENYELESAIAN
SURAT KEBERATANSURAT KEBERATAN
PENYELESAIANPENYELESAIAN
SURAT KEBERATANSURAT KEBERATAN
PALING LAMA 12 BULAN SEJAK TGLPALING LAMA 12 BULAN SEJAK TGL
SURAT KEBERATAN DITERIMA,SURAT KEBERATAN DITERIMA,
DIRJEN PAJAK HARUS MEMBERIKANDIRJEN PAJAK HARUS MEMBERIKAN
KEPUTUSANKEPUTUSAN
Keputusan dapat berupa :
Menerima seluruhnya
Menerima sebagian
Menolak
Menambah jumlah pajak
terutang
BILA DALAM WAKTU 12 BULAN
TERLEWATI, DAN TIDAK DIBERIKAN
KEPUTUSAN, MAKA SURAT KEBERATAN WP
DIANGGAP DITERIMA
PASAL 26 AYAT (1), (2), (3), DAN (5) UU KUP
Catatan:
Sebelum surat keputusan diterbitkan, WP dapat
menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan
86. 8686
PENYELESAIANPENYELESAIAN
SURAT KEBERATANSURAT KEBERATAN
PENYELESAIANPENYELESAIAN
SURAT KEBERATANSURAT KEBERATAN
DALAM HAL KEBERATAN WP DITOLAKDALAM HAL KEBERATAN WP DITOLAK
ATAU DIKABULKAN SEBAGIAN, WPATAU DIKABULKAN SEBAGIAN, WP
DIKENAI SANKSI ADMINISTRASIDIKENAI SANKSI ADMINISTRASI
BERUPA DENDA SEBESAR 50% (LIMABERUPA DENDA SEBESAR 50% (LIMA
PULUH PERSEN) DARI JUMLAH PAJAKPULUH PERSEN) DARI JUMLAH PAJAK
BERDASARKAN KEPUTUSANBERDASARKAN KEPUTUSAN
KEBERATAN DIKURANGI DENGANKEBERATAN DIKURANGI DENGAN
PAJAK YANG TELAH DIBAYARPAJAK YANG TELAH DIBAYAR
SEBELUM MENGAJUKAN KEBERATAN.SEBELUM MENGAJUKAN KEBERATAN.
PASAL 26 AYAT (9) dan (10)
SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDASANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA
SEBESAR 50% (LIMA PULUH PERSEN)SEBESAR 50% (LIMA PULUH PERSEN)
DI ATAS TIDAK DIKENAKAN, DALAMDI ATAS TIDAK DIKENAKAN, DALAM
HAL WAJIB PAJAK MENGAJUKANHAL WAJIB PAJAK MENGAJUKAN
PERMOHONAN BANDINGPERMOHONAN BANDING
87. 8787
PEMBUKTIAN KETIDAK-
BENARAN KETETAPAN
PAJAK SECARA
JABATAN
PEMBUKTIAN KETIDAK-
BENARAN KETETAPAN
PAJAK SECARA
JABATANPASAL 26 AYAT (4) UU KUP
SURAT KEBERATAN
ATAS
SKP SECARA JABATAN KARENA :
• WP TIDAK MENYAMPAIKAN SPT TAHUNAN SETELAH
DITEGOR SECARA TERTULIS;
• TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN PEMBUKUAN
• TIDAK MEMBERI KESEMPATAN PEMERIKSA MEMASUKI
TEMPAT TERTENTU YG DIANGGAP PERLU
HARUS DIBUKTIKAN OLEH WP
KETIDAKBENARAN SKP TSB.
APABILA TIDAK DIBUKTIKAN
KEBERATAN DITOLAK
88. 8888
PERMOHONAN BANDINGPERMOHONAN BANDING
Ditulis dalam Bahasa Indonesia;Ditulis dalam Bahasa Indonesia;
Alasan yang jelasAlasan yang jelas
Dalam jangka waktu tiga bulan sejak SuratDalam jangka waktu tiga bulan sejak Surat
Keputusan Keberatan diterima;Keputusan Keberatan diterima;
Dilampiri salinan Surat Keputusan KeberatanDilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan
HANYA DAPAT DIAJUKAN BANDING
KEPADA
syarat
PASAL 27 AYAT (1), (2), (3), DAN (5c) UU KUP
ATAS
KEPUTUSAN KEBERATAN
Catatan :
• Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding, jangka waktuDalam hal Wajib Pajak mengajukan banding, jangka waktu
pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (3), ayat (3a), atau Pasal 25 ayat (7), atas jumlahayat (3), ayat (3a), atau Pasal 25 ayat (7), atas jumlah
pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan,pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan,
tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggaltertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal
penerbitan Putusan Banding.penerbitan Putusan Banding.
• Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan
permohonan banding belum merupakan pajak yang
terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan.
BADAN PERADILAN PAJAK
89. 8989
PUTUSAN BANDINGPUTUSAN BANDING
Putusan Pengadilan PajakPutusan Pengadilan Pajak
merupakan putusanmerupakan putusan
pengadilan khusus dipengadilan khusus di
lingkungan peradilan tatalingkungan peradilan tata
usaha negara.usaha negara.
PASAL 27 AYAT (2), UU KUP
91. 9191
IMBALAN BUNGA ATASIMBALAN BUNGA ATAS
KEBERATAN/BANDING/PKEBERATAN/BANDING/P
KK
DIKEMBALIKAN DG DITAMBAHDIKEMBALIKAN DG DITAMBAH
BUNGA 2% PER BULAN,BUNGA 2% PER BULAN,
UNTUK PALING LAMA 24UNTUK PALING LAMA 24
BULAN :BULAN :
untuk SKPKB dan SKPKBTuntuk SKPKB dan SKPKBT
dihitung sejak tanggaldihitung sejak tanggal
pembayaran yangpembayaran yang
menyebabkan kelebihanmenyebabkan kelebihan
pembayaran pajakpembayaran pajak
untuk SKP Nihil dan SKPLBuntuk SKP Nihil dan SKPLB
dihitung sejak tanggaldihitung sejak tanggal
penerbitan surat ketetapanpenerbitan surat ketetapan
pajakpajak
KEBERATAN/BANDING/PK
DITERIMA SEBAGIAN ATAU
SELURUHNYA
PASAL 27 A AYAT (1) UU KUP JO 40/PMK.03/2005
Sepanjang utang pajak dalam SKPKB dan
atau SKPKBT telah dibayar yang
menyebabkan kelebihan pembayaran pajak
sampai dengansampai dengan
diterbitkannyaditerbitkannya
Surat KeputusanSurat Keputusan
Keberatan,Keberatan,
PutusanPutusan
Banding, atauBanding, atau
PutusanPutusan
PeninjauanPeninjauan
KembaliKembali
92. 9292
PEMBERIAN IMBALANPEMBERIAN IMBALAN
BUNGABUNGA
Imbalan bunga juga diberikan atas Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat
Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak
yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya
menyebabkan kelebihan pembayaran pajak :
PASAL 27 A AYAT (1A)
• untuk SKPKB dan SKPKBT
dihitung sejak tanggal
pembayaran yang
menyebabkan kelebihan
pembayaran pajak
• untuk SKP Nihil dan SKPLB
dihitung sejak tanggal
penerbitan surat ketetapan
Pajak
• untuk STPPajak dihitung
sejak tanggal pembayaran
yang menyebabkan
kelebihan pembayaran
pajak
sampai dengan
diterbitkannya Surat
Keputusan Pembetulan,
Surat Keputusan
Pengurangan Ketetapan
Pajak, atau Surat
Keputusan Pembatalan
Ketetapan Pajak
93. 9393
PEMBERIAN IMBALANPEMBERIAN IMBALAN
BUNGABUNGA
PEMBAYARAN LEBIH SANKSI
ADMINISTRASI BERUPA :
DENDA PASAL 14 AYAT (4) DAN
ATAU
BUNGA PASAL 19 AYAT (1)
PASAL 27 A AYAT (2), (3) UU KUP JO. KMK NO.40/PMK.03/2005
Berdasarkan Keputusan Pengurangan
atau Penghapusan Sanksi Administrasi,
sebagai akibat diterbitkan Keputusan
Keberatan atau Putusan Banding yang
menerima sebagian atau seluruh
permohonan Wajib Pajak.
94. 9494
PENGERTIAN PEMBUKUANPENGERTIAN PEMBUKUAN
MELIPUTIMELIPUTI
HARTAHARTA
KEWAJIBANKEWAJIBAN
MODALMODAL
PENGHASILAN DAN BIAYAPENGHASILAN DAN BIAYA
HARGA PEROLEHAN DAN PENYERAHANHARGA PEROLEHAN DAN PENYERAHAN
BARANG/JASABARANG/JASA
PROSES PENCATATAN SECARA
TERATUR UNTUK MENGUMPULKAN DATA
DAN INFORMASI KEUANGAN
YANG DITUTUP DENGAN MENYUSUN
LAPORAN KEUANGAN (NERACA & LABA RUGI)
UNTUK PERIODE TAHUN PAJAK TERSEBUT
PASAL 1 ANGKA 28 UU KUP
95. 9595
KEWAJIBAN PEMBUKUANKEWAJIBAN PEMBUKUAN
PASAL 28 AYAT (1) UU KUP
WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI YG MELAKUKAN
KEGIATAN USAHA
ATAU PEKERJAAN
BEBAS
WAJIB PAJAK
BADAN
DI INDONESIA
WAJIB
MENYELENGGARAKAN
PEMBUKUAN
96. 9696
DIKECUALIKAN DARI
KEWAJIBAN PEMBUKUAN
DIKECUALIKAN DARI
KEWAJIBAN PEMBUKUAN
PASAL 28 AYAT (2) UU KUP
WP ORANG PRIBADI
YG MELAKUKAN
KEGIATAN USAHA/
PEKERJAAN BEBAS
YG DIPERBOLEHKAN
MENGHITUNG
PENGHASILAN NETO DGN
MENGGUNAKAN NORMA
PENGHITUNGAN
PENGHASILAN NETO
TIDAK WAJIB PEMBUKUAN TETAPI
WAJIB MELAKUKAN PENCATATAN
WP ORANG PRIBADI
YG TIDAK MELAKUKAN
KEGIATAN USAHA
ATAU
PEKERJAAN BEBAS
97. 9797
Harus memperhatikan itikad baikHarus memperhatikan itikad baik
Mencerminkan keadaan atau kegiatanMencerminkan keadaan atau kegiatan
usaha sebenarnyausaha sebenarnya
Diselenggarakan di IndonesiaDiselenggarakan di Indonesia
Huruf latinHuruf latin
Angka ArabAngka Arab
Satuan mata uang RupiahSatuan mata uang Rupiah
Bahasa Indonesia atau Bahasa AsingBahasa Indonesia atau Bahasa Asing
yang diizinkan Menteri Keuangan yaituyang diizinkan Menteri Keuangan yaitu
bahasa Inggrisbahasa Inggris
Diselenggarakan dgn prinsip taat asasDiselenggarakan dgn prinsip taat asas
dan dgn stelsel akrual atau stelsel kasdan dgn stelsel akrual atau stelsel kas
Sekurang-kurangnya terdiri dari catatanSekurang-kurangnya terdiri dari catatan
mengenai harta,kewajiban, modal,mengenai harta,kewajiban, modal,
penghasilan & biaya, serta penjualan &penghasilan & biaya, serta penjualan &
pembelian(sehingga dapat dihitungpembelian(sehingga dapat dihitung
besarnya pajak yang terutang)besarnya pajak yang terutang)
SYARAT PEMBUKUANSYARAT PEMBUKUAN
PASAL 28 AYAT (3), (4), (5), (7) UU KUP
98. 9898
PERUBAHAN TAHUNPERUBAHAN TAHUN
BUKUBUKU
DAN ATAUDAN ATAU
METODE PEMBUKUANMETODE PEMBUKUAN
PERUBAHAN TAHUNPERUBAHAN TAHUN
BUKUBUKU
DAN ATAUDAN ATAU
METODE PEMBUKUANMETODE PEMBUKUAN
TAHUNTAHUN
BUKUBUKU
METODEMETODE
PEMBUKUAN,PEMBUKUAN,
misal :misal :
PengakuanPengakuan
PenghasilanPenghasilan
dan Biayadan Biaya
MetodeMetode
PenyusutanPenyusutan
Aktiva TetapAktiva Tetap
MetodeMetode
PenilaianPenilaian
PersediaanPersediaan
- Harus mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pajak
- Diajukan sebelum dimulainya tahun buku yang
bersangkutan dengan alasan-alasan perubahan
PASAL 28 AYAT (6) UU KUP
PERUBAHAN
99. 9999
PEMBUKUAN DLMPEMBUKUAN DLM
BAHASA ASING danBAHASA ASING dan
MATA UANG SELAINMATA UANG SELAIN
RUPIAHRUPIAH
PEMBUKUAN DLMPEMBUKUAN DLM
BAHASA ASING danBAHASA ASING dan
MATA UANG SELAINMATA UANG SELAIN
RUPIAHRUPIAH
PEMBUKUAN DENGAN BAHASA
ASING dan MATA UANG SELAIN
RUPIAH
WP DALAM RANGKA
PMA
KONTRAK KARYA
KONTRAK BAGI HASIL
BUT
WP yang mempunyai afiliasi
dengan perusahaan di LN
SETELAH MENDAPAT IZIN MENTERI KEUANGAN
KECUALI WP DALAM RANGKA KONTRAK KARYA ATAU
KONTRAK BAGI HASIL CUKUP PEMBERITAHUAN
PASAL 28 AYAT (8) UU KUP JO. 49/PMK.03/2007
Pemberian ijin dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Pajak
100. 100100
PENGERTIANPENGERTIAN
PENCATATANPENCATATAN
PENGERTIANPENGERTIAN
PENCATATANPENCATATAN
PENGUMPULAN DATAPENGUMPULAN DATA
SECARA TERATURSECARA TERATUR
tentangtentang
Peredaran atauPeredaran atau
penerimaan bruto danpenerimaan bruto dan
atau;atau;
Penghasilan brutoPenghasilan bruto
SEBAGAI DASAR UNTUK
MENGHITUNG JUMLAH PAJAK TERUTANG,
(termasuk Penghasilan yg bukan objek pajak
dan atau yg dikenakan pajak yg
bersifat final)
SEBAGAI DASAR UNTUK
MENGHITUNG JUMLAH PAJAK TERUTANG,
(termasuk Penghasilan yg bukan objek pajak
dan atau yg dikenakan pajak yg
bersifat final)
PASAL 28 AYAT (9) UU KUP
101. 101101
KEWAJIBAN PENYIMPANANKEWAJIBAN PENYIMPANAN
BUKU/CATATAN/DOKUMENBUKU/CATATAN/DOKUMEN
KEWAJIBAN PENYIMPANANKEWAJIBAN PENYIMPANAN
BUKU/CATATAN/DOKUMENBUKU/CATATAN/DOKUMEN
BADANBADAN ORANG PRIBADI
PASAL 28 AYAT (11) UU KUP
PENYIMPANAN BUKU/CATATAN/DOKUMEN
YANG MENJADI DASAR PEMBUKUAN
ATAU PENCATATAN & DOKUMEN LAIN
TERMASUK HASIL PENGOLAHAN DATA
DARI PEMBUKUAN YANG DIKELOLA
SECARA ELEKTRONIK ATAU SECARA
PROGRAM APLIKASI ON-LINE
SELAMA 10 TAHUN
DI INDONESIA
Tempat
Kedudukan
Tempat Kegiatan
atau
Tempat Tinggal
102. 102102
KEGIATAN PENCATATANKEGIATAN PENCATATANKEGIATAN PENCATATANKEGIATAN PENCATATAN
PASAL 28 AYAT (12) UU KUP DAN KEP-520/PJ./2000
1. WP OP YANG MELAKUKAN
KEGIATAN USAHA ATAU
PEKERJAAN BEBAS YANG
DIPERBOLEHKAN
MENGHITUNG PENGHASILAN
NETO DENGAN NORMA
PENGHITUNGAN
PENGHASILAN NETO
2. WP OP YANG TIDAK
MELAKUKAN KEGIATAN
USAHA ATAU PEKERJAAN
BEBAS
PENCATATAN
WAJIB
DILAKUKAN
SYARAT PENCATATAN
1. PENCATATAN HARUS DIBUAT LENGKAP DAN BENAR
2. DIDUKUNG DENGAN DOKUMEN ;
* YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN PEREDARAN
ATAU PENERIMAAN BRUTO DAN ATAU PENGHASILAN
BRUTO
* PENGHASILAN YANG BUKAN OBJEK PAJAK DAN ATAU
* PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA
FINAL
3. JANGKA WAKTU PENCATATAN MELIPUTI JANGKA
WAKTU 12 BULAN, MULAI TANGGAL 1 JANUARI
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER
103. 103103
PENGERTIANPENGERTIAN
PEMERIKSAANPEMERIKSAAN
Untuk :Untuk :
menguji kepatuhan pemenuhan kewajibanmenguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakanperpajakan
tujuan lain dalam rangka melaksanakantujuan lain dalam rangka melaksanakan
Ketentuan peraturan per- UU perpajakanKetentuan peraturan per- UU perpajakan
Serangkaian Kegiatan untuk
Menghimpun
Mengolah Data, Keterangan,
dan/atau Bukti
PASAL 1 ANGKA 25 UU KUP
yang dilaksanakan secara
objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar
pemeriksaan
104. 104104
WEWENANG DIRJENWEWENANG DIRJEN
PAJAK MELAKUKANPAJAK MELAKUKAN
PEMERIKSAANPEMERIKSAAN
WEWENANG DIRJENWEWENANG DIRJEN
PAJAK MELAKUKANPAJAK MELAKUKAN
PEMERIKSAANPEMERIKSAAN
MENGUJIMENGUJI
KEPATUHANKEPATUHAN
PEMENUHANPEMENUHAN
KEWAJIBANKEWAJIBAN
PERPAJAKANPERPAJAKAN
TUJUAN PEMERIKSAAN
TUJUAN LAIN
DALAM RANGKA
MELAKSANAKAN
KETENTUAN
PERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN
PERPAJAKAN
PASAL 29 AYAT (1) UU KUP
106. 106106
KEWAJIBAN WAJIBKEWAJIBAN WAJIB
PAJAK YANG DIPERIKSAPAJAK YANG DIPERIKSA
a.a. Memperlihatkan danMemperlihatkan dan
atau meminjamkan buku/atau meminjamkan buku/
catatan/ dokumencatatan/ dokumen
b.b. MemberikanMemberikan
kesempatan memasukikesempatan memasuki
tempat atau ruangantempat atau ruangan
yang dipandang perluyang dipandang perlu
c.c. MemberikanMemberikan
keterangan yangketerangan yang
diperlukandiperlukan
PASAL 29 AYAT (3) UU KUP
108. 108108
PENYEGELAN DALAM
RANGKA PEMERIKSAAN
PENYEGELAN DALAM
RANGKA PEMERIKSAAN
PASAL 30 UU KUP
BILA WAJIB PAJAK :
TIDAK MEMBERI KESEMPATAN PEMERIKSA
MEMASUKI TEMPAT/RUANGAN YANG
DIPANDANG PERLU;
TIDAK MEMBERI BANTUAN GUNA
KELANCARAN PEMERIKSAAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
BERWENANG
MELAKUKAN PENYEGELAN
TEMPAT/RUANGAN TERTENTU
110. 110110
WAKIL WAJIBWAKIL WAJIB
PAJAKPAJAK
BADANBADAN
badan oleh pengurus;badan oleh pengurus;
badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;
badan dalam pembubaran oleh orang ataubadan dalam pembubaran oleh orang atau
badan yang ditugasi untuk melakukanbadan yang ditugasi untuk melakukan
pemberesan;pemberesan;
badan dalam likuidasi oleh likuidator;badan dalam likuidasi oleh likuidator;
PASAL 32 AYAT (1), (4) UU KUP
WARISAN YANG BELUM DIBAGIWARISAN YANG BELUM DIBAGI
Ahli warisAhli waris
Pelaksana wasiat atau yg mengurus hartaPelaksana wasiat atau yg mengurus harta
peninggalannya.peninggalannya.
ANAK BELUM DEWASA / ORANG YANGANAK BELUM DEWASA / ORANG YANG
BERADA DALAM PENGAMPUANBERADA DALAM PENGAMPUAN
Wali atau pengampunyaWali atau pengampunya
DAPAT DITUNJUK SEORANG KUASA WAJIB
PAJAK
111. 111111
Tanggung JawabTanggung Jawab
WakilWakil
WAJIB PAJAKWAJIB PAJAK
Tanggung JawabTanggung Jawab
WakilWakil
WAJIB PAJAKWAJIB PAJAK
BERTANGGUNGBERTANGGUNG
JAWAB SECARAJAWAB SECARA
PRIBADI DANPRIBADI DAN
ATAU SECARAATAU SECARA
RENTENG ATASRENTENG ATAS
PEMBAYARANPEMBAYARAN
PAJAKPAJAK
TIDAK
BERTANGGUNG
JAWAB, DALAM
HAL WAKIL
DAPAT
MEMBUKTIKAN
DAN
MEYAKINKAN
DIRJEN PAJAK
BAHWA BENAR-
BENAR TIDAK
MUNGKIN
DIBEBANI
TANGGUNG
JAWAB
PASAL 32 AYAT (2) UU KUP
112. 112112
ORANG PRIBADI / BADANORANG PRIBADI / BADAN
DAPAT MENUNJUK SEORANG KUASADAPAT MENUNJUK SEORANG KUASA
DENGANDENGAN
UNTUK MENJALANKAN HAK DANUNTUK MENJALANKAN HAK DAN
MEMENUHI KEWAJIBANMEMENUHI KEWAJIBAN
PERPAJAKANPERPAJAKAN
SURAT KUASA
KHUSUS
KUASA WAJIBKUASA WAJIB
PAJAKPAJAKPASAL 32 AYAT (3), (3A) UU KUP JO.
576 /KMK.04/2000 JO 97/PMK.03/2005
SYARAT SEORANG KUASA :
1. Menyerahkan Surat Kuasa Asli
2. Menguasai Ketentuan
Dibidang Perpajakan (memiliki
Brevet Yang diterbitkan DJP
atau ijazah formal pendidikan. Di
bidang Perpajakan)
3. Tidak pernah dihukum karena
tindak pidana dibidang perpajakan
atau tindak pidana lain di bidang
keuangan negara
Surat Kuasa Tidak Bisa Dilimpahkan
Kepada Orang Lain
113. 113113
TANGGUNGTANGGUNG
JAWAB RENTENGJAWAB RENTENG
Pembeli Barang Kena Pajak atauPembeli Barang Kena Pajak atau
penerima Jasa Kena Pajakpenerima Jasa Kena Pajak
sebagaimana dimaksud dalamsebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang PajakUndang-undang Pajak
Pertambahan Nilai 1984 danPertambahan Nilai 1984 dan
perubahannya bertanggungjawabperubahannya bertanggungjawab
secara renteng atas pembayaransecara renteng atas pembayaran
pajak, sepanjang tidak dapatpajak, sepanjang tidak dapat
menunjukkan bukti bahwa pajakmenunjukkan bukti bahwa pajak
telah dibayar.telah dibayar.
PASAL 33 UU KUP
DIHAPUSDIHAPUS
114. 114114
RAHASIA JABATANRAHASIA JABATAN
DilarangDilarang
memberitahukan rahasia Wajibmemberitahukan rahasia Wajib
Pajak kepada pihak lainPajak kepada pihak lain
PASAL 34 UU KUP
PEJABAT /
TENAGA AHLI
Sebagai
saksi atau
saksi ahli
dlm sidang
pengadilan
untuk
kepentingan
negara
untuk peme-
riksaan
perkara
pidana/
perdata
atas permin-
taan hakim
dengan izin
tertulis Men.Keu.
KECUALIKECUALI
Memberikan
keterangan
kpd
pejabat
lembaga
negara atau
instansi
Pemerintah
yang berwenang
melakukan
pemeriksaan
dalam bidang
keuangan negara
115. 115115
PIHAK LAIN YANG DAPAT
DIBERIKAN
KETERANGAN OLEH
PEJABAT/TENAGA AHLI
Pasal 34 ayat (2a) huruf b UU KUP jo
539/KMK.04/2000
DIBERIKAN KEPADA :
PEJABAT DARI LEMBAGA NEGARA (BPK)
PEJABAT INSTANSI PEMERINTAH
(BPKP)
Yang Berwenang Melakukan Pemeriksaan di
Bidang Keuangan Negara Yang Sedang
Menjalankan Tugas
DENGAN SURAT TUGAS
MENYEBUTKAN
NAMA WP
KETERANGAN YANG INGIN
DIKETAHUI
(YANG BERSIFAT UMUM
MENGENAI
PERPAJAKAN WP)
116. 116116
KEWAJIBANKEWAJIBAN
MERAHASIAKAN OLEHMERAHASIAKAN OLEH
PIHAK KE 3 DITIADAKANPIHAK KE 3 DITIADAKAN
KEWAJIBANKEWAJIBAN
MERAHASIAKAN OLEHMERAHASIAKAN OLEH
PIHAK KE 3 DITIADAKANPIHAK KE 3 DITIADAKAN
Atas permintaanAtas permintaan
tertulis Dirjentertulis Dirjen
PajakPajak
Kepada :Kepada :
Akuntan PublikAkuntan Publik
Notaris.Notaris.
Konsultan PajakKonsultan Pajak
KantorKantor
administrasiadministrasi
Pihak ke - 3Pihak ke - 3
lainnyalainnya
Atas permintaan
tertulis Menteri
Keuangan
Kepada :
Bank
Mengenai keterangan atau bukti-bukti
dari
Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan
pajak, penagihan pajak, atau
penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan
PASAL 35 UU KUP
117. 117117
Direktur Jenderal Pajak berwenangDirektur Jenderal Pajak berwenang
MENGURANGKAN ATAU MENGHAPUSKAN SANKSI ADMINISTRASIMENGURANGKAN ATAU MENGHAPUSKAN SANKSI ADMINISTRASI
BERUPA BUNGA, DENDA DAN KENAIKAN DALAM HAL SANKSIBERUPA BUNGA, DENDA DAN KENAIKAN DALAM HAL SANKSI
TERSEBUT DIKENAKAN KARENA KEKHILAFAN WAJIB PAJAK ATAUTERSEBUT DIKENAKAN KARENA KEKHILAFAN WAJIB PAJAK ATAU
BUKAN KARENA KESALAHANNYABUKAN KARENA KESALAHANNYA
MENGURANGKAN ATAU MEMBATALKAN KETETAPAN PAJAK YANGMENGURANGKAN ATAU MEMBATALKAN KETETAPAN PAJAK YANG
TIDAK BENARTIDAK BENAR
MENGURANGKAN ATAU MEMBATALKAN SURAT TAGIHAN PAJAKMENGURANGKAN ATAU MEMBATALKAN SURAT TAGIHAN PAJAK
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 14 YANG TIDAK BENAR;SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 14 YANG TIDAK BENAR;
ATAUATAU
MEMBATALKAN HASIL PEMERIKSAAN PAJAK ATAU SURATMEMBATALKAN HASIL PEMERIKSAAN PAJAK ATAU SURAT
KETETAPAN PAJAK DARI HASIL PEMERIKSAAN YANG DILAKSANAKANKETETAPAN PAJAK DARI HASIL PEMERIKSAAN YANG DILAKSANAKAN
TANPA :TANPA :
- PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN; ATAU- PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN; ATAU
- PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN DENGAN WAJIB PAJAK.- PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN DENGAN WAJIB PAJAK.
Karena Jabatan atau atas Permohonan WP
PENGURANGAN, PENGHAPUSAN, DAN
PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
PASAL 36 UU KUP JO. 542/KMK.04/2000
SYARAT :
SECARA TERTULIS
PALING LAMBAT 3 BULAN
SEJAK
TGL DITERBITKAN STP,
SKPKB,
atau SKPKBT
ALASAN JELAS DAN
MEYAKINKAN
PERMOHONAN DIAJUKAN UNTUK SATU
KETETAPAN
APABILA WP TIDAK
MENGAJUKAN KEBERATAN
- MENYEBUTKAN JUMLAH
PAJAK YANG MENURUT
WP SEHARUSNYA
TERUTANG
- SECARA TERTULIS
- 3 BULAN PENERBITAN
KETETAPAN
118. 118118
SANKSI BAGI
PETUGAS PAJAK
Pasal 36A UU KUP
PETUGAS
PAJAK
KARENA KELALAIANNYA ATAU
DENGAN SENGAJA
MENGHITUNG ATAU
MENETAPKAN PAJAKTIDAK SESUAI DENGAN
KETENTUAN UU PERPAJAKAN
DIKENAKAN SANKSI SESUAI
PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN YANG BERLAKU
PEGAWAI PAJAK YANG DALAM MELAKUKAN
TUGASNYA DENGAN SENGAJA BERTINDAK DI
LUAR KEWENANGANNYA YANG DIATUR DALAM
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN PERPAJAKAN, DAPAT DIADUKAN KE
UNIT INTERNAL DEPARTEMEN KEUANGAN YANG
BERWENANG MELAKUKAN PEMERIKSAAN DAN
INVESTIGASI DAN APABILA TERBUKTI
MELAKUKANNYA DIKENAI SANKSI SESUAI
DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN.
119. 119119
SANKSI BAGI
PETUGAS PAJAK
Pasal 36A UU KUP
PEGAWAI PAJAK YANG DALAM MELAKUKAN
TUGASNYA TERBUKTI MELAKUKAN PEMERASAN
DAN PENGANCAMAN KEPADA WAJIB PAJAK
UNTUK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI
SECARA MELAWAN HUKUM DIANCAM DENGAN
PIDANA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM
PASAL 368 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA.
PEGAWAI PAJAK YANG DENGAN MAKSUD
MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI SECARA MELAWAN
HUKUM DENGAN MENYALAHGUNAKAN KEKUASAANNYA
MEMAKSA SESEORANG UNTUK MEMBERIKAN
SESUATU, UNTUK MEMBAYAR ATAU MENERIMA
PEMBAYARAN, ATAU UNTUK MENGERJAKAN SESUATU
BAGI DIRINYA SENDIRI, DIANCAM DENGAN PIDANA
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 12 UNDANG-
UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN
PERUBAHANNYA.
PEGAWAI PAJAK TIDAK DAPAT DITUNTUT, BAIK
SECARA PERDATA MAUPUN PIDANA, APABILA DALAM
MELAKSANAKAN TUGASNYA DIDASARKAN PADA
IKTIKAD BAIK DAN SESUAI DENGAN KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN.
120. 120120
KODE ETIK
PEGAWAI DJP
Pasal 36B UU KUP
MENTERI KEUANGAN BERKEWAJIBAN
UNTUK MEMBUAT KODE ETIK PEGAWAI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.
(PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 1/PM.3/2007)
PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
WAJIB MEMATUHI KODE ETIK PEGAWAI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.
PENGAWASAN PELAKSANAAN DAN PENAMPUNGAN
PENGADUAN PELANGGARAN KODE ETIK PEGAWAI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DILAKSANAKAN OLEH
KOMITE KODE ETIK YANG KETENTUANNYA DIATUR
DENGAN ATAU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN.
• PEGAWAI YANG MELAKUKAN
PELANGGARAN KODE ETIK DIKENAKAN
SANKSI MORAL DAN ATAU HUKUMAN
DISIPLIN.
• PENGENAAN SANKSI MORAL DISAMPAIKAN
SECARA TERBUKA ATAU TERTUTUP.
121. 121121
TINDAK PIDANA DITINDAK PIDANA DI
BIDANGBIDANG
PERPAJAKANPERPAJAKAN
TINDAK PIDANA DITINDAK PIDANA DI
BIDANGBIDANG
PERPAJAKANPERPAJAKAN
ALPAALPAALPAALPA
SENGAJASENGAJA PENGULANGA
N
PENGULANGA
N
PERCOBAANPERCOBAAN
122. 122122
TINDAK PIDANATINDAK PIDANA
KARENA ALPAKARENA ALPA
TINDAK PIDANATINDAK PIDANA
KARENA ALPAKARENA ALPA
TIDAK MENYAMPAIKAN SPTTIDAK MENYAMPAIKAN SPT
MENYAMPAIKAN SPT TIDAKMENYAMPAIKAN SPT TIDAK
BENARBENAR
BERAKIBAT
DAPAT MENIMBULKAN KERUGIAN PADA
PENDAPATAN NEGARA DAN PERBUATAN
TERSEBUT MERUPAKAN PERBUATAN SETELAH
PERBUATAN YANG PERTAMA KALI SEBAGAIMANA
DIMAKSUD DALAM PASAL 13A
DIDENDA PALING SEDIKIT 1 KALI
JUMLAH PAJAK TERUTANG YANG
TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR DAN
PALING BANYAK 2 KALI JUMLAH
PAJAK TERUTANG YANG TIDAK ATAU
KURANG DIBAYAR, ATAU
DIPIDANA KURUNGAN PALING
SINGKAT 3 BULAN ATAU PALING
LAMA 1 TAHUN
Pasal 38 UU KUP
WAJIB PAJAK
123. 123123
TINDAK PIDANATINDAK PIDANA
KARENA SENGAJAKARENA SENGAJA
TINDAK PIDANATINDAK PIDANA
KARENA SENGAJAKARENA SENGAJA
WAJIB PAJAKWAJIB PAJAK ::
TIDAK MENDAFTARKAN DIRI UNTUK DIBERIKAN NOMORTIDAK MENDAFTARKAN DIRI UNTUK DIBERIKAN NOMOR
POKOK WAJIB PAJAK ATAU TIDAK MELAPORKANPOKOK WAJIB PAJAK ATAU TIDAK MELAPORKAN
USAHANYA UNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI PENGUSAHAUSAHANYA UNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI PENGUSAHA
KENA PAJAK;KENA PAJAK;
MENYALAHGUNAKAN ATAU MENGGUNAKAN TANPA HAKMENYALAHGUNAKAN ATAU MENGGUNAKAN TANPA HAK
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ATAU PENGUKUHANNOMOR POKOK WAJIB PAJAK ATAU PENGUKUHAN
PENGUSAHA KENA PAJAK;PENGUSAHA KENA PAJAK;
TIDAK MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN;TIDAK MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN;
MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN DAN/ATAUMENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN DAN/ATAU
KETERANGAN YANG ISINYA TIDAK BENAR ATAU TIDAKKETERANGAN YANG ISINYA TIDAK BENAR ATAU TIDAK
LENGKAP;LENGKAP;
MENOLAK UNTUK DILAKUKAN PEMERIKSAANMENOLAK UNTUK DILAKUKAN PEMERIKSAAN
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 29;SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 29;
MEMPERLIHATKAN PEMBUKUAN, PENCATATAN, ATAUMEMPERLIHATKAN PEMBUKUAN, PENCATATAN, ATAU
DOKUMEN LAIN YANG PALSU ATAU DIPALSUKAN SEOLAH-DOKUMEN LAIN YANG PALSU ATAU DIPALSUKAN SEOLAH-
OLAH BENAR, ATAU TIDAK MENGGAMBARKAN KEADAANOLAH BENAR, ATAU TIDAK MENGGAMBARKAN KEADAAN
YANG SEBENARNYA;YANG SEBENARNYA;
TIDAK MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN ATAUTIDAK MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN ATAU
PENCATATAN DI INDONESIA, TIDAK MEMPERLIHATKANPENCATATAN DI INDONESIA, TIDAK MEMPERLIHATKAN
ATAU TIDAK MEMINJAMKAN BUKU, CATATAN, ATAUATAU TIDAK MEMINJAMKAN BUKU, CATATAN, ATAU
DOKUMEN LAIN;DOKUMEN LAIN;
TIDAK MENYIMPAN BUKU, CATATAN, ATAU DOKUMEN YANGTIDAK MENYIMPAN BUKU, CATATAN, ATAU DOKUMEN YANG
MENJADI DASAR PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN DANMENJADI DASAR PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN DAN
DOKUMEN LAIN TERMASUK HASIL PENGOLAHAN DATADOKUMEN LAIN TERMASUK HASIL PENGOLAHAN DATA
DARI PEMBUKUAN YANG DIKELOLA SECARA ELEKTRONIKDARI PEMBUKUAN YANG DIKELOLA SECARA ELEKTRONIK
ATAU DISELENGGARAKAN SECARA PROGRAM APLIKASIATAU DISELENGGARAKAN SECARA PROGRAM APLIKASI
ON-LINE DI INDONESIA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAMON-LINE DI INDONESIA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM
PASAL 28 AYAT (11); ATAUPASAL 28 AYAT (11); ATAU
TIDAK MENYETORKAN PAJAK YANG TELAH DIPOTONGTIDAK MENYETORKAN PAJAK YANG TELAH DIPOTONG
ATAU DIPUNGUTATAU DIPUNGUT
BERAKIBAT
MENIMBULKAN KERUGIAN PADA PENDAPATAN
NEGARA
PASAL 39 AYAT (1) UU KUP
124. 124124
TINDAK PIDANATINDAK PIDANA
KARENA SENGAJAKARENA SENGAJA
TINDAK PIDANATINDAK PIDANA
KARENA SENGAJAKARENA SENGAJA
• DIPIDANA DENGAN PIDANA
PENJARA PALING SINGKAT 6
(ENAM) BULAN DAN PALING
LAMA 6 (ENAM) TAHUN DAN
• DENDA PALING SEDIKIT 2 (DUA)
KALI JUMLAH PAJAK TERUTANG
YANG TIDAK ATAU KURANG
DIBAYAR DAN PALING BANYAK
4 (EMPAT) KALI JUMLAH PAJAK
TERUTANG YANG TIDAK ATAU
KURANG DIBAYAR.
PASAL 39 AYAT (1),(2), (3) UU KUP
BERLAKU JUGA BAGI WAKIL, KUASA,
PEGAWAI DARI WAJIB PAJAK, ATAU
PIHAK LAIN YANG MENYURUH
MELAKUKAN, YANG TURUT SERTA
MELAKUKAN, YANG MENGANJURKAN,
ATAU YANG MEMBANTU MELAKUKAN
TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
PASAL 43 AYAT (1)
125. 125125
TINDAK PIDANATINDAK PIDANA
KARENA SENGAJAKARENA SENGAJA
TINDAK PIDANATINDAK PIDANA
KARENA SENGAJAKARENA SENGAJA
SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA:SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA:
DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING
SINGKAT 2 TAHUN DAN PALING LAMA 6 TAHUN
SERTA DENDA PALING SEDIKIT 2 KALI JUMLAH
PAJAK DALAM FAKTUR PAJAK, BUKTI
PEMUNGUTAN PAJAK, BUKTI PEMOTONGAN
PAJAK, DAN/ATAU BUKTI SETORAN PAJAK DAN
PALING BANYAK 6 KALI JUMLAH PAJAK DALAM
FAKTUR PAJAK, BUKTI PEMUNGUTAN PAJAK,
BUKTI PEMOTONGAN PAJAK, DAN/ATAU BUKTI
SETORAN PAJAK
PASAL 39A UU KUP
MENERBITKAN DAN/ATAU MENGGUNAKANMENERBITKAN DAN/ATAU MENGGUNAKAN
FAKTUR PAJAK, BUKTI PEMUNGUTAN PAJAK,FAKTUR PAJAK, BUKTI PEMUNGUTAN PAJAK,
BUKTI PEMOTONGAN PAJAK, DAN/ATAU BUKTIBUKTI PEMOTONGAN PAJAK, DAN/ATAU BUKTI
SETORAN PAJAK YANG TIDAK BERDASARKANSETORAN PAJAK YANG TIDAK BERDASARKAN
TRANSAKSI YANG SEBENARNYA; ATAUTRANSAKSI YANG SEBENARNYA; ATAU
MENERBITKAN FAKTUR PAJAK TETAPI BELUMMENERBITKAN FAKTUR PAJAK TETAPI BELUM
DIKUKUHKAN SEBAGAI PENGUSAHA KENADIKUKUHKAN SEBAGAI PENGUSAHA KENA
PAJAKPAJAK
126. 126126
TINDAK PIDANATINDAK PIDANA
KARENA PENGULANGANKARENA PENGULANGAN
TINDAK PIDANATINDAK PIDANA
KARENA PENGULANGANKARENA PENGULANGAN
APABILA SESEORANG MELAKUKANAPABILA SESEORANG MELAKUKAN
LAGI TINDAK PIDANA DI BIDANGLAGI TINDAK PIDANA DI BIDANG
PERPAJAKAN SEBELUM LEWAT 1PERPAJAKAN SEBELUM LEWAT 1
TAHUN, TERHITUNG SEJAKTAHUN, TERHITUNG SEJAK
SELESAINYA MENJALANI PIDANASELESAINYA MENJALANI PIDANA
PENJARA YANG DIJATUHKANPENJARA YANG DIJATUHKAN
ANCAMAN PIDANA
(PASAL 39 AYAT (1) )
SANKSI DILIPATKAN DUA
PASAL 39 AYAT (2) UU KUP
127. 127127
TINDAK PIDANATINDAK PIDANA
KARENA PERCOBAANKARENA PERCOBAAN
TINDAK PIDANATINDAK PIDANA
KARENA PERCOBAANKARENA PERCOBAAN
SETIAP ORANG YANG MELAKUKAN PERCOBAANSETIAP ORANG YANG MELAKUKAN PERCOBAAN
UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANAUNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA
DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING
SINGKAT 6 BULAN DAN PALING LAMA 2 TAHUN
DAN DENDA PALING SEDIKIT 2 KALI JUMLAH
RESTITUSI YANG DIMOHONKAN DAN/ATAU
KOMPENSASI ATAU PENGKREDITAN YANG
DILAKUKAN DAN PALING BANYAK 4 KALI
JUMLAH RESTITUSI YANG DIMOHONKAN
DAN/ATAU KOMPENSASI ATAU PENGKREDITAN
YANG DILAKUKAN
PASAL 39 AYAT (3) UU KUP
MENYALAHGUNAKAN ATAU MENGGUNAKANMENYALAHGUNAKAN ATAU MENGGUNAKAN
TANPA HAK NPWP PAJAK ATAU PENGUKUHANTANPA HAK NPWP PAJAK ATAU PENGUKUHAN
PKP, ATAUPKP, ATAU
MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUANMENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN
DAN/ATAU KETERANGAN YANG ISINYA TIDAKDAN/ATAU KETERANGAN YANG ISINYA TIDAK
BENAR ATAU TIDAK LENGKAPBENAR ATAU TIDAK LENGKAP
DALAM RANGKA MENGAJUKAN PERMOHONANDALAM RANGKA MENGAJUKAN PERMOHONAN
RESTITUSI ATAU MELAKUKAN KOMPENSASI PAJAKRESTITUSI ATAU MELAKUKAN KOMPENSASI PAJAK
ATAU PENGKREDITAN PAJAKATAU PENGKREDITAN PAJAK
128. 128128
DALUWARSA TINDAKDALUWARSA TINDAK
PIDANA DI BIDANGPIDANA DI BIDANG
PERPAJAKANPERPAJAKAN
DALUWARSA TINDAKDALUWARSA TINDAK
PIDANA DI BIDANGPIDANA DI BIDANG
PERPAJAKANPERPAJAKAN
SETELAHSETELAH
LAMPAULAMPAU
10 TAHUN10 TAHUN
PASAL 40 UU KUP
Sejak :
Saat terutangnya pajak;
Berakhirnya masa
pajak, bagian tahun
pajak atau tahun pajak
ybs
129. 129129
DELIKDELIK
ADUANADUAN
DELIKDELIK
ADUANADUAN
A L P AA L P A
TIDAK MEMENUHITIDAK MEMENUHI
KEWAJIBANKEWAJIBAN
MERAHASIAKANMERAHASIAKAN
SEGALA SESUATU YGSEGALA SESUATU YG
DIKETAHUI /DIKETAHUI /
DIBERITAHUKANDIBERITAHUKAN
KEPADANYA OLEHKEPADANYA OLEH
WAJIB PAJAK DALAMWAJIB PAJAK DALAM
RANGKA JABATANRANGKA JABATAN
ATAU PEKERJAANNYAATAU PEKERJAANNYA
( SEPERTI TERSEBUT( SEPERTI TERSEBUT
DLM PASAL 34 )DLM PASAL 34 )
SANKSI
DIPIDANA DENGAN PIDANA
PENJARA PALING LAMA 2
TAHUN DAN
DENDA PALING BANYAK
RP50.000.000,00
SANKSI
DIPIDANA DENGAN
PIDANA KURUNGAN
PALING LAMA 1 (SATU)
TAHUN DAN
DENDA PALING BANYAK
RP25.000.000,00
PASAL 41 UU KUP
SENGAJASENGAJA
TIDAK MEMENUHITIDAK MEMENUHI
KEWAJIBANKEWAJIBAN
MERAHASIAKANMERAHASIAKAN
SEGALA SESUATU YGSEGALA SESUATU YG
DIKETAHUI /DIKETAHUI /
DIBERITAHUKANDIBERITAHUKAN
KEPADANYA OLEHKEPADANYA OLEH
WAJIB PAJAK DALAMWAJIB PAJAK DALAM
RANGKA JABATANRANGKA JABATAN
ATAU PEKERJAANNYAATAU PEKERJAANNYA
( SEPERTI TERSEBUT( SEPERTI TERSEBUT
DLM PASAL 34 )DLM PASAL 34 )
130. 130130
Pihak ke 3 (Ps 35)Pihak ke 3 (Ps 35)
yg denganyg dengan
sengaja :sengaja :
TidakTidak
memberikanmemberikan
keterangan / buktiketerangan / bukti
atauatau
MemberikanMemberikan
keterangan / buktiketerangan / bukti
yang tidak benaryang tidak benar
(Pasal 41 A)(Pasal 41 A)
Termasuk yang menyuruh / menganjurkan /
membantu melakukan tindak pidana perpajakan
Pasal 43 Ayat ( 2 )
Sanksi maksimal :
Pidana Kurungan
paling lama 1 (satu)
tahun, dan
Denda paling banyak
Rp25.000.000,00
SANKSI PIDANA
TERHADAP PIHAK KETIGA
Pihak ke 3 yang
dengan sengaja :
Mempersulit
Menghalangi
penyidikan
tindak
pidana di
bidang
perpajakan
Sanksi maksimal :
Pidana penjara paling
lama 3 (tiga) tahun,
dan
Denda paling banyak
Rp75.000.000,00
Pasal 41 B
PASAL 41 A DAN 41B UU KUP
Pasal 41 A
131. 131131
SANKSI PIDANASANKSI PIDANA
TERHADAP PIHAKTERHADAP PIHAK
KETIGAKETIGA
SANKSI PIDANASANKSI PIDANA
TERHADAP PIHAKTERHADAP PIHAK
KETIGAKETIGA
SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA TIDAKSETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA TIDAK
MEMENUHI KEWAJIBAN SEBAGAIMANA DIMAKSUDMEMENUHI KEWAJIBAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD
DALAM PASAL 35A AYAT (1) DIPIDANA DENGAN PIDANADALAM PASAL 35A AYAT (1) DIPIDANA DENGAN PIDANA
KURUNGAN PALING LAMA 1 TAHUN ATAU DENDAKURUNGAN PALING LAMA 1 TAHUN ATAU DENDA
PALING BANYAK RP 1.000.000.000,00PALING BANYAK RP 1.000.000.000,00
SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA
MENYALAHGUNAKAN DATA DAN INFORMASI
PERPAJAKAN SEHINGGA MENIMBULKAN
KERUGIAN KEPADA NEGARA DIPIDANA DENGAN
PIDANA KURUNGAN PALING LAMA 1 TAHUN ATAU
DENDA PALING BANYAK RP 500.000.000,00
PASAL 41C UU KUP
SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJASETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA
MENYEBABKAN TIDAK TERPENUHINYA KEWAJIBANMENYEBABKAN TIDAK TERPENUHINYA KEWAJIBAN
PEJABAT DAN PIHAK LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUDPEJABAT DAN PIHAK LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD
DALAM PASAL 35A AYAT (1) DIPIDANA DENGAN PIDANADALAM PASAL 35A AYAT (1) DIPIDANA DENGAN PIDANA
KURUNGAN PALING LAMA 10 BULAN ATAU DENDAKURUNGAN PALING LAMA 10 BULAN ATAU DENDA
PALING BANYAK RP 800.000.000,00PALING BANYAK RP 800.000.000,00
SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA TIDAKSETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA TIDAK
MEMBERIKAN DATA DAN INFORMASI YANG DIMINTAMEMBERIKAN DATA DAN INFORMASI YANG DIMINTA
OLEH DIREKTUR JENDERAL PAJAK SEBAGAIMANAOLEH DIREKTUR JENDERAL PAJAK SEBAGAIMANA
DIMAKSUD DALAM PASAL 35A AYAT (2) DIPIDANADIMAKSUD DALAM PASAL 35A AYAT (2) DIPIDANA
DENGAN PIDANA KURUNGAN PALING LAMA 10 BULANDENGAN PIDANA KURUNGAN PALING LAMA 10 BULAN
ATAU DENDA PALING BANYAK RP 800.000.000,00ATAU DENDA PALING BANYAK RP 800.000.000,00
132. 132132
PELAKU TINDAKPELAKU TINDAK
PIDANA DI BIDANGPIDANA DI BIDANG
PERPAJAKANPERPAJAKAN
PELAKU TINDAKPELAKU TINDAK
PIDANA DI BIDANGPIDANA DI BIDANG
PERPAJAKANPERPAJAKAN
WAJIB PAJAKWAJIB PAJAK
Pasal 38,Pasal 38,
Pasal 39Pasal 39
Wakil, kuasaWakil, kuasa
atau pegawaiatau pegawai
WPWP
PIHAK KETIGAPEJABAT
Pasal 41
Pasal 43 ayat (1) Pasal 43 ayat (2)
Yang menyuruh
Yang menganjurkan
Yang membantu melakukan
133. 133133
PPNS DJPPPNS DJPPPNS DJPPPNS DJP
PASAL 44 AYAT (1) UU KUP
Diangkat oleh
Pejabat yang
berwenang
sebagai
penyidik
MempunyaiMempunyai
wewenangwewenang
khususkhusus
melakukanmelakukan
penyidikan tindakpenyidikan tindak
pidana di bidangpidana di bidang
perpajakanperpajakan
DilaksanakanDilaksanakan
sesuai dengansesuai dengan
KUHPKUHP
MempunyaiMempunyai
wewenangwewenang
khususkhusus
melakukanmelakukan
penyidikan tindakpenyidikan tindak
pidana di bidangpidana di bidang
perpajakanperpajakan
DilaksanakanDilaksanakan
sesuai dengansesuai dengan
KUHPKUHP
134. 134134
PENYIDIKAN TINDAKPENYIDIKAN TINDAK
PIDANAPIDANA
DI BIDANG PERPAJAKANDI BIDANG PERPAJAKAN
PENYIDIKAN TINDAKPENYIDIKAN TINDAK
PIDANAPIDANA
DI BIDANG PERPAJAKANDI BIDANG PERPAJAKAN
SERANGKAIAN TINDAKANSERANGKAIAN TINDAKAN
YANG DILAKUKANYANG DILAKUKAN
PENYIDIKPENYIDIK
MENEMUKAN
TERSANGKANYA
UNTUK MENCARI DAN
MENGUMPULKAN BUKTI
MEMBUAT TERANG
TINDAK PIDANA
DI BIDANG
PERPAJAKAN
PASAL 1 ANGKA 31 UU KUP
135. 135135
PasalPasal
4444
(2)(2)
WW
ee
ww
ee
nn
aa
nn
gg
PP
ee
nn
yy
ii
dd
ii
kk
a.a. Menerima, mencari, mengumpulkan danMenerima, mencari, mengumpulkan dan
meneliti keterangan/ laporan agar menjadimeneliti keterangan/ laporan agar menjadi
lebih lengkap dan jelaslebih lengkap dan jelas
c. Minta keterangan dan bahan bukti dari orang
pribadi atau badan
b. Meneliti , mencari, dan mengumpulkan
keterangan mengenai orang pribadi/ badan
tentang kebenaran perbuatan yg dilakukan
e. Melakukan penggeledahan untuk
mendapatkan bahan bukti
d. Memeriksa buku / catatan dan dokumen lain
f. Meminta bantuan tenaga ahli
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan
Tindak Pidana Perpajakan
i. Memanggil orang untuk didengar keterangan
dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
g. Menyuruh berhenti dan /atau melarang
seseorang meninggalkan ruangan atau tempat
pada saat pemeriksaan, memeriksa identitas
orang, benda, dokumen yg dibawa.
j. Menghentikan penyidikan
k. Melakukan tindakan lain yang perlu menurut
hukum yg bertanggungjawab
137. 137137
PENGHENTIANPENGHENTIAN
PENYIDIKANPENYIDIKAN
PENGHENTIANPENGHENTIAN
PENYIDIKANPENYIDIKAN
PPNSPPNS JAKSA AGUNG
DENGAN SYARAT:
SETELAH WP MELUNASI PAJAK
YG TIDAK ATAU KURANG
DIBAYAR ATAU TIDAK
SEHARUSNYA DIKEMBALIKAN
DITAMBAH DENGAN SANKSI
ADMINISTRASI BERUPA DENDA
SEBESAR EMPAT KALI JUMLAH
PAJAK YG TIDAK ATAU KURANG
DIBAYAR, ATAU YG TIDAK
SEHARUSNYA DIKEMBALIKAN
Pasal 44 B
TIDAK CUKUP BUKTI
BUKAN TINDAK
PIDANA
DALUARSA
TERSANGKA
MENINGGAL
DUNIA
Pasal 44 A
ATAS PERMINTAAN
MENTERI KEUANGAN
UNTUK KEPENTINGAN
PENERIMAAN NEGARA
PALING LAMA DALAM
JANGKA WAKTU 6 (BULAN
SEJAK TANGGAL SURAT
PERMINTAAN
138. 138138
HAK & KEWAJIBANHAK & KEWAJIBAN
YANG BELUM SELESAIYANG BELUM SELESAI
HAK & KEWAJIBANHAK & KEWAJIBAN
YANG BELUM SELESAIYANG BELUM SELESAI
Pasal II UU KUP
DIBERLAKUKAN KETENTUAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN
1983 TENTANG KETENTUAN UMUM
DAN TATA CARA PERPAJAKAN
SEBAGIAMANA TELAH BEBERAPA
KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2000.
TERHADAP SEMUA HAK DAN
KEWAJIBAN PERPAJAKAN
TAHUN PAJAK 2001 SAMPAI
DENGAN TAHUN PAJAK 2007
YANG BELUM DISELESAIKAN