1. HUKUM PAJAK
Johannes Johny Koynja, SH.,MH*
REFERENSI
1.PENGANTAR ILMU HUKUM PAJAK
(R.SANTOSO BROTODIHARDJO)
2.ASAS DAN DASAR PERPAJAKAN 1,2 & 3 ( ROCHMAT SOEMITRO )
3.MASALAH PERADILAN ADMINISTRASI DALAM HUKUM PAJAK DI INDONESIA.
( ROCHMAT SOEMITRO )
4.PERPAJAKAN,PENGANTAR HUKUM PAJAK POSITIF DI INDONESIA.
( SARTAN.G. )
5.PERPAJAKAN (EDISI REVISI ) ( MARDIASMO )
6.PEMAHAMAN PRAKTIS UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN INDONESIA.
(LIBERTY PANDIANGAN )
7.PERADILAN PAJAK & LEMBAGA PENYANDERAAN (GIJZELING) DALAM HUKUM
PAJAK DI INDONESIA ( GALANG ASMARA )
8.PENGANTAR HUKUM PAJAK. (BOHARI)
REFORMASI PERPAJAKAN DI INDONESIA
PAJAK ADLH SALAH SATU KEWAJIBAN DLM BERNEG. YG MERPKAN SARANA
UTK IKUT BERPARTISIPASI DLM MEMBANTU PELAKSANAAN TUGAS YG
DITANGANI OLEH PEMERINTAH.
PERAT.PERPJKAN YG MERPKAN WARISAN PEMRTH KOLONIAL BELANDA
SESUAI
DGN
IDEOLOGINYA
YG
BERCORAK
INDIVIDUALISME,
KAPITALISME&LIBERALISME TETAP DIPERLKKAN SESDH KEMERDEKAAN
SESUAI KETENTUAN PASAL II AT.PERALIHAN UUD 1945.
PER UU PJK YG DIBUAT PD ZAMAN KOLONIAL DIANGGAP SBG SUATU
BEBAN,KRN DGN MEMBAYAR PJK AKAN MENGURANGI PENGHSLAN ATAU
HARTA KEKAYAAN SESEORG,ATAU SEBUAH ENTITAS
BISNIS SHG
PEMUNGUTANNYA BANYAK MENGALAMI KENDALA.
SBG LANGKAH PERUB.,TERHDP IMAGE MASY. PD PJK MK PD TH 1984 PEMRTH
MELKKAN REFORMASI PERPJKAN UTK MEREPOSISI ANDALAN PENERIMAAN
NEG. YG PD SAAT ITU PEREKONOMIAN NASIONAL MENGALAMI DAMPAK
KETERPURUKAN AKIBAT KEMEROSOTAN HARGA MINYAK DIPASARAN
INTERNASIONAL.
LANGKAH PERUB.YG DILKKAN PEMRTH HINGGA TH 2000 TLH MENCAPAI 5 X.
PERUB.DILKKAN BUKAN KRN ATURAN YG DITETAPKAN SELALU SALAH ATAU
*
Johannes Johny Koynja, SH.,MH : Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Mataram dan
Dosen Tetap pada Program D-III Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Mataram. Ph.D
Candidate at Institute of Constitutional and Administrative Law Universiteit Utrecht,
Netherlands.
HP.081907558735 / E-mail : johny_unram@yahoo.com
1

2. TDK DPT DILAKSANAKAN MELAINKAN OLEH CEPATNYA TERJADI PERUB.YG
BERSIFAT FUNDAMENTAL DIBERBAGAI ASPEK KEHIDUPAN DLM BERBAGAI
BIDANG POLEKSOSBUD HANKAM BAIK PENGARUH INTERNAL DIDLM NEGERI
MAUPUN SECARA BERSAMA-SAMA DGN FAKTOR EKSTERNAL L.N. YG PD
AKHIRNYA MEMPENGARUHI PENGATURAN PERPJKAN.
TUJUAN TAX REFORM:
UTK LBH MENEGAKKAN KEMANDIRIAN DLM MEMBIAYAI PEMBANG. NAS. DG
JLN MENGERAHKAN SEGENAP POTENSI&KEMAMPUAN DARI DLM NEGERI
KHUSUSNYA MENINGKATKAN PENERIMAAN LEWAT PJK.
DGN LANGKAH REFORMASI YG TLH DILKKAN PEMRTH SEJAK THN 1984,MK
SEMUA PENGENAAN& PEMUNGUTAN PJK TLH MEMILIKI DSR HK. YG KUAT
YAITU DG UU SESUAI AMANAT UUD 1945 PSL 23 A : ”PJK&PUNGUTAN LAIN
YG BERSIFAT MEMAKSA UTK KEPERLUAN NEG. DIATUR DG UU”.
UU YG SDH DIREFORMASI SBG DASAR PENGENAAN & PEMUNGUTAN
PJK DI INDONESIA :
1. UU NO. 6 THN 1983 TTG KUP SBGMN TLH DIUBAH TERAKHIR DGN UU
NO.16 THN 2000.
2. UU NO. 7 THN 1983 TTG PPh SBGMN TLH DIUBAH TERAKHIR DGN UU
NO.17 THN 2000.
3. UU NO.8 THN 1983 TTG PPN&PJK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
SBGMN TLH DIUBAH TERAKHIR DGN UU NO.18 THN 2000
4. UU NO.12 THN 1985 TTG PBB SBGMN TLH DIUBAH DGN UUNO.12 THN
1994
5. UU NO. 13 THN TTG A.B.M.
6. UU NO. 17 THN 1997 TTG BPSP SBGMN TLH DIUBAH DGN UU NO.14
THN 2002.
7. UU NO. 18 THN 1997 TTG PJK DAERAH&RETRIBUSI DAERAH SBGMN
TLH DIUBAH DGN UU NO.34 THN 2000.
8. UU NO. 19 THN 1997 TTG PENAGIHAN PJK DGN SURAT PAKSA SBGMN
TLH DIUBAH DGN UU NO. 19 THN 2000.
9. UU NO. 21 THN 1997 TTG BPHTB SBGMN TLH DIUBAH DGN UU NO. 20
THN 2000.
PENGERTIAN PAJAK:
PENGERTIAN PJK
YG DIKEMUKAKAN OLEH PARA AHLI DIANTARANYA
SEBGMN DIKEMUKAKAN OLEH P.J.A. ADRIANI :
“PJK ADLH IURAN KPD NEG. (YG DPT DIPAKSAKAN ) YG TERUTANG OLEH
YG WAJIB MEMBAYARNYA,MENURUT PERAT.-PERAT.,DGN TDK MENDPT
PRESTASI KEMBALI,YG LANGSUNG DPT DITUNJUK, UTK MEMBIAYAI
PENGELUARAN NEG. UTK MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN.
CIRI-CIRI YG MELEKAT PADA PENGERTIAN PAJAK:
1. PJK
DIPUNGUT
BERDSRKAN/DGN
KEKUATAN
AT.PELAKSANAANNYA;
UU
SERTA
2

3. 2. DLM PEMBAYARAN PJK TDK DPT DITUNJUK ADANYA KONTRA PRESTASI
INDIVIDUAL OLEH PEMRTH;
3. PJK DIPUNGUT OLEH NEG. BAIK OLEH PEMRTH PUSAT MAUPUN
DAERAH;
4. PJK DIPERUNTUKKAN BAGI PENGELUARAN-PENGELUARAN PEMRTH,YG
BILA DARI PEMASUKANNYA MASIH TERDPT SURPLUS, DIGUNAKAN UTK
MEMBIAYAI PUBLIC INVESTMENT;
5. PJK DPT PULA MEMPUNYAI TUJUAN YG TDK BUDGETER,YAITU
MENGATUR.
RETRIBUSI :
ADLH PUNGUTAN SBG PEMBAYARAN ATAS JASA ATAU IJIN TERTENTU YG
KHUSUS DISEDIAKAN & ATAU KHUSUS DIBERIKAN OLEH PEMERINTAH UTK
KEPENTINGAN ORG PRIBADI/BDN.
RETRIBUSI, KONTRA PRESTASINYA BERSIFAT LANGSUNG & PAKSAANNYA
BERSIFAT EKONOMIS
DLM ARTI HANYA YG MEMPEROLEH LAYANAN
/FASILITAS DARI PEMERINTAH YG WAJIB MEMBAYAR RETRIBUSI.
PRINSIP SISTEM PERPAJAKAN YG BAIK:
HOWELL H.ZEE (1955) MENYEBUTKAN ADA 2 PERINSIP DARI SISTEM
PERPJKAN YG BAIK:
1. PRINSIP MANFAAT (BENEFIT PRINCIPLE).
2. PRINSIP KEMAMPUAN MEMBAYAR (ABILITY TO PAY).
SUNARTO (2001) YG DIDSRKAN PD KAJIAN
JENKINS&GANGADHAR P. SUHUKLA
MENYEBUTKAN 9 PRINSIP SISTEM PERPJKAN YG BAIK :
1. PRINSIP MANFAAT.
2. PRINSIP KEMAMPUAN MEMBAYAR.
3. PRINSIP EFISIENSI.
4. PERTUMBUHAN EKONOMI.
5. KECUKUPAN PENERIMAAN.
6. STABILITAS.
7. KESEDERHANAAN.
8. RENDAHNYA BIAYA ADMINISTRASI/KEPATUHAN.
9. NETRALITAS.
GLENN
P.
PRINSIP MANFAAT :
PD DSRNYA SUMBER DANA UTK PENYEDIAAN PUBLIC GOODS BERASAL DR
APBN SHG ORG(MASY.) YG MEMPEROLEH MANFAAT DARI BARANG/JASA YG
DISEDIAKAN OLEH PEMRTH SELAYAKNYALAH MEMBERI IMBALAN KPD NEG.
BERUPA PJK.
3

4. PRINSIP KEMAMPUAN MEMBAYAR :
SEJLN DGN FUNGSI NEG. DLM MENGELOLA KEUANGAN NEG. MK PENGHSLN
YG DIPEROLEH NEG. DARI WAJIB PJK DIDISTRIBUSIKAN KEMBALI ATAS
PENGHSLAN YG DIPEROLEH DARI PJK YG TERKUMPUL.
ADA 3 BTK TARIF SBG DSR MENENTUKAN BEBAN
PJK DARI
PENGHSLAN WAJIB PJK:
1. PROPORSIONAL : PERBANDINGAN ANTARA BEBAN PJK DGN
PENGHSLAN BERSIH ADLH TETAP (PROSENTASE TETAP).
2. PROGRESSIF : PERBANDINGAN ANTARA BEBAN PJK DGN PENGHSLAN
MENINGKAT DG MENINGKATNYA PENGHSLAN ( PROSENTASE
MENINGKAT ).
3. REGRESSIF : PERBANDINGAN ANTARA BEBAN PJK DGN PENGHSLAN
ADLH MENURUN DGN MENINGKATNYA PENGHSLAN ( PROSENTASE
MENURUN ).
EFISIENSI :
PENGENAAN PJK
DPT MENAIKKAN HARGA SEHINGGA TERJADI BISA
DISTORSI ANTARA HARGA DGN BIAYA PRODUKSI,UTK ITU PEMRTH HRS
MEMIKIRKAN PENETAPAN TARIF YG TINGGI UTK MENCEGAH INEFISIENSI.
PERTUMBUHAN EKONOMI:
SISTEM PERPJKAN YG BAIK HRS DPT MEMACU PERTUMBUHAN
EKONOMI.DISAMPING ITU HRS MENDORONG PEMBUKAAN LAPANGAN KERJA.
KECUKUPAN PENERIMAAN :
PENGENAAN SUATU JENIS PJK BARU HRS LAYAK/ MEMADAI SBG SUMBER
DANA MEMBIAYAI PENGELUARAN PEMRTH.
STABILITAS :
STABILITAS PENERIMAAN PJK SANGAT PENTING UTK MENJAGA
KELANGSUNGAN KEBIJAKAN FISKAL,JIKA PENERIMAAN PJK BERSIFAT
FLUKTUATIF PROGRAM PEMRTH YG TLH DIRENCANAKAN DLM APBN DPT
TERGANGGU. PERAT.PJK&TARIF YG STABIL AKAN MENJADI DAYA TARIK BAGI
INVESTOR.
KESEDERHANAAN :
KESEDERHANAAN HRS DITERAPKAN DLM ADMINISTRASI UTK MEMBANTU
PENINGKATAN KEPATUHAN WP.
RENDAHNYA BIAYA ADM./BIAYA KEPATUHAN :
SISTEM PERPJKAN YG BAIK HRS MEMILIKI BIAYA ADMINISTRASI/KEPATUHAN
YG RENDAH.
4

5. NETRALITAS :
SISTEM PERPJKAN YG BAIK HRS DPT MENGHILANGKAN TERJADINYA
DISTORSI DLM PERILAKU KONSUMSI/ PRODUKSI OLEH MASY. UTK ITU
KJEBIJAKAN PJK TDK BOLEH MENGUBAH KEBIJAKAN INVESTASI.
PRINSIP DSR SISTEM PERPJKAN (HECTOR S DE LEON ):
1. KECUKUPAN PJK ( FISCAL ADEQUACY ):
SUMBER PENGHASILAN SECARA KESELURUHAN HRS MEMADAI SBG
SUMBER ANGGARAN NEG.
2. KESAMAAN ATAU TEORI KEADILAN (EQUALITY OR THEORITICAL
JUSTICE ) :
SUATU BEBAN PJK HRS PROPORSIONAL DG KEMAMPUAN YG DIMILIKI
WP UTK MEMBAYAR PJK.
PRINSIP INI AKAN MENCIPTAKAN KONDISI DIMN KEWAJIBAN SETIAP
ORG TERHDP PEMENUHAN ANGGARAN NEG. DIBAGI SECARA ADIL.
3. KELAYAKAN ADM. (ADMINISTRATIVE FEASIBILITY ) :
SETIAP PERAT. PJK HRS MAMPU MENCIPTAKAN ADM. YG MUDAH,ADIL
& EFEKTIF.
HRS MUDAH DILAKSANAKAN OLEH WP MAUPUN FISCUS,HRS
MEMILIKI KESERASIAN ANTARA WKT PEMBAYARAN,TEMPAT,&CARA
PEMBAYARAN SERTA TDK MENGHAMBAT KEGIATAN USAHA.
PRINSIP HUKUM PAJAK :
• BERUSAHA MENCAPAI TUJUAN PEMAJAKAN
• MENCAPAI TUJUAN SECARA PRAKTIS
DAYA PAKSA HUKUM PAJAK :
HK PJK BERISI PERINTAH-PERINTAH& ATAU LARANGAN YG DIPERKUAT DG
SANKSI-SANKSI YURIDIS KARENANYA PELAKSANAANNYA DPT DIPAKSAKAN
MELALUI PENGGUNAAN SARANA-SARANA KEKUASAAN NEG.
SISTEMATIKA HUKUM PAJAK :
• HK PJK MATERIL.
• HK PJK FORMIL.
HUKUM PAJAK MATERIL :
MEMUAT NORMA-NORMA YG MENERANGKAN:
1. KEADAAN,PERBUATAN&PERISTIWA HK YG HRS DIKENAKAN PJK;
2. SUBYEK PJK & OBYEK PJK.
3. TIMBULNYA PJK;
4. TARIF (BESARNYA PJK );
5. HAPUSNYA PJK; DAN
6. HUBUNGAN ANTARA PEMRTH&WAJIB PJK.
5

6. HUKUM PAJAK FORMAL :
MEMUAT PERAT.-PERAT. TTG CARA MENJELMAKAN HK MATERIL MENJADI
SUATU KENYATAAN.
HK PJK FORMAL BERMAKSUD UTK MELINDUNGI WAJIB PJK MAUPUN FISCUS
DLM PELAKSANAAN HK MATERIL.
HAL-HAL YG DIGOLONGKAN DLM HK PJK FORMAL A.L.:
1. SPT;
2. SKP;
3. SURAT TAGIHAN;
4. PEMBUKUAN;
5. SURAT KEBERATAN/MINTA BANDING;
6. PEMBAYARAN/PENAGIHAN PJK DGN SURAT PAKSA;
7. CARA MENGHITUNG PJK;
8. SANKSI ADMINISTRATIF;
9. KETENTUAN PIDANA;
10.PENYIDIKAN DLL.
HUKUM PAJAK MERUPAKAN BGN DARI HK PUBLIK :
HK PUBLIK MEMUAT CARA-CARA UTK MENGATUR PEMERINTAHAN
,MENGATUR HUBUNGAN ANTARA PENGUASA DGN WARGANYA YG MELIPUTI :
HTN,HK PIDANA,DAN HK ADMINISTRATIF .HK PJK MERPKAN BGN DARI HK
ADMINISTRATIF YG
SDH MENJADI HK TERSENDIRI LEPAS DARI HK
ADMINISTRATIF.
PEMISAHAN HK PJK DARI HK ADMINISTRATIF KRN HK PJK JUGA MEMPUNYAI
TUGAS YG BERSIFAT LAIN DP HK ADMINISTRATIF PD UMUMNYA DAN
MEMPUNYAI TATIB & ISTILAH-ISTILAH TERSENDIRI DI BIDANGNYA
HUBUNGAN HK PAJAK DG HK PERDATA :
HK PJK MENCARI DASAR KEMUNGKINAN PEMUNGUTANNYA ATAS
KEJADIAN,KEADAAN&PERBUATAN HK YG BERGERAK DILINGKUNGAN
PERDATA,
SEPERTI:
PENDAPATAN,KEKAYAAN,PERJANJIAN
PENYERAHAN PEMINDAHAN HAK KRN WARISAN DSB;
HK PERDATA MERPKAN LEX GENERALIS DR HK PJK;
BANYAK ISTILAH-ISTILAH HK PERDATA YG DIGUNAKAN DLM HK PJK
HUBUNGAN HK PAJAK DG HK PIDANA:
PERBUATAN PIDANA YG DILAKUKAN DLM HK PJK DPT MENGGUNAKAN
KETENTUAN KUHP KRN DLM BUKU I DARI KUHP (KECUALI DITENTUKAN LAIN)
JUGA BERLAKU UTK PERISTIWA PIDANA DILUAR KUHP (PASAL 103 KUHP)
SELAIN MENGGUNAKAN KUHP HK PJK MENGATUR PULA SANKSI-SANKSI
PIDANA DLM UU/ PERAT.-PERAT.NYA YG DISEBUT HK PIDANA FISKAL.
6

7. PENYIMPANGAN PRINSIP UTAMA HK PIDANA UMUM DLM PER UU
PAJAK ANTARA LAIN :
1. PENGAMPUNAN (PEMUTIHAN) PAJAK:
YAITU PEMAJAKAN ATAS SESUATU YG BATAL KRN HK DGN CARA
MEMBUKA KESEMPATAN DLM JANGKA WKT TERTENTU UTK
MENDAFTARKAN HARTA BENDA WP (YG DIPEROLEH SECARA
MELANGGAR HK ) UTK DITETAPKAN SBG OBYEK PJK TANPA
PENGUSUTAN PIDANA.
2. FAKTA MATERIL :
DLM HK PIDANA TDK ADA TUNTUTAN APAPUN TERHDP ORANG YG SDH
MENINGGAL .DLM HK PJK MASIH BERKEMUNGKINAN MENGHRSKAN
PIHAK AHLI WARIS MEMBAYAR DENDA/BIAYA PENYITAAN ATAS DASAR
HK PIDANA FISKAL.ARTINYA DLM HK PIDANA FISKAL DPT DIJATUHKAN
HKMAN YG TDK BERDSR ATAS KESALAHAN SI TERHKM SENDIRI.
3. BADAN HUKUM :
HK PIDANA SASARANNYA HANYA ORG-ORG PRIBADI,HK PIDANA FISKAL
DPT MENJATUHKAN HKMAN PIDANA BERUPA DENDA TERHDP BDN HK.
PENGERTIAN PAJAK:
PENGERTIAN PJK TLH BANYAK DIKEMUKAKAN OLEH PARA AHLI
DIANTARANYA : P.J.A. ADRIANI
YG MENYATAKAN BAHWA :
“PJK ADLH IURAN KPD NEG. (YG DPT DIPAKSAKAN) YG TERUTANG OLEH YG
WAJIB MEMBAYARNYA MENURUT PERAT.TANPA ADA PRESTASI KEMBALI,YG
LANGSUNG DPT DITUNJUK, YG GUNANYA UTK MEMBIAYAI PENGELUARAN
UMUM BERHUBUNG DGN TUGAS NEG. UTK MENYELENGGARAKAN
PEMERINTAHAN”.
CIRI-CIRI YG MELEKAT PADA PENGERTIAN PAJAK :
1. PJK DIPUNGUT BERDSRKAN /DGN KEKUATAN UU SERTA ATURAN
PELAKSANAANNYA.
2. DLM PEMBAYARAN PJK TDK DPT DITUNJUKKAN ADANYA
KONTRAPRESTASI INDIVIDUAL OLEH PEMRTH.
3. PJK DIPUNGUT OLEH NEG. BAIK OLEH PEMRTH PUSAT MAUPUN
DAERAH.
4. PJK DIPERUNTUKKAN BAGI PENGELUARAN PEMRTH,YG BILA MASIH
TERDPT SURPLUS, DIGUNAKAN UTK MEMBIAYAI PUBLIC INVESTMENT.
5. PJK SELAIN BERFUNGSI BUDGETER,JUGAMENGATUR.
ASAS-ASAS PEMUNGUTAN PAJAK :
ADAM SMITH ( 1723-1790 ) MENGEMUKAKAN
ADANYA 4 ASAS PEMUNGUTAN PAJAK SBB:
1. EQUALITY ( ASAS PERSAMAAN )PEMBGN TEKANAN PJK DIANTARA
SUBYEK
PJK
HENDAKNYA
DILAKUKAN
SEIMBANG
DGN
7

8. KEMAMPUANNYA,TDK BLH ADA DISKRIMINASI DIANTARA SESAMA
WP,DLM KEADAAN YG SAMA HRS DIKENAKAN PJK YG SAMA.
2. CERETAINTY ( ASAS KEPASTIAN ),PJK YG HRS DIBAYAR SESEORG, HRS
TERANG DAN TDK MENGENAL KOMPROMIS YG PENTING DLM ASAS
INI ADLH MENGENAI SUBYEK,OBYEK,BESARNYA PJK,DAN
WKT
PEMBAYARANNYA.
3. CONVENIENCE OF PAYMENT ,PJK SEHRSNYA DIPUNGUT PD WAKTU YG
PALING MENYENANGKAN BAGI PARA WAJIB PJK.
4. LOW COST OF COLLECTION (ASAS EFISIENSI ), HENDAKNYA BIAYA
PEMUNGUTAN PJK TDK BOLEH LBH DARI HSL PJK YG AKAN DITERIMA.
TIMBULNYA UTANG PAJAK :
1. AJARAN MATERIAL;
2. AJARAN FORMAL.
AJARAN MATERIAL :
TIMBULNYA UTANG PJK KRN ADANYA UU TANPA DIPERLUKAN ADANYA SUATU
PERBUATAN MANUSIA (TDK PERLU ADA SKP ) ASALKAN DIPENUHI SYARAT
(
ADANYA
SUATU
TATBESTAND
)
YG
TERDIRI
DARI
KEADAAN,PERBUATAN,DAN PERISTIWA TERTENTU.
KEADAAN DAPAT BERUPA : PENGHSLAN,KEKAYAAN,KEPEMILIKAN BARANG
DLL.
PERBUATAN DPT BERUPA :
JUAL-BELI,MEMPRODUKSI BARANG DLL.
PERISTIWA BERUPA :
MENINGGALNYA PEWARIS,HARTA WARISAN YG BELUM TERBAGI MENJADI
SUBYEK PJK PENGHASILAN.
AJARAN FORMAL :
UTANG PJK TIMBUL STLH ADANYA SKP DARI FISCUS
( INSPEKSI PJK ) DGN DEMIKIAN ADANYA TATBESTAND NAMUN BLM ADA SKP
MAKA BELUM ADA UTANG PJK
FUNGSI SKP :
• DLM AJARAN MATERIAL :
1. MEMBERITAHUKAN BESARNYA UTANG PJK
2. MENETAPKAN BESARNYA UTANG PJK
• DLM AJARAN FORMAL :
1.MENIMBULKAN UTANG PJK;
2. MENETAPKAN BESARNYA UTANG PJK,DAN
3.MEMBERITAHUKAN BESARNYA UTANG PJK.
8

9. PIHAK YG MENETAPKAN/MENGHITUNG UTANG PAJAK :
1. OFFICIAL ASSESSMENT SYSTEM :
YG MENGHITUNG/MENETAPKAN UTANG PJK ADLH APARAT PJK MELALUI
SKP. SISTEM INI UMUMNYA BERKAITAN DG AJARAN FORMAL TIMBULNYA
UTANG PJK;
2. SELF ASSESSMENT SYSTEM :
UTANG PJK DIHITUNG / DITETAPKAN SENDIRI OLEH WP MELALUI
SPT.SKP HANYA DITERBITKAN APABILA ADA DATA YG MEMBUKTIKAN
BHW PERHITUNGAN WP TDK BENAR.SKP HANYA MERUPAKAN SARANA
UTK MENERAPKAN SANKSI ADMINISTRATIF.
3. WITH HOLDING ASSESSMENT SYSTEM :
MENUNJUK PHK KE 3 UTK MENGHITUNG, MEMOTONG & MENYETORKAN
PJK SESEORG KEKAS NEG
SARANA ADMINISTRASI PERPAJAKAN :
NPWP :
ADLH SARANA ADM PERPJKAN YG DIGUNAKAN SBG TANDA PENGENAL DIRI
ATAU IDENTITAS WP.
FUNGSI NPWP :
1. SBG TANDA PENGENAL DIRI ATAU IDENTITAS WP.
2. UTK MENJAGA KETERTIBAN DLM PEMBAYARAN PJK/DLM PENGAWASAN
ADM. PERPJKAN.
PENCANTUMAN NPWP :
DITULISKAN DLM SETIAP DOKUMEN PERPJKAN A.L. PD:
1. FORMULIR PJK YG DIGUNAKAN WP
2. SURAT MENYURAT DLM HUBUNGAN PERPJKAN;
3. DLM HUBUNGAN DGN INSTANSI TERTENTU YG MEWAJIBKAN MENGISI
NPWP.
PENDAFTARAN NPWP :
SEMUA WP BERDSRKAN SISTEM SELF ASSESSSMENT WAJIB MENDAFTARKAN
DIRI PD KANTOR DIRJEN PJK YG WILAYAH KERJANYA MELIPUTI TEMPAT
TINGGAL ATAU TEMPAT KEDUDUKAN WP UTK MENDPTKAN NPWP.
BAGI YG TDK MENDAFTARKAN DIRI,BERDSRKAN DATA YG DIPEROLEH ATAU
YG DIMILIKI DIRJEN PJK,ORG PRIBADI ATAU BDN YG TLH MEMENUHI SYARAT
UTK MEMPEROLEH NPWP DITERBITKAN NPWP SECARA JABATAN.
JANGKA WAKTU PENDAFTARAN NPWP :
• BAGI WP ORG PRIBADI & WP BDN YG MENJLNKAN USAHA ATAU
PEKERJAAN BEBAS, PALING LAMBAT 1 BLN SETLH USAHA MULAI
DIJLNKAN.
• W P ORG PRIBADI YG TDK MENJLNKAN SUATU USAHA ATAU
PEKERJAAN BEBAS APBL SAMPAI DGN 1 BLN MEMPEROLEH PENGHSLAN
9

10. YG JUMLAHNYA TLH MELBHI PTKP SETHN,PALING LAMBAT PD AKHIR
BLN BERIKUTNYA.
SANKSI :
BAGI MEREKA YG DGN SENGAJA TDK MENDAFTARKAN DIRI,ATAU MENYALAH
GUNAKAN NPWP SEHINGGA MERUGIKAN NEG. DIANCAM DGN PIDANA
PENJARA PALING LAMA 6 THN & DENDA PALING TINGGI 4 X JUMLAH PJK YG
TERUTANG YG TDK ATAU KURANG DIBAYAR.
PENGHAPUSAN NPWP :
1. W P ORG PRIBADI MENINGGAL, DAN TDK MENINGGALKAN WARISAN;
2. WANITA KAWIN TDK DGN PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA DAN
PENGHASILAN;
3. WARISAN YG TLH SELESAI DIBAGI;
4. WP BDN YG TLH DIBUBARKAN SECARA RESMI BERDASARKAN PERAT.
PER UU YG BERLAKU;
5. B.U.T. YG KEHILANGAN STATUSNYA SBG B.U.T.;
6. WP ORG PRIBADI SELAIN YG DIMAKSUD PD ANGKA 1 & 2 YG TDK
MEMENUHI SYARAT LAGI SBG WP
FORMAT NPWP :
NPWP TERDIRI DARI 15 DIGIT, 9 DIGIT PERTAMA MERUPAKAN KODE W P,6
DIGIT BERIKUTNYA MERUPAKAN KODE ADM PERPJKAN.
CONTOH : XX. XXX. XXX. X. XXX. XXX.
NO. PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PJK (NPPKP ) :
SETIAP PENGUSAHA BERDASARKA UU PPN DIKENAKAN PJK,WAJIB
MELAPORKAN USAHANYA PD KANTOR DIRJEN PJK UTK DIKUKUHKAN SBG PKP
FUNGSI NPPKP :
1. UTK MENGETAHUI IDENTITAS PKP YG SEBENARNYA;
2. UTK PEMENUHAN KEWAJIBAN PPN/PPn ATAS BARANG MEWAH;
3. UTK PENGAWASAN ADM PERPJKAN.
NPPKP SECARA JABATAN :
DITERBITKAN APBL BERDASARKAN DATA YG DIPEROLEH/ DIMILIKI DIRJEN
PJK, PENGUSAHA TLH MEMENUHI SYARAT SBG PKP TETAPI TDK MELAPORKAN
USAHANYA
KEWAJIBAN MELAPORKAN UTK DIKUKUHKAN SBG PENGUSAHA KENA PJK
PALING LAMBAT 1 BLN SETELAH SAAT USAHA DIMULAI.
SANKSI :
BAGI MEREKA YG DGN SENGAJA TDK MENDAFTARKAN ATAU MENYALAH
GUNAKAN TANPA HAK NPPKP, SEHINGGA MERUGIKAN NEG. DIANCAM DGN
PIDANA PENJARA PALING LAMA 6 THN & DENDA PALING TINGGI 4 X JUMLAH
PJK TERUTANG ATAU KURANG DIBAYAR
FORMAT NPPKP : SAMA DGN NPWP YAITU 15 DIGIT.
10

11. SPT ( SURAT PEMBERITAHUAN ) :
ADLH
SURAT
YG
OLEH
WP
DIGUNAKAN
UTK
MELAPORKAN
PERHITUNGAN/PEMBAYARAN PJK YG TERUTANG MENURUT PERAT. PER UU
PERPJKAN.
FUNGSI SPT BAGI WP, PJK PENGHASILAN ( PPh ) :
1. SBG SARANA UTK MELAPORKAN/ MEMPERTANGGUNG JAWABKAN
PERHITUNGAN JUMLAH PJK YG SEBENARNYA TERUTANG;
2. UTK MELAPORKAN PEMBAYARAN ATAU PELUNASAN PJK YG TLH
DILAKSANAKAN SENDIRI & ATAU MELALUI PEMOTONGAN ATAU
PEMUNGUTAN PJK ORG PRIBADI ATAU BDN LAIN DLM SATU MASA PJK
YG DITENTUKAN PERAT.PER UU.
FUNGSI SPT BAGI PKP :
1. SBG SARANA UTK MELAPORKAN/ MEMPER TANGGUNG JAWABKAN
PERHITUNGAN JUMLAH PPN/PPn BM YG SEBENARNYA TERUTANG;
2. UTK MELAPORKAN PENGKREDITAN PJK MASUKAN TERHADAP PJK
KELUARAN;
3. UTK MELAPORKAN PEMBAYARAN ATAU PELUNASAN PJK YG TLH
DILAKSANAKAN OLEH PKP ATAU MELALUI PIHAK LAIN DLM SATU MASA
PJK YG DITENTUKAN OLEH PER UU PJK YG BERLAKU.
FUNGSI SPT BAGI PEMOTONG ATAU PEMUNGUT PJK :
SBG SARANA UTK MELAPORKAN/MEMPERTANGGUNG JAWABKAN PJK YG
DIPOTONG ATAU DIPUNGUT & DISETORKANNYA.
PROSEDUR PENYELESAIAN SPT:
1. WP HRS MENGAMBIL SENDIRI BLANGKO SPT PD KPP SETEMPAT DGN
MENUNJUKKAN NPWP;
2. SPT HRS DIISI DGN BENAR, JELAS/LENGKAP. SPT YG TDK BENAR AKAN
DIKENAKAN SANKSI.
3. SPT DIKEMBALIKAN DLM BATAS WKT YG DITENTUKAN DAN DIBERI
TANDA TERIMA TERTGL….
BUKTI YG HARUS DILAMPIRKAN PADA SPT :
• UTK WP YG MENGADAKAN PEMBUKUAN :
LAPORAN KEUANGAN BERUPA NERACA/LAPORAN RUGI LABA SERTA
KETERANGAN LAIN YG DIPERLUKAN UTK MENGHITUNG BESARNYA PjK.
• UTK SPT MASA PPN MNIMUM MEMUAT JUMLAH DASAR PENGENAAN
PJK,JUMLAH PJK KELUARAN, JUMLAH PJK MASUKAN YG DPT
DIKREDITKAN/ JUMLAH KEKURANGAN ATAU KELEBIHAN PJK.
• UTK WP YG MENGGUNAKAN NORMA PERHITUNGAN, ADLH PERHITUNGAN
JUMLAH PEREDARAN YG TERJADI DLM THN PJK YBS
11

12. PEMBETULAN SPT :
DPT DILAKUKAN OLEH WP ATAS KEMAUAN SENDIRI DGN MENYAMPAIKAN
PERNYATAAN TERTULIS DLM JANGKA WKT 2 THN SESDH SAAT
TERUTANGNYA PJK ATAU BERAKHIRNYA MASA PJK DGN SYARAT DIRJEN PJK
BLM MELAKUKAN TINDAKAN PEMERIKSAAN .
DLM HAL INI WP DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRATIF
2% SEBLN ATAS JUMLAH PJK YG KURANG DIBAYAR, TERHITUNG SEJAK
SAAT PENYAMPAIAN SPT TERAKHIR S/D TGL PEMBAYARAN KARENA
PEMBETULAN SPT TSB.
JENIS SPT :
1. SPT MASA : DIGUNAKAN UTK MELAPORKAN PENGHITUNGAN& ATAU
PEMBAYARAN PJK YG TERUTANG DLM SUATU MASA PJK ATAU PADA
SUATU SAAT.
2. SPT
TAHUNAN
:
DIGUNAKAN
UTK
MELAPORKAN
PENGHITUNGAN/PEMBAYARAN PJK YG TERUTANG DLM SUATU THN PJK.
SANKSI TERLAMBAT/TDK MENYAMPAIKAN SPT :
1. TERLAMBAT MENYAMPAIKAN DIKENAKAN DENDA :
- UTK SPT MASA
= RP 50.000,- UTK SPT TAHUNAN = RP 100.000,2. TDK MENYAMPAIKAN ATAU MENYAMPAIKAN TETAPI ISINYA TDK BENAR
ATAU TDK LENGKAP SEHINGGA MERUGIKAN NEGARA :
- KARENA KEALPAAN = DIPIDANA DGN KURUNGAN PALING LAMA
SATU THN&ATAU DENDA PALING TINGGI 2 X JUMLAH PJK TERUTANG
YG TDK ATAU KURANG DIBAYAR.
- KARENA KESENGAJAAN = DIPIDANA DGN PIDANA PENJARA PALING
LAMA 6 THN&DENDA PALING TINGGI 4 X JUMLAH PJK TERUTANG YG
TDK ATAU KURANG DIBAYAR.
SKP ( SURAT KETETAPAN PAJAK ) :
DLM BHS BELANDA DISEBUT DGN AANSLAGBILJET,DLM BHS INGGRIS
DISEBUT DGN NOTICE OF ASSESSMENT:
ADLH SUATU KETETAPAN TERTULIS YG DIKELUARKAN OLEH PEJABAT YG
BERWENANG YG MENIMBULKAN HAK&KEWAJIBAN YG MEMUAT BESARNYA
UTANG PJK JENIS TERTENTU DARI THN TERTENTU YG TERUTANG OLEH YG
NAMANYA TERCANTUM PADA SKP TSB.
FUNGSI SKP :
DLM AJARAN FORMAL :
1. MENIMBULKAN UTANG PJK;.
2. SBG ALAT UTK MENENTUKAN/MEMBERITAHUKAN BESARNYA UTANG PJK
KPD WP
3. KOHIR (SEBAGAI CERMINAN SKP ) SBG PENGAWASAN BAGI WP DLM
PEMBAYARAN PJK SERTA TEMPAT MENCATAT TINDAKAN YG DIAMBIL
TERHADAP WP
12

13. ( PERINGATAN ,TEGURAN DLL )
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR ( SKPKB ) :
ADLH SURAT KEPUTUSAN YG MENENTUKAN BESARNYA PJK YG TERUTANG,
JUMLAH KREDIT PJK,JUMLAH KEKURANGAN PEMBAYARAN POKOK
PJK,BESARNYA SANKSI ADMINISTRATIF/JUMLAH YG MASIH HRS DIBAYAR.
SKPKB DITERBITKAN APABILA :
1. DARI HSL PEMERIKSAAN, ADA KETERANGAN LAIN YG TERNYATA JUMLAH
PJK YG TERUTANG TDK ATAU KURANG DIBAYAR.
2. SPT TDK DISAMPAIKAN PADA WKTNYA & SETELAH DITEGUR SECARA
TERTULIS TDK JUGA DISAMPAIKAN DLM WKT MENURUT SURAT
TEGURAN.
3. HASIL
PEMERIKSAAN
,PPN&PPn
BM
TERNYATA
TDK
HRS
DIKOMPENSASIKAN SELISIH LEBIH PJK ATAU TDK SEHRSNYA
DIKENAKAN TARIF 0%.
4. KEWAJIBAN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN TDK
DIPENUHI SEHINGGA TDK DPT DIKETAHUI BESARNYA PJK TERUTANG.
SANKSI ADMINISTRATIF DG DIKELUARKANNYA SKPKB :
• JIKA SKPKB DIKELUARKAN KRN ALASAN PD ANGKA 1 DIATAS MAKA
JUMLAH KEKURANGAN PD PJK TERUTANG DITAMBAH DENDA BERUPA
BUNGA 2% SEBLN (MAKSIMUM 24 BLN),DIHITUNG SEJAK TERUTANGNYA
PJK ATAU BERAKHIRNYA MASA PJK,BGN THN PJK ATAU THN PJK SAMPAI
DGN DITERBITKANNYA SKPKB.
• JIKA SKPKB DIKELUARKAN KRN ALASAN PD ANGKA 2,3,& 4 MAKA
DIKENAKAN KENAIKAN SEBESAR : 50% DARI PPh YG YG TDK ATAU
KURANG DIBAYAR DLM SATU THN PJK. 100% DARI PPh YG TDK ATAU
KURANG DIPOTONG, TDK ATAU KURANG DIPUNGUT,TDK ATAU KURANG
DISETOR,& DIPOTONG ATAU DIPUNGUT TETAPI TDK ATAU KURANG
DISETORKAN. 100% DARI PPN & PPnBM YG TDK ATAU KURANG DIBAYAR.
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN ( SKPKBT ) :
ADLH SURAT KEPUTUSAN YG MENENTUKAN TAMBAHAN ATAS JUMLAH PJK YG
TELAH DITETAPKAN
SKPKBT DITERBITKAN APABILA:
1. BERDASARKAN DATA BARU & ATAU DATA YG SEMULA BLM TERUNGKAP
MENYEBABKAN PENAMBAHAN PJK YG TERUTANG
DLM SKP
SEBELUMNYA.
2. DITEMUKAN LAGI DATA YG SEMULA BLM TERUNGKAP PD SAAT
PENERBITAN SKPKBT, DGN DEMIKIAN SKPKBT DPT DITERBITKAN LEBIH
DARI SATU KALI.
13

14. SANKSI SKPKBT :
JUMLAH KEKURANGAN PJK YG TERUTANG DLM SKPKBT DITAMBAH DGN
KENAIKAN SEBESAR 100% DARI JUMLAH KEKURANGAN PJK TSB.
SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR ( SKPLB ) :
ADLH SURAT KEPUTUSAN YG MENENTUKAN JUMLAH KELBHAN PEMBAYARAN
PJK KRN KREDIT PJK LBH BESAR DP PJK TERUTANG ATAU TDK SEHRSNYA
TERUTANG.
CARA PENERBITAN SKPLB, PERHITUNGAN& RESTITUSI :
1. WP MENGAJUKAN PERMOHONAN KPD DIRJENPJK.
2. KPP ATAS NAMA DIRJEN PJK MENERBITKAN SKPLB DLM WKT SELAMBATLAMBATNYA 12 BLN SEJAK PERMOHONAN DITERIMA.
3. APBL PERMOHONAN TDK DITERBITKAN DLM JANGKA WKT 12 BLN,WP
MEMBERITAHU KPD DIRJEN PJK BAHWA PERMOHONANNYA DIANGGAP
DIKABULKAN.
4. DLM WKT 1 BLN SEJAK SURAT PEMBERITAHUAN DITERIMA, DIRJEN PJK
MENERBITKAN SKPLB & DIKIRIM KPD WP DG TEMBUSAN KPD KPP YBS.
5. KPP MENERBITKAN SURAT PERINTAH RESTITUSI DLM WKT 1 BLN
SETELAH MENERBITKAN SKPLB.
6. APBL WP MEMPUNYAI UTANG PJK LAINNYA, KELEBIHAN PEMBAYARAN
PJK DIPERHITUNGKAN DULU UTK MELUNASI PJK YG TERUTANG.
7. APBL RESTITUSI DILAKUKAN SETLH JANGKA WKT 1 BLN SEJAK SURAT
PERINTAH MEMBAYAR KEMBALI PJK DITERBITKAN,DIBERI BUNGA 2%
SEBLN ATAS KETERLAMBATAN RESTITUSI TSB
SURAT TAGIHAN PAJAK ( STP ) :
ADLH SURAT UTK MELAKUKAN TAGIHAN PJK & ATAU SANKSI ADMINISTRATIF
BERUPA BUNGA & ATAU DENDA.
STP DIKELUARKAN APABILA :
1. PPh DLM THN BERJLN TDK ATAU KURANG DIBAYAR.
2. DARI HSL PENELITIAN SPT, TERDPT KEKURANGAN BAYAR AKIBAT
SALAH TULIS & SALAH HITUNG.
3. WP DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA & ATAU
BUNGA.
4. PENGUSAHA YG DIKENAKAN PJK BERDASARKAN UU PPN TETAPI TDK
MELAPORKAN KEGIATAN USAHANYA UTK DIKUKUHKAN SBG PKP.
5. PENGUSAHA YG TDK DIKUKUHKAN SBG PKP TETAPI TLH MEMBUAT
FAKTUR PJK ATAU PENGUSAHA NYG DIKUKUHKAN SBG PKP TETAPI TDK
MEMBUAT ATAU TDK MENGISI SELENGKAPNYA FAKTUR PJK.
SANKSI ADMINISTRASI STP :
1. JUMLAH KEKURANGAN PJK YG TERUTANG PD ANGKA 1 & 2 DIATAS
DLM STP DITAMBAH SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA 2%
SEBLN
( MAKSIMUM 24 BLN ) DIHITUNG SEJAK SAAT TERUTANGNYA PJK ATAU
BGN THN PJK ATAU THN PJK SAMPAI DG DITERBITKANNYA STP.
14

15. 2. TERHDP PKP PD ANGKA 4 DIKENAKAN DENDA SEBESAR 2% DARI
DASAR PENGENAAN PJK.
KEKUATAN HUKUM STP :
SAMA DG SKP SEHINGGA DLM HAL PENAGIHANNYA DPT JUGA DILAKUKAN
DGN SURAT PAKSA.
DALUWARSA PENAGIHAN PAJAK :
PENAGIHAN PJK TERMASUK BUNGA,DENDA,KENAIKAN & BIAYA PENAGIHAN
DALUWARSA SETELAH LAMPAU 10 THN SEJAK SAAT TERUTANGNYA PJK ATAU
BERAKHIRNYA MASA PJK,BGN YHN PJK,ATAU THN PJK YBS.
UJIAN MID SEMESTER
PEMERIKSAAN :
ADLH SERANGKAIAN KEGIATAN UTK MENCARI, MENGUMPULKAN, MENGOLA
DATA
& ATAU KETERANGAN
LAINNYA UTK MENGUJI KEPATUHAN
PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPJKAN & UTK TUJUAN LAIN DLM RANGKA
MELAKSANAKAN KETENTUAN PERAT. PER UU PERPJKAN.
SASARAN PEMRIKSAAN ADLH UTK MENCARI ADANYA :
1.INTERPRETASI UU YG TDK BENAR.
2. KESALAHAN HITUNG
3. PENGGELAPAN SECARA KHUSUS DARI PENGHASILAN
4. PEMOTONGAN / PENGURANGAN TDK SESUNGGUHNYA, YG
WP DLM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PERPJKANNYA
TUJUAN PEMERIKSAAN :
A. MENGUJI KEPATUHAN WP.
B. MELAKSANAKAN KETENTUAN PER UU PJK.
PETUGAS PEMERIKSA HRS DILENGKAPI DG
PEMERIKASAAN YG HRS DIPERLIHATKAN KPD WP.
SURAT
DILAKUKAN
PERIN
-TAH
KEWAJIBAN WAJIB PJK YG DIPERIKSA :
1. MEMBERI KESEMPATAN MEMASUKI TEMPAT YG DI -PANDANG PERLU
UTK KELANCARAN PEMERIKSAAN.
2. MEMBERI KETERANGAN YG DIPERLUKAN.
KEWAJIBAN MERAHASIAKAN DITIADAKAN DG ADANYA KEWAJIBAN
MEMBERI KETERANGAN YG DIPERLUKAN.
3. MEMPERLHTKAN/MEMINJAMKAN SEMUA DOKUMEN YG BERKAITAN DGN
PEMERIKSAAN
DIRJEN PJK BERWENANG MENYEGEL TEMPAT TERTENTU BILA WP TDK
MEMENUHI KEWAJIBANNYA.
15

16. SURAT PAKSA :
.ADLH SURAT PERINTAH MEMBAYAR UTANG PJK & BIAYA PENAGIHAN PJK YG
DLM BAHASA HK DISEBUT “PARATE EKSEKUSI “ ( EKSEKUSI LANGSUNG )
YG BERARTI PENAGIHAN PJK SECARA PAKSA DPT DILAKUKAN TANPA MELALUI
PROSES PENGADILAN NEGERI DAN MEMPUNYAI KEKUATAN EKSEKUTORIAL /
KEDUDUKAN HK YG SAMA DGN PUTUSAN PENGADILAN YG TLH MEMPUNYAI
KEKUATAN HK YG TETAP.
PENAGIHAN PAJAK :
ADLH SERANGKAIAN TINDAKAN DARI APARATUR DIRJEN PJK,BERHUBUNG
WP TDK MELUNASI BAIK SEBGN / MAUPUN SELURUH KEWAJIBAN PERPJKAN
YG TERUTANG MENURUT UU PERPJKAN YG BERLAKU.
TINDAKAN PENAGIHAN DILAKUKAN MELALUI 2 TAHAP :
1.PENAGIHAN YG BERSIFAT PASSIF
2.PENAGIHAN YG BERSIFAT AKTIF.
PENAGIHAN YG BERSIFAT PASSIF DILAKUKAN DGN :
1.MEMBERI PERINGATAN.
2.MEMBERI TEGURAN.
3.DISUSUL DGN ATURAN PENCICILAN ATAU TDK.
APABILA CARA PASSIF TDK BERHSL BARULAH DILAKUKAN SECARA AKTIF
DENGAN MENERBITKAN SURAT PAKSA.
SURAT PAKSA DITERBITKAN APABILA :
1. PENANGGUNG PJK TDK MELUNASI UTANG PJK & KPDNYA DITERBITKAN
SURAT TEGURAN ATAU SURAT PERINGATAN ATAU SURAT LAIN YG
SEJENIS
2. TERHADAP PENANGGUNG PJK TLH DILAKSANAKAN PENAGIHAN
SEKETIKA / SEKALIGUS;ATAU
3. PENANGGUNG PJK TDK MEMENUHI KETENTUAN SEBGMN TERCANTUM
DLM KEPUTUSAN PERSETUJUAN ANGSURAN ATAU PENUNDAAN
PEMBAYARAN PJK.
SURAT PAKSA PADA DASARNYA TDK DPT DIBANTAH/ DIMINTAKAN BANDING
KRN SDH MEMPUNYAI KEKUATAN HK YG PASTI KECUALI APBL KETEN TUAN
FORMAL TDK DILAKSANAKAN SEBGMN MESTINYA SPT :
SURAT PAKSA TDK DITANDA TANGANI OLEH YG BER-WENANG
ATAU
DILAKSANAKAN TANPA MELALUI PROSEDUR YG DITEGASKAN DLM UU NO. 19
THN 2000.
DLM HAL DEMIKIAN WP DPT MELAKUKAN BANTAHAN LEWAT PENGADILAN
NEGERI DITEMPAT DOMISILI WP.
PELAKSANAAN SURAT PAKSA HRS DIBERITAHUKAN SECARA RESMI KEPADA
WP OLEH JURU SITA.
16

17. SRT PAKSA BARU DPT DILAKSANAKAN STLH LEWAT 2 X 24 JAM YAITU DGN
MENYITA BARANG-BARANG WP
PENAGIHAN SEKETIKA & SEKALIGUS DILAKUKAN APBL :
1. PENANGGUNG PJK AKAN MENINGGALKAN INDONE- SIA UTK SELAMALAMANYA ATAU BERNIAT UTK ITU.
2. PENANGGUNG PJK MENGHENTIKAN ATAU SECARA NYATA MENGECILKAN
KEGIATAN PERUSAHAAN ATAU PEKERJAAN YG DILAKUKANNYA DI
INDONESIA ATAUPUN
MEMINDAH TANGANKAN BARANG YG
DIMILIKINYA ATAU DIKUASAINYA.
3. ADA TANDA-TANDA PENANGGUNG PJK AKAN MEM -BUBARKAN BDN
USHNYA ATAU BERNIAT UTK ITU.
4. BDN USAHA AKAN DIBUBARKAN OLEH NEG.
5. TERJADI PENYITAAN ATAS BARANG PENANGGUNG PJK OLEH PIHAK 3
ATAU TERDPT TANDA-TANDA KEPAILITAN.
PENYITAAN
PERTAMA-TAMA
DITUJUKAN
DULU
PD
BARANG
BERGERAK,TERMSK UANG TUNAI & SURAT BERHARGA.APBL BARANG
BERGERAK BLM CUKUP BARULAH BARANG TAK GERAK IKUT DISITA .
BARANG BERGERAK YG DIKECUALIKAN DARI PENYITAAN :
1. PAKAIAN &TEMPAT
TIDUR
BESERTA PERLENG -KAPANNYA YG
DIGUNAKAN OLEH PENANGGUNG PJK&KELUARGA YG MENJADI
TANGGUNGANNYA.
2. PERSEDIAAN MAKANAN &MINUMAN UTK KEPERLUAN 1 BLN BESERTA
PERALATAN MEMASAK YG BERADA DIRUMAH.
3. PERLENGKAPAN PENANGGUNG PJK YG BERSIFAT DINAS YG DIPEROLEH
DARI NEG.
4. BUKU-BUKU YG BERTALIAN DG
JABATAN ATAU PEKERJAAN
PENANGGUNG PJK & ALAT-ALAT YG DIPERGUNAKAN UTK PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN&KEILMUAN.
5. PERALATAN DLM KEADAAN JLN YG MASIH DIGUNA -KAN UTK
MELAKSANAKAN PEKERJAAN ATAU USAHA SEHARI-HARI DGN JUMLAH
SELURUHNYA TDK LEBIH DARI RP 20.000.000,6. PERALATAN PENYANDANG CACAT YG DIGUNAKAN OLEH PENANGGUNG
PJK&KELUARGA YG MENJADI TANGGUNGANNYA.
PELAKSANAAN PENYITAAN :
1. KPD WP DIBERIKAN SURAT PEMBERITAHUAN AKAN DILAKUKAN
PENYITAAN.
2. PENGELUARAN SURAT PERINTAH MELAKUKAN PENYITAAN.
3. DLM MELAKSANAKAN SITA HRS BERSAMA-SAMA DGN 2 ORANG SAKSI
YG MEMENUHI SYARAT :
WNI
BERUSIA MINIMAL 21 THN
DIKENAL OLEH JURU SITA
DPT DIPERCAYA
17

18. 4. MEMBUAT BERITA ACARA SITA YG JUGA DITANDA TANGANI OL EH
PARA SAKSI
5. SALINAN BERITA ACARA SITA DISAMPAIKAN KPD :
WAJIB PJK.
POLISI UTK BARANG BERGERAK YG KEPEMILIKANNYA SDH
TERDAFTAR.
PEMDA&PENGADILAN NEGERI SETEMPAT UTK TANAH YG
KEPEMILIKANNYA BLM TERDAFTAR.
DITJEN PERHUBUNGAN LAUT UTK KAPAL
6. MENGUMUMKAN BERITA ACARA SITA DGN MENDAFTARKANNYA
DIKANTOR PEJABAT YG BERWENANG UTK ITU.
DGN PENGUMUMAN INI BERITA ACARA SITA MEMPUNYAI KEKUATAN
MENGIKAT YG BERLAKU BAGI SEMUA PIHAK.
HAK WAJIB PAJAK DALAM PELAKSANAAN PENYITAAN :
1. MENANYAKAN TANDA BUKTI PENGENAL JURU SITA.
2. MENELITI SRT PERINTAH MELAKUKAN PENYITAAN& MENCOCOKKAN
JUMLAH UTANG PJKNYA.
3. MENERIMA SALINAN SURAT PERINTAH MELAKSANA-KAN PENYITAAN
BESERTA BERITA ACARA PENYITAAN SETLH DI T.TANGANI OLEH JURU
SITA,SAKSI&WP.
4. MENGAJUKAN SANGGAHAN KPD PENGADILAN NEGERI SETEMPAT APBL
DLM PELAKSANAAN PENYITAAN TSB DIRAGUKAN ADA BARANG YG BUKAN
MILIKNYA IKUT DISITA.
KEWAJIBAN WP DLM PELAKSANAAN PENYITAAN :
1. MEMBERIKAN KETERANGAN YG JELAS / LENGKAP MENGENAI KEADAAN
BARANG SITAAN.
2. MEMBERIKAN BUKTI PEMILIKAN BARANG SITAAN.
3. MENYIMPAN/MENJAGA BARANG SITAAN SAMPAI SAAT PELELANGAN.
4. TDK MEMINDAH TANGANKAN BARANG SITAAN .
5.MENANDA TANGANI BERITA ACARA SITA BAIK SELAKU WAJIB PJK
MAUPUN SELAKU PENYIMPANG BARANG.
HAK MEN DAHULU ( HAK PREFEREN ) UTANG PAJAK :
TAGIHAN PJK MEMPUNYAI HAK MENDAHULU MELEBIHI SEGALA HAK
MENDAHULU TERHADAP KREDITUR-KREDITUR LAINNYA KECUALI TERHADAP :
BIAYA-BIAYA PERKARA KARENA PENGHUKUMAN.
BIAYA UTK MENYELAMATKAN BARANG.
BIAYA-BIAYA PELELANGAN&PENYELESAIAN WARISAN.
HAK TAGIHAN SEORANG KOMISIONER
HAK MENDAHULU HILANG SETELAH LAMPAU 2
THN SEJAK TANGGAL
DITERBITKAN STP/SKP/SKPT.
SANGGAHAN (VERZET ):
SANGGAHAN TDK DPT DITUJUKAN TERHDP SAHNYA ATAU KEBENARANNYA
SUATU KETETAPAN PAJAK.
18

19. SANGGAHAN HANYA DPT DILAKUKAN WP APBL :
JURU SITA BLM DISUMPAH PD WKT MELAKUKAN TUGAS.
PENYITAAN TANPA DIHADIRI OLEH 2 ORG SAKSI.
TDK DIBUAT BERITA ACARA SITA OLEH JURU SITA.
JURU SITA MELANGGAR JADWAL WKT PENAGIHAN.
SANGGAHAN JUGA DPT DILAKUKAN OLEH PIHAK 3 :
APBL BARANGNYA TLH DISITA OLEH JURU SITA.
BARANG DAGANGAN YG DITITIPKAN KPD WP
( BARANG KONSINYASI )TELAH DISITA JURU SITA.
BARANG-BARANG YG DIKREDITKAN KPD WP DISITA OLEH JURU SITA
DGN ADANYA SANGGAHAN ,MAKA PELAKSANAAN PENYITAAN DITUNDA
SAMBIL MENUNGGU KEPUTUSAN HAKIM YG MENGADILI PERKARA
SANGGAHAN TSB.
ANGSURAN & PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK :
DIAJUKAN SEBELUM SAAT JATUH TEMPO DARI STP/SKP/SKPT.
SETELAH JATUH TEMPO HANYA DPT DIAJUKAN APBL :
WP DPT MEMBUKTIKAN BHW STP/SKP/SKPT DITERIMA SESDH TGL
JATUH TEMPO.
WP DLM KEADAAN SAKIT KERAS,DITAHAN POLISI,BERADA DI LUAR
NEGERI DSB.
ALASAN PERMOHONAN ANGSURAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN PJK :
WP MENGALAMI KESULITAN LIKUIDITAS.
WP MENGALAMI KEADAAN DILUAR KEKUASAANNYA SPT : REKENING
BANK DIBLOKIR,BENC.ALAM DSB.
PELELANGAN BARANG SITAAN WAJIB PAJAK :
DLM JANGKA WAKTU 14 HARI STLH PENYITAAN WP TDK MELUNASI UTANG
PJKNYA MAKA DIADAKAN PENGUMUMAN LELANG. LELANG BARU BISA
DILAKSANAKAN 14 HARI SETLH PENGUMUMAN.
HAK WAJIB PAJAK APABILA BARANGNYA DILELANG :
1. MENERIMA PEMBERITAHUAN TTG AKAN DILAKUKANNYA LELANG.
2. IKUT MENYAKSIKAN PELAKSANAAN LELANG.
3. MENENTUKAN URUTAN BARANG YG DILELANG.
4. MENERIMA KEMBALI KELEBIHAN HASIL LELANG & BARANG YG TDK
JADI DILELANG.
BARANG SITAAN YG DIKECUALIKAN DARI PELELANGAN :
1. UANG TUNAI.
2. DEPOSITO BERJANGKA,TABUNGAN,SALDO REKENING KORAN,GIRO
ATAU BENTUK LAINNYA YG DIPERSAMAKAN DGN ITU.
19

20. 3.
4.
5.
6.
7.
OBLIGASI.
SAHAM.
PIUTANG.
PENYERTAAN MODAL;DAN
SURAT BERHARGA LAINNYA.
PENCEGAHAN :
ADLH LARANGAN SEMENTARA TERHDP PENANGGUNG PJK TERTENTU UTK
KELUAR DARI WILAYAH R I BERDASARKAN ALASAN TERTENTU SESUAI
PERAT. PER UU. PENCEGAHAN HANYA DILAKUKAN TERHADAP PENANGGUNG
PJK YG UTANGNYA MINIMAL
RP 100.000.000;- DAN DIRAGUKAN ITIKAD BAIKNYA
UTK MELUNASI UTANG PJKNYA.
KEPUTUSAN PENCEGAHAN DITERBITKAN OLEH MENKEU ATAS PERMINTAAN
PEJABAT YBS.PALING LAMA 6 BLN&DPT DIPERPANJANG SELAMA-LAMANYA 6
BLN.
PENYANDERAAN :
ADLH
PENGEKANGAN
SEMENTARA
WKT
MENEMPATKANNYA DITEMPAT TERTENTU.
KEBEBASAN
WP
DG
SAAT PENYANDERAAN :
BARU DPT DILAKUKAN SETELAH LEWAT 14 HARI TER -HITUNG SEJAK TGL
SURAT PAKSA DIBERIKAN KPD WP
SYARAT PENYANDERAAN:
1. TELAH MEMPEROLEH IJIN TERTULIS DARI MENKEU UTK PJK PUSAT &
GUBERNUR UTK PJK DAERAH.
2. WP MEMPUNYAI UTANG PJK MINIMAL
RP 100.000.000,3. DIRAGUKAN ITIKAD BAIKNYA DLM MELUNASI UTANG PJKNYA.
JANGKA WAKTU PENYANDERAAN :
PALING LAMA 6 BLN TERHITUNG SEJAK WP DITEMPATKAN DLM TEMPAT
PENYANDERAAN & DPT DIPERPANJANG SELAMA-LAMANYA 6 BLN.
HAK-HAK WAJIB PAJAK DALAM PENYANDERAAN :
1. MELAKUKAN IBADAH.
2. MEMPEROLEH PELAYANAN KESEHATAN YG LAYAK SESUAI KETENTUAN
YG BERLAKU.
3. MENDPT MAKANAN YG LAYAK TERMASUK KIRIMAN DARI KELUARGA.
4. MENYAMPAIKAN KELUHAN TTG PERLAKUAN PETUGAS .
5. MEMPEROLEH BAHAN BACAAN & INFORMASI LAINNYA ATAS BIAYA
WP YG DISANDERA.
6. MENERIMA KUNJUNGAN DARI :
- KELUARGA&SAHABAT.
20

21. - DOKTER PRIBADI ATAS BIAYA SENDIRI.
- ROHANIWAN.
WP YG DISANDERA DPT MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP PELAKSANAAN
PENYANDERAAN KPD PENGADILAN NEGERI.
DLM HAL GUGATAN WP DIKABULKAN PUTUSAN YG TLH MEMPEROLEH
KEKUATAN HK TETAP WP DPT MENGAJUKAN PERMOHONAN REHABILITASI
ATAS NAMA BAIK DAN GANTI RUGI.
REHABILITASI NAMA BAIK :
DILAKSANAKAN DLM BTK SATU KALI PENGUMUMAN PADA HARIAN BERSKALA
NASIONAL PALING LAMBAT 30 HARI SEJAK DITERIMANYA PERMOHONAN WP.
GANTI RUGI :
SEBESAR RP 100.000,-SETIAP HARI SELAMA MASA PENYANDERAAN YG TLH
DIJALANI.
GANTI RUGI DIBERIKAN PALING LAMBAT 30 HARI SEJAK DITERIMANYA
PERMOHONAN WP.
SANKSI PERPAJAKAN :
DLM HK PJK DIKENAL 2 MACAM SANKSI YAITU :
1. SANKSI ADMINISTRASI.
2. SANKSI PIDANA.
SANKSI ADMINISTRATIF:
DITETAPKAN OLEH FISCUS SENDIRI YG MERUPAKAN SEJUMLAH PEMBAYARAN
KERUGIAN BERUPA UANG KPD NEG. DLM BENTUK BUNGA ,DENDA ATAU
KENAIKAN.
SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA TERDIRI DARI :
A. BUNGA PEMBAYARAN :
ADLH BUNGA KRN MELAKUKAN PEMBAYARAN PJK TDK PD WKTNYA &
PEMBAYARAN PJK TSB DILAKUKAN SENDIRI TANPA TANPA
DIKELUARKAN SURAT TAGIHAN BERUPA STP,SKP,SKPT.YG MELIPUTI
A.L.:
BUNGA KARENA PEMBETULAN SPT.
BUNGA KARENA ANGSURAN /PENUNDAAN PEMBAYARAN.
BUNGA KARENA TERLAMBAT MEMBAYAR.
BUNGA KARENA ADA SELISIH ANTARA PJK YG SEBENARNYA/PJK
SEMENTARA
B. BUNGA PENAGIHAN :
ADLH BUNGA KARENA PEMBAYARAN PJK DITAGIH DGN SURAT
TAGIHAN BERUPA STP,SKP/SKPT.
C. BUNGA KETETAPAN :
ADLH BUNGA YG DIMASUKKAN DLM SKP SBG TAMBAHAN POKOK PJK.
SANKSI ADMINISTRATIF:
21

22. DITETAPKAN OLEH FISCUS SENDIRI YG MERUPAKAN SEJUMLAH PEMBAYARAN
KERUGIAN BERUPA UANG KPD NEGARA DLM BENTUK BUNGA ,DENDA ATAU
KENAIKAN.
SANKSI ADMINISTRASI DLM UU NO. 16 THN 2000 DPT DILHT A.L. PD:
PASAL 7 :
APBL SPT TDK DISAMPAIKAN DLM JANGKA WKT YG TLH DITETAPKAN
DIKENAKAN SANKSI ADM. BERUPA DENDA RP 50.000.- UTK SPM & RP
100.000,-UTK SPT TAHUNAN.
PASAL 14 AYAT (3) :
TERHADAP KEKURANGAN PJK YG DITAGIH DGN STP DIKENAKAN SANKSI
BERUPA BUNGA 2% SEBLN UTK PALING LAMA 24 BLN.
PASAL 15 AYAT (2) :
JUMLAH KEKURANGAN PJK YG TERUTANG DLM SKPKBT DITRAMBAH DGN
SANKSI ADM. BERUPA KENAIKAN
100 % DARI JUMLAH KEKURANGAN PJK TSB.
SANKSI PIDANA :
DIJATUHKAN OLEH HAKIM PIDANA
KPD WP AGAR NORMA PERPJKAN
DITAATI/DIPATUHI.SANKSI PIDANA DPT BERUPA DENDA PIDANA ,PIDANA
KURUNGAN ATAU PIDANA PENJARA TERGANTUNG BERATNYA RINGANNYA
PERISTIWA YG DIKENAKAN HUKUMAN:
DENDA PIDANA :
DIKENAKAN TERHADAP TINDAK PIDANA YG BERSIFAT PELANGGARAN
MAUPUN KEJAHATAN.
APBL DENDA PIDANA TDK DILUNASI MAKA YBS HRS MENJALANI
HUKUMAN KURUNGAN.
PIDANA KURUNGAN :
HANYA DIANCAMKAN KPD TINDAK PIDANA YG BERSIFAT PELANGGARAN
YG DILAKUKAN DGN TDK SENGAJA KARENA KEALPAAN.
PIDANA PENJARA :
MERUPAKAN HUKUMAN PERAMPASAN BDN SESEORG, JENIS PIDANA INI
MERUPAKAN KEJAHATAN.
KETENTUAN PIDANA DALAM UU NO.16 THN 2000 DPT DILHT PD :
PASAL 38 :
SETIAP ORANG KARENA KEALPAANNYA :
a. TDK MENYAMPAIKAN SPT ATAU;
b. MENYAMPAIKAN SPT TETAPI ISINYA TDK BENAR ATAU TDK LENGKAP
ATAU MELAMPIRKAN KETERANGAN YG ISINYA TDK BENAR,SEHINGGA
DPT MENIMBULKAN KERUGIAN PD PENDAPATAN NEGARA DIPIDANA
22

23. DGN PIDANA KURUNGAN PALING LAMA 1 THN&DENDA PALING TINGGI
2 X JUMLAH PJK YG TERUTANG YG TDK ATAU KURANG DIBAYAR.
PASAL 39 AYAT (1) :
SETIAP ORANG YG DGN SENGAJA :
a. TDK MENDAFTARKAN DIRI ATAU MENYALAH GUNAKAN ATAU
MENGGUNAKAN TANPA HAK NPWP ATAU PPKP.
b. TDK MENYAMPAIKAN SPT.
c. MENYAMPAIKAN SPT ATAU KETERANGAN YG ISINYA TDK BENAR ATAU
TDK LENGKAP.
d. MENOLAK UTK DILAKUKAN PEMERIKSAAN.
e. MEMPERLIHATKAN PEMBUKUAN,PENCATATAN ATAU DOKUMEN LAIN YG
PALSU ATAU DIPALSUKAN SEOLAH-OLAH BENAR.
f. TDK MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN,TDK
MEMPERLHTKAN ATAU TDK MEMINJAMKAN BUKU,CATATAN ATAU
DOKUMEN LAINNYA.
g. TDK MENYETORKAN PJK YG TLH DIPOTONG/DIPUNGUT SEHINGGA DPT
MENIMBULKAN KERUGIAN PADA PENDAPATAN NEG. DIPIDANA DGN
PIDANA PENJARA PALING LAMA 6 THN&DENDA PALING TINGGI 4 X
JUMLAH PJK TERUTANG YG TDK ATAU KURANG DIBAYAR.
PASAL 39 AYAT (2) :
PIDANA PD AYAT (1) DIATAS DILIPAT GANDAKAN 2 X APBL SESEORG
MELAKUKAN LAGI TINDAK PIDANA PERPJKAN SEBLM LEWAT 1 THN
TERHITUNG SEJAK SELESAINYA MENJALANI PIDANA PENJARA YG
DIJATUHKAN.
PASAL 39 AYAT (3) :
SETIAP ORG YG MELAKUKAN PERCOBAAN UTK MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PENYALAH GUNAAN NPWP ATAU PPKP ATAU SPT UTK MENGAJUKAN
RESTITUSI ATAU KOMPENSASI PJK DIPIDANA DGN PIDANA PENJARA PALING
LAMA 2 THN & DENDA PALING TINGGI 4 X JUMLAH RESTITUSI ATAU
KOMPENSASI YG DIMINTA/DILAKUKAN OLEH WP.
PASAL 41 AYAT (1):
PEJABAT KARENA KEALPAANNYA TDK MEMENUHI KEWAJIBAN MERAHASIAKAN
DIPIDANA DGN PIDANA KURUNGAN PALING LAMA 1 THN & DENDA PALING
BANYAK 4 JUTA RUPIAH.
AYAT (2) :
PEJABAT YG DGN SENGAJA TDK MEMENUHI KEWAJIBAN -NYA ATAU SESEORG
YG MENYEBABKAN TDK DIPENUHI -NYA KEWAJIBAN PEJABAT, DIPIDANA
PENJARA PALING LAMA 2 THN & DENDA PALING BANYAK 10 JUTA RUPIAH.
KETENTUAN PASAL 41 MERUPAKAN DELIK ADUAN.
23

24. PASAL 41 A :
SETIAP ORG YG WAJIB MEMBERI KETERANGAN ATAU BUKTI YG DIMINTA
,TETAPI DGN SENGAJA TDK MEMBERI KETERANGAN/BUKTI ATAU MEMBRI
KETERANGAN/BUKTI TETAPI TDK BENAR DIPIDANA DGN PENJARA PALING
LAMA 1 TH & DENDA PALING BANYAK 10 JUTA RUPIAH
PASAL 41 B :
SETIAP ORG DGN SENGAJA MENGHALANGI ATAU MEMPERSULIT PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA DIBIDANG PERPJKAN DIPIDANA PENJARA PALING LAMA 3
THN & DENDA PALING BANYAK 10 JUTA RUPIAH.
UTK MENENTUKAN ADANYA TINDAK PIDANA PERPJKAN PEJABAT PJK DIBERI
WEWENANG UTK MENGADAKAN PENYIDIKAN SEBGMN DIATUR DLM PS 29
KUP/2000.
WAJIB PAJAK YG DIPERIKSA WAJIB :
MEMPERLHTKAN/MEMINJAMKAN
BUKU/CATATAN,
DOKUMEN
YG
BERHUBUNGAN DG PENGHASILAN YG DIPEROLEH;
MEMBERI KESEMPATAN UTK MEMASUKI TEMPAT ATAU RUANG YG
DIPANDANG PERLU & MEMBERI BANTUAN GUNA KELANCARAN
PEMERIKSAAN;
KEWAJIBAN MERAHASIAKAN DITIADAKAN DG ADANYA KEWAJIBAN
MEMBERI KETERANGAN YG DIPERLUKAN
PERADILAN DALAM HUKM PAJAK :
UTK MEWUJUDKAN KEADILAN DLM HK PJK DIBENTUK PERADILAN PJK
MELALUI UU NO. 14 TH 2002 TTG PENGADILAN PJK.
TDK SEMUA SENGKETA PJK DPT LANGSUNG DIAJUKAN KPD PENGADILAN
PJK.ADA SENGKETA PJK YG HRS MELALUI UPAYA KEBERATAN DULU SEBLM
DIAJUKAN KEPENGADILAN PJK.
DLM PS 25 UU NO. 16 TH 2000 TTG KUP DISEBUTKAN :
(1) WP DPT MENGAJUKAN KEBERATAN HANYA KPD DIRJEN PJK ATAS
SUATU :
a. SKPKB
b. SKPKBT
c. SKPLB
d. SKP NIHIL
e. PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN OLEH PIHAK KE 3
BERDSRKAN KETENTUAN PERAT. PER UU PERPJKAN.
KEBERATAN DIAJUKAN SECARA TERTULIS DLM BHS INDONESIA DG
MENGEMUKAKAN JUMLAH PJK YG TERUTANG ATAU YG DIPOTONG ATAU
DIPUNGUT ATAU JUMLAH RUGI MENURUT PENGHITUNGAN WP DISERTAI DG
ALASAN YG JELAS.
KEBERATAN HRS DIAJUKAN DLM WKT 3 BLN SEJAK TGL SRT,TGL
PEMOTONGAN ATAU PEMOTONGAN SBGMN DIMAKSUD PD AYAT (1) KECUALI
APBL WP DPT MENUNJUKKAN BHW JANGKA WKT ITU TDK DPT DIPENUHI KRN
KEADAAN DILUAR KEKUASAANNYA.
24

25. KEBERATAN
YG
TDK
MEMENUHI
PERSYARATAN
TDK
AKAN
DIPERTIMBANGKAN.
APBL DIMINTA OLEH WP UTK KEPERLUAN PENGAJUAN KEBERATAN ,DIRJEN
PJK WAJIB MEMBERIKAN KETERANGAN SECARA TERTULIS HAL-HAL YG
MENJADI DASAR PENGENAAN PJK,PERHITUNGAN RUGI, PEMOTONGAN ATAU
PEMUNGUTAN PJK.
PENGAJUAN KEBERATAN TDK MENUNDA PELAKSANAAN PENAGIHAN PJK.
DIRJEN PJK DLM JANGKA WKT PALING LAMA 12 BLN SEJAK TGL SRT
KEBERATAN DITERIMA ,HRS MEMBERI KEPUTUSAN ATAS KEBERATAN YG
DIAJUKAN.
PENGAJUAN BANDING :
APBL KEPUTUSAN KEBERATAN YG DIKELUARKAN DIRJEN PJK TDK DPT
DITERIMA WP MK IA DPT MENGAJUKAN BANDING KPD BDN PERADILAN PJK
DLM JANGKA WKT 3 BLN SEJAK KEPUTUSAN DITERIMA DILAMPIRI SALINAN
SRT KEPUTUSAN KEBERATAN.
BANDING HANYA DPT DIAJUKAN APBL JUMLAH YG TERUTANG TLH DIBAYAR
SEBESAR 50 %
PENGAJUAN GUGATAN:
TERHADAP PELAKSANAAN GUGATAN, ADLH 14 HARI SEJAK TGL PELAKSANAAN
PENAGIHAN.UTK GUGATAN SELAIN PELAKSANAAN PENAGIHAN ADLH 30 HARI
SEJAK TGL DITERIMA KEPUTUSAN YG DIGUGAT.KECUALI ADA KEADAAN LUAR
BIASA DILUAR KEKUASAAN PENGGUGAT, YG DPT DIPERPANJANG 14 HARI
TERHITUNG SEJAK BERAKHIRNYA KEADAAN LUAR BIASA.
GUGATAN TDK MENUNDA PELAKSANAAN PENAGIHAN PJK ,NAMUN
PENGGUGAT DPT MENGAJUKAN PERMOHONAN AGAR TINDAK LANJUT
PENAGIHAN PJK DITUNDA SELAMA PEMERIKSAAN SENGKETA ,SAMPAI ADA
PUTUSAN PENGADILAN PJK.
PUTUSAN PENGADILAN PJK MERUPAKAN PUTUSAN AKHIR DAN MEMPUNYAI
KEKUATA HUKUM TETAP.
PUTUSAN PENGADILAN PJK HRS DIUCAPKAN DLM SIDANG TERBUKA
UTK UMUM DAN HRS MEMUAT :
KEPALA PUTUSAN YG BERBUNYI”DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YG MAHA ESA”
NAMA ,TEMPAT TINGGAL ATAU KEDIAMAN, DAN/ATAU IDENTITAS
LAINNYA DARI PEMOHON BANDING ATAU PENGGUGAT
NAMA JABATAN & ALAMAT TERBANDING ATAU TERGUGAT.
HARI,TGL DITERIMANYA BANDING ATAU GUGATAN.
RINGKASAN BANDING
ATAU GUGATAN,RINGKASAN SRT URAIAN
BANDING ATAU SRT TANGGAPAN,ATAU SRT BANTAHAN YG JELAS.
PERTMBANGAN & PENILAIAN SETIAP BUKTI YG DIAJUKAN & HAL YG
TERJADI DLM PERSIDANGAN SELAMA SENGKETA ITU DIPERIKSA.
POKOK SENGKETA.
ALASAN HK YG MENJADI DSR PUTUSAN.
25

26. AMAR PUTUSAN TTG SENGKETA.DAN
HARI,TGL PUTUSAN,NAMA HAKIM YG MEMUTUS, NAMA PANITERA &
KETERANGAN TTG HADIR ATAU TDKNYA PARA PIHAK.
PUTUSAN PENGADILAN PJK LANGSUNG DPT DILAKSANAKAN DG TDK
MEMERLUKAN LAGI KEPUTUSAN PEJABAT YG BERWENANG KECUALI PERAT.
PER UU MENGATUR LAIN.
PUTUSAN PENGADILAN PJK HRS DILAKSANAKAN OLEH PEJABAT YG
BERWENANG DLM JANGKA WKT 30 HARI TERHITUNG SEJAK TGL DITERIMA
PUTUSAN.
PENINJAUAN KEMBALI:
PIHAK-PIHAK YG BERSENGKETA DPT MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI
ATAS PUTUSAN PENGADILAN PJK KPD M.A.
PERMOHONAN PENINJAUA N KEMBALI HANYA DPT DIAJUKAN 1 X KPD MA.
MELALUI PENGADILAN PJK.
PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI HANYA DPT DIAJUKAN
BERDASARKAN ALASAN-ALASAN SBB :
APBL PUTUSAN PENGADILAN PJK DIDSRKAN PD SUATU KEBOHONGAN
ATAU TIPU MUSLIHAT PIHAK LAWAN YG DIKETAHUI SETLH
PERKARANYA DIPUTUS ATAU DIDSRKAN PD BUKTI-BUKTI YG
KEMUDIAN OLEH HAKIM PIDANA DINYASTAKAN PALSU.
APBL TERDPT BUKTI TERTULIS BARU YG PENTING DAN BERSIFAT
MENENTUKAN,YG APBL DIKETAHUI PD TAHAP PERSIDANGAN AKAN
MENGHASILKAN PUTUSAN YG BERBEDA.
APBL TLH DIKABULKAN SESUATU HAL YG TDK DITUNTUT ATAU LBH DP
YG DITUNTUT.
APBL MRNGENAI SUATU BGN DARI TUNTUTAN BLM DIPUTUS TANPA
DIPERTMBANGKAN SEBAB-SEBABNYA;ATAU
APBL TERDPT SUATU PUTUSAN YG TDK SESUAI DG KETENTUAN PERAT.
PER UU YG BERLAKU.
26