Perpajakan

1. KETENTUAN UMUM &
TATA CARA PERPAJAKAN (KUP)
 Pendahuluan/ Ketentuan Umum
 Tata Cara Pendaftaran (NPWP/NPPKP)
 Tata Cara Pembayaran
 Tata Cara Pelaporan (Masa & Tahunan)
 Tata Cara Pasca Pelaporan
 Sanksi, Pembukuan & Pemeriksaan

2. Pendahuluan
Dasar Hukum :
UU No. 6 tahun 1983 direvisi UU No. 9 tahun 1994
direvisi lagi dengan UU
No. 16 tahun 2000 tentang KUP
Direvisi terakhir UU No. 28 tahun 2007, direvisi lagi
UU No. 36 Tahun 2008, direvisi lagi dg UU No. 16
Tahun 2009
UU KUP :
• Merupakan implementasi dari Hukum Pajak Formal
• Pedoman umum bagi kitab UU Perpajakan yang lain
• Mengatur tentang ketentuan umum, tatacara
perpajakan, sanksi, dll.

3. Tata cara Pendaftaran
Yang wajib mendaftar sebagai WP adalah :
• Untuk Orang  Penghasilannya di atas PTKP setahun, jika memiliki
usaha maka 1 bulan setelah usaha dijalankan
• Untuk Badan  1 bulan setelah didirikan
Pendaftaran :
- Pada KPP tempat tinggal/ domisili untuk WP OP atau tempat
kedudukan/berdiri untuk WP Badan
- Syarat yang harus dibawa :
Untuk WP OP  Fotocopy KTP dan KK, jika usaha lampirkan juga
surat keterangan usaha
Untuk WP Badan  Fotocopy KTP Pengurus, Akte Pendirian Usaha,
SIUP
- Lama pembuatan : 1 hari kerja/ 3 hari kerja untuk NPWP & NPPKP
- Akan diberikan SKT (Surat Keterangan Terdaftar) & NPWP
- Pendaftaran juga dapat dilakukan melalui e.regristration

4. NPWP
 Sarana administrasi perpajakan yg dipergunakan sbg tanda
pengenal atau identitas WP
 Fungsi :
1. Sebagai tanda pengenal/identitas WP
2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan
dalam pengawasan administrasi perpajakan
 NPWP terdiri dari 15 digit, dimana 9 digit pertama adalah kode WP
dan 6 digit berikutnya kode administrasi
 NPWP dapat diberikan secara jabatan
 Penghapusan NPWP, dikarenakan :
1. WP meninggal dunia & tdk meninggalkan warisan
2. WP kawin tidak pisah harta
3. Warisan yang telah dibagi
4. WP Badan yang telah dibubarkan
5. BUT yang kehilangan status BUTnya
6. WP OP yang tdk lagi memenuhi syarat sebagai WP

5. Pindah tempat tinggal/ kedudukan :
- Lapor ke KPP lama, diterbitkan Pindah setelah surat
pernyataan pindah diterima oleh KPP
- Diberikan SKT oleh KPP baru, setelah menerima Surat
Pindah dari KPP lama dan surat pernyataan pindah dari WP
- Proses plg lama pd hari kerja berikutnya
- Jika pindah NPWP dan NPPKP, maka proses 3 hari kerja
Berkas WP yang dikirim ke KPP baru, diikuti uraian ttg :
1. Jumlah tunggakan pajak yg hrs dibayar
2. Tindakan penagihan yang telah dilaksanakan
3. Permohonan pengembalian pajak atau keberatan yang
belum diselesaikan
Sanksi : penjara 6 tahun dan denda 4 X pajak terutang yg tdk
atau kurang dibayar