PKP-PENGEMBALIAN-KELEBIHAN-PAJAK

A R T A X . I D
Materi dalam presentasi ini adalah pengetahuan atau informasi yang
sepenuhnya ditulis oleh tim Artax secara umum dan tidak dimaksudkan
sebagai pengganti atas saran atau arahan secara profesional, sehingga
diharapkan tidak hanya bergantung secara ekslusif pada informasi dalam
presentasi ini.
Segala tindak lanjut atau penerapan isi dari presentasi ini bukan
tanggung jawab dari tim Artax, sehingga sangat dianjurkan untuk
berkonsultasi dengan tim Artax terlebih dahulu.
Materi presentasi ini sepenuhnya milik Artax dan tidak boleh
disebarluaskan tanpa seijin tim Artax.
DISCLAIMER

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PERPAJAKAN

PER - 02/PJ/2018
TENTANG
PENDAFTARAN NPWP DAN PENGUKUHAN PKP

A R T A X . I D
Dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran NPWP
Untuk WP OP yang tidak melakukan kegiatan usaha
atau pekerjaan bebas
WNI
WNA
• Fotokopi KTP
• Fotokopi Paspor
• KITAS atau KITAP
PER – 02 /PJ/2018

A R T A X . I D
Untuk WP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
Dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran NPWP
Dokumen yang diperlukan WNA WNI
WP OP
Pengusaha
Tertentu
WP Badan Profit
Oriented
WP Badan Joint
Operation
WP dengan
Status Cabang
dari WP Pusat
Fotocopy paspor, KITAP/KITAS. V
Fotocopy KTP. V
Surat pernyataan bermeterai dari WP yang menyatakan kegiatan usaha/pekerjaan
bebas yang dilakukan dan lokasi kegiatan usaha/pekerjaan bebas tersebut dilakukan.
V V V V V V
Keterangan tertulis/elektronik dari penyedia jasa aplikasi online yang menyatakan
bahwa WP merupakan mitra usaha penyedia jasa aplikasi online.
V V V
Fotocopy NPWP Orang Pribadi. V
Fotocopy akta pendirian dan perubahannya (bagi WP Badan Dalam Negeri). V
Fotocopy surat keterangan penunjukan dari kantor pusat (bagi BUT/Kantor Perwakilan
Perusahaan Asing).
V
Dokumen yang menunjukan identitas diri salah satu pengurus. V V
Fotocopy perjanjian kerjasama/akta pendirian sebagai bentuk KSO. V
Fotocopy NPWP masing-masing anggota bentuk KSO. V
Fotocopy NPWP Pusat/Induk. V
PER – 02 /PJ/2018

A R T A X . I D
Dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pengukuhan PKP :
Dokumen yang diperlukan WP OP WP Badan
WP Badan Joint
Operation
WP dengan
Status Cabang
dari WP Pusat
Fotocopy KTP (bagi WNI) / Fotocopy paspor, KITAP/KITAS (bagi WNA) V
Surat pernyataan bermeterai dari WP yang menyatakan kegiatan usaha/pekerjaan
bebas yang dilakukan dan lokasi kegiatan usaha/pekerjaan bebas tersebut dilakukan.
V V V V
Fotocopy akta pendirian dan perubahannya (bagi WP Badan Dalam Negeri). V V
Fotocopy surat keterangan penunjukan dari kantor pusat (bagi BUT/Kantor Perwakilan
Perusahaan Asing).
V V
Fotocopy NPWP salah satu pengurus / Fotocopy paspor dalam hal penanggung jawab
WNA dan tidak memiliki NPWP
V V V
Fotocopy perjanjian kerjasama/akta pendirian sebagai bentuk KSO. V
Fotocopy NPWP masing-masing anggota bentuk KSO. V
Fotocopy NPWP Pusat/Induk.
PER – 02 /PJ/2018

PMK - 15/PMK.03/2018
TENTANG
CARA LAIN MENGHITUNG PEREDARAN BRUTO

A R T A X . I D
WP yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, atau dianggap memilih
menyelenggarakan pembukuan, yang pada saat dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa WP :
Tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan kewajiban
pencatatan atau pembukuan
Tidak atau tidak sepenuhnya memperlihatkan dan/atau
meminjamkan pencatatan atau pembukuan atau bukti
pendukungnya
Sehingga mengakibatkan peredaran bruto yang sebenarnya tidak diketahui,
peredaran bruto WP yang bersangkutan dihitung dengan cara lain
PMK - 15/PMK.03/2018

A R T A X . I D
Cara lain
menghitung
peredaran
bruto :
Transaksi tunai dan nontunai
Sumber dan penggunaan dana
Satuan dan/atau volume
Penghitungan biaya hidup
Pertambahan kekayaan bersih
Berdasarkan SPT atau hasil pemeriksaan tahun pajak
sebelumnya
Proyeksi nilai ekonomi
Penghitungan rasio
PMK - 15/PMK.03/2018

PMK - 65/PMK.03/2018
TENTANG
PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

A R T A X . I D
PMK - 65/PMK.03/2018
Pelunasan Utang Pajak dan/atau pajak
yang akan terutang melalui
perhitungan kelebihan imbalan bunga
diakui pada saat diterbitkannya SKPPIB
Perhitungan dan Pemberian Imbalan
Bunga
Setelah dilakukan perhitungan, dan masih
terdapat sisa imbalan bunga yang harus
dibayarkan kepada WP, atas permohonan
WP, sisa imbalan bunga tersebut dapat
diperhitungkan
Utang Pajak dan/atau pajak yang
akan terutang atas nama WP lain.
Pajak yang akan terutang atas nama
WP; dan/atau
dengan:
SKPPIB diterbitkan berdasarkan
nota penghitungan
Perhitungan pemberian imbalan bunga
dituangkan dalam nota penghitungan.
Bagi WP yang menggunakan pembukuan dengan
mata uang Dollar Amerika Serikat, pemberian
imbalan bunga diberikan dalam mata uang
Rupiah.
Pemberian imbalan bunga kepada WP harus
diperhitungkan terlebih dahulu dengan Utang Pajak
yang diadministrasikan di KPP tempat WP terdaftar
dan/atau tempat PKP dikukuhkan, termasuk di KPP
tempat WP cabang terdaftar dan di KPP tempat objek
pajak PBB diadministrasikan.
Dalam hal tidak ada Utang Pajak
dan/atau pajak yang akan terutang,
seluruh imbalan bunga diberikan
kepada WP bersangkutan.

PMK - 39/PMK.03/2018 sttd PMK – 117/PMK.03/2019
PER - 15/PJ/2018
SE - 10/PJ/2018
TENTANG
PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK

A R T A X . I D
WP KRITERIA TERTENTU WP PERSYARATAN TERTENTU PKP BERISIKO RENDAH
Ditetapkan oleh DJP
• Melalui permohonan WP
• Bisa ditetapkan secara jabatan
• Berlaku seterusnya sampai
dengan dicabutnya keputusan
penetapan
• OP yang tidak menjalankan
usaha / pekerjaan bebas
• OP yang menjalankan usaha /
pekerjaan bebas lebih bayar
max 100 juta
• Badan yang SPT PPh lebih
bayar max 1 M
• Badan yang SPT PPN lebih
bayar max 1 M
Kegiatan tertentu*) dengan cara:
A. Ditetapkan oleh DJP
• Melalui permohonan WP
• Hanya berlaku bagi restitusi
PPN
• Berlaku seterusnya sampai
dengan dicabutnya keputusan
penetapan
B. Tidak perlu penetapan DJP
• Badan yang SPT PPN lebih
bayar max 1 M
• Tidak dilakukan BUKPER
• Tidak dipidana perpajakan
*) Penyerahan ekspor BKP/JKP, ke WAPU, tidak dipungut
PMK - 39/PMK.03/2018 sttd PMK – 117/PMK.03/2019, PER - 15/PJ/2018, SE - 10/PJ/2018

A R T A X . I D
WP KRITERIA TERTENTU
•Tepat waktu dalam menyampaikan SPT
•Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk
semua jenis pajak
•Laporan keuangan diaudit oleh akuntan
publik atau lembaga pengawasan keuangan
pemerintah dengan pendapat wajar tanpa
pengecualian selama 3 tahun berturut-turut
•Tidak pernah dipidana karena melakukan
tindak pidana di bidang perpajakan
berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap dalam
jangka waktu 5 tahun terakhir
WP PERSYARATAN TERTENTU
•WPOP yang tidak menjalankan usaha atau
pekejaan bebas yang menyampaikan SPT
Tahunan PPh lebih bayar restitusi
•WPOP yang menjalankan usaha atau pekejaan
bebas yang menyampaikan SPT Tahunan PPh
lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar
paling banyak 100 Juta Rupiah
•WP Badan yang menyampaikan SPT Tahunan
PPh lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih
bayar paling banyak 1 Miliar Rupiah
•PKP yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih
bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling
banyak 1 Miliar Rupiah
PKP BERESIKO RENDAH
•Perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di
BEI
•BUMN & BUMD
•PKP yang telah ditetapkan sebagai Mitra Utama
Kepabeanan
•PKP yang telah ditetapkan sebagai Authorized
Economic Operator
•Pabrikan/produsen selain PKP sebagaimana
dimaksud dalam poin 1-4
•PKP yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih
bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling
banyak 1 Miliar Rupiah
•Pedagang Besar Farmasi
•Distributor Alat Kesehatan
•Perusahaan yang dimiliki secara langsung oleh
BUMN dengan kepemilikan saham > 50%

A R T A X . I D
PPN dan/atau
PPh dikreditkan
namun tidak
dilaporkan oleh
lawan transaksi
PPN dan/atau
PPh dilaporkan
oleh lawan
transaksi namun
tidak dikreditkan
Bukan kelebihan pembayaran pajak
PPN dan/atau
PPh dikreditkan
namun tidak
dilaporkan oleh
lawan transaksi
PPN dan/atau
PPh dilaporkan
oleh lawan
transaksi namun
tidak dikreditkan
PPN dikreditkan
namun tidak
dilaporkan oleh
lawan transaksi
PPN dilaporkan
oleh lawan
transaksi namun
tidak dikreditkan
PPN yang dibayar sendiri tidak dapat
divalidasi NTPN
divalidasi NTPN
divalidasi NTPN

A R T A X . I D
3 bulan => PPh
1 bulan => PPN
15 hari kerja => OP
1 bulan => PPh
1 bulan => PPN
1 bulan => PPN
Jika SKPPKP < SPT LB => WP tidak meminta kelebihannya => pembetulan SPT
Jika SKPPKP < SPT LB => WP meminta kelebihannya => permohonan kembali
• WP harus mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan jika tidak maka dapat diproses seperti
pemeriksaan biasa
• WP kriteria tertentu, persyaratan tertentu juga ditetapkan sebagai PKP berisiko rendah maka restitusi PPN
diproses seperti PKP berisiko rendah dan jika ada kurang bayar maka berlaku denda 2% per bulan
Sanksi 100% Sanksi 100% Sanksi 2% / bulan max 48%

PER - 28/PJ/2018
TENTANG
SURAT KETERANGAN DOMISILI BAGI SUBJEK PAJAK
DALAM NEGERI INDONESIA DALAM RANGKA PENERAPAN
PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA

A R T A X . I D
Permohonan Penerbitan SKD SPDN
Syarat :
1. WP berstatus SPDN Indonesia;
2. WP telah memiliki NPWP;
3. WP telah menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak
terakhir dan SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak atau
bagian tahun pajak yang diajukan permohonan penerbitan
SKD SPDN;
4. Memenuhi persyaratan administratif permohonan
penerbitan SKD SPDN.
KPP Domisili melakukan penelitian
permohonan penerbitan SKD SPDN
Kepala KPP Domisili atas nama DJP
SKD SPDN dalam
bentuk dokumen
elektronik
Paling lama 5 hari kerja
sejak permohonan
pengesahan Formulir
Khusus tersebut diterima
dengan lengkap.
A. Telah diterbitkan SKD SPDN dengan Formulir Khusus yang
dimohonkan pengesahan
B. Ditandatangani oleh WP, wakil WP, atau kuasa WP
C. Berisi keterangan paling sedikit berupa:
- Negara Mitra yang menjadi tempat penghasilan bersumber;
- Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dimohonkan
pengesahan
D. Memenuhi persyaratan administratif
MENERBITKAN
Syarat pengesahan formulir khusus :
PER - 28/PJ/2018

PMK - 205/PMK.010/2018
TENTANG
PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN DAN
PEROLEHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN,
PELEBURAN, PEMEKARAN, ATAU PENGAMBILALIHAN USAHA

A R T A X . I D
PMK - 205/PMK.010/2018
WP menggunakan nilai pasar atas pengalihan harta dalam rangka
penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha.
Untuk kepentingan perpajakan, WP dapat menggunakan nilai buku atas
pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau
pengambilalihan usaha, setelah mendapatkan persetujuan Dirjen Pajak.

A R T A X . I D
PMK - 205/PMK.010/2018
Penggabungan
A B
+ = A / B
Peleburan
A B
+ = C
* Perusahaan yang rugi secara
fiskal, mengalihkan harta &
kewajiban, setelah itu
dibubarkan
* Perusahaan A & B,
mengalihkan harta &
kewajiban, setelah itu
dibubarkan

A R T A X . I D
PMK - 205/PMK.010/2018
Pemekaran
A B
+
=
A
• WP yang belum Go Public yang bermaksud melakukan IPO.
• WP yang telah Go Public sepanjang seluruh badan usaha hasil pemekaran melakukan IPO.
• WP Badan yang melakukan pemisahan unit usaha syariah dalam rangka menjalankan
kewajiban pemisahan usaha.
• WP Badan DN sepanjang badan usaha hasil pemekaran mendapatkan tambahan modal
dari penanam modal asing paling sedikit 500 Miliar Rupiah.
• WP BUMN yang menerima tambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia
sepanjang pemekaran dilakukan terkait pembentukan perusahaan induk BUMN (holding).

A R T A X . I D
PMK - 205/PMK.010/2018
Pengambilalihan Usaha
WP BUT
Bidang
Usaha Bank
+ =
WP Badan
Dalam
Negeri
WP Badan
Dalam
Negeri
* WP BUT dibubarkan.

PER - 03/PJ/2019
SE - 04/PJ/2019
TENTANG
SURAT KETERANGAN FISKAL

1. Penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau
pengambilalihan usaha;
2. Pengenaan PPh sebesar 0,5% atas pengalihan Real Estat kepada Special Purpose Company (SPC) atau Kontrak
Investasi Kolektif (KIK) dalam skema KIK tertentu;
3. Pengajuan permintaan pembayaran kembali (reimbursement) PPN atau PPN dan PPnBM kepada SKK Migas oleh
Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S);
4. Pengajuan permohonan pemberian fasilitas pengurangan PPh Badan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);
5. Pengajuan permohonan pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan (Tax Holiday);
6. Pengadaan barang dan/atau jasa;
7. Kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank;
8. Pengajuan fasilitas non fiskal perusahaan industri atau perusahaan kawasan industri; atau
9. Pelayanan dan/atau kegiatan tertentu lainnya yang mensyaratkan Surat Keterangan Fiskal.
A R T A X . I D
Surat Keterangan Fiskal (SKF) adalah informasi yang diberikan oleh DJP mengenai kepatuhan WP selama periode
tertentu untuk memenuhi persyaratan memperoleh pelayanan/pelaksanaan kegiatan tertentu. Pelayanan tertentu
antara lain :
SE - 04/PJ/2019

Permohonan tertulis secara
langsung kepada DJP c.q. Kepala
KPP tempat permohonan diajukan.
Online melalui laman
DJP
Pengajuan permohonan oleh
WP Pusat:
A R T A X . I D
SE - 04/PJ/2019

A R T A X . I D
WAJIB PAJAK YANG DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN SKF ADALAH WAJIB PAJAK PUSAT
YANG MEMENUHI KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :
A. Telah menyampaikan :
• SPT Tahunan PPh untuk 2 Tahun Pajak terakhir;
• SPT Masa PPN untuk 3 Masa Pajak terakhir untuk WP Pusat dan/atau WP Cabang
apabila ada.
B. Tidak mempunyai Utang Pajak di KPP tempat WP Pusat maupun WP Cabang
terdaftar, atau mempunyai Utang Pajak namun atas keseluruhan Utang Pajak
tersebut telah mendapatkan izin untuk menunda atau mengangsur pembayaran
pajak.
C. Tidak sedang dalam proses penanganan tindak pidana di bidang perpajakan
dan/atau tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya tindak pidana di
bidang perpajakan.
PER - 03/PJ/2019

A R T A X . I D
SKF berlaku untuk jangka waktu 1 bulan terhitung
mulai tanggal diterbitkan
Dalam hal WP Pusat mempunyai cabang, SKF
berlaku juga untuk WP Cabang
PER - 03/PJ/2019

PER - 02/PJ/2019
TENTANG
SURAT PEMBERITAHUAN

A R T A X . I D
PER-02/PJ/2019
WP dengan Angsuran PPh Pasal 25 Nihil,
dikecualikan dari pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25.
1
Pemungut PPN dikecualikan dari kewajiban
pelaporan SPT Masa PPN, dalam hal pada suatu
Masa Pajak tidak terdapat transaksi yang harus
dipungut PPN dan/atau PPnBM
2
WP dengan jumlah pemotongan PPh Pasal 21/26
Nihil, dikecualikan dari kewajiban pelaporan SPT
Masa PPh Pasal 21/26, kecuali Masa Pajak
Desember.
3
Pembayaran PPN JLN dan PPN membangun sendiri
oleh WP Non-PKP, dianggap sekaligus sebagai
pelaporan PPN sepanjang telah mendapat validasi
NTPN.
4
Mandatori kewajiban penyampaian SPT Masa PPN
melalui e-Filling bagi seluruh PKP.
5
Mandatori kewajiban penyampaian SPT Masa PPh
Pasal 21/26 melalui e-Filling bagi WP Badan yang
sebelumnya telah diwajibkan menyampaikan SPT
Masa PPh Pasal 21/26 dalam bentuk dokumen
elektronik.
6
Mengatur penyebutan Tahun Pajak dalam SPT
Bagian Tahun Pajak dan mengatur batas akhir
pelaporan SPT Bagian Tahun Pajak.
7
Mengatur tata cara penelitian SPT untuk
memberikan kepastian hukum bagi WP.
8

PER - 26/PJ/2018
SE-13/PJ/2019
TENTANG
PENELITIAN BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PPH
ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI
ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA

A R T A X . I D
Permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan
PER - 26/PJ/2018, SE-13/PJ/2019

A R T A X . I D
Penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan
PER - 26/PJ/2018, SE-13/PJ/2019
FORMAL MATERIAL
a. Mengecek kelengkapan surat permohonan.
b. Memastikan kesesuaian:
-) ID WP dengan data di DJP/KTP/Paspor;
-) Jumlah PPh yang telah disetor dengan PPh
terutang sesuai surat pernyataan;
-) Kode akun pajak, kode jenis setoran, dan
jumlah PPh yang telah disetor dengan
data penerimaan pajak dalam Modul
Penerimaan Negara
a. Memastikan lokasi dan luas tanah dan/atau
bangunan yang dicantumkan dalam surat
pernyataan WP telah sesuai dengan keadaan
sebenarnya.
b. Meneliti kebenaran nilai pengalihan hak atau
perubahan PPJB atas tanah dan/atau bangunan
yang terdapat dalam bukti penjualan/bukti
transfer/bukti penerimaan uang (dalam hal jual beli
tidak dipengaruhi hubungan istimewa).
c. Menentukan kewajaran nilai pengalihan hak atau
perubahan PPJB atas tanah dan/atau bangunan
yang dinyatakan oleh WP dengan harga pasar
berdasarkan pendekatan penilai (dalam hal jual beli
dipengaruhi hubungan istimewa).

PP - 23 TAHUN 2018
PMK - 99/PMK.03/2018
S - 421/PJ/2018
TENTANG
PAJAK PENGHASILAN ATAS PEREDARAN BRUTO TERTENTU

A R T A X . I D
1) Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib
Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu,
dikenai PPh final dalam jangka waktu tertentu.
2) Tarif PPh sebesar 0,5%.
WP yang memiliki peredaran bruto
tertentu yang dikenai PPh final
WP ORANG PRIBADI
WP BADAN BERBENTUK KOPERASI, CV,
FIRMA ATAU PT
Jangka waktu tertentu pengenaan Pajak
Penghasilan yaitu paling lama :
a. 7 Tahun bagi WP OP
b. 4 Tahun bagi Koperasi, CV, atau
Firma, dan
c. 3 Tahun bagi PT
Setelah jangka waktu habis akan berlaku
penerapan tarif normal:
• OP  5% - 30% dari Ph. Kena Pajak
• Badan  12,5% - 25% dari Laba Kena Pajak
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Menerima atau Memperoleh penghasilan
dengan peredaran bruto ≤ 4,8 Miliar Rupiah
dalam satu Tahun Pajak
WP dapat tidak menerapkan tarif 0,5% dari omzet melalui
Surat Pemberitahuan ke DJP dan tahun-tahun berikutnya
tidak dapat menggunakan 0,5% lagi
PP – 23 TAHUN 2018

WP yang dikecualikan dari tarif 0,5% :
• Orang Pribadi, Firma dan CV yang melakukan pekerjaan bebas
• WP yang telah mendapatkan fasilitas PPh dan BUT
• Penghasilan dari Luar Negeri yang pajaknya terutang atau
telah dibayar di Luar Negeri,
• Penghasilan yang telah dikenakan PPh Final lainnya dan bukan
objek pajak
A R T A X . I D
Peredaran bruto tertentu yang tidak melebihi 4,8 M dalam satu
tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak
bersangkutan dihitung dari :
• Seluruh peredaran bruto termasuk cabang
• Penggabungan peredaran bruto usaha suami dan istri
• Tidak termasuk potongan penjualan dan sejenisnya
WP yang menggunakan tarif 1% dari Januari – Juni 2018
kemudian tidak memenuhi ketentuan tarif 0,5% ini maka
berlaku ketentuan :
• Januari – Juni 2018  tarif 1% dari omzet
• Juli – Desember 2018  tarif 0,5% dari omzet
• Tahun pajak 2019 dan seterusnya  tarif umum PPh
PP – 23 TAHUN 2018

A R T A X . I D
Dilakukan untuk setiap
transaksi penjualan atau
penyerahan jasa yang
merupakan objek pemotongan
atau pemungutan PPh.
2. Menyampaikan SPT Masa PPh paling
lama 20 hari setelah Masa Pajak
berakhir.
PPh yang terutang
berdasarkan PP Nomor 23
Tahun 2018
Pemotong atau Pemungut
Pajak tidak melakukan
pemotongan atau
pemungutan PPh Pasal 22
terhadap WP yang memiliki
Surat Keterangan yang
melakukan transaksi:
a. impor; atau
b. pembelian barang,
1. Disetor paling lama tanggal 10 bulan
berikutnya setelah Masa Pajak
berakhir menggunakan SSP yang
telah diisi atas nama WP yang
dipotong/dipungut serta
ditandatangani oleh
Pemotong/Pemungut Pajak.
WP bersangkutan harus
menyerahkan Fotokopi Surat
Keterangan dimaksud kepada
Pemotong atau Pemungut
Pajak.
PENYETORAN,
PEMOTONGAN ATAU
PEMUNGUTAN, DAN
PELAPORAN
tarif sebesar
0,5 %
a. disetor sendiri oleh WP yang
memiliki peredaran bruto tertentu
DILUNASI DENGAN CARA :
b. dipotong atau dipungut oleh
Pemotong atau Pemungut Pajak
yang ditunjuk sebagai Pemotong
atau Pemungut Pajak.
WP bersangkutan harus
menyerahkan Fotocopy Surat
Keterangan dimaksud kepada
Pemotong/Pemungut Pajak.
PMK – 99/PMK.03/ 2018

A R T A X . I D
SKB PP 46/2013 yang telah diterbitkan sebelum tanggal 1 Juli
2018 diperlakukan sebagai Surat Keterangan bahwa WP
dikenakan PPh berdasarkan PP 23/2018
Pedoman pelaksanaan PP Nomor 23
Tahun 2018 terkait Surat Keterangan
Bebas Pemotongan dan/atau
Pemungutan PPh bagi WP yang
dikenai PP Nomor 46 Tahun 2013
(SKB PP 46/2013) dan Delegasinya
Berlaku sampai dengan batas
waktu sesuai SKB
WP yang telah memiliki SKB PP 46/2013
bertransaksi dengan Pemotong atau Pemungut
Pajak, tidak dilakukan pemotongan PPh atas
transaksi tersebut sepanjang WP dapat
menyerahkan bukti penyetoran PPh atas transaksi
tersebut kepada Pemotong atau Pemungut Pajak.
Permohonan SKB PP 46/2013 yang diajukan sebelum
tanggal 1 Juli 2018 namun belum selesai
ditindaklanjuti, diterbitkan Surat Keterangan
sepanjang memenuhi syarat sebagai WP yang dikenai
PPh berdasarkan PP 23/2018.
Permohonan SKB PP 46/2013 dan legalisasi SKB PP
46/2013 yang diajukan sejak tanggal 1 Juli 2018
tidak dapat diproses dan WP dapat mengajukan
permohonan Surat Keterangan.
1
3
5
2
4
S – 421/PJ/2018

SE - 24/PJ/2018
TENTANG
PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS IMBALAN YANG
DITERIMA OLEH PEMBELI SEHUBUNGAN DENGAN
KONDISI TERTENTU DALAM TRANSAKSI JUAL BELI

A R T A X . I D
SE – 24/PJ/2018
BENTUK UANG/PENGURANG
KEWAJIBAN
Orang Pribadi PPh Pasal 21 Tarif Pasal 17 Pembeli Dalam Negeri
Penjual menerbitkan FP
10%
Tidak Terutang PPN
Badan Dalam Negeri PPh Pasal 23 15% Pembeli Luar Negeri
Penjual melakukan
Ekspor 0%
Tidak Terutang PPN
WP Luar Negeri PPh Pasal 26 20% / P3B
Orang Pribadi PPh Pasal 21 Tarif Pasal 17 Pembeli Dalam Negeri
Penjual & Pembeli
menerbitkan FP 10%
Pembeli menerbitkan FP
10%
Penjual melakukan
Ekspor 0%
Tidak Terutang PPN ***
Pencapaian Syarat
Tertentu
Semua transaksi diatas bukan potongan harga sehingga tidak dapat dicantumkan sebagai pengurang di Faktur Pajak dan Faktur Penjualan.
*** Berdasarkan KMK-40/KMK.03/2010 Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Negeri ke Dalam Negeri terutang PPN 10%
TRANSAKSI
PPh PPN
BENTUK BARANG/UANG/PENGURANG KEWAJIBAN BENTUK BARANG
*) Jika imbalan diberikan dalam bentuk barang maka Dasar Pengenaan Pajaknya berdasarkan nilai kesepakatan atau harga pasar jika tidak ada nilai
kesepakatan.
a. Penghargaan
b. Jasa Manajemen
*) Jika imbalan diberikan dalam bentuk barang maka Dasar Pengenaan Pajaknya berdasarkan nilai kesepakatan dalam kontrak kerjasama

A R T A X . I D
SE – 24/PJ/2018
KEWAJIBAN
Orang Pribadi PPh Pasal 4 (2) 10% Pembeli Dalam Negeri
Penjual & Pembeli
menerbitkan FP 10%
10%
Badan Dalam Negeri PPh Pasal 4 (2) 10% Pembeli Luar Negeri
Penjual melakukan
Ekspor 0%
Orang Pribadi PPh Pasal 23 2% Pembeli Dalam Negeri
Penjual & Pembeli
menerbitkan FP 10%
10%
Penjual melakukan
Ekspor 0%
TRANSAKSI
PPh PPN
Penyediaan
Ruang/Peralatan
Tertentu
a. Ruang
b. Peralatan
Tertentu

A R T A X . I D
SE – 24/PJ/2018
KEWAJIBAN
Orang Pribadi Pembeli Dalam Negeri
Penjual menerbitkan FP
10%
Tidak Terutang PPN
Badan Dalam Negeri Pembeli Luar Negeri
Penjual melakukan
Ekspor 0%
Tidak Terutang PPN
WP Luar Negeri
a. Proteksi atas
Fluktuasi Harga
b. Keterlambatan
Pengiriman
(Penalti)
c. Program
Penjualan Tertentu
Tidak Dipotong PPh
Tidak Dipotong PPh
Tidak Terutang PPh Pasal 26
TRANSAKSI
PPh PPN
Kompensasi yang
Diterima
**) Untuk WP Dalam Negeri, penghasilan kompensasi dilaporkan di SPT Tahunan.

PMK - 150/PMK.010/2018
TENTANG
FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

A R T A X . I D
Merupakan Industri Pionir
Berstatus sebagai badan hukum Indonesia
Merupakan penanaman modal baru yang belum diterbitkan keputusan mengenai
pemberian atau pemberitahuan mengenai penolakan pengurangan PPh Badan
Mempunyai nilai rencana penanaman modal baru minimal sebesar 100 Miliar Rupiah
Memenuhi ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal
Syarat mendapatkan fasilitas pengurangan PPh Badan
PMK - 150/PMK.010/2018

A R T A X . I D
Fasilitas pengurangan PPh Badan
Jangka waktu pengurangan PPh badan diberikan selama 5
tahun pajak
Selama 5 tahun pajak untuk penanaman modal baru
500 milyar – 1 triliun Rupiah
Selama 7 tahun pajak untuk penanaman modal baru
1 triliun – 5 triliun Rupiah
Selama 10 tahun pajak untuk penanaman modal
baru 5 triliun – 15 triliun Rupiah
baru 15 triliun – 30 triliun Rupiah
baru > 30 triliun Rupiah
WP Badan yang melakukan penanaman modal baru pada industri pionir dapat memperoleh pengurangan PPh badan
atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha utama yang dilakukan.
a. Sebesar 100% dari jumlah PPh Badan yang terutang
untuk penanaman modal baru dengan nilai ≥ 500 Miliar
Rupiah, dengan ketentuan :
b. Sebesar 50% dari jumlah PPh Badan yang terutang
untuk penanaman modal baru dengan nilai antara 100
Miliar Rupiah - 500 Miliar Rupiah.
PMK - 150/PMK.010/2018

A R T A X . I D
Fasilitas pengurangan PPh Badan
Setelah jangka waktu pemberian pengurangan PPh berakhir, WP diberikan pengurangan PPh
Badan sebagai berikut:
a. 50% dari PPh badan terutang selama 2 tahun pajak berikutnya untuk nilai penanaman modal baru
≥ 500 Miliar Rupiah.
b. 25% dari PPh badan terutang selama 2 tahun pajak berikutnya untuk nilai penanaman modal baru
100 Miliar Rupiah - 500 Miliar Rupiah.
PMK - 150/PMK.010/2018

WP wajib menyampaikan laporan setiap 1 Tahun kepada DJP dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal
mengenai:
• Laporan realisasi penanaman modal
• Laporan realisasi produksi
(Laporan disampaikan paling lambat 30 hari setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan).
A R T A X . I D
Keputusan pemberian pengurangan PPh Badan dapat dicabut, dalam hal:
a. nilai realisasi penanaman modal baru WP < 100 Miliar Rupiah dan adanya ketidaksesuaian antara realisasi dengan
rencana Kegiatan Usaha Utama
b. WP mengimpor, membeli, atau memperoleh barang modal bekas
c. WP melakukan realisasi Kegiatan Usaha Utama yang tidak sesuai dengan rencana Kegiatan Usaha Utama
d. WP memindahtangankan aset selama jangka waktu pemanfaatan pengurangan PPh Badan
e. WP relokasi penanaman modal baru ke luar negeri.
PMK - 150/PMK.010/2018

A R T A X . I D
Cakupan Industri Pionir
PBKPM - 01 TAHUN 2019
Industri logam dasar hulu
Industri pemurnian atau
pengilangan minyak dan
gas bumi
Industri petrokimia
berbasis minyak bumi,
gas alam atau batubara
Industri kimia dasar
organik yang bersumber
dari hasil pertanian,
perkebunan, atau
kehutanan
Industri kimia dasar
anorganik
Industri bahan baku
utama farmasi
Industri pembuatan
peralatan iradiasi,
elektromedikal, atau
elektroterapi
Industri pembuatan
komponen utama
peralatan elektronika
atau telematika
Industri pembuatan
mesin dan komponen
utama mesin
Industri pembuatan
komponen robotik yang
mendukung industri
pembuatan mesin-mesin
manufaktur
Industri pembuatan
komponen utama mesin
pembangkit tenaga listrik
Industri pembuatan
kendaraan bermotor dan
komponen utama
kendaraan bermotor;
Industri pembuatan
komponen utama kapal
Industri pembuatan
komponen utama kereta
api
Industri pembuatan
komponen utama
pesawat terbang
Industri pengolahan
berbasis hasil pertanian,
perkebunan, atau
kehutanan yang
menghasilkan
bubur kertas (pulp)
Infrastruktur ekonomi Ekonomi Digital

PMK - 167/PMK.03/2018
TENTANG
IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN YANG
DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO PEMBERI KERJA

A R T A X . I D
A. Pemberian atau penyediaan makanan dan/atau minuman bagi seluruh pegawai yang berkaitan
dengan pelaksanaan pekerjaan
PMK – 167/PMK.03/2018
Pemberian atau penyediaan
makanan dan/atau minuman yang
disediakan oleh pemberi kerja di
tempat kerja
Pemberian kupon bagi pegawai
yang karena sifat pekerjaannya
tidak dapat memanfaatkan
penyediaan makanan dan/atau
minuman di tempat kerja
Apabila nilai kupon wajar (tidak
melebihi pengeluaran penyediaan
makanan dan/atau minuman per
pegawai yang disediakan di
tempat kerja
DAPAT MENJADI PENGURANG
1
2

B. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang diberikan berkenaan
dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu
A R T A X . I D
Fasilitas ini diberikan kepada WP yang lokasi usahanya memenuhi kriteria daerah tertentu untuk jangka
waktu:
• 5 (lima) tahun;
• 10 (sepuluh) tahun, bagi pemegang izin usaha pertambangan khusus operasi produksi
PMK – 167/PMK.03/2018
Tempat tinggal, termasuk
perumahan
1
Pelayanan kesehatan
2
Pendidikan
3
Peribadatan
4
Pengangkutan
5
Olahraga tidak termasuk golf, power
boating, pacuan kuda, dan terbang
layang
6
* sepanjang sarana dan fasilitas tersebut tidak tersedia, sehingga pemberi kerja harus menyediakannya sendiri

A R T A X . I D
C. Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan
sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya.
PMK – 167/PMK.03/2018
Pakaian dan peralatan untuk
keselamatan kerja
1
Pakaian seragam
petugas keamanan
2
Sarana antar jemput pegawai
3
Penginapan untuk awak kapal
dan yang sejenisnya
4
Kendaraan yang dimiliki dan
dipergunakan perusahaan untuk
pegawai tertentu karena jabatan
atau pekerjaannya
5
* Keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan berkaitan dengan keamanan atau keselamatan pekerja yang
diwajibkan oleh instansi pemerintah yang membidangi urusan ketenagakerjaan

A R T A X . I D
Pemberian Natura dan Kenikmatan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
Pemberi Kerja
KETENTUAN LAIN
• Natura dan kenikmatan yang mempunyai masa manfaat > 1 tahun dibebankan melalui penyusutan.
• Natura dan kenikmatan yang mempunyai masa manfaat < 1 tahun dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran.
Pengeluaran terkait natura dan kenikmatan dalam bentuk kendaraan yang dimiliki dan dipergunakan
perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya dibebankan dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. Atas perolehan dan perbaikan besar kendaraan yang mempunyai masa manfaat > 1 tahun dibebankan
melalui penyusutan sebesar 50% dari jumlah penyusutan;
b. Atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan dibebankan sebesar 50% dari jumlah biaya
pemeliharaan atau perbaikan rutin pada tahun terjadinya pengeluaran.
PMK – 167/PMK.03/2018

PMK - 192/PMK.03/2018
TENTANG
PENGKREDITAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DARI LUAR NEGERI

A R T A X . I D
PMK – 192/PMK.03/2018

PER - 25/PJ/2018
TENTANG
PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA
(e-SKD)

A R T A X . I D
PER – 25/PJ/2018
WPLN WPDN DJP
(1) SKD
(3) TANDA TERIMA
SKD
(2) SKD
(4) TANDA TERIMA
SKD
SPT
(5) TANDA TERIMA
SKD
PENYAMPAIAN SKD

A R T A X . I D
PER – 25/PJ/2018
PENYAMPAIAN SKD
• Penyampaian SKD WPLN hanya dilakukan 1 (satu) kali untuk menerima
manfaat P3B.
• Harus menyampaikan tanda terima SKD WPLN sebagai pengganti SKD
WPLN untuk dilampirkan dalam SPT Masa.

A R T A X . I D
PER – 25/PJ/2018
FORM DGT
MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA (FORM DGT)
DIRECTORATE GENERAL OF TAXES
Guidance :
: (1)
: (2)
: (3)
: (4)
: (5) email : (6)
For the purpose of tax relief, it is hereby confirmed that the taxpayer mentioned in Part I is a resident in
(7) for the period (8) to (10) within
the meaning of the Double Taxation Convention in accordance with Double Taxation Convention concluded between
Indonesia and (12)
(14) ___ / ___ / _____ (15)
Place, date (mm/dd/yy)
Office address : (16)
1. This company is not an Indonesian resident taxpayer;
2. This company a resident of (17) for income tax purposes within the meaning
of DTC of both countries;
3. the purposes of the transaction is not to obtain the benefit under the convention directly or indirectly that is contrary to the
object and purpose of the DTC;
4. in relation with the earned income, this company is not acting as an agent, nominee or conduit;
5. the beneficial owner is not an Indonesia resident taxpayer and/or not a resident taxpayer of the country other than
mentioned in Part I; and
6. I have examined the information stated on this form and to the best knowledge and belief it is true, correct and complete.
(19) (20)
authorized to sign for the income recipient
PART II
Capacity in which acting
CERTIFICATION BY COMPETENT AUTHORITY OR AUTHORIZED TAX OFFICE OF THE
COUNTRY OF RESIDENCE
(11)
signatory
Name and Signature of the Competent Authority or
- a banking institution, or
- a pension fund,
3. For individual, completes PART I and PART II of DGT Page 1, and PART IV and PART VII of DGT Page 2.
4. For non individual other than mentioned in Number 2, completes PART I and PART II of DGT Page 1, and PART V, PART
VI, and PART VII of DGT Page 2
Country
Signature of the income recipient or individual
I declared that:
1. This form is to be completed by a person (which includes a body of a person, corporate or non corporate) who is a
resident of a country which has concluded Double Taxation Convention (DTC) with Indonesia
2. For person who is:
Tax ID Number
All particulars in the form are to be properly furnished, and the form shall be signed as completed. This form must be certified
by the Competent Authority or his authorized representative or authorized tax office in the country where the income recipient is a tax
resident before submitted to Indonesian withholding agent/custodian.
INCOME RECIPIENT
CERTIFICATE OF DOMICILE OF NON RESIDENT
FOR INDONESIA WITHHOLDING TAX
Completes only DGT Page 1
Contact Number
, / /
(9)
his authorized representative or authorized tax office
(13)
Name
DGT Page 1
PART I
PART III
Capacity/designation of
(18)
DECLARATION BY THE INCOME RECIPIENT (BANKING INSTITUTION AND PENSION FUND)
Full address
This form is available and may be downloaded at this website: http:/www.pajak.go.id
Official
Stamp (if
any)
1. Place and Date of Birth (mm/dd/yyyy) : , / / (21)
2. The purposes of the transaction is to directly or indirectly obtain the benefit under Yes (22)
the convention that is contrary to the object and purpose of the DTC
3. Are you acting as an agent or a nominee? Yes (23)
4. Do you have permanent home in Indonesia Yes (24)
5. (25)
6. Have you ever been resided in Indonesia? Yes (26)
to
Please provide the address :
7. Yes (27)
1. Country of registration/incorporation : (28)
2. (29)
3. Address of Head Office : (30)
4.
(31)
5. The entity has relevant economic substance either in the entity's establishment Yes (32)
6. Yes (33)
7. Yes (34)
8. The entity has sufficient assets to conduct business other than the assets Yes (35)
9. The entity has sufficient and qualified personel to conduct the business. Yes (36)
10. Yes (37)
11. The purposes of the transaction is to directly or indirectly obtain the benefit under Yes (38)
1. The entity is acting as an agent, nominee or conduit Yes (39)
2. The entity has controlling rights or disposal rights on the income Yes (40)
or the assets or rights that generate the income
3. No more than 50 per cent of the entity's income is used to satisfy claims by Yes (41)
other persons.
4. The Entity bear the risk on its own asset, capital, or the liability Yes (42)
5. The entity has contract/s which obliges the entity to transfer the income Yes (43)
received to resident of third party
true, correct, and complete. I further declared that
(46) , / / (47) (48)
No
The entity has business activity other than receiving dividend, interest,
royalty sourced from Indonesia.
such management has an independent discretion.
No
generating income from Indonesia.
No
If so, in what period? / / / /
DGT Page 2
No
No
PART VI
This form is available and may be downloaded at this website: http:/www.pajak.go.id
No
No
This company is not an indonesian resident taxpayer and/or
not a resident taxpayer of the country other than mentioned
in Part I. (45)
No
PART VII DECLARATION BY THE INCOME RECIPIENT
I am not an Indonesia resident taxpayer, will not be an
Indonesian resident taxpayer during the period mentioned
in part II. (44)
Address of branches, offices, or other place of business in Indonesia (if any) :
PART V TO BE COMPLETED IF THE INCOME RECIPIENT IS NON INDIVIDUAL
establishment or the execution of its transaction.
No
The entity has its own management to conduct the business and
I declared that I have examined the information provided in this form and to the best of my knowledge and belief it is
No
No
or the execution of its transaction.
TO BE COMPLETED IF THE INCOME RECIPIENT IS NON INDIVIDUAL AND THE INCOME
EARNED IS/ARE DIVIDEND, INTEREST, AND/OR ROYALTY
No
Place, date (mm/dd/yy) Capacity in which acting
The entity has the same legal form and economic substance either in the entity's
No
No
PART IV TO BE COMPLETED IF THE INCOME RECIPIENT IS AN INDIVIDUAL
Which country does the place of management or control reside?
No
In what country do you ordinarily reside?
No
No
Do you have any office, or other place of business in Indonesia?
If so, please provide the address :

A R T A X . I D
PER – 25/PJ/2018
FORM DGT – PART I
(4) NEGARA WPLN
(1) NPWP WPLN
(2) NAMA WPLN
(3) ALAMAT WPLN
(5) NOMOR TELEPON
WPLN
(6) EMAIL WPLN
: (1)
: (2)
: (3)
: (4)
: (5) email : (6)
Country
Tax ID Number
INCOME RECIPIENT
Contact Number
Name
PART I
Full address

A R T A X . I D
PER – 25/PJ/2018
FORM DGT – PART II
(7) NAMA NEGARA WPLN
(8) AWAL BULAN PAJAK
(9) TAHUN PAJAK
(10) AKHIR BULAN PAJAK
(11) TAHUN PAJAK
(13) NAMA DAN TANDA
TANGAN KANTOR
PAJAK NEGARA WPLN
(14) JABATAN PETUGAS
KANTOR PAJAK
NEGARA WPLN
(15) TEMPAT DAN TANGGAL
(16) ALAMAT KANTOR PAJAK
WPLN
For the purpose of tax relief, it is hereby confirmed that the taxpayer mentioned in Part I is a resident in
(7) for the period (8) to (10) within
the meaning of the Double Taxation Convention in accordance with Double Taxation Convention concluded between
Indonesia and (12)
(14) ___ / ___ / _____ (15)
Office address : (16)
PART II
CERTIFICATION BY COMPETENT AUTHORITY OR AUTHORIZED TAX OFFICE OF THE
COUNTRY OF RESIDENCE
(11)
signatory
Name and Signature of the Competent Authority or
(9)
his authorized representative or authorized tax office
(13)
Capacity/designation of
Official
Stamp (if
any)

A R T A X . I D
PER – 25/PJ/2018
FORM DGT – PART III
(17) JIKA WPLN INDIVIDU = NOMOR 2
JIKA WPLN BADAN =PIC/DIREKTUR
(18) TANDA TANGAN WPLN
(20) JABATAN PIC/DIREKTUR
1. This company is not an Indonesian resident taxpayer;
2. This company a resident of (17) for income tax purposes within the meaning
of DTC of both countries;
3. the purposes of the transaction is not to obtain the benefit under the convention directly or indirectly that is contrary to the
object and purpose of the DTC;
4. in relation with the earned income, this company is not acting as an agent, nominee or conduit;
5. the beneficial owner is not an Indonesia resident taxpayer and/or not a resident taxpayer of the country other than
mentioned in Part I; and
6. I have examined the information stated on this form and to the best knowledge and belief it is true, correct and complete.
(19) (20)
Capacity in which acting
I declared that:
, / /
PART III
(18)
DECLARATION BY THE INCOME RECIPIENT (BANKING INSTITUTION AND PENSION FUND)

A R T A X . I D
PER – 25/PJ/2018
FORM DGT – PART IV
(21) TANGGAL LAHIR WPLN
(25) NAMA NEGARA
BIASANYA DITEMPATI
(26) JIKA PILIH TIDAK,
SELANJUTNYA DIKOSONGKAN
JIKA PILIH IYA, DIISI DENGAN
PERIODE DAN ALAMAT
TINGGAL DI INDONESIA
(27) JIKA PILIH TIDAK,
SELANJUTNYA
DIKOSONGKAN
JIKA PILIH IYA, DIISI
DENGAN ALAMAT
KANTOR/TEMPAT BISNIS
LAINNYA DI INDONESIA
(22), (23), (24)
LIHAT TICKMARK
1. Place and Date of Birth (mm/dd/yyyy) : , / / (21)
2. The purposes of the transaction is to directly or indirectly obtain the benefit under Yes X (22)
3. Are you acting as an agent or a nominee? Yes X (23)
4. Do you have permanent home in Indonesia Yes X (24)
5. (25)
6. Have you ever been resided in Indonesia? Yes (26)
to
Please provide the address :
7. Yes (27)
If so, in what period? / / / /
No
No
PART IV TO BE COMPLETED IF THE INCOME RECIPIENT IS AN INDIVIDUAL
No
In what country do you ordinarily reside?
No
No
Do you have any office, or other place of business in Indonesia?
If so, please provide the address :

A R T A X . I D
PER – 25/PJ/2018
FORM DGT – PART V
(29) NAMA NEGARA MANAGEMENT WPLN
(30) ALAMAT KANTOR PUSAT WPLN
(31) ALAMAT KANTOR BUT DI
INDONESIA
(32), (33), (34), (35), (36), (37),
(38) LIHAT TICKMARK
1. Country of registration/incorporation : (28)
2. (29)
3. Address of Head Office : (30)
4.
(31)
5. The entity has relevant economic substance either in the entity's establishment X Yes (32)
6. X Yes (33)
7. X Yes (34)
8. The entity has sufficient assets to conduct business other than the assets X Yes (35)
9. The entity has sufficient and qualified personel to conduct the business. X Yes (36)
10. X Yes (37)
11. The purposes of the transaction is to directly or indirectly obtain the benefit under Yes X (38)
The entity has business activity other than receiving dividend, interest,
royalty sourced from Indonesia.
such management has an independent discretion.
No
generating income from Indonesia.
No
No
No
Address of branches, offices, or other place of business in Indonesia (if any) :
PART V TO BE COMPLETED IF THE INCOME RECIPIENT IS NON INDIVIDUAL
establishment or the execution of its transaction.
No
The entity has its own management to conduct the business and
No
No
or the execution of its transaction.
The entity has the same legal form and economic substance either in the entity's
Which country does the place of management or control reside?

A R T A X . I D
PER – 25/PJ/2018
FORM DGT – PART VI
(39), (40), (41), (42), (43)
LIHAT TICKMARK
1. The entity is acting as an agent, nominee or conduit Yes X (39)
2. The entity has controlling rights or disposal rights on the income X Yes (40)
or the assets or rights that generate the income
3. No more than 50 per cent of the entity's income is used to satisfy claims by X Yes (41)
other persons.
4. The Entity bear the risk on its own asset, capital, or the liability X Yes (42)
5. The entity has contract/s which obliges the entity to transfer the income Yes X (43)
received to resident of third party
No
PART VI
No
No
No
TO BE COMPLETED IF THE INCOME RECIPIENT IS NON INDIVIDUAL AND THE INCOME
EARNED IS/ARE DIVIDEND, INTEREST, AND/OR ROYALTY
No

A R T A X . I D
PER – 25/PJ/2018
FORM DGT – PART VII
(46) TANDA TANGAN WPLN
(48) JABATAN PIC/DIREKTUR
true, correct, and complete. I further declared that
(46) , / / (47) (48)
This company is not an indonesian resident taxpayer and/or
not a resident taxpayer of the country other than mentioned
in Part I. (45)
PART VII DECLARATION BY THE INCOME RECIPIENT
I am not an Indonesia resident taxpayer, will not be an
Indonesian resident taxpayer during the period mentioned
in part II. (44)
I declared that I have examined the information provided in this form and to the best of my knowledge and belief it is
Place, date (mm/dd/yy) Capacity in which acting

PMK - 212/PMK.03/2018
TENTANG
PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN
TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK
INDONESIA

A R T A X . I D
• Terhadap penghasilan berupa bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan serta diskonto SBI
dipotong PPh final.
• Termasuk bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank
yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.
• Ketentuan tidak berlaku terhadap orang pribadi subjek pajak dalam negeri yang seluruh penghasilannya dalam 1 tahun
pajak, termasuk bunga dan diskonto, tidak melebihi PTKP.
• Orang pribadi dapat mengajukan permohonan pengembalian pajak yang tidak seharusnya terutang atas pajak yang
telah dipotong.
Pemotongan PPh atas bunga
deposito dikenakan atas
Deposito berjangka
Sertifikat Deposito
Deposito on call.
PMK – 212/PMK.03/2018

A R T A X . I D
PMK – 212/PMK.03/2018
Jenis Penghasilan US Dollar Rupiah
10% dari jumlah bruto, jangka waktu
1 bulan
7,5% dari jumlah bruto, jangka waktu
1 bulan
3 bulan
5% dari jumlah bruto, jangka waktu 3
bulan
6 bulan
0% dari jumlah bruto, jangka waktu >
6 bulan
Bunga Deposito Devisa
Hasil Ekspor (DHE)
0% dari jumlah bruto, jangka waktu >
6 bulan
Jenis Penghasilan WP DN & BUT WPLN
Bunga Tabungan dan
Diskonto SBI, serta
Bunga Deposito
20% dari jumlah bruto
20% dari jumlah bruto atau dengan
tarif berdasarkan P3B

PMK - 215/PMK.03/2018
TENTANG
PENGHITUNGAN ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN
PAJAK BERJALAN YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI

A R T A X . I D
Cara Penghitungan Angsuran PPh 25
WP Bank :
PMK – 215/PMK.03/2018
Dihitung berdasarkan
tarif Pasal 17 UU PPh
PPh yang dipotong
dan/atau dipungut Pasal
22 UU PPh sejak awal
Tahun Pajak sampai
dengan Masa Pajak yang
dilaporkan
PPh Pasal 25 yang
seharusnya dibayar sejak
awal Tahun Pajak sampai
dengan Masa Pajak
sebelum Masa Pajak yang
dilaporkan
- -

A R T A X . I D
WP Lainnya & WP Masuk Bursa selain WP Bank :
PMK – 215/PMK.03/2018
atas penghasilan neto
berdasarkan laporan
keuangan
PPh yang dipotong
dan/atau dipungut Pasal
22 dan Pasal 23 UU PPh
sejak awal Tahun Pajak
sampai dengan Masa
Pajak periode yang
dilaporkan
PPh Pasal 25 yang
seharusnya dibayar sejak
awal Tahun Pajak sampai
dengan Masa Pajak
periode yang dilaporkan
-
-

A R T A X . I D
WP BUMN & WP BUMD :
PMK – 215/PMK.03/2018
atas penghasilan neto
berdasarkan Rencana
Kerja dan Anggaran
Pendapatan Tahun
Pajak yang
bersangkutan yang
telah disahkan RUPS
Pemotongan dan/atau
pemungutan PPh Pasal 22
dan Pasal 23 serta PPh
Pasal 24 yang dibayar
atau terutang di luar
negeri Tahun Pajak yang
lalu, dibagi 12
-

PMK – 92/PMK.03/2019
TENTANG
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENJUALAN BARANG YANG
TERGOLONG SANGAT MEWAH

Barang yang tergolong sangat mewah yaitu :
a. Pesawat terbang pribadi dan helikopter pribadi;
b. Kapal pesiar, yatch, dan sejenisnya;
c. Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan
orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport
utility vehicle (SUV), multi purpose vehicle (MPV),
minibus, dan sejenisnya, dengan harga jual lebih
dari 2 Miliar Rupiah atau dengan kapasitas silinder
lebih dari 3.000 cc; dan/atau
d. Kendaraan bermotor roda dua dan tiga, dengan
harga jual lebih dari 300 Juta Rupiah atau dengan
kapasitas silinder lebih dari 250 cc.
A R T A X . I D
PPh 1% dari harga jual
tidak termasuk PPN
dan PPnBM
e. Rumah beserta tanahnya, dengan harga jual atau
harga pengalihannya lebih dari 30 Miliar Rupiah atau
luas bangunan lebih dari 400 m2;
f. Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan
harga jual atau pengalihannya lebih dari 30 Miliar
Rupiah atau luas bangunan lebih dari 150 m2;
PPh 5% dari harga jual
tidak termasuk PPN
dan PPnBM
PMK – 92/PMK.03/2019

PMK - 93/PMK.03/2019
TENTANG
PENETAPAN SAAT DIPEROLEHNYA DIVIDEN DAN DASAR
PENGHITUNGANNYA OLEH WP DALAM NEGERI ATAS PENYERTAAN
MODAL PADA BADAN USAHA DI LUAR NEGERI SELAIN BADAN
USAHA YANG MENJUAL SAHAMNYA DI BURSA EFEK
(CFC RULES)

A R T A X . I D
PMK – 93/PMK.03/2019
a Dividen, kecuali dividen yang
diterima dari BULN
b Bunga, kecuali bunga yang diterima
BULN yang dimiliki oleh WPDN yang
memiliki izin usaha bank. Termasuk
Bunga yang diterima dan/atau
diperoleh BULN yang berasal dari
transaksi langsung maupun tidak
langsung dengan WPDN yang memiliki
hubungan istimewa dengan BULN
tersebut.
c Sewa, berupa:
1 Sewa (penggunaan tanah / bangunan)
yang diterima BULN
2 Sewa selain sewa pada angka 1, yang
diterima BULN dari transaksi afiliasi
dengan BULN tersebut.
d Royalti, dan
e Keuntungan karena
penjualan/pengalihan harta
Deskripsi PMK 107/PMK.03/2017
Tidak diatur secara rinci
Jenis penghasilan
tertentu yang
termasuk dalam
Deemed Dividend
PMK 93/PMK.03/2019

A R T A X . I D
PMK – 93/PMK.03/2019
a Laba setelah pajak BULN langsung;
dan
a Jumlah neto setelah pajak atas
penghasilan tertentu BULN langsung;
dan
b Laba setelah pajak BULN tidak
langsung dikali persentase penyertaan
modal BULN langsung pada BULN
tidak langsung
b Jumlah neto setelah pajak atas
penghasilan tertentu BULN tidak
langsung dikali persentase penyertaan
modal BULN langsung pada BULN
tidak langsung
WPDN memiliki pengendalian langsung dan
tidak langsung :
WPDN memiliki pengendalian langsung dan
tidak langsung :
PMK 93/PMK.03/2019
Bagi WPDN yang memiliki pengendalian
langsung:
Jumlah neto setelah pajak atas penghasilan
tertentu BULN
Deskripsi Pasal / (Ayat) PMK 107/PMK.03/2017
Dasar pengenaan
Deemed Dividend
4 / (3)
Bagi WPDN yang memiliki pengendalian
langsung:
Laba setelah pajak BULN
Dasar pengenaan
Deemed Dividend
4 / (2)

A R T A X . I D
PMK – 93/PMK.03/2019
a untuk penyertaan pada BULN tidak
langsung tersebut melalui BULN
langsung dan/atau BULN tidak
langsung, dihitung sesuai Pasal 4 ayat
(1); dan
a untuk penyertaan pada BULN tidak
langsung tersebut melalui BULN
langsung dan/atau BULN tidak
langsung, dihitung sesuai dengan Pasal
4 ayat (1); dan
b untuk penyertaan langsung WPDN
pada BULN tidak langsung dihitung
dengan mengalikan penyertaan modal
WPDN dengan laba setelah pajak
BULN tidak langsung tersebut.
b untuk penyertaan langsung WPDN
pada BULN tidak langsung dihitung
dengan mengalikan penyertaan modal
WPDN dengan jumlah neto setelah
pajak atas penghasilan tertentu BULN
tidak langsung tersebut.
PMK 93/PMK.03/2019
Penghitungan
besarnya Deemed
Dividend apabila
BULN tidak
langsung dimiliki
bersama-sama
(dimiliki WPDN
dengan BULN
langsung dan/atau
tidak langsung)
4 / (7)

A R T A X . I D
PMK – 93/PMK.03/2019
Jumlah neto setelah pajak atas
penghasilan tertentu adalah
jumlah bruto penghasilan tertentu
setelah dikurangi:
a Biaya 3M (mendapatkan,
menagih, dan memelihara
penghasilan tertentu)
b Bagian PPh terutang,
dibayar/dipotong atas
penghasilan tertentu (apabila
terdapat PPh terutang,
dibayar/dipotong atas
penghasilan tertentu tersebut)
PMK 93/PMK.03/2019
Definisi laba
setelah pajak dan
jumlah neto setelah
pajak
4 / (9)
Laba setelah pajak adalah Laba usaha
termasuk penghasilan dari luar usaha
sesuai LK (setelah dikurangi PPh
terutang di negara tersebut)
berdasarkan SAK yang berlaku di
negara bersangkutan

PP - 45 TAHUN 2019
TENTANG
PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN
PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN
(SUPER DEDUCTION TAX)

A R T A X . I D
Pengurangan Penghasilan Neto 60%
Dari jumlah penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang
digunakan untuk kegiatan usaha utama, yang dibebankan dalam jangka waktu tertentu.
WPDN yang melakukan penanaman modal baru/perluasan usaha pada bidang usaha
tertentu yang :
1. Industri padat karya
2. Tidak mendapatkan fasilitas 31A UU PPh*
*Fasilitas 31A UU PPh
Kepada WP yang melakukan penanaman modal di bidang usaha tertentu dan/atau di daerah tertentu yang mendapat
prioritas tinggi dalam skala nasional dapat diberikan fasilitas perpajakan :
• Pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% dari jumlah penanaman yang dilakukan;
• Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;
• Kompensasi kerugian yang lebih lama, tetapi tidak lebih dari 10 tahun; dan
• Pengenaan PPh atas dividen sebesar 10%, kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku
menetapkan lebih rendah.
PP – 45 Tahun 2019

A R T A X . I D
Pengurangan Penghasilan Bruto Paling Tinggi 200%
Dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran.
WPDN yang menyelenggarakan kegiatan :
1. Praktik kerja / pemagangan; dan
2. Pembelajaran
Dalam rangka pembinaan dan pengembangan SDM berbasis kompetensi tertentu untuk mencapai
efektivitas dan efisiensi tenaga kerja sebagai bagian dari investasi SDM, dan memenuhi struktur kebutuhan
tenaga kerja yang dibutuhkan dunia usaha/industri.
PP – 45 Tahun 2019

A R T A X . I D
Dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia
yang dibebankan dalam jangka waktu tertentu.
WPDN yang melakukan :
1. Kegiatan penelitian; dan
2. Pengembangan tertentu di Indonesia
Untuk menghasilkan invensi, inovasi, penguasaan teknologi baru, dan/atau alih teknologi bagi
pengembangan industri untuk meningkatkan daya saing industri nasional.
PP – 45 Tahun 2019

PMK - 128/PMK.010/2019
TENTANG
PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO ATAS
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PRAKTIK KERJA,
PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN

A R T A X . I D
Bagi WP Dalam Negeri yang menyelenggarakan kegiatan:
PMK – 128/PMK.010/2019
* Dilakukan WP di tempat usaha WP sebagai bagian dari kurikulum pendidikan kejuruan/vokasi
Praktik Kerja dan/atau Pemagangan * Pembelajaran
Perorangan yang tidak terikat hubungan kerja dengan pihak manapun yang
dikoordinasikan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang ketenagakerjaan
Kegiatan pengajaran yang dilakukan oleh pihak yang ditugaskan oleh WP
untuk mengajar di SMK, MA Kejuruan, Perguruan Tinggi program Diploma
pada pendidikan vokasi, dan/atau Balai Latihan Kerja
Siswa, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan di SMK atau MA Kejuruan
Mahasiswa, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan di Perguruan Tinggi
program Diploma pada pendidikan vokasi
Peserta latih, instruktur, dan/atau tenaga kepelatihan di Balai Latihan Kerja

A R T A X . I D
Jumlah biaya yang dikeluarkan
untuk kegiatan praktik kerja,
pemagangan, dan/atau
pembelajaran
Pengurangan Sebesar 100%
Tambahan Pengurangan
Sebesar ≤ 100%
Jika memenuhi ketentuan berikut:
a. Telah melakukan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka
pembinaan dan pengembangan SDM berbasis kompetensi tertentu
b. Memiliki Perjanjian Kerja Sama
c. Tidak dalam keadaan rugi fiskal pada Tahun Pajak pemanfaatan tambahan pengurangan
penghasilan bruto
d. Telah menyampaikan Surat Keterangan Fiskal
PMK – 128/PMK.010/2019
200%

A R T A X . I D
Penyediaan fasilitas fisik khusus untuk keperluan pelaksanaan praktik
kerja dan/atau pemagangan
Instruktur/pengajar sebagai tenaga pembimbing praktik kerja,
pemagangan, dan/atau pembelajaran
Barang dan/atau bahan untuk keperluan pelaksanaan praktik kerja,
pemagangan, dan/atau pembelajaran
Honorarium/pembayaran sejenis yang diberikan kepada peserta praktik
kerja dan/atau pemagangan
Biaya sertifikasi kompetensi bagi peserta praktik kerja dan/atau
pemagangan
Biaya yang mendapatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto
PMK – 128/PMK.010/2019

A R T A X . I D
PMK – 128/PMK.010/2019
Ketentuan terkait Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto:
Biaya perolehan barang berwujud
& tidak berwujud yang
mempunyai masa manfaat > 1
tahun
Tambahan pengurangan dari biaya
penyusutan/amortisasi yang
dibebankan pada saat bulan
dilakukannya praktik kerja dan/atau
pemagangan
Biaya selain biaya sebagaimana
dimaksud pada poin 1
Tambahan pengurangan dari biaya
sesungguhnya dikeluarkan yang
dibebankan pada Tahun Pajak
bersangkutan
1
2

A R T A X . I D
PMK – 128/PMK.010/2019
Biaya penyediaan tempat
pelatihan merupakan barang
berwujud yang mempunyai masa
manfaat > 1 tahun dan tidak
digunakan penuh selama 1 Tahun
Pajak untuk kegiatan praktik kerja
dan/atau pemagangan
Tambahan pengurangan
dibebankan secara proporsional
berdasarkan waktu pemanfaatan
dalam 1 Tahun Pajak
Biaya penyediaan tempat
pelatihan merupakan biaya listrik,
air, dan bahan bakar tidak dapat
dipisahkan antara biaya untuk
tujuan komersial dan biaya terkait
pelaksanaan praktik kerja
dan/atau pemagangan
Tambahan pengurangan
dibebankan secara proporsional
berdasarkan pemanfaatan terkait
dengan kegiatan praktik kerja
dan/atau pemagangan
3
4

A R T A X . I D
PMK – 128/PMK.010/2019
Biaya honorarium/pembayaran sejenis
yang diberikan kepada peserta praktik
kerja dan/atau pemagangan yang
mempunyai hubungan :
1. Keluarga sedarah dalam garis
keturunan lurus satu derajat
2. Usaha
3. Kepemilikan / penguasaan
Dengan pemilik, komisaris, direksi,
dan/atau pengurus dari WP
Tidak dapat diberikan tambahan
pengurangan
5

A R T A X . I D
PMK – 128/PMK.010/2019
Dalam hal praktik kerja dan/atau
pemagangan dilakukan dengan
menggunakan fasilitas fisik,
bahan, dan/atau barang yang
digunakan dalam produksi
komersial
Tambahan pengurangan hanya
dapat diberikan atas:
1. biaya instruktur/pengajar,
2. honorarium/pembayaran sejenis
3. biaya sertifikasi kompetensi
Tambahan pengurangan dapat
dibebankan sebagai biaya
Asalkan tidak menyebabkan rugi
fiskal tahun berjalan
6
7

A R T A X . I D
PMK – 128/PMK.010/2019
Dalam hal tambahan
pengurangan pada menyebabkan
rugi fiskal tahun berjalan
Tambahan pengurangan yang dapat
dikurangkan sebesar jumlah yang
tidak menyebabkan rugi fiskal pada
tahun berjalan
Tambahan pengurangan atas
biaya penyediaan fasilitas fisik
khusus
Tambahan pengurangan tidak dapat
diberikan dalam hal fasilitas fisik
yang digunakan merupakan bagian
dari penanaman modal yang telah
mendapatkan fasilitas
pengurangan penghasilan neto
8
9

A R T A X . I D
Dengan melampirkan:
a. Perjanjian Kerja Sama
b. Surat Keterangan Fiskal yang
masih berlaku
Untuk mendapatkan tambahan
pengurangan penghasilan bruto
WP menyampaikan pemberitahuan
melalui sistem OSS
PMK – 128/PMK.010/2019
Kepada DJP melalui Kepala KPP
tempat WP terdaftar paling lambat
bersamaan dengan penyampaian
SPT Tahunan PPh Badan
WP yang telah memanfaatkan
tambahan pengurangan
penghasilan bruto
Wajib menyampaikan laporan
biaya praktik kerja, pemagangan,
dan/atau

A R T A X . I D
PMK – 128/PMK.010/2019
PT X melakukan kegiatan praktik kerja dan pemagangan dengan laporan keuangan fiskal sebagai berikut :
Keterangan Skenario 1 * Skenario 2 ** Skenario 3 ***
Penghasilan Bruto 500.000.000 500.000.000 400.000.000
Biaya non-praktik kerja dan pemagangan (400.000.000) (400.000.000) (350.000.000)
Biaya praktik kerja dan pemagangan (20.000.000) (60.000.000) (60.000.000)
Penghasilan (rugi) neto sebelum fasilitas 80.000.000 40.000.000 (10.000.000)
Tambahan pengurangan penghasilan bruto (20.000.000) (40.000.000) -
Penghasilan Kena Pajak 60.000.000 - (10.000.000)
** Tambahan pengurangan hanya dapat dimanfaatkan sebagian karena jika dimanfaatkan seluruhnya akan mengakibatkan rugi fiskal
*** Tambahan pengurangan tidak dapat dimanfaatkan karena perusahaan sudah melaporkan rugi fiskal
* Tambahan pengurangan dapat dimanfaatkan seluruhnya

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI & PAJAK PENJUALAN
ATAS BARANG MEWAH

PMK - 32/PMK.010/2019
TENTANG
JENIS JASA KENA PAJAK YANG ATAS EKSPORNYA DIKENAI PPN

A R T A X . I D
Ekspor JKP oleh PKP dikenakan
PPN dengan Tarif 0%
a. Didasarkan atas perjanjian tertulis
antara PKP dengan Penerima Ekspor JKP
dan wajib mencantumkan jenis, rincian
kegiatan, dan nilai penyerahan JKP
b. Terdapat pembayaran disertai bukti
pembayaran yang sah dari Penerima
Ekspor JKP kepada PKP
Dengan ketentuan:
PMK – 32/PMK.010/2019
* Apabila tidak memenuhi ketentuan di atas, dianggap sebagai penyerahan JKP di dalam Daerah
Pabean yang dikenai PPN dengan Tarif 10%

A R T A X . I D
Jasa maklon
Jenis JKP berupa kegiatan yang melekat pada barang bergerak yang dimanfaatkan di luar
Daerah Pabean meliputi:
Jenis JKP berupa kegiatan pelayanan yang melekat pada barang tidak bergerak di luar
Daerah Pabean meliputi :
Jasa konsultansi konstruksi yang meliputi pengkajian, perencanaan, dan perancangan konstruksi terkait dengan
bangunan atau rencana bangunan yang berada di luar Daerah Pabean
PMK – 32/PMK.010/2019
Jasa perbaikan dan perawatan
Jasa freight forwarding terkait
barang untuk tujuan eskpor
1 2 3

A R T A X . I D
Jenis JKP berupa kegiatan pelayanan yang hasilnya dimanfaatkan di Luar Daerah Pabean meliputi:
a. jasa teknologi dan informasi;
b. jasa research and development;
c. jasa persewaan alat angkut berupa persewaan pesawat udara dan/atau kapal laut untuk kegiatan
penerbangan atau pelayaran internasional;
d. jasa konsultansi bisnis dan manajemen, jasa konsultansi hukum, jasa konsultansi desain arsitektur dan
interior, jasa konsultansi SDM, jasa engineering services, jasa marketing services, jasa akuntansi atau
pembukuan, jasa audit laporan keuangan, dan jasa perpajakan;
e. jasa perdagangan berupa jasa mencarikan penjual barang di dalam Daerah Pabean untuk tujuan ekspor;
f. jasa interkoneksi, penyelenggaraan satelit dan/atau komunikasi/konektivitas data.
PMK – 32/PMK.010/2019

A R T A X . I D
Faktur Pajak
Atas kegiatan Ekspor BKP yang dihasilkan dari kegiatan jasa maklon, PKP wajib membuat PEB
Pada saat Ekspor JKP, PKP wajib membuat :
Pemberitahuan Ekspor JKP yang
dilampiri dengan Invoice
Saat terhutangnya PPN atas Ekspor JKP adalah pada saat :
Ekspor JKP
Penggantian atas jasa yang
diekspor dicatat sebagai
piutang/penghasilan
PMK – 32/PMK.010/2019

PMK - 86/PMK.010/2019
TENTANG
JENIS BKP YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN
BERMOTOR YANG DIKENAI PPnBM

Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah,
apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya
dengan harga jual sebesar 30 Miliar Rupiah atau lebih.
PPnBM 20%
A R T A X . I D
Daftar BKP yang tergolong Barang Mewah selain kendaraan bermotor yang
dikenai PPnBM :
PMK – 86/PMK.010/2019

RANCANGAN UNDANG-UNDANG
KETENTUAN DAN FASILITAS PERPAJAKAN
UNTUK PENGUATAN PEREKONOMIAN

A R T A X . I D
RUU KETENTUAN DAN FASILITAS PERPAJAKAN

A R T A X . I D
RUU KETENTUAN DAN FASILITAS PERPAJAKAN
8. “BUT” TIDAK HARUS DI INDONESIA UNTUK DIKENAI PAJAK

PKP-PENGEMBALIAN-KELEBIHAN-PAJAK

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to PKP-PENGEMBALIAN-KELEBIHAN-PAJAK

Similar to PKP-PENGEMBALIAN-KELEBIHAN-PAJAK (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

PKP-PENGEMBALIAN-KELEBIHAN-PAJAK