Dokumen tersebut membahas ketentuan umum perpajakan di Indonesia. Mencakup pengertian wajib pajak, tahun pajak, masa pajak, pajak terhutang, NPWP, NPPKP, batas waktu penyetoran dan penyampaian SPT, mekanisme pembayaran pajak, SKP, STP, pemeriksaan pajak, penyidikan, keberatan dan banding, penagihan pajak, kewajiban dan hak wajib pajak, serta

1. Ketentuan Umum
Perpajakan
Oleh : Aty Herawati
Fakultas Ekonomi
Universitas Mercu Buana
Aty Herawati 1

2. Pengertian dalam KUP
 Wajib Pajak adalah orang pribadi atau yang
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban
perpajakan
 Tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun
takwim kecuali di tetapkan lain
 Masa pajak adalah jangka waktu satu bulan takwim
kecuali di tetapkan lain
 Pajak yang terhutang adalah pajak yang harus
dibayar pada satu saat, dalam masa pajak, dalam
tahun pajak menurut ketentuan perundang2an
Aty Herawati 2

3. Pengertian dalam KUP
 NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) adalah nomor
yang diberikan oleh DirJen Pajak kepada wajib
pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau
identitas wajib pajak
 NPPKP (Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak) adalah nomor yang diberikan oleh DirJen
Pajak kepada pengusaha yang dikukuhkan menjadi
PKP (Pengusaha Kena Pajak) karena berdasarkan
UU PPN dikenakan pajak dan wajib melaporkan
usahanya ke kantor DirJen Pajak
Aty Herawati 3

4. Batas Waktu Penyetoran Pajak
No Jenis Pajak Batas Waktu Pembayaran atau Penyetoran
1 PPh Pasal 21 Paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa
pajak berakhir
2 PPh Pasal 22 - impor Harus dilunasi sendiri oleh wajib pajak bersamaan dengan pembayaran
bea masuk
3 PPh Pasal 22 - DJBC 1 hari setelah pemungutan pajak dilakukan
4 PPh Pasal 22 - Bendaharawan Pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran
Pemerintah
5 PPh Pasal 22 penyerahan Dilunasi sendiri oleh wajib pajak sebelum surat perintah pengeluaran
dari Pertamina barang di tebus
6 PPh Pasal 22 yang dipungut Paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya
oleh badan tertentu
Aty Herawati 4

5. Batas Waktu Penyetoran Pajak
No Jenis Pajak Batas Waktu Pembayaran atau Penyetoran
7 PPh Pasal 23 dan 26 Paling lambat tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat
terhutang pajak
8 PPh Pasal 25 Paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa
pajak berakhir
9 PPN dan PPnBM Paling lambat tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah masa
pajak berakhir
10 PPN dan PPnBM impor Dilunasi sendiri oleh wajib pajak sebelum surat perintah pengeluaran
barang di tebus
11 PPN dan PPnBM DJBC 1 hari setelah pemungutan pajak dilakukan
12 PPN dan PPnBM Bendaharawan Paling lambat tanggal 7 bulan takwim berikutnya setelah masa
pajak berakhir
Aty Herawati 5

6. Mekanisme Pembayaran Pajak
Pembayaran pajak
ya tdk
Selisih antara pajak terutang
dengan pajak di bayar
tdk ya
SKPN Lebih bayar Kurang bayar
SKPLB SKPKB,SKPKBT
a 6

7. Mekanisme Pembayaran Pajak
a
Surat tagihan
Surat teguran
21 hari
Surat paksa
2 x 24 jam
Surat sita
14 hari
Surat lelang
7

8. Surat Pemberitahuan (SPT)
SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan
untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran
pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan
atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan
Aty Herawati 8

9. Fungsi SPT
1. Fungsi SPT bagi wajib pajak penghasilan
1. melaporkan penghitungan pajak
3. melaporkan pembayaran pajak
4. melaporkan pembayaran dari pemotong atau
pemungut pajak
2. Fungsi SPT bagi PKP
6. melaporkan penghitungan jumlah pajak
7. melaporkan pengkreditan pajak masukan terhadap
pajak keluaran
8. Melaporkan pembayaran pajak
Aty Herawati 9

10. Fungsi SPT
3. Fungsi SPT pemotong atau pemungut pajak
melaporkan dan mempertanggungjawabkan
penghitungan pajak yang dipotong atau dipungut
Aty Herawati 10

11. Batas Waktu Penyampaian SPT
1. SPT Masa
No Jenis Pajak Yang Menyampaikan SPT Batas Waktu Penyampaian
1 PPh Pasal 21 Pemotong PPh Pasal 21 Paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir
2 PPh Pasal 22 Bea Cukai 14 hari setelah masa pajak berakhir
Impor
3 PPh Pasal 22 Bendaharawan 14 hari setelah masa pajak berakhir
Pemerintah
4 PPh Pasal 22 Pemungut DJBC Secara mingguan paling lambat 7 hari setelah
DJBC batas waktu penyetoran pajak berakhir
5 PPh Pasal 22 Pihak yang melakukan Paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir
penyerahan
6 PPh Pasal 22 Pihak yang melakukan Paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir
badan tertentu penyerahan
Aty Herawati 11

12. Batas Waktu Penyampaian SPT
1. SPT Masa
No Jenis Pajak Yang Menyampaikan SPT Batas Waktu Penyampaian
1 PPh Pasal 23 Pemotong PPh Pasal 23 Paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir
2 PPh Pasal 25 Wajib pajak yang punya Paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir
NPWP
3 PPh Pasal 26 Pemotong PPh Pasal 26 Paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir
4 PPN dan PPnBMPengusaha Kena Pajak Paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir
5 PPN dan PPnBM Cukai
Bea Paling lambat 7 hari setelah batas waktu
DJBC penyetoran berakhir
6 PPN dan PPnBMPemungut pajak selain Paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir
bendahara
Aty Herawati 12

13. Batas Waktu Penyampaian SPT
2. SPT Tahunan
No Jenis Pajak Yang Menyampaikan SPT Batas Waktu Penyampaian
1 SPT Tahunan PPh pajak yang punya
Wajib Selambatnya 3 bulan setelah tahun pajak berakhir
Orang Pribadi NPWP
2 SPT Tahunan PPh pajak yang punya
Wajib Selambatnya 3 bulan setelah tahun pajak berakhir
Orang Pribadi NPWP
yang tidak
punya usaha
3 SPT Tahunan Wajib pajak yang punya Selambatnya 3 bulan setelah tahun pajak berakhir
PPh Badan NPWP
4 SPT Tahunan Pemotong PPh Pasal 21 Selambatnya 3 bulan setelah tahun pajak berakhir
PPh Pasal 21
Aty Herawati 13

14. Surat Ketetapan Pajak (SKP)
SKP adalah surat ketetapan yang meliputi:
1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya
jumlah pajak yang masih harus dibayar
4.Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya
tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan
atau koreksi atas ketetapan sebelumnya
Aty Herawati 14

15. Surat Ketetapan Pajak (SKP)
3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya
jumlah kelebihan pembayaran pajak
4. Surat Ketetapan Pajak Nihil
Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah
utang pajak sama besar dengan pajak tidak terhutang
Aty Herawati 15

16. Surat Tagihan Pajak (STP)
SPT adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan
atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda
Aty Herawati 16

17. Pemeriksaan Pajak
DirJen Pajak mempunyai kewenangan melakukan
pemeriksaan untuk tujuan :
2.Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan
3.Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
perundang-undangan perpajakan
4.Penagihan pajak, biasanya dilakukan terhadap
penunggak pajak
5.Pemeriksaan sederhana lapangan atas penghapusan
NPWP/NPPKP
Aty Herawati 17

18. Penyidikan
Penyidikan di bidang perpajakan adalah serangkaian
tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang diperlukan, sehingga dapat membuat
terang tentang tindak pidana di bidang perpajakan
yang terjadi
Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau
mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan diancam dengan pidana penjara paling
lama3 tahun dan denda paling banyak 10.000.000
Aty Herawati 18

19. Keberatan dan Banding
Jika wajib pajak tidak menyetujui surat ketetapan
pajak, maka wajib pajak dapat mengajukan
keberatan terhadap materi atau isi dari ketetapan
pajak
Apabila wajib pajak tidak menyetujui atas keputusan
keberatan, wajib pajak dapat mengajukan banding ke
Pengadilan Pajak (PP) sebagai upaya hukum terakhir.
Keputusan PP tidak dapat di gugat, putusannya
merupakan putusan akhir dan bersifat tetap
Aty Herawati 19

20. Penagihan Pajak
Dasar penagihan pajak adalah STP, SKPKB, SKPKBT
dan Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding,
yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar
bertambah
Apabila pajak yang terhutang tidak dibayar
penanggung pajak pada waktunya, dapat ditagih
dengan Surat Paksa yang pelaksanaannya berdasarkan
undang-undang
Aty Herawati 20

21. Kewajiban Perpajakan
Kewajiban Objektif Kewajiban Subjektif
NPPKP NPWP
Hitung Setor Lapor
SSP SPT
Aty Herawati 21

22. Kewajiban Wajib Pajak
1. Mendaftarkan diri (Pasal 2)
2.Mengisi dan menyampaikan SPT (Pasal 3 dan 4)
3.Membayar atau menyetor pajak yang terhutang
(Pasal 10 & 12)
4.Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan
(Pasal 28)
5.Memperlihatkan buku atau catatan, memberi
kesempatan untuk masuk, memberi keterangan dan
mengungkapkan keterangan yang diminta (Pasal 29)
Aty Herawati 22

23. Hak-hak Wajib Pajak
1. Mengajukan keberatan (Pasal 25)
2.Mengajukan banding (Pasal 27)
3.Menerima pengembalian kelebihan pembayaran
pajak (Pasal 11)
4.Menunda penyampaian SPT (Pasal 3)
5.Membetulkan SPT (Pasal 8)
Aty Herawati 23

24. Sanksi-sanksi Dalam KUP
1. Sanksi administrasi berupa denda
1. Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka
waktu yang telah di tetapkan (50.000 untuk SPT
masa dan 100.000 untuk SPT tahunan)
2. Apabila setelah dilakukan tindakan pemeriksaan
dan sebelum dilakukan tindakan penyidikan, wajib
pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan
ketidak benaran itu dengan disertai pelunasan
kekurangannya (2X jumlah pajak yang kurang
bayar)
Aty Herawati 24

25. Sanksi-sanksi Dalam KUP
2. Sanksi administrasi berupa bunga
2. Apabila wajib pajak membetulkan sendiri Surat
Pemberitahuan yang mengakibatkan utang pajak
menjadi lebih besar (2% perbulan)
3. Apabila pembayaran pajak dilakukan setelah
tanggal jatuh tempo (2% perbulan)
4. Apabila dalam jangka waktu 10 tahun telah lewat,
SKPKB terbit (48% dari jumlah pajak terhutang)
Aty Herawati 25

26. Sanksi-sanksi Dalam KUP
3. Sanksi administrasi berupa kenaikan
2. Apabila jangka waktu pembetulan SPT (2 tahun)
telah berakhir, tetapi SKP belum terbit, wajib
pajak dapat mengungkapkan ketidak benaran SPT
dan membayar pajak yang kurang bayar (50%)
Aty Herawati 26