NPWP DAN NPPKP SERTA SPT
•Download as PPTX, PDF•
1 like•541 views
Dokumen tersebut membahas tentang prosedur pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) secara online dan offline, serta sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memiliki NPWP. Juga dibahas mengenai penghapusan NPWP dan NPPKP, serta pengertian dan fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) serta jenis dan batas waktu pelaporannya.
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to NPWP DAN NPPKP SERTA SPT
Similar to NPWP DAN NPPKP SERTA SPT (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
NPWP DAN NPPKP SERTA SPT
- 1. SANKSI- SANKSI KELOMPOKII PENGHAPUSAN NPWP DAN NPPKP SPT (PELAPORAN PAJA) TERDIRI DARI FUNGSI SPT,JENIS SPT,BATAS WAKTU PELAPORAN SPT DAN PEMBETULAN SPT MUHAMMAD SYARIF HESTI APRILIANI INDRA LESMANA NINDY APRILIANA ZAINUDDIN NOVIA RIZKY AMALIA ABDUL MUTHOLIB MIFTAHUL SA’ADAH EDO SURYO BINTORO
- 2. PROSEDUR PEMBUATAN NPWP DAN NPPKP NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana yang merupakan tanda pengenal atau identitas bagi setiap wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Fungsi NPWP adalah sebagai sarana administrasi perpajakan, identitas wajib pajak dan persyaratan untuk sejumlah pelayanan umum NPPKP merupakan Nomor pengukuhan pengusaha kena pajak.Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) 1984 dan perubahannya. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3A UU PPN, pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 197/PMK.03/2013. 1 2
- 3. 1. Pembuatan NPWP Perusahaan secara online Pertama, kunjungi situs Dirjen Pajak di alamat www.pajak.go.id atau https://ereg.pajak.go.id/login untuk langsung mengakses halaman pendaftaran NPWP online di situs Dirjen Pajak. • Di laman Dirjen Pajak tersebut, pilih menu sistem e-Registration. • Jika Anda belum pernah mendaftarkan diri, silahkan mendaftar terlebih dahulu untuk mendapatkan akun dengan mengklik “daftar”. Isilah data pendaftaran pengguna dengan benar seperti nama, alamat email, kata sandi (password), dan lainnya. Setelah semua terisi, klik “Save”. • Aktivasi akun Isi Formulir Pendaftaran Kirim Formulir Pendaftaran Cetak Menandatangani Formulir Registrasi Wajib Pajak dan melengkapi dokumen Kirimkan Formulir Registrasi Wajib Pajak ke KPP Setelah berkas kelengkapannya siap, Cek status dan tunggu kiriman kartu NPWP Pembuatan NPWP Perusahaan terbagi menjadi 2 cara yaitu secara online dan offline
- 4. 2. PEMBUATAN NPWP PERUSAHAAN SECARA OFFLINE
- 5. PROSEDUR NPPKP Dengan adanya PMK ini, pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak dan jumlah penyerahannya melebihi Rp 4,8 miliar wajib menjadi PKP. Dapat pula dikatakan bahwa pengusaha yang mempunyai omzet lebih dari Rp 4,8 miliar setahun wajib menjadi pengusaha kena pajak dan menjalankan kewajiban perpajakan yang melekat. Jadi, berdasarkan hal di atas, dapat dirumuskan syarat jika pengusaha ingin dikukuhkan sebagai PKP: • Memiliki pendapatan bruto (omzet) dalam 1 tahun mencapai Rp 4,8 miliar. Tidak termasuk pengusaha/bisnis/perusahaan dengan pendapatan bruto kurang dari Rp 4,8 miliar, kecuali pengusaha tersebut memilih dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. • Menjalani proses survei yang dilakukan oleh KPP atau tempat wajib pajak terdaftar. • Mengurus dokumen dan syarat pengajuan PKP atau pengukuhan PKP. Cara Pembuatan Surat Pengukuhan PKP • Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Orang Pribadi,syaratnya:Telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) tahun dan Tidak mempunyai utang pajak. • Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Badan,Syaratnya: Badan dengan Status Pusat/Induk, Badan dengan Status Cabang,dan Kerja Sama Operasi (Joint Operation)
- 7. PENGHAPUSAN NPWP DAN NPPKP • 1. Penghapusan NPWP • Apabila anda sebagai wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, dapat mengajukan penghapusan NPWP dengan cara menyempaikan permohonan secara tertulis ke kantor Pelayanan Pajak tempat anda terdaftar, baik secara langsung maupun pos/jasa ekspedisi. • Dokumen yang diajukan dalam rangka penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak adalah:
- 8. 1. Formulir Permohonan penghapusan NPWP 2. Dokumen pendukung sesuai dengan kondisi wajib pajak sebagai berikut: Orang pribadi yang meninggal dunia dan warisan sudah terbagi Orang pribadi yang meninggalkan Indonesia selamanya Wanita kawin yang sebelumnya telah memiliki NPWP Bendahara pemerintahan Wajib pajak badan Wajib pajak yang memiliki lebih dari satu NPWP
- 9. 2. peghapusan NPPKP Sebelum membahas tata cara pencabutan pengukuhan PKP, berikut daftar PKP yang harus dicabut atau berkewajiban melakukan pencabutan PPKP: • PKP yang status wajib pajaknya dinyatakan non efektif. • PKP fiktif atau keberadaan dan kegiatan usahanya tidak diketahui. • PKP yang melakukan penyalahgunaan pengukuhan PKP. • PKP yang telah pindah ke wilayah PKP lainnya. • PKP sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai PKP. • PKP telah dipusatkan tempat terutangnya PPN di tempat lain. • PKP tidak memenuhi syarat subjektif atau objektif sesuai peraturan perundang- undangan perpajakan yang berlaku.
- 10. • Pencabutan PKP dapat dilakukan dengan 2 cara : 1. Permohonan (online dan tertulis) 2. Jabatan 1. Pencabutan PKP Melalui Permohonan Online • Permohonan pencabutan PKP dilakukan dengan mengisi Formulir Pencabutan PKP pada aplikasi e-registration pada situs resmi DJP Online. Permohonan yang diajukan pada aplikasi e-registration dianggap telah ditandatangani secara elektronik atau digital dan mempunyai kekuatan hukum. Kemudian PKP yang telah melakukan pengisian permohonan pencabutan PKP secara elektronik harus mengirimkan dokumen yang disyaratkan ke KPP terdaftar PKP, meliputi tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha PKP. Persyaratan dokumen kemudian diunggah (upload) melalui aplikasi e-registration atau dikirimkan dengan menggunakan surat pengiriman dokumen yang sudah ditandatangani. Apabila dokumen belum diterima KPP dalam jangka waktu 14 hari kerja setelah permohonan pencabutan PKP, maka dianggap gugur atau batal. Apabila dokumen sudah diterima lengkap maka KPP akan menerbitkan Bukti Penerimaan Surat elektronik.
- 11. Tertulis Permohonan tertulis dilakukan dengan mengisi Formulir Pencabutan PKP dan dibubuhi tanda tangan pimpinan badan usaha dengan melampirkan dokumen wajib. Permohonan Pencabutan PKP dengan persyaratannya dapat diajukan langsung ke KPP dimana Anda terdaftar atau melalui jasa pengiriman/POS. Setelah permohonan pencabutan PKP Anda dinyatakan telah lengkap, maka KPP akan menerbitkan Bukti Penerimaan Surat. 2. Pencabutan PKP Melalui Jabatan Sama seperti pencabutan status PKP secara permohonan, pencabutan PKP secara jabatan dilakukan setelah melewati proses verifikasi dan hasil pemeriksaan sesuai dengan peraturan Undang-Undang. Syarat pencabutan PKP secara jabatan adalah apabila terdapat data yang menunjukkan bahwa PKP sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai Pengusaha Kena Pajak serta PKP tidak mengajukan permohonan pencabutan Pengukuhan PKP. PKP Orang Pribadi telah meninggal dunia. PKP telah berpindah alamat domisili ke wilayah KPP lainnya. PKP Badan telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia.
- 12. Bagi warga negara yang sudah memenuhi ketentuan perpajakan seperti uraian diatas, tetapi tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP akan dikenakan sanksi. Berikut sanksi yang harus diketahui sesuai Undang-Undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dengan perubahan terbaru pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2007.
- 13. SANKSI DAN DENDA KARENA TIDAK MEMILIKI NPWP, ANTARA LAIN: • Bagi wajib pajak yang dengan sengaja tidak mendaftar, tidak memiliki NPWP, atau menyalahgunakannya, sehingga merugikan negara, akan dipidana paling lama 6 (enam) tahun penjara, dan didenda paling banyak 4 (empat) kali lebih besar jumlah pajak terutang yang belum atau kurang bayar. • Wajib pajak dengan penghasilan yang dikenakan pph pasal 21, jika tidak memiliki npwp, akan dikenakan tarif 20% lebih besar dari tarif aslinya. Misalnya, seseorang yang mestinya membayar pph 21 sebesar 15% jika dia memiliki NPWP, menjadi 18% (atau 20% lebih besar) jika tidak memiliki NPWP. Inilah sebabnya perusahaan sangat berkepentingan dengan NPWP karyawan. Perusahaan harus mengeluarkan anggaran ekstra 20% untuk membayar pajak penghasilan karyawan yang tidak memiliki NPWP.
- 14. Pengertian SPT adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan pajak, penghasilan, harta, objek pajak, atau kewajiban pajak lainnya yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi SPT SPT (PELAPORAN PAJAK) TERDIRI DARI FUNGSI SPT, JENIS SPT, BATAS WAKTU PELAPORAN SPT DAN PEMBETULAN SPT NEXT SLIDE
- 15. Bagi Wajib Pajak Berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung- jawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) yang sebenarnya terutang yaitu tentang : • Pengkreditan Pajak Masukan (PM) terhadap Pajak Keluaran (PK). • Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan/atau melalui pemungutan pihak lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) Berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan pertangungjawaban atas penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang yaitu tentang : • Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian Tahun Pajak. • Penghasilan yang merupakan objek pajak, dikenakan PPh bersifat final, dan bukan objek pajak. • Harta dan kewajiban. • Pembayaran dari pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan. Bagi Pemotong/Pemung ut Pajak Berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung- jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dari pihak lain dan penyetorannya. Bagi Petugas Pajak Berfungsi sebagai sarana untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
- 16. JENIS-JENIS SPT Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 1. SPT Masa SPT Masa digunakan untuk melaporkan pajak dalam kurun waktu tertentu (bulanan). Untuk SPT Masa PPh, wajib pajak harus melaporkannya paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya. Sementara itu, SPT Masa PPn wajib dilaporkan setiap akhir bulan pada bulan berikutnya. 2. SPT Tahunan SPT Tahunan wajib dilaporkan setiap tahun, atau pada akhir tahun pajak. SPT Tahunan sendiri dibagi ke dalam dua kategori: SPT Tahunan Perorangan, dan SPT Tahunan Badan. Batas waktu pelaporan SPT Tahunan pun terbagi menjadi dua, yakni tiga bulan setelah masa pajak pagi perorangan, serta empat bulan setelah masa pajak bagi badan usaha. Biasanya, batas pelaporan SPT Tahunan Perorangan jatuh pada 30 Maret, sedangkan untuk badan usaha adalah sebulan setelahnya, yakni pada 30 April.
- 17. BATAS WAKTU PELAPORAN SPT No Jenis SPT Batas Waktu Pelaporan I SPT Tahunan 1. SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Paling lama 3 Bulan setelah akhir Tahun Pajak (31 Maret) 2. SPT Tahunan Wajib Pajak Badan Paling lama 4 Bulan setelah akhir Tahun Pajak (30 April) II SPT Masa 1. PPh Pasal 4 Ayat 2 Paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir 2. PPh Pasal 15 Paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir 3. PPh Pasal 21/26 Paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir 4. PPh Pasal 23/26 Paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir 5. PPh Pasal 25 Paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir 6. PPN & PPnBM Paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir 7. PPh Pasal 22 Paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir 8. PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Hari kerja terakhir minggu berikutnya 9. PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Bendahara Paling lama 14 (empat belas) hari setelah Masa Pajak berakhir
- 18. PEMBETULAN SPT Adapun ketentuannya sebagai berikut: 1. Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan (pasal 8 (1) UU KUP). 2.Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetul an Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan (pasal 8 (1a) UU KUP).
- 19. 3. Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan (pasal 8 (2) UU KUP). 4. Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan (pasal 8 (2a) UU KUP). 5. Baik SPT Masa PPN maupun PPh, semuanya dapat dilakukan pembetulan, sampai 10x pembetulan pun boleh, sepanjang memenuhi ketentuan di atas.
Editor's Notes
- When conducting research, it is easy to go to one source: Wikipedia. However, you need to include a variety of sources in your research. Consider the following sources: Who can I interview to get more information on the topic? Is the topic current and will it be relevant to my audience? What articles, blogs, and magazines may have something related to my topic? Is there a YouTube video on the topic? If so, what is it about? What images can I find related to the topic?
- Once you find your sources, you will want to evaluate your sources using the following questions: Author: Who is the author? Why should I believe what he or she has to say on the topic? Is the author seen as an expert on the topic? How do you know? Current: How current is the information in the source? When was the source published? Is the information out-of-date? Accuracy: Is the content accurate? Is the information presented objectively? Do they share the pros and cons?
- After consulting a variety of sources, you will need to narrow your topic. For example, the topic of internet safety is huge, but you could narrow that topic to include internet safety in regards to social media apps that teenagers are using heavily. A topic like that is more specific and will be relevant to your peers. Some questions to think about to help you narrow your topic: What topics of the research interest me the most? What topics of the research will interest my audience the most? What topics will the audience find more engaging? Shocking? Inspiring?
- Now, that you have narrowed your topic, you will want to organize your research in a structure that works. There are some common organizational patterns based on the kind of research you are doing. Organizational Structures: Cause and Effect- this kind of structure is great for explaining the causes and effects of a topic Compare and Contrast- in this pattern you highlight the similarities and differences of the topic Explain process- this structure is great for outlining a series of steps to follow; Definition- if you want to make sure your audience understands what something is using illustrations, meanings, clarifying misconceptions, you may want to use this structure Classification- a common organizational structure is grouping like topics or facts from the research together. For instance, in the internet safety about social media apps, you may organize the research where you look at each social media app one at a time
- After you’ve done your research, it’s time to put your presentation together. The first step in the process is to introduce the topic. This is a great time to connect your topic to something that your audience can relate. In other words, why should they listen to all the information you will be sharing in your research presentation? What is in it for them? You may also want to include a graphic or image to grab their attention. Feel free to duplicate this slide by right-clicking on this slide in the slides pane to the left and select Duplicate Slide. The next step in your presentation is to state your claim or topic clearly. Your teacher may even call this your thesis. As you state your thesis, you may find that this layout is not the best layout for your claim or topic. You can change the layout by clicking the drop-down menu next to the Layout in the Slides menu section. You can choose Two Content, Comparison, or Picture with Caption. Note: A different layout might change the look of the icons on this page. You will also want to state your facts. You have done the research now share some of the interesting facts with your audience. Facts do not have to be boring; you can communicate facts in a variety of ways by going to the Insert Tab. In the Insert tab you can: Insert pictures from your computer or online. Add a chart Create some SmartArt Insert a variety of icons to help your facts come to life. Note: You can change the color of the icons by selecting the icon and then click on the Format tab and then Graphics Fill. From there, you will choose a color from the list or choose More Fill Colors to give you more options. Since this research presentation is a result of your hard work and searching, you want to make sure you support the claims or points in your presentation with facts from your research findings. Make sure you give the author proper credit for helping you share your ideas. If one of your sources has a video that is relevant to your topic, you can add the video as added support. Keep in mind the length of the video and the amount of time you have for your presentation. For a 5 minute speech, the video should be no longer than 30 seconds. Questions to consider: How will you state the author of the source? Will you need to cite the source on the slide? What are some ways you can engage your audience so they feel like they are a part of the presentation? Some ideas to consider is by taking a quick poll like: by a show of hands, how many of you think school uniforms are a way to cut down on bullying? Another suggestion is to have them hold up a certain number of fingers to see if they agree or disagree. Finally, you can share a story that the audience can relate to that makes them laugh. After all the applause, your audience may have some questions. Be prepared to answer some of their questions by making a list of questions you think they might ask. You may also want to share the presentation with them by providing the link to your presentation, if they want more information.
- You can use this slide as your opening or closing slide. Should you choose to use it as a closing, make sure you review the main points of your presentation. One creative way to do that is by adding animations to the various graphics on a slide. This slide has 4 different graphics, and, when you view the slideshow, you will see that you can click to reveal the next graphic. Similarly, as you review the main topics in your presentation, you may want each point to show up when you are addressing that topic. Add animation to images and graphics: Select your image or graphic. Click on the Animations tab. Choose from the options. The animation for this slide is “Split”. The drop-down menu in the Animation section gives even more animations you can use. If you have multiple graphics or images, you will see a number appear next to it that notes the order of the animations. Note: You will want to choose the animations carefully. You do not want to make your audience dizzy from your presentation.